hadirnya Festival Heritage Depok Lama juga menjadikan langkah awal penetapan Jalan Pemuda dan sekitarnya sebagai Kawasan Heritage di Kota Depok

Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, menjadikan Festival Heritage Depok Lama di Jalan Pemuda Pancoran Mas yang menampilkan nuansa Belanda-Depok tempo dulu sebagai tujuan wisata baru di daerah itu.

Wali Kota Depok Supian Suri di Depok, Sabtu, membuka resmiFestival Heritage Depok Lama 2026 yang berlangsung pada 27-28 Juni 2026.

Kegiatan yang berpusat di Jalan Pemuda, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas ini merupakan agenda perdana kolaborasi Pemerintah Kota Depok dengan Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC).

Wali Kota Depok Supian Surimengatakan hadirnya Festival Heritage Depok Lama juga menjadikan langkah awal penetapan Jalan Pemuda dan sekitarnya sebagai Kawasan Heritage di Kota Depok.

“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya dengan lebih baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu Ketua Panitia Festival Heritage Depok Lama 2026, Ratu Ratna Damayanti menjelaskan beragam rangkaian kegiatan akan mengisi acara dengan nuansa Belanda-Depok.

Di antaranya, parade 12 Marga Kaoem Depok, peragaan busana, bazar, mural, lomba mewarnai.

Sebanyak 60 stan.UMKM berjejer rapi menyajikan kudapan, fesyen, hingga kerajinan tangan.

Bahkan ada produk yang langsung didatangkan dari Negara Kincir Angin Belanda, berupa tas dan permen.

“Festival ini pertama kali digelar setelah 3 abad dan merupakan gagasan Wali Kota Depok yang memiliki kepekaan, kepedulian dan pemikiran strategis untuk mengajak semua elemen masyarakat berkolaborasi memajukan Depok dengan potensi saat ini,” ujarnya.

Melalui Festival Depok Heritage, jejak panjang Kaoem Depok tidak hanya dikenang, tetapi juga dirawat dan diwariskan.

Sebab di tengah perubahan zaman, sejarah dan keberagaman tetap menjadi identitas yang menyatukan warga Depok dari berbagai latar belakang.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tersalurkan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) hingga 5 Juni 2026 telah mencapai Rp113,84 triliun atau setara 43,54 persen dari total realisasi pengadaan yang mencapai Rp261,45 triliun.

Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Loto Srinaita Ginting dalam sebuah diskusi di Tangerang Selatan, Jumat, mengatakan meski capaian tersebut melampaui target minimal 40 persen yang ditetapkan pemerintah, peluang pasar pengadaan pemerintah masih sangat besar untuk dimanfaatkan pelaku UMKM.

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total anggaran belanja barang dan jasa kementerian dan lembaga pada 2026 mencapai Rp405,5 triliun dengan nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp380,38 triliun.

Meski demikian, Loto menilai masih banyak pelaku UMKM yang belum dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal karena menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan legalitas usaha, minimnya informasi, hingga akses pemasaran yang masih terbatas.

"Keterbatasan tersebut membuat UMKM belum sepenuhnya dipercaya oleh calon pembeli dan sulit memasuki pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujarnya dikutip dari keterangan pers.

Ia menjelaskan pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan.

Selain mengalokasikan minimal 40 persen belanja pengadaan bagi UMKM melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pemerintah juga menyediakan paket pengadaan khusus untuk usaha mikro dan kecil.

Menurut Loto, UMKM yang berusia di bawah tiga tahun dan belum memiliki pengalaman pengadaan juga tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti proses pengadaan pemerintah.

Selain itu, tersedia fasilitas pembayaran uang muka guna membantu kelancaran usaha.

Untuk memperluas akses UMKM terhadap berbagai peluang pasar, Loto menyebut Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan integrasi informasi layanan e-purchasing milik LKPP ke dalam aplikasi Sapa UMKM agar semakin banyak pelaku usaha dapat mengakses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, ia menyebut Sapa UMKM juga akan diintegrasikan dengan platform Pasar Digital (PaDi) UMKM untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap kebutuhan pengadaan perusahaan BUMN maupun berbagai platform perdagangan digital lainnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

BIROKRASI pada hakikatnya merupakan suatu sistem tata kelola yang mengatur bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Di dalam birokrasi terdapat seperangkat aturan, prosedur, pembagian tugas, serta wewenang yang dirancang secara jelas agar setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya.

Kejelasan tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan keteraturan kerja, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan memastikan bahwa setiap kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, birokrasi hadir untuk membangun sistem kerja yang mampu mengubah sumber daya organisasi menjadi layanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya, keberadaan birokrasi bukanlah semata-mata untuk mengatur administrasi, melainkan untuk memastikan bahwa pelayanan diberikan secara efektif, efisien, dan adil. Melalui pembagian tugas yang jelas, setiap unit kerja dapat berfokus pada fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, sementara koordinasi antarbagian dapat berlangsung dengan lebih baik.

Ketika kewenangan dan tanggung jawab tersusun secara proporsional, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akuntabel. Artinya, birokrasi yang baik bukan identik dengan kerumitan prosedur, melainkan dengan kemampuan menciptakan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat (sering disebut dengan profesional).

Kebutuhan terhadap birokrasi tak hanya terdapat pada organisasi publik semata, melainkan juga pada organisasi privat seperti perusahaan. Setiap organisasi memerlukan aturan kerja dan mekanisme koordinasi agar tujuan yang ingin dicapai dapat diwujudkan secara optimal.

Tanpa birokrasi, berbagai aktivitas organisasi berpotensi berjalan tanpa arah yang jelas, menimbulkan konflik kewenangan, serta mengurangi efektivitas pelayanan. Karena itu, birokrasi menjadi instrumen penting yang memungkinkan organisasi mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan operasional secara teratur dan terukur.

Konsekuensinya, birokrasi merupakan subsistem yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebuah organisasi. Keberadaannya menjadi penghubung antara visi organisasi dengan kebutuhan para penerima layanan. Birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan akan mampu menciptakan kepercayaan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong tercapainya tujuan organisasi secara berkelanjutan.

Pada muaranya, birokrasi bukan sekadar kumpulan aturan dan prosedur formal, melainkan sebuah mekanisme yang memastikan setiap unsur organisasi bekerja secara harmonis untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Birokrasi dan Tata Kelola Anggaran Publik

Birokrasi pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pada kondisi ketika ruang fiskal semakin terbatas dan kebutuhan pembangunan terus meningkat, birokrasi seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari beban.

Pentingnya birokrasi yang efisien semakin relevan dalam konteks pengelolaan APBN 2026. Pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun dengan target defisit 2,68% terhadap PDB, sehingga setiap program publik dituntut menghasilkan manfaat yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang terukur.

Di sisi lain, realisasi APBN pada awal tahun 2026 menunjukkan posisi defisit sebesar Rp54,6 triliun pada Januari 2026 dan meningkat menjadi Rp180,4 triliun hingga Mei 2026. Meskipun masih berada dalam batas yang aman dan sesuai desain APBN, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan efisiensi birokrasi agar setiap rupiah anggaran dapat menghasilkan dampak pembangunan yang maksimal.

Sebab itu, birokrasi modern dituntut untuk menghadirkan proses yang lebih sederhana, biaya administrasi yang lebih rendah, pengambilan keputusan yang lebih cepat, serta pengawasan yang lebih kuat. Ketika birokrasi mampu mengendalikan pemborosan, mengurangi duplikasi pekerjaan, dan mempercepat layanan, maka kualitas pelayanan publik akan meningkat tanpa harus selalu menambah anggaran.

Dalam perspektif tata kelola publik, efisiensi birokrasi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, melainkan menghasilkan pelayanan yang lebih baik dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Birokrasi yang efektif mampu memastikan bahwa anggaran benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Prinsip ini menjadi semakin penting ketika pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, stabilitas fiskal, dan berbagai program prioritas nasional. Sebab itu, reformasi birokrasi tidak dapat hanya dipahami sebagai penyederhanaan struktur organisasi, tetapi juga sebagai upaya membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil, inovasi, dan pelayanan publik. Dengan birokrasi yang profesional dan adaptif, tekanan fiskal justru dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Prinsip yang sama pun seharusnya menjadi landasan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG seharusnya diselenggarakan dengan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik, sebagaimana diterapkan dalam pengelolaan program-program publik lainnya. Sebagai salah satu program prioritas nasional dengan dukungan anggaran yang sangat besar, MBG mutlak memerlukan birokrasi yang bekerja secara profesional, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memanfaatkan sistem pengelolaan keuangan negara yang telah terbangun dan teruji.

Di tahun 2026, alokasi anggaran MBG mencapai sekitar Rp268 triliun, menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah terbesar dalam APBN. Besarnya sumber daya yang dialokasikan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi dalam memastikan setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengawasan, berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Berbagai penelitian kebijakan publik menunjukkan bahwa kualitas tata kelola merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu program. Beragam temuan audit sektor publik mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, keterlambatan pelaksanaan, serta rendahnya kualitas pelaporan dapat mengurangi efektivitas program meskipun didukung oleh anggaran yang besar.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Daniel Kaufmann, Aart Kraay, dan Massimo Mastruzzi (2010) yang menegaskan pentingnya efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, dan pengendalian korupsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penggunaan sumber daya negara. Demikian pula, penelitian James E. Rauch dan Peter B. Evans (2000) menunjukkan bahwa birokrasi yang profesional, berbasis merit, dan didukung sistem administrasi yang kuat cenderung menghasilkan kinerja pembangunan yang lebih baik.

Sebab itu, keberhasilan MBG pada akhirnya sangat bergantung pada kapasitas birokrasi dalam mengelola sumber daya secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat utama program.

Birokrasi yang baik akan memastikan bahwa setiap proses pengadaan, distribusi, pengawasan, dan pelaporan berjalan secara transparan dan tepat sasaran. Melalui tata kelola yang efisien, biaya operasional dapat ditekan sehingga proporsi anggaran yang benar-benar sampai kepada penerima manfaat menjadi semakin besar.

Dalam konteks inilah birokrasi harus dipandang sebagai enabler pembangunan, yaitu sistem yang memastikan tujuan kebijakan publik dapat dicapai secara efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan. Ketika birokrasi mampu menghadirkan efisiensi dan akuntabilitas, maka program MBG tidak hanya berhasil menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi contoh bagaimana tata kelola yang baik dapat mengubah anggaran negara menjadi manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penguatan Tata Kelola Organisasi

Kegagalan birokrasi dalam menjalankan fungsi tata kelola organisasi dapat menimbulkan konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi organisasi itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat layanan.

Kondisi tersebut umumnya ditandai oleh lemahnya koordinasi, ketidakjelasan pembagian tugas dan kewenangan, rendahnya kepatuhan terhadap prosedur, serta tidak optimalnya fungsi pengawasan. Akibatnya, berbagai permasalahan dapat muncul, mulai dari kesalahan administrasi, inefisiensi penggunaan sumber daya, pemborosan anggaran, hingga timbulnya persoalan hukum yang berpotensi merugikan kepentingan publik.

Dalam situasi demikian, program dan kebijakan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sering kali gagal memberikan hasil yang diharapkan. Bahkan ketika tujuan tersebut berhasil dicapai, keberhasilannya sering diperoleh dengan biaya yang lebih besar, waktu yang lebih lama, dan tingkat efektivitas yang lebih rendah dibandingkan yang seharusnya dapat dicapai melalui tata kelola yang baik.

Dampak yang lebih mendasar dari kegagalan birokrasi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan institusi yang menyelenggarakan layanan publik. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui capaian akhir suatu program, tetapi juga melalui proses pelaksanaannya.

Masyarakat semakin kritis dalam menilai apakah sebuah kebijakan dijalankan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, program yang menghasilkan manfaat sekalipun dapat tetap dipersepsikan sebagai kegagalan apabila dalam pelaksanaannya terjadi pemborosan, ketidakefisienan, atau pelanggaran hukum.

Dalam konteks ini, birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel bukan sekadar perangkat administratif, melainkan fondasi utama yang menentukan keberlanjutan, legitimasi, dan kualitas kinerja sebuah organisasi.

Guna memitigasi risiko yang ditimbulkan, organisasi mutlak perlu membangun tata kelola yang berorientasi pada hasil dengan tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi, akuntabilitas, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum. Setiap program harus didukung oleh pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

Di saat yang sama, organisasi perlu menyederhanakan proses kerja, memanfaatkan teknologi secara optimal, dan menumbuhkan budaya kerja yang profesional serta bertanggung jawab. Dengan demikian, seluruh sumber daya organisasi dapat diarahkan secara lebih fokus untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari tercapainya target yang telah ditetapkan, tetapi juga dari kemampuannya mencapai tujuan tersebut secara tepat sasaran, efisien, taat hukum, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan dan pelayanan yang diselenggarakan. Semoga.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, masyarakat Indonesia sedang mengalami perubahan gaya hidup yang sangat cepat.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan inflasi, ancaman perlambatan ekonomi, hingga ketidakpastian pendapatan membuat banyak orang semakin berhati-hati dalam mengatur keuangan.

Namun, di saat masyarakat berupaya lebih hemat dan selektif dalam membelanjakan uang, budaya transaksi tanpa uang tunai atau cashless society justru berkembang semakin luas.

Fenomena ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Membeli makanan di kaki lima, membayar parkir, transportasi umum, tagihan bulanan, hingga belanja kebutuhan rumah tangga kini dapat dilakukan hanya melalui telepon genggam. Uang tunai perlahan mulai kehilangan dominasi, digantikan oleh dompet digital, mobile banking, kartu debit, dan pembayaran berbasis QR code seperti QRIS.

Perubahan ini tidak terjadi tanpa alasan. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, masyarakat membutuhkan cara transaksi yang lebih praktis, cepat, dan mudah dikontrol. Pembayaran digital memberikan kemudahan tersebut. Hampir semua aplikasi perbankan dan dompet digital saat ini memiliki fitur pencatatan otomatis yang memungkinkan pengguna melihat secara detail ke mana uang mereka digunakan, mulai dari pengeluaran makan, transportasi, hiburan, hingga tagihan bulanan dapat dipantau secara real time.

Bagi sebagian masyarakat, fitur ini membantu mereka lebih disiplin dalam mengelola pengeluaran. Ketika kondisi ekonomi sedang sulit, kemampuan mengontrol arus keuangan menjadi sangat penting. Berbeda dengan uang tunai yang penggunaannya sering tidak tercatat dengan jelas, transaksi digital meninggalkan jejak yang lebih transparan dan mudah dievaluasi.

Bank Indonesia sendiri sejak beberapa tahun terakhir terus mendorong Gerakan Nasional Non-Tunai serta pengembangan QRIS untuk mempercepat transformasi digital sistem pembayaran nasional. Kehadiran QRIS memudahkan berbagai jenis usaha menerima pembayaran hanya dengan satu standar kode QR. Bahkan, banyak pelaku UMKM mengaku transaksi digital membuat proses pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis dibandingkan penggunaan uang tunai.

Di sisi lain, transaksi non-tunai juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi ekonomi secara lebih luas. Sistem pembayaran digital mempercepat perputaran uang, memudahkan pencatatan transaksi usaha, serta membantu memperluas inklusi keuangan. Banyak masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses ke layanan perbankan, kini, mulai masuk ke ekosistem keuangan digital hanya melalui telepon pintar.

Namun, perkembangan transaksi tanpa uang tunai juga menghadirkan tantangan baru yang tidak bisa diabaikan. Kemudahan pembayaran digital ternyata memiliki dampak psikologis terhadap pola konsumsi masyarakat. Ketika seseorang membayar menggunakan uang tunai, ada sensasi kehilangan yang terasa secara langsung karena uang fisik benar-benar berpindah tangan. Sementara pada transaksi digital, proses tersebut menjadi jauh lebih abstrak.

Pakar ekonomi perilaku, sekaligus peraih Nobel Ekonomi Richard Thaler menjelaskan bahwa manusia cenderung lebih berhati-hati ketika menggunakan uang tunai dibandingkan pembayaran digital. Karena tidak melihat uang secara fisik keluar dari dompet, seseorang menjadi lebih mudah melakukan pembelian impulsif.

Fenomena ini sangat terasa terutama pada generasi muda yang hidup dekat dengan teknologi digital. Promo cashback, potongan harga, gratis ongkir, hingga fitur buy now pay later sering kali mendorong konsumsi yang tidak direncanakan. Dalam beberapa kasus, kemudahan bertransaksi justru membuat masyarakat kehilangan kontrol terhadap pengeluaran mereka sendiri.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil sebenarnya menuntut masyarakat untuk lebih bijak dalam membelanjakan uang. Namun, ironi muncul ketika teknologi yang seharusnya membantu efisiensi justru berpotensi memicu gaya hidup konsumtif. Tidak sedikit orang akhirnya membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, melainkan karena terdorong promo atau kemudahan pembayaran instan.

Selain persoalan perilaku konsumsi, tantangan lain yang cukup serius adalah keamanan digital. Semakin tingginya transaksi daring dibarengi dengan meningkatnya kasus penipuan digital, pencurian data pribadi, hingga pembobolan akun keuangan. Banyak masyarakat masih belum memahami pentingnya menjaga PIN, OTP, serta keamanan data pribadi mereka.

Kasus penipuan berkedok layanan pelanggan, tautan palsu, hingga pencurian identitas menjadi ancaman nyata dalam era transaksi digital. Karena itu, literasi digital tidak kalah penting dibandingkan perkembangan teknologinya sendiri. Masyarakat perlu memahami bahwa penggunaan pembayaran digital harus disertai kesadaran terhadap risiko keamanan yang ada.

Meski demikian, jika dikelola dengan baik, cashless society tetap memiliki potensi besar dalam membantu stabilitas ekonomi nasional. Negara-negara lain sudah lebih dulu membuktikan keberhasilan transformasi transaksi non-tunai dalam memperkuat efisiensi ekonomi.

Swedia, misalnya, sering disebut sebagai salah satu negara paling sukses dalam membangun masyarakat cashless. Sebagian besar transaksi di negara tersebut sudah dilakukan secara digital, bahkan banyak toko dan restoran tidak lagi menerima pembayaran tunai. Keberhasilan Swedia didukung oleh infrastruktur internet yang sangat baik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, serta literasi digital yang tinggi.

Selain Swedia, India menjadi contoh menarik bagaimana negara berkembang mampu melakukan lompatan besar menuju ekonomi digital. Dengan populasi yang sangat besar dan kondisi sosial ekonomi yang kompleks, India berhasil membangun sistem pembayaran digital berbasis Unified Payments Interface atau UPI.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan transfer antarbank secara cepat dan murah hanya menggunakan telepon genggam. Pemerintah India secara agresif mendorong inklusi keuangan hingga ke wilayah pedesaan sehingga pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah dapat ikut menikmati layanan pembayaran modern.

Keberhasilan India menunjukkan bahwa transformasi menuju cashless society tidak hanya mungkin dilakukan negara maju. Negara berkembang seperti Indonesia pun memiliki peluang besar untuk mencapai hal serupa, terutama karena jumlah pengguna telepon seluler pintar dan internet terus meningkat setiap tahun.

Namun, Indonesia tetap menghadapi tantangan besar berupa ketimpangan akses digital. Tidak semua daerah memiliki koneksi internet memadai. Sebagian masyarakat di wilayah terpencil masih sangat bergantung pada uang tunai karena keterbatasan infrastruktur. Karena itu, pembangunan cashless society harus dilakukan secara bertahap dan inklusif agar tidak menciptakan kesenjangan baru dalam masyarakat.

Pada akhirnya, cashless society bukan sekadar perubahan cara membayar, melainkan perubahan budaya dalam mengelola uang di era modern. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, pembayaran digital memang menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan. Namun, teknologi tetap hanyalah alat. Faktor terpenting tetap terletak pada bagaimana masyarakat menggunakan teknologi tersebut secara bijak.

Transformasi menuju masyarakat non-tunai kemungkinan akan terus berkembang dan sulit dihentikan. Tetapi keberhasilan sesungguhnya bukan hanya ketika semua transaksi dilakukan secara digital, melainkan ketika masyarakat mampu memanfaatkan kemudahan itu untuk membangun pola keuangan yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.

*) Dr Joko Rurianto, praktisi telekomunikasi, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern

Copyright © ANTARA 2026

Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta warga kelas menengah ke atas untuk mengubah perilaku belanja dengan memprioritaskan warung tetangga dan pedagang keliling guna mengakselerasi penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Tanah Pasundan.

Hal tersebut ditegaskan Dedi Mulyadi pasca-Pemerintah Provinsi Jawa Barat sukses menyabet penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Terbaik II Tingkat Provinsi dalam Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting dari Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

"Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar, seperti di warung dan pedagang keliling agar tingkat kemiskinannya terus berkurang," ucap Dedi dalam keterangan di Bandung, Senin.

Pria yang karib disapa KDM itu menegaskan apresiasi nasional ini merupakan buah manis dari konvergensi program terpadu, capaian layanan, serta efektivitas intervensi yang menyentuh level akar rumput di tingkat desa, termasuk laju riil penurunan stunting di lapangan.

Menurut Gubernur, capaian prestisius ini sepenuhnya merupakan bukti nyata dari kinerja kolektif para bupati, wali kota, kepala desa dan kelurahan, ketua RT, RW, hingga militansi kader posyandu di seluruh Jawa Barat.

Oleh karena itu, KDM mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak terlena dengan penghargaan ini.

Melainkan harus tetap saling menjaga, bahu-membahu, serta memberikan perhatian konkret terhadap gizi anak-anak di lingkungan sekitar.

"Apabila melihat anak-anak kekurangan gizi, maka segeralah memberikan makanan bergizi," kata Dedi menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan merealisasikan penyaluran anggaran transfer ke daerah (TKD) senilai Rp306,1 triliun per 31 Mei 2026, setara 44,2 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp693 triliun.

Nilai realisasi itu terkontraksi sebesar 4,9 persen bila dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp322 triliun.

Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat, menyatakan dana transfer ke daerah tersalurkan dengan efektif, utamanya bagi daerah-daerah yang terkena bencana.

Penyaluran transfer ke daerah bulan Mei didorong oleh dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) nonfisik, dan otonomi khusus (otsus), termasuk relaksasi penyaluran dan tambahan alokasi bagi daerah terdampak bencana di Sumatera.

Tambahan alokasi TKD 2026 sebesar Rp10,65 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah disalurkan sebesar 99,8 persen dari pagu.

Adapun hasil pemanfaatan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2026 termasuk untuk 4,3 juta aparatur sipil negara (ASN) daerah yang didukung melalui pembayaran gaji serta 42,3 juta siswa yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana juga diterima oleh 5,8 juta siswa PAUD, 992 ribu siswa melalui program kesetaraan, dan 616 ribu guru yang menerima tunjangan.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat tumbuh pesat dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

Dengan demikian, realisasi belanja negara per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga akhir Mei 2026 per 31 Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp180,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,70% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya menegaskan, bahwa kinerja keuangan negara sepanjang lima bulan pertama tahun ini terus menunjukkan tren positif dan berada dalam koridor yang amat sangat aman.

“Paling penting lagi apa? surplusnya berapa? sampai dengan Mei defisitnya 0,7 persen, lima bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kalau kita pakai cara menghitung ekonom yang di luar itu, bukan diluar negeri ya, yang ditiktok segala macam itu dikali aja kan. Ya sudah kalau saya cari yang sama 12 per 7 kali 0,7 jadi dapatnya 1,8. Jadi kalau lihat dari situ, APBN kita amat sangat aman,” papar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Menkeu juga menjelaskan, jika angka defisit APBN selama lima bulan ini disetahunkan menggunakan kalkulasi linier kasar, maka estimasi total defisit hingga akhir tahun hanya akan berada di kisaran 1,8% terhadap PDB. Nilai tersebut masih jauh di bawah ambang batas aman yang ditetapkan undang-undang.

Kabar baik lainnya tercermin dari posisi Keseimbangan Primer yang kembali menorehkan catatan positif. Berdasarkan rincian tabel, keseimbangan primer berhasil mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, berbalik dari target awal APBN yang memproyeksikan defisit Rp89,7 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa kesinambungan fiskal Indonesia semakin kuat dibandingkan periode-periode sebelumnya.

“Yang paling penting lagi adalah surplus keseimbangan primer Rp58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita lebih berkesinambungan dibanding bulan2 sebelumnya,” ungkap Purbaya.

Purbaya Bawa Kabar Gembira dari Washington: S&P Pertahankan Rating RI Tetap Triple B



Melirik sisi penerimaan, kinerja Pendapatan Negara tumbuh kuat sebesar 19,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan realisasi mencapai Rp1.185,0 triliun, atau setara dengan 37,6% dari target APBN setahun penuh yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.

Pilar utama penopang pendapatan ini berasal dari Penerimaan Perpajakan yang merosokkan dana Rp958,2 triliun (tumbuh 18,9 persen yoy). Secara lebih rinci, Penerimaan Pajak menyumbang Rp834,4 triliun (tumbuh 22,1% yoy) dan Sektor Kepabeanan & Cukai berkontribusi sebesar Rp123,8 triliun (tumbuh 0,7% yoy).

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut melesat kuat ke angka Rp226,4 triliun, mencatatkan pertumbuhan 19,9% yoy dari target tahunan Rp459,2 triliun. Purbaya menggarisbawahi bahwa realisasi ini merupakan pembalikan arah (turnaround) yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan rapor merah pada periode yang sama di tahun 2025.

“Kita lihat pendapat tumbuh 19,1%, yang paling menarik pendapatan pajak naiknya 22,1 persen. Bea Cukai naik 0,7 sudah positif dan nanti akan naik lagi lebih bagus, PNBP juga sama 19,19 persen. Anda bandingkan tahun lalu di tahun yang sama, pajak negatif 11,3 persen, cukai positif ya? PNBP negatif 33,2 persen. Jadi ada perbaikan signifikan di pajak dibandingkan posisi tahun lalu,” ujar Purbaya membandingkan historis data tabel 2025 dan 2026.

Melihat akselerasi ini, pemerintah optimistis mampu mendorong pertumbuhan pajak hingga menembus angka di atas 20 persen sampai akhir tahun anggaran.

“Full year pertumbuhan pajaknya tuh negatif, sekarang positif kemungkinan 20 persen lebih kita coba dorong ke atas terus seiring dengan perbaikan di perpajakan. Sampai akhir tahun, berapa pak Bimo? dia bilang 25. 20,5 persen tapi kita dorong lebih,” imbuhnya.

Dari sisi pengeluaran, Belanja Negara tumbuh lebih cepat sebesar 34,4% yoy dengan realisasi mencapai Rp1.365,4 triliun. Penyerapan ini setara dengan 35,5% dari pagu pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Lonjakan ini dipicu oleh strategi pemerintah yang terus mempercepat penyaluran belanja sejak awal tahun.

Secara sektoral, komponen Belanja Pemerintah Pusat mendominasi dengan realisasi Rp1.059,3 triliun (tumbuh tajam 52,6 persen yoy).

Penyerapan ini terbagi secara merata, yakni Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp517,7 triliun atau 34,3% dari pagu (tumbuh 58,9 persen yoy), serta Belanja Non-K/L yang terealisasi sebesar Rp541,6 triliun atau 33,0% dari pagu (tumbuh 47,0 persen yoy).

Di sisi lain, komponen Dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat mengalami sedikit koreksi tahunan sebesar 4,9 persen yoy dengan realisasi sebesar Rp306,1 triliun

“Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen bagus artinya sesuai dengan target kita selalu mempercepat belanja, mencapai Rp1.365,4 triliun yang merata ini, kementerian lembaga 58,9 persen, non kementerian lembaga 57 persen. Transfer ke daerah agak turun sedikit 4,9 persen,” jelas Purbaya.

Meskipun aktivitas ekonomi bergerak cepat yang tecermin dari derasnya arus masuk pendapatan negara, Purbaya mencatat masih terdapat beberapa gangguan operasional di lapangan yang berpotensi menghambat momentum pertumbuhan, salah satunya isu kemacetan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.

Purbaya menegaskan akan meninjau langsung ke lokasi untuk melakukan evaluasi dan pembenahan struktural secara mendadak.

“Jadi ekonomi udah cepat, tapi masih ada gangguan di (pelabuhan) besok saya mau kesana. Kalau besok ada yang mau ikut, ikut saya ke pelabuhan, besok jam 10 pagi nanti kita atur. Kita beresin sekalian disitu, kalau pejabat gak bisa diberesin kita pindahin langsung, tapi kalo dia bisa perbaikin yaudah,” pungkas Purbaya.

Bisnis.com, CIKARANG — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak pelemahan rupiah terhadap harga obat dan keberlangsungan industri farmasi nasional.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan pihaknya berkomitmen membantu pemerintah menjaga agar gejolak nilai tukar tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan bahan baku maupun operasional industri farmasi di dalam negeri.

"Kami dari Badan POM ingin membantu pemerintah semaksimal mungkin supaya dampak dari pelemahan rupiah itu tidak berdampak signifikan," ujarnya saat ditemui di sela-sela acara pelepasan ekspor obat PT Ferron Par Pharmaceuticals di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (4/6/2026).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan fleksibilitas regulasi, khususnya terkait rantai pasok bahan baku farmasi. Selama ini, perubahan sumber pemasok atau lokasi produksi kerap memerlukan proses administrasi yang panjang sehingga mengurangi kelincahan industri dalam merespons perubahan harga global.

Oleh karenanya, BPOM kini tengah mendorong penyederhanaan aturan agar perusahaan farmasi dapat lebih mudah melakukan diversifikasi pemasok tanpa harus mengulang seluruh proses dari awal.

"Dengan standardisasi yang kami lakukan, supplier atau industri farmasi bisa berpindah ke sumber pasokan atau negara lain. Dengan demikian variasi harga bisa diatur," sebut Ikrar.

Selain itu, BPOM juga menyiapkan kemudahan dalam proses perubahan bahan baku tertentu, terutama yang berkaitan dengan komponen kemasan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi di tengah tekanan kurs.

BPOM turut mempercepat implementasi digitalisasi pelabelan produk atau e-labeling. Kebijakan ini dinilai dapat mengurangi sejumlah biaya yang selama ini timbul dari penggunaan etiket dan label fisik pada kemasan obat.

"Aturannya saat ini sedang dalam proses, ada beberapa sudah saya tandatangani," ungkap Ikrar.

BPOM mengharapkan berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi bantalan bagi industri farmasi yang selama ini masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor. Dengan ruang gerak yang lebih fleksibel dalam pengadaan bahan baku dan efisiensi proses regulasi, tekanan akibat pelemahan rupiah diharapkan tidak diteruskan menjadi kenaikan harga obat di tingkat konsumen.

"Badan POM berkomitmen untuk secara maksimal pelemahan rupiah jangan berpengaruh terhadap harga obat nasional kita," sebut Ikrar.

Berdasarkan data analisis Doo Financial Futures, rupiah dibuka melemah sebesar 0,11% ke level Rp17.998 pada hari ini dan terus berlanjut menyentuh level Rp18.000.

Pelemahan mata uang Garuda terhadap dolar AS sejalan dengan depresiasi mayoritas mata uang Asia lainnya. Hal ini ditunjukkan dari Yen Jepang terhadap dolar AS melemah 0,11%, diikuti dolar Singapura terhadap dolar AS yang melemah 0,03%, won Korea melemah 0,35%, dolar Hong Kong ikut melemah 0,03%.

Denpasar (ANTARA) -

Pengamat ekonomi dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Bali, Prof Dr Ida Bagus Raka Suardana menganjurkan masyarakat untuk mengelola keuangan dan mengurangi gaya hidup konsumtif menyikapi pelemahan mata uang rupiah.

“Sebagai masyarakat biasa, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pola konsumsi menjadi lebih bijak dan produktif,” kata Raka Suardana di Denpasar, Rabu.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Undiknas itu menambahkan ketika rupiah melemah, harga barang impor biasanya naik lebih cepat dibanding pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu, imbuh dia, masyarakat perlu mengurangi gaya hidup konsumtif, terutama membeli barang-barang impor yang tidak terlalu penting.

Kemudian perlu mengutamakan produk lokal menjadi langkah sederhana namun penting untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat UMKM dalam negeri.

Selain itu, masyarakat juga perlu mulai membangun ketahanan keuangan keluarga.

Ia juga menekankan pentingnya alokasi sejumlah dana darurat dan pengelolaan pengeluaran saat kondisi ekonomi bergejolak.

“Dalam situasi rupiah melemah, masyarakat sebaiknya memperbesar tabungan, mengurangi utang konsumtif, dan lebih berhati-hati menggunakan fasilitas kredit. Banyak keluarga saat ini rentan karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, sementara harga kebutuhan pokok terus meningkat,” ucapnya.

Meski begitu, pelemahan rupiah membawa dampak lain yaitu membuka peluang ekonomi baru yakni produk lokal dan sektor pariwisata menjadi lebih kompetitif karena biaya di Indonesia relatif lebih murah bagi wisatawan asing.

Untuk itu, kata dia, masyarakat dapat memanfaatkan kondisi itu dengan memperkuat usaha berbasis lokal, ekonomi kreatif, kuliner, kerajinan, hingga jasa digital.

“Di Bali misalnya, ketika wisatawan asing meningkat akibat nilai tukar yang menguntungkan, UMKM lokal ikut merasakan dampak positif melalui peningkatan penjualan dan perputaran ekonomi rakyat,” ucapnya.

Ia pun mengharapkan masyarakat tidak perlu panik berlebihan menghadapi pelemahan rupiah karena justru dapat memperburuk kondisi ekonomi melalui perilaku konsumtif dan spekulatif.

“Yang dibutuhkan adalah sikap adaptif, hemat, produktif, serta meningkatkan keterampilan agar mampu bertahan di tengah perubahan ekonomi global,” imbuh Raka Suardana.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus level Rp17.926 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Rabu.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memperkuat posisi dolar AS.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Keluarga Trump dikenal sebagai salah satu dinasti bisnis paling berpengaruh di dunia dengan gaya hidup mewah yang kerap menjadi sorotan publik. Kekayaan miliaran dolar yang dimiliki tidak hanya diakumulasi, tetapi juga dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari investasi hingga gaya hidup eksklusif.

"Kekayaan Presiden Donald Trump diperkirakan mencapai USD6,5 miliar, sementara anggota keluarga lainnya juga memiliki kekayaan signifikan," berdasarkan laporan Forbes dikutip, Rabu (3/6/2026).

Sumber kekayaan keluarga ini berasal dari bisnis properti, investasi, serta berbagai usaha yang telah dibangun selama puluhan tahun. Mereka juga terus memperluas portofolio melalui berbagai sektor strategis untuk menjaga nilai aset tetap tinggi.

Salah satu pengeluaran terbesar keluarga Trump adalah investasi di sektor properti mewah. Mereka memiliki berbagai aset prestisius seperti Trump Tower di New York dan Mar-a-Lago di Florida, yang terus ditingkatkan melalui renovasi bernilai tinggi.

Selain itu, Ivanka Trump bersama suaminya Jared Kushner menginvestasikan lebih dari USD1 miliar untuk mengembangkan Pulau Sazan di Albania menjadi resor mewah kelas dunia.

Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga Trump juga dikenal menggunakan jet pribadi, termasuk pesawat Boeing 757 yang dijuluki "Trump Force One" dengan biaya pembelian mencapai USD100 juta serta biaya operasional yang sangat tinggi.

Gaya hidup mewah juga tercermin dari pilihan fesyen dan aksesori. Melania Trump kerap mengenakan busana desainer, sementara Donald Trump dikenal menggunakan setelan merek premium seperti Brioni. Koleksi jam tangan mewah dan perhiasan bernilai tinggi juga menjadi bagian dari gaya hidup mereka.

Di sektor rekreasi, keluarga ini memiliki berbagai lapangan golf eksklusif dengan nilai mencapai ratusan juta dolar. Mereka juga kerap melakukan perjalanan ke destinasi eksotis dengan fasilitas kelas atas, termasuk penggunaan yacht pribadi dan akomodasi mewah.

Selain konsumsi, keluarga Trump juga mengalokasikan dana besar untuk investasi, seperti saham, obligasi, dan private equity. Investasi ini berisiko tinggi namun berpotensi memberikan imbal hasil besar, sekaligus memperkuat posisi keuangan mereka.

Pengeluaran lainnya mencakup pendidikan di institusi elit, koleksi seni bernilai jutaan dolar, kendaraan mewah seperti Rolls-Royce dan Lamborghini, serta sistem keamanan pribadi berteknologi tinggi.

Keluarga Trump juga aktif dalam kegiatan bisnis media, penyelenggaraan acara besar, serta pendanaan kampanye politik yang membutuhkan biaya signifikan. Di sisi lain, mereka tetap melakukan kegiatan filantropi, meskipun sering mendapat sorotan publik.

Secara keseluruhan, pola pengeluaran keluarga Trump mencerminkan kombinasi antara strategi investasi jangka panjang dan gaya hidup ultra-mewah, yang menjadikan mereka tetap relevan dalam lanskap bisnis dan sosial global.

JAKARTA - Perkembangan ekosistem digital dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya mengubah cara masyarakat berbelanja, tetapi juga mengubah cara brand membangun hubungan dengan pasar. Di tengah perubahan tersebut, berbagai model bisnis retail mulai berkembang dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. Salah satu brand yang hadir melalui pendekatan tersebut adalah Belicept.

Belicept merupakan brand retail yang mengusung konsep Official Collaboration Store. Brand ini mulai dikembangkan pada 2024 dan berbasis di Tulungagung, Jawa Timur. Sejak awal, Belicept diarahkan sebagai platform retail yang berfokus pada kolaborasi berbagai brand dalam satu ekosistem yang terintegrasi melalui kanal digital.

Konsep yang diusung Belicept lahir dari pengamatan terhadap perubahan pola distribusi dan pemasaran yang terjadi di era digital. Saat ini, banyak brand berusaha memperluas jangkauan pasar melalui berbagai platform online.

AI Marketplace Karya Anak Bangsa Jembatani UMKM Tembus Pasar Global



Namun di sisi lain, proses membangun distribusi dan eksposur yang luas sering kali membutuhkan waktu, sumber daya, serta sistem operasional yang memadai. Founder Belicept, Abdu Sholeh mengatakan, bahwa pengembangan Belicept berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan platform yang mampu menjadi jembatan antara brand dan konsumen melalui pendekatan yang lebih terstruktur.

“Belicept kami kembangkan sebagai Official Collaboration Store yang dapat menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai brand untuk menjangkau konsumen secara lebih luas melalui platform digital,” ujarnya.

Menurut Abdu, perkembangan marketplace dan teknologi digital telah membuka peluang baru bagi berbagai brand untuk berkembang. Karena itu, Belicept dibangun dengan fokus pada kolaborasi, pengelolaan distribusi digital, serta pengembangan sistem yang mampu mendukung pertumbuhan berbagai brand dalam satu ekosistem.

Dalam operasionalnya, Belicept mengusung konsep multi-brand retail. Berbagai kategori produk dapat hadir dalam satu platform selama sesuai dengan standar dan arah pengembangan yang diterapkan oleh Belicept. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memberikan fleksibilitas sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.

Belicept melihat bahwa kolaborasi menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan bisnis modern. Di tengah persaingan yang semakin dinamis, kemampuan untuk membangun kerja sama yang saling mendukung dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain berfungsi sebagai retail, Belicept juga berperan sebagai platform yang membantu memperluas eksposur brand melalui berbagai kanal digital. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, distribusi produk kini tidak hanya bergantung pada jalur konvensional, tetapi juga memanfaatkan berbagai platform online yang mampu menjangkau konsumen secara lebih luas.

Menurut Abdu, pengembangan retail modern tidak hanya berbicara mengenai produk yang tersedia, tetapi juga mengenai sistem yang mampu mendukung pertumbuhan jangka panjang. Karena itu Belicept turut mengembangkan berbagai proses operasional yang mencakup pengelolaan katalog, pembaruan informasi, hingga evaluasi terhadap perkembangan kebutuhan pasar.

Perjalanan Belicept menunjukkan bagaimana perubahan pola bisnis dapat menjadi peluang untuk menghadirkan model retail yang berbeda. Berangkat dari Tulungagung, Belicept berkembang dengan memanfaatkan pemahaman terhadap perubahan industri serta perkembangan teknologi digital yang terus bergerak.

Belicept juga melihat bahwa konsumen saat ini semakin memperhatikan kemudahan akses terhadap berbagai produk dan informasi. Karena itu, pengembangan sistem yang lebih praktis dan mudah diakses menjadi bagian penting dalam perjalanan brand tersebut.

Ke depan, Belicept diarahkan untuk terus memperkuat konsep Official Collaboration Store, memperluas jangkauan distribusi digital, serta meningkatkan kualitas operasional agar tetap relevan dengan perkembangan pasar. Melalui pendekatan tersebut, Belicept berharap dapat terus tumbuh bersama perkembangan ekosistem digital dan kebutuhan industri yang terus berubah.

BEIJING - China dan Belanda bersitegang setelah kapal perang kedua negara terlibat konfrontasi di lepas Kepulauan Paracel yang disengketakan di Laut China Selatan pada hari Rabu.

Juru bicara Komando Teater Selatan Angkatan Laut China, Kapten Senior Zhai Shichen, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Angkatan Laut dan Angkatan Udara menggunakan langkah-langkah yang diperlukan—termasuk peringatan dan pengacakan elektronik—setelah kapal perang HNLMS De Ruyter diduga melanggar wilayah secara ilegal di dekat Kepulauan Paracel dan meluncurkan helikopter dari kapal ke wilayah udara China.

Dia juga menuduh pihak Belanda secara serius merusak stabilitas di Laut China Selatan. "Mereka harus segera menghentikan pelanggaran dan tindakan provokatifnya," katanya, seperti dikutip Politico, Kamis (28/5/2026).

Konfrontasi tersebut terjadi di dekat Kepulauan Paracel, sebuah kepulauan yang penting secara strategis yang terdiri dari sekitar 130 pulau yang direbut Beijing dari Vietnam pada tahun 1970-an dan sekarang dikendalikan melalui jaringan pos militer dan kemampuan pengawasan.

China secara ketat mengontrol perjalanan ke wilayah itu, dan kapal pribadi atau komersial tidak diizinkan memasuki perairan teritorial pulau-pulau tersebut.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Belanda membantah pernyataan Beijing. Kementerian itu mengatakan kepada Politico, "HNLMS De Ruyter beroperasi sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).”

Kementerian itu mengatakan bahwa fregat tersebut berlayar melalui Laut China Selatan dan melakukan kunjungan ke pelabuhan-pelabuhan di seluruh wilayah untuk memperkuat hubungan diplomatik, keamanan, dan ekonomi dengan negara-negara mitra.

Belanda menolak untuk berkomentar lebih lanjut tentang detail operasional Angkatan Laut-nya.

Insiden ini menyusul konfrontasi lain pekan lalu di dekat Filipina, ketika komandan fregat Belanda mengatakan sebuah helikopter militer China sempat mendekati kapal sebelum menjauh. “Mereka bertanya siapa kami dan kami menjawab, dan itu sudah cukup,” kata Komandan Rodger de Wit kepada sebuah surat kabar lokal.

Belanda semakin aktif di Indo-Pasifik dalam beberapa tahun terakhir, mengirimkan kapal perang melalui Laut China Selatan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperdalam hubungan keamanan di wilayah tersebut.

Pada tahun 2021, fregat HNLMS Evertsen berlayar melalui wilayah tersebut bersama kelompok serang kapal induk Inggris yang dipimpin oleh HMS Queen Elizabeth, dan pada tahun 2024, HNLMS Tromp mengadakan latihan dengan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di perairan yang dipersengketakan.

China mengeklaim sebagian besar Laut China Selatan, meskipun ada putusan arbitrase tahun 2016 di Den Haag yang menyatakan bahwa klaim luas Beijing tidak memiliki dasar hukum menurut hukum internasional—sebuah keputusan yang ditolak China.