Bisnis.com, JAKARTA — Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) resmi memperpanjang penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan atas impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.

Langkah tersebut sebagaimana tercantum dalam pengumuman KPPI No. 03/KPPI/PENG/11/2025 tentang Penyelidikan Perpanjangan TPP atas Lonjakan Jumlah Impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.

“Penyelidikan dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) tanggal 17 November 2025 mewakili produsen kepada KPPI,” tulis Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi dalam keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

Dalam hal ini, Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan perpanjangan untuk pengenaan TPP komoditas tersebut yang mencakup sebanyak enam nomor Harmonized System (HS) 8-digit.

Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.

Terdiri dari benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel dari poliester 85% (HS 5509.22.00), benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel dari akrilik atau modakrilik 85% (HS 5509.32.00), dan benang lainnya dari serat stapel poliester, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial (HS 5509.51.00).

Selain itu, komoditas benang lainnya dari serat stapel poliester, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial (HS 5509.53.00), benang rangkap atau dibentuk kabel dari serat stapel artifisial 85% (HS 5510.12.00), dan benang lainnya (HS 5510.90.00).

Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan masih terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon.

Untuk itu, perlu tambahan waktu untuk menyelesaikan Program Penyesuaian Struktural yang telah dijanjikan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan PP No. 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan TPP atas lonjakan jumlah impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, KPPI telah menyediakan kuesioner untuk diisi oleh produsen dalam negeri dan importir yang dapat diakses melalui: (https://kemend.ag/BenangStaple).

Kuesioner yang telah diisi harus disampaikan kembali kepada KPP| selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2025.

Sementara bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelidikan ini, diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai Interested Parties paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada KPPI Kemendag.

Sebelumnya, API telah menyoroti praktik dumping benang tekstil lainnya, yakni impor produk polyester oriented yarn (POY) dan draw textured yarn (DTY).

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, pendekatan tariff barrier atau pembatasan perdagangan berbasis tarif seperti BMAD tak selalu menjadi solusi aman untuk pemulihan industri tekstil nasional.

Menurut Jemmy, keberhasilan dari penerapan bea masuk antidumping (BMAD) untuk melindungi industri sangat bergantung pada kondisi struktur industri, keterkaitan antarsektor dalam rantai nilai dan kesiapan industri hulu dan hilir untuk menyerap dampaknya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Langkah tegas pemerintah memberantas impor ilegal yang digencarkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mendapat dukungan penuh dari kalangan industri tekstil. Para pelaku usaha optimistis, penertiban ini akan membuka jalan kebangkitan kembali bisnis pakaian lokal, termasuk distro dan brand independen anak muda.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana menilai upaya pemerintah itu akan membawa efek domino positif terhadap ekosistem industri tekstil dan garmen nasional.

"Iya. Secara alami produk-produk thrifting impor akan digantikan oleh produk lokal," ujar Danang kepada CNBC Indonesia, Minggu (9/11/2025).

Menurutnya, langkah yang dilakukan Purbaya tidak hanya menekan maraknya impor ilegal, tetapi juga akan membentuk kembali preferensi konsumen agar lebih mencintai produk dalam negeri.

Foto: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025 di Jakarta, Senin (3/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025 di Jakarta, Senin (3/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

"Ini juga akan mengubah perilaku konsumen untuk lebih menyukai produk dalam negeri," ujarnya.

Danang menegaskan, asosiasinya sangat mendukung kebijakan tersebut. Ia meyakini, jika proses transisi dari produk thrifting impor ke produk lokal berjalan cepat, dampaknya akan terasa signifikan terhadap roda ekonomi nasional.

"Sangat mendukung. Kalau siklus pergantian produk thrifting impor itu dengan produk lokal bisa berjalan dengan cepat, maka itu akan memperkuat perputaran ekonomi lebih masif lagi, baik di IKM ataupun manufaktur besar," jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga berdampak langsung terhadap perluasan lapangan kerja di sektor tekstil dan perdagangan garmen.

"Artinya, keterlibatan pekerja industri TPT (tekstil dan produk tekstil) dan perdagangan garmen akan tumbuh signifikan," kata Danang.

Lebih jauh, dari sisi fiskal, negara juga akan diuntungkan dengan bertambahnya penerimaan pajak. Selama ini, praktik impor ilegal terutama untuk produk pakaian bekas, disebut Danang, telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Importasi thrifting baju bekas mengorbankan pendapatan negara sekitar Rp1 triliun, dan importasi baju baru dengan kapasitas besar akan mematikan industri TPT. Artinya negara juga kehilangan pajak baik PPN atau PPh Badan," tuturnya.

Dengan semakin kuatnya langkah penegakan hukum terhadap impor ilegal, Danang optimistis pasar pakaian lokal akan kembali menggeliat. Usaha distro dan merek independen yang sempat tertekan oleh banjir barang impor diyakini bisa bangkit lagi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa kebijakannya menutup peredaran barang-barang impor baju bekas atau balpres menuai banyak penolakan dari para pedagang thrifting.

"Saya juga monitor TikTok untuk lihat apa sih respons masyarakat, rupanya banyak juga pedagang itu yang hidup dari situ ya, pedagang thrifting, marah-marah sama saya," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Merespons itu, Purbaya menilai para pedagang thrifting sebetulnya hanya mencari keuntungan dalam jangka pendek dan justru mematikan pula industri tekstil di dalam negeri bila terus mengedarkan balpres pakaian bekas ilegal.

Sebaliknya, bila impor balpres ilegal itu ditutup, dan mendorong para pedagang thrifting itu menjual pakaian yang diproduksi oleh industri di dalam negeri, mereka ke depan akan memperoleh pendapatan yang lebih menjanjikan di masa depan.

"Kalau saya ubah aja jadi barang-barang dalam negeri aja dengan aturan yang pas dia bisa dagang itu pelan-pelan, industri hidup dan nanti lapangan kerja lebih hidup dia juga mungkin bisa usaha lain karena ada yang beli, karena daya beli masyarakat kita bagus, ketika banyak kerjaan di mana-mana." paparnya.

Sebagaimana diketahui praktik por pakaian jadi tanpa label merek yang diimpor asal China semakin mengkhawatirkan. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut, maraknya barang tanpa label merek atau unlabeled terbukti telah menggerus daya saing industri tekstil nasional dan membuat puluhan perusahaan gulung tikar.

"Itu sudah terbukti sangat menggerus, mengingat juga kemudian kita lihat hampir sebesar 58 atau 60-an perusahaan tekstil garmen jatuh dalam 3-4 tahun terakhir kan. Salah satu penyebabnya adalah liberalisasi impor itu yang dilakukan melalui berbagai kebijakan ya, termasuk misalnya Permendag 8/2024 itu," ujar Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Danang menjelaskan fenomena impor pakaian jadi tanpa label merek bukan hal baru di Indonesia. Barang-barang tersebut biasanya datang dari China tanpa merek, lalu diberi label baru oleh importir setelah tiba di Tanah Air.

"Ini tuh praktik yang sering kita temui. Jadi banyak barang-barang baru dari Cina masuk Indonesia tanpa brand, kemudian importir di sini memasang brand di situ merek-merek," ujarnya.

Menurut Danang, praktik tersebut sudah lama terjadi dan pernah dilaporkan pihaknya ke pemerintah. "Ya, itu kan sudah kita laporkan sebenarnya ke Menteri Koperasi UKM waktu jaman masih Mas Teten ya. Sebenarnya sudah kita laporkan gitu," kata dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Praktik impor pakaian jadi tanpa label merek yang diimpor asal China semakin mengkhawatirkan. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut, maraknya barang tanpa label merek atau unlabeled terbukti telah menggerus daya saing industri tekstil nasional dan membuat puluhan perusahaan gulung tikar.

"Itu sudah terbukti sangat menggerus, mengingat juga kemudian kita lihat hampir sebesar 58 atau 60-an perusahaan tekstil garmen jatuh dalam 3-4 tahun terakhir kan. Salah satu penyebabnya adalah liberalisasi impor itu yang dilakukan melalui berbagai kebijakan ya, termasuk misalnya Permendag 8/2024 itu," ujar Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Danang menjelaskan, fenomena impor pakaian jadi tanpa label merek bukan hal baru di Indonesia. Barang-barang tersebut biasanya datang dari China tanpa merek, lalu diberi label baru oleh importir setelah tiba di Tanah Air.

"Ini tuh praktik yang sering kita temui. Jadi banyak barang-barang baru dari Cina masuk Indonesia tanpa brand, kemudian importir di sini memasang brand di situ merek-merek," ujarnya.

Menurut Danang, praktik tersebut sudah lama terjadi dan pernah dilaporkan pihaknya ke pemerintah. "Ya, itu kan sudah kita laporkan sebenarnya ke Menteri Koperasi UKM waktu jaman masih Mas Teten ya. Sebenarnya sudah kita laporkan gitu," kata dia.

Ia mengatakan, modus impor pakaian tanpa label merek ini tidak hanya mengaburkan asal-usul produk, tetapi juga menutup informasi mengenai negara pembuatnya.

"Kalau label made in itu kan sangat jarang ya. Kalau praktik-praktik seperti itu kan mereka tidak mencantumkan nama merek asal negara, tidak mencantumkan. Nah salahnya di situ, sehingga kita juga tidak bisa melacak ini merek China dari mana, area mana, provinsi mana," jelasnya.

API mencatat, maraknya pakaian jadi impor tanpa label merek sudah berlangsung sekitar tiga tahun terakhir. "Ini keluhan besar kita di situ ya. Barang-barang bukan hanya impor ilegal barang bekas ya, baju bekas ya, tapi justru yang mulai marak terjadi itu memang baju atau tekstil garmen yang baru gitu," tutur Danang.

Ia menilai, persoalan ini semakin parah karena lemahnya pengawasan di lapangan serta aturan yang terlalu longgar. "Kan diatur di Permendag 8/2024 bahwa importasi baju baru bisa dilakukan. Jadi itulah yang... apakah kita itu bisa sebut itu legal atau illegal, gimana ya kita menjawabnya ya, kalau pemerintah mengizinkan kan berarti legal," katanya.

Namun, menurutnya, kelonggaran aturan tersebut membuka ruang bagi liberalisasi impor yang berdampak serius terhadap industri nasional. Danang menilai praktik ilegal juga marak melalui skema importasi borongan atau mixed container, dimana berbagai jenis barang dicampur dalam satu kontainer sehingga sulit diawasi.

"Secara illegal ini bukan hanya baju bekas ya, tapi baju baru juga masuk secara ilegal, karena modusnya melalui misalnya importasi borongan atau mixed container. Importasi borongan ini kan terdiri dari berbagai jenis produk, berbagai jenis HS code, yang akhirnya kemudian pengawas kita di pelabuhan, di bea cukai misalnya, tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas di dalam container yang campur itu ada baju baru, ada elektronik, ada household, ada peralatan-peralatan lain yang digabung ke situ," papar Danang.

Ia menyebut pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai memperbaiki aturan impor barang jadi, dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 8 tahun 2024 ke Permendag nomor 17 tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita sih berharap peraturannya diperbaiki. Maka pada bulan Agustus 2025 kan pemerintah sudah melahirkan peraturan pengganti, Permendag 17/2025. Dimana Permendag 17/2025 itu mulai mengetatkan lagi importasi produk barang yang sudah jadi. Tapi baru berlaku satu tahun setelah itu dikeluarkan, dari Agustus, ya berarti Agustus tahun depan (2026)," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengungkap modus importir memasukkan tekstil dan pakaian jadi asal China. Barang-barang tersebut masuk ke Indonesia tanpa label maupun merek, lalu setelah tiba di dalam negeri baru dipasangi merek baru oleh importir lokal.

"Ini tuh praktik yang sering kita temui. Jadi banyak barang-barang pakaian baru dari China masuk Indonesia tanpa brand (label merek), kemudian importir di sini memasang brand di situ," ungkap Danang kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Menurut Danang, praktik tersebut bukan fenomena baru. API sudah mendeteksi dan melaporkan hal itu sejak lama, termasuk kepada Kementerian Koperasi dan UKM saat masih dijabat Teten Masduki.

"Ya, itu kan sudah kita laporkan sebenarnya ke Menteri Koperasi UKM ya waktu jaman masih mas Teten ya sebenarnya sudah kita laporkan," katanya.

Ia menjelaskan, modus barang tanpa label itu membuat asal-usul produk menjadi tidak terlacak.

"Made in China kan tidak selalu ada di label, kalau 'made in' itu kan sangat jarang ya. Kalau praktik-praktik seperti itu kan mereka tidak mencantumkan nama merek asal negara, tidak mencantumkan. Nah salahnya di situ, sehingga kita juga tidak bisa melacak ini merek China dari mana, area mana, provinsi mana," tutur dia.

API menilai praktik tersebut semakin mengganggu industri tekstil nasional. Barang-barang itu bukan hanya pakaian bekas, tapi juga pakaian baru yang masuk ke Indonesia dengan berbagai modus, termasuk tanpa label berbahasa Indonesia dan tanpa keterangan asal negara produsen.

"Iya ini keluhan besar kita di situ ya, yang meresahkan bukan hanya pakaian impor ilegal, barang-barang bekas ya, baju bekas ya, tapi justru yang mulai marak terjadi itu memang baju atau tekstil garmen yang baru gitu," ujar Danang.

Praktik tersebut, lanjutnya, sudah berlangsung sekitar tiga tahun terakhir tanpa tindak lanjut yang jelas dari pemerintah.

"Nah yang baru ini modusnya selalu begitu, tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia, tidak mencantumkan asal negara produsennya, dan ini sudah hampir 3 tahun terakhir ya. Kita sudah sampaikan juga ke pengawas ya seperti Menperin (Menteri Perindustrian) atau Menkop UKM waktu jaman mas Teten Masduki. Cuman tindak lanjutnya memang kita belum tahu, apakah ada upaya keras terkait dengan penindakan penegakan hukum atau mengidentifikasi siapa importirnya," jelasnya.

Ketika ditanya soal status legalitas barang-barang tanpa label merek tersebut, Danang menyebut situasinya abu-abu. Hal itu karena pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 sebelumnya memang masih memperbolehkan impor pakaian jadi baru.

"Kan diatur di Permendag 8/2024 bahwa importasi baju baru bisa dilakukan. Jadi itulah yang... apakah kita itu bisa sebut itu legal atau illegal, gimana ya kita menjawabnya ya, kalau pemerintah mengizinkan kan berarti legal," ujarnya.

Namun kebijakan tersebut dinilai berdampak besar pada daya saing industri dalam negeri.

"Itu sudah terbukti sangat menggerus, mengingat juga kemudian kita lihat hampir sebesar 58 atau 60-an perusahaan tekstil garmen jatuh dalam 3-4 tahun terakhir kan, salah satu penyebabnya adalah liberalisasi impor itu yang dilakukan melalui berbagai kebijakan ya, termasuk misalnya Permendag 8/2024 itu," tegas Danang.

Selain lewat jalur legal, impor pakaian baru tanpa label juga kerap dilakukan secara ilegal melalui cara penyelundupan halus.

"Secara ilegal ini bukan hanya baju bekas ya, tapi baju baru juga masuk secara ilegal, karena modusnya melalui misalnya importasi borongan atau mixed container. Importasi borongan ini kan terdiri dari berbagai jenis produk, berbagai jenis HS code, yang akhirnya kemudian pengawas kita di pelabuhan, di bea cukai misalnya tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas di dalam container yang campur itu ada baju baru, ada elektronik, ada household, ada peralatan-peralatan lain yang digabung ke situ kan," katanya.

API berharap pemerintah segera memperbaiki aturan agar celah semacam itu tertutup. "Sehingga, kita sih berharap dia peraturannya diperbaiki," ucap Danang.

Sebagai bentuk pengetatan, pemerintah saat ini memang telah menerbitkan Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, revisi dari Permendag 8/2024, yang memperketat impor produk barang jadi. Namun, peraturan tersebut baru akan berlaku satu tahun setelah diterbitkan.

"Pada bulan Agustus 2025 kan pemerintah sudah melahirkan peraturan pengganti, Permendag 17/2025, di mana Permendag 17/2025 itu mulai mengetatkan lagi importasi produk barang yang sudah jadi. Tapi baru berlaku 1 tahun setelah itu dikeluarkan, dari Agustus, ya berarti Agustus tahun depan," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Menteri Keuangan (Meneku) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menindak tegas para pelaku penyelundupan baju bekas alias balpres dan mafia impor mendapat dukungan penuh dari kalangan industri tekstil. Para pengusaha menilai langkah tersebut sudah lama ditunggu, dan kini mereka menanti pembuktian di lapangan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana menegaskan, pihaknya sepenuhnya mendukung langkah Purbaya. Ia bahkan mendorong agar penegakan hukum terhadap pelaku yang terlibat segera dijalankan.

"Kita dukung Pak Purbaya. Malah kita dorong beliau untuk segera seret pelakunya yang sudah ada di daftar nama yang beliau pegang itu," ujar Danang kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/10/2025).

Dia menilai Purbaya bukan tipe pejabat yang mencari popularitas semata, sehingga publik menanti bukti nyata dari pernyataannya.

"Saya kira Pak Purbaya bukan pejabat baru yang suka banyak bicara demi popularitas. Saya menunggu tindakan ke ranah hukum dari data temuan beliau itu," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta juga menyambut positif langkah tegas yang akan diambil Purbaya.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap praktik penyelundupan harus menjadi langkah awal sebelum memperbaiki sistem kepabeanan yang selama ini rentan disalahgunakan.

"Ini langkah yang sangat baik, yang kami tunggu bertahun-tahun. Setelah langkah penegakan hukum bisa dilanjutkan dengan perbaikan prosedur kepabeanan," kata Redma dihubungi terpisah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan ada penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan atau mafia barang ilegal, termasuk komoditas rokok, tekstil, dan baja. Ia menyebut telah memegang daftar nama-nama pelaku yang terlibat dan hanya menunggu proses hukum untuk penindakan.

"Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin. Yang banyak tekstil, baja, segala macem. Sudah ada nama-nama pemainnya, kan? Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Langkah tegas ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menugaskan Purbaya untuk memperkuat pengawasan dan mempercepat akselerasi ekonomi nasional. Sebagai bagian dari upaya itu, Purbaya juga telah membuka kanal pengaduan masyarakat "Lapor Pak Purbaya" melalui WhatsApp untuk menampung laporan terkait pajak dan bea cukai.

Dalam dua hari setelah dibuka atau hingga 17 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB sebanyak 15.933 laporan sudah masuk terkait keluhan layanan aparat pajak dan bea cukai.

Dari total laporan itu, yang baru selesai tahap verifikasi WA sebanyak 2.648. Terdiri dari Kategori Aduan sebanyak 189 dan Kategori Non Aduan 2.459. Sisanya sedang proses verifikasi WA sebanyak 13.285.