Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjawab masa depan independensi Bursa Efek Indonesia (BEI) ketika Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) berpeluang masuk ke bursa pasca demutualisasi BEI.

Diketahui, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditargetkan terbit kuartal I/2026. Demutualisasi merupakan proses perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization (SRO) yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas Anggota Bursa (AB), menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki oleh publik atau pihak lain.

Menanggapi hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan pihaknya selalu menerima setiap pemegang saham, dan memastikan hal itu akan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Semua akan kita kaji secara kondusif dan proporsional, bahwa kita akan welcome pada siapa pun pemegang saham. Jadi kita tentu akan welcome, sesuai dengan undang-undang," ujarnya saat konferensi pers di Kantor BEI, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Ihwal demutualisasi ini, Presiden Prabowo hari ini menyatakan mandatnya agar proses BEI menjadi perusahaan go public itu dipercepat. Keputusan orang nomor satu Indonesia itu diambil dari hasil rapat terbatas pada Jumat (30/1/2026).

Ratas itu digelar untuk merespons gejolak pasar saham imbas pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 27 Januari 2026 yang membekukan rebalancing saham Indonesia periode Maret 2026, membuat IHSG ambles bahkan halt trading dalam dua hari secara beruntun.

Menjawab ada kesan pemerintah yang mengebut demutualisasi BEI pasca pengumuman MSCI, Inarno menegaskan hal tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "Jadi tidak ada kaitannya [dengan MSCI]," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses demutualisasi BEI ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di BEI, antara pengurus bursa dan anggota bursa, serta untuk mencegah praktik pasar yang tak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam UU P2SK, dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," ujar Airlangga.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerbitkan revisi aturan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15%.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan OJK menerima penjelasan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) tentang free float saham Indonesia sebagai masukan yang baik. Menurutnya, OJK melihat MSCI tetap ingin memasukkan saham-saham Indonesia ke dalam indeks global.

Hal tersebut dinilai Mahendra menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat layak investasi (investable) bagi investor internasional.

OJK menegaskan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti proposal atau penyesuaian yang sudah dilakukan Bursa Efek Indonesia atau Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

“Yang sudah dipublikasikan dan saat ini sedang dipelajari MSCI apakah sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang adalah mengecualikan investor dalam kategori corporate dan others dalam perhitungan free float dan mempublikasikan kepemilikan saham di atas ataupun 5% untuk setiap kategori tadi,” paparnya di Gedung BEI, Kamis (29/1/2026).

Mahendra juga menegaskan bahwa BEI akan menerbitkan revisi aturan free float yang saat ini masih dipatok sebesar minimal 7,5%.

“SRO akan menerbitkan aturan free float 15% dalam waktu dekat dan transparansi yang baik,” tegasnya.

Free float 15% itu akan berlaku bagi emiten baru maupun perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka atau emiten existing.

Bos OJK itu menambahkan bahwa emiten yang tidak dapat memenuhi aturan free float 15% itu, BEI dan OJK akan diberikan exit policy melalui pengawasan yang baik.

Sebelumnya, OJK membuat skenario perhitungan apabila free float dinaikkan menjadi besaran tertentu. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi memaparkan pihaknya membuat kalkulasi bagaimana perkiraan nilai tambah yang harus diserap pasar apabila kewajiban free float dinaikkan menjadi batas tertentu.

“Kalau kami naikkan [free float menjadi] 10%, itu dibutuhkan pendanaan sekitar Rp21 triliun. Lalu kalau kami naikkan 15%, dibutuhkan sekitar Rp203 triliun. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dalam proses pembahasan,” ucap Inarno di DPR, Rabu (3/12/2025).

Inarno juga menyebutkan saat ini, apabila diberlakukan kewajiban free float 10%, maka sebanyak 751 emiten telah memenuhi syarat ini, dan sebanyak 192 emiten belum memenuhi free float.

Lalu, apabila free float dinaikkan kembali menjadi 15%, maka hanya 616 emiten yang memenuhi persyaratan ini dan sebanyak 327 tidak memenuhi. Dengan skenario ini, OJK melihat perlunya masa transisi untuk menerapkan aturan free float baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diketahui tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagai implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Lalu, apakah itu demutualisasi?

Melansir Investopedia, demutualisasi adalah proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan sebuah perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual, menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Dalam prosesnya, perusahaan mutual memilih untuk mengubah struktur korporasinya menjadi perusahaan publik. Pada proses ini, anggota sebelumnya dapat menerima kompensasi terstruktur atau hak konversi kepemilikan selama transisi berupa saham perusahaan.

Terdapat sejumlah metode dalam demutualisasi. Pada demutualisasi penuh, perusahaan meluncurkan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO), dengan saham yang dilelang ke pemegang saham, yang kemudian dapat memperdagangkan saham tersebut di Bursa.

Dalam proses ini, para anggota perusahaan mutual sebelumnya tidak otomatis menerima saham, sehingga harus berinvestasi secara terpisah.

Sementara itu, pada metode demutualisasi sponsor, anggota sebelumnya secara otomatis akan menerima saham di perusahaan baru usai IPO.

Dalam model ini, anggota biasanya menerima kompensasi yang lebih besar atas keanggotaan mereka sebelumnya, dan umumnya tidak perlu menginvestasikan modal pribadi untuk memperoleh saham baru tersebut. Namun, mereka tetap bisa membeli tambahan saham jika menginginkannya.

Adapun dalam demutualisasi ini, perusahaan akan beralih dari orientasi nirlaba, menjadi orientasi mencari keuntungan atau profit oriented.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin menjelaskan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan bahwa BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat.

“Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Lebih lanjut, Masyita mengatakan RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai SRO, pelaku industri, serta DPR.