#30 tag 24jam
Bansos Bisa Dicoret karena Judi Online? Ini Penjelasan dan Kriteria dari Mensos
Pemerintah mencoret lebih dari 11.000 penerima bansos yang terindikasi judi online. Simak penjelasan Mensos dan kriteria penerima yang bisa dicoret. [491] url asal
#bansos-2026 #penerima-bansos-dicoret #bansos-dicoret-karena-judi-online #alasan-bansos-dihentikan
(Bisnis.Com - Terbaru) 13/05/26 12:30
v/220058/
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan penerima bantuan sosial (bansos) bisa dicoret apabila terbukti menggunakan dana bantuan untuk aktivitas judi online (judol). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi penyaluran bansos agar bantuan lebih tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pemerintah telah mencoret lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos pada triwulan I/2026 karena terindikasi terlibat judol.
“Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret [dari daftar penerima bansos] di triwulan pertama. Dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret,” ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (12/5/2026).
Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan di masyarakat penerima bantuan, terutama terkait kemungkinan bansos dicoret akibat aktivitas judi online serta bagaimana pemerintah menentukan penerima yang dinilai sudah tidak lagi memenuhi syarat menerima bantuan sosial.
Kenapa Penerima Bansos Bisa Dicoret?
Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap data penerima bantuan sosial. Tujuannya untuk memastikan bansos diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta digunakan sesuai peruntukannya.
Dalam evaluasi terbaru, Kemensos menemukan ribuan penerima bansos yang terindikasi terlibat aktivitas judi online. Temuan tersebut diperoleh melalui proses pemadanan data bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Selain indikasi judi online, pemerintah juga menemukan sejumlah kasus pemanfaatan dana bansos oleh pihak lain yang tidak semestinya.
Menurut Gus Ipul, bansos merupakan program perlindungan sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, pemerintah ingin memastikan bantuan negara digunakan sesuai tujuan program.
“Sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Ini pelajaran yang paling penting,” kata Gus Ipul.
Kriteria Penerima Bansos yang Bisa Dicoret
Selain indikasi judi online, terdapat beberapa kondisi lain yang dapat menyebabkan penerima bansos dicoret dari daftar bantuan sosial, antara lain:
- Kondisi ekonomi keluarga dinilai sudah membaik
- Data kependudukan tidak valid
- Ditemukan data ganda
- Penerima meninggal dunia
- Alamat tidak sesuai hasil verifikasi lapangan
- Tidak lagi memenuhi syarat program bantuan sosial
Pemerintah secara berkala memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Apakah Bansos Bisa Dicabut Sewaktu-waktu?
Skema penyaluran bansos bersifat dinamis karena pemerintah terus melakukan pemutakhiran dan evaluasi DTSEN. Karena itu, bantuan sosial dapat dihentikan apabila penerima dinilai tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
Kemensos mengimbau masyarakat menggunakan bantuan sosial sesuai peruntukannya dan memastikan data kependudukan tetap diperbarui agar tidak menimbulkan masalah dalam proses verifikasi bantuan.
Pemerintah Pastikan Bansos Tepat Sasaran
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pemerintah terus mengevaluasi penyaluran bansos, termasuk terhadap penerima yang menggunakan bantuan untuk aktivitas judi online.
“Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bansos,” ujar Cak Imin.
Menurutnya, penertiban tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sekaligus memastikan bantuan negara tidak disalahgunakan.
Pemerintah menegaskan evaluasi bansos akan terus dilakukan secara berkala agar penyaluran bantuan sosial tetap tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang bertentangan dengan tujuan program bantuan sosial.
Mensos Coret Lebih dari 11.000 Penerima Bansos Gegara Judol
Mensos Saifullah Yusuf mencoret 11.000 penerima bansos terlibat judi online, memastikan bantuan tepat sasaran. Data terbaru akan diserahkan ke PPATK. [247] url asal
#mensos-coret-bansos #penerima-bansos-dicoret #gus-ipul #kemensos #bansos-judol #judol-bansos #coret-penerima-bansos #bansos-2026 #gus-ipul-bansos #kemensos-bansos #bansos-dicoret #bansos-judi-online
(Bisnis.Com - Terbaru) 12/05/26 19:35
v/219416/
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa pemerintah telah mencoret 11.000 keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos akibat terlibat dalam judi online (judol).
Hal itu disampaikan Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (12/5/2026) sebelum rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan program strategis yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos).
"Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret [dari daftar penerima bansos] di triwulan pertama. Dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret," kata Gus Ipul.
Dia menjelaskan bahwa 11.000 lebih KPM itu dicoret karena terindikasi judol. Terdapat pula beberapa temuan dana bansos itu kemudian dimanfaatkan oleh orang lain.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memberikan informasi yang cukup baik terkait dengan pemanfaatan bansos untuk judol.
"Sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Ini pelajaran yang paling penting," katanya.
Kemensos pun menurutnya akan mencoba untuk menyerahkan data-data terbaru, hasil pemutakhiran dari Badan Pusat Statistik (BPS) kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan terkait pemanfaatan bansos untuk judol.
"Sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM-KPM yang terlibat di dalam judol," ungkapnya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga menjelaskan bahwa pemerintah terus akan mengevaluasi terkait penyaluran bansos, termasuk apabila ditemukan pemanfaatan untuk judol.
"Sampai hari ini terus kita atasi, ya. Langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan," katanya.
BPS Coret 11.014 Orang dari Daftar Penerima Bansos Mulai April 2026
Sebanyak 11.014 orang dicoret dari daftar penerima bansos berdasarkan pemuktahiran DTSEN versi kedua oleh BPS. [408] url asal
#bansos #penerima-bansos #daftar-penerima-bansos-yang-dicoret #penerima-bansos-dicoret #bps #badan-pusat-statistik #bantuan-sosial #mensos
(IDX-Channel - Economics) 13/04/26 13:08
v/189565/
IDXChannel - Sebanyak 11.014 orang dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) mulai April 2026. Data tersebut menjadi dasar penyaluran bansos pada triwulan II tahun ini.
Adapun angka tersebut merupakan hasil pemuktahiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi kedua tahun 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam pemutakhiran tersebut, BPS menemukan adanya inclusion error atau data tidak tepat sasaran penerima manfaat sebanyak 11.014 keluarga. Jumlah ini mencakup 0,06 persen dari total 18,15 juta keluarga penerima bansos pada triwulan pertama.
Akibatnya, belasan ribu nama tersebut resmi dicoret dari daftar penerima bansos karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima.
"Dari hasil pemutakhiran DTSEN versi kedua ini kami menemukan adanya inclusion error yang hanya 11.014 atau sebesar 0,06 persen dari penerima bansos triwulan satu, di mana total penerima bansos triwulan satu adalah sebesar 18,15 juta keluarga. Inclusion error-nya sekali lagi hanya 11.014," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat Konferensi Pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Amalia mengatakan bahwa pada triwulan satu 2026, sebanyak 77 ribu keluarga yang belum bisa ditentukan desilnya karena variabelnya belum ada. Namun, di triwulan dua ini dari 77.014 keluarga, pihaknya sudah bisa menentukan desil untuk keluarga 27.176 keluarga.
"Sehingga kami bisa memastikan bahwa dari yang penerima bansos dan sebelumnya tidak bisa ditentukan desilnya sudah ada 25.665 keluarga yang memang mereka berada di desil satu sampai empat. Dan tadi ada sekitar 1.511 keluarga yang berada di desil lima sampai sepuluh," ujarnya.
Amalia menjelaskan bahwa pembersihan data ini merupakan langkah untuk memastikan bansos benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan yang dijadikan basis data Kementerian Sosial (Kemensos).
"Ini sudah menjadi bagian dari inclusion error yang 11.014 itu. Data pembaharuan inilah yang kemudian kami sampaikan ke Mensos di hari ini untuk kemudian menjadi basis dari Mensos menyalurkan bantuan sosial di triwulan dua," katanya.
Amalia menegaskan DTSEN akan terus diperkuat melalui pemutakhiran berkala dari triwulan ke triwulan. Hal ini bertujuan agar data sosial ekonomi nasional semakin solid dan akurat.
"DTSEN semakin rapi, semakin solid, karena kami sudah bisa nanti membersihkan masyarakat yang tadinya menerima bansos namun kami cermati semestinya dia adalah orang-orang yang tidak perlu menerima bansos atau dibersihkan sekitar 11.014 orang. Itu yang kita sebut sekali lagi sebagai inclusion error," papar Amalia.
Lebih lanjut, dia optimistis DTSEN secara umum akan semakin baik karena BPS akan terus melakukan pemutakhiran dari triwulan ke triwulan.
(Febrina Ratna Iskana)
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)