#30 tag 24jam
Kemendag Perpanjang Penyelidikan Imbas Lonjakan Impor Benang
KPPI memperpanjang penyelidikan impor benang sintetis atas permintaan API, mengindikasikan ancaman kerugian serius. Produsen dan importir diminta mengisi kuesioner. [452] url asal
#impor-benang #penyelidikan-impor #benang-sintetis #benang-artifisial #kppi-penyelidikan #asosiasi-pertekstilan #harmonized-system #buku-tarif-kepabeanan #kerugian-industri #tindakan-antidumping #tinda
(Bisnis.Com - Ekonomi) 25/11/25 13:46
v/49573/
Bisnis.com, JAKARTA — Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) resmi memperpanjang penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan atas impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.
Langkah tersebut sebagaimana tercantum dalam pengumuman KPPI No. 03/KPPI/PENG/11/2025 tentang Penyelidikan Perpanjangan TPP atas Lonjakan Jumlah Impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.
“Penyelidikan dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) tanggal 17 November 2025 mewakili produsen kepada KPPI,” tulis Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi dalam keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).
Dalam hal ini, Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan perpanjangan untuk pengenaan TPP komoditas tersebut yang mencakup sebanyak enam nomor Harmonized System (HS) 8-digit.
Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.
Terdiri dari benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel dari poliester 85% (HS 5509.22.00), benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel dari akrilik atau modakrilik 85% (HS 5509.32.00), dan benang lainnya dari serat stapel poliester, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial (HS 5509.51.00).
Selain itu, komoditas benang lainnya dari serat stapel poliester, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial (HS 5509.53.00), benang rangkap atau dibentuk kabel dari serat stapel artifisial 85% (HS 5510.12.00), dan benang lainnya (HS 5510.90.00).
Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan masih terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon.
Untuk itu, perlu tambahan waktu untuk menyelesaikan Program Penyesuaian Struktural yang telah dijanjikan sebelumnya.
Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan PP No. 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan TPP atas lonjakan jumlah impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.
Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, KPPI telah menyediakan kuesioner untuk diisi oleh produsen dalam negeri dan importir yang dapat diakses melalui: (https://kemend.ag/BenangStaple).
Kuesioner yang telah diisi harus disampaikan kembali kepada KPP| selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2025.
Sementara bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelidikan ini, diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai Interested Parties paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada KPPI Kemendag.
Sebelumnya, API telah menyoroti praktik dumping benang tekstil lainnya, yakni impor produk polyester oriented yarn (POY) dan draw textured yarn (DTY).
Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, pendekatan tariff barrier atau pembatasan perdagangan berbasis tarif seperti BMAD tak selalu menjadi solusi aman untuk pemulihan industri tekstil nasional.
Menurut Jemmy, keberhasilan dari penerapan bea masuk antidumping (BMAD) untuk melindungi industri sangat bergantung pada kondisi struktur industri, keterkaitan antarsektor dalam rantai nilai dan kesiapan industri hulu dan hilir untuk menyerap dampaknya.
Purbaya Pasang Tarif Bea Masuk Tambahan untuk Impor Benang Kapas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan untuk produk benang kapas [368] url asal
#bea-masuk #purbaya-yudhi-sadewa #impor-benang-kapas #kebijakan-perdagangan #safeguard-measures #pmk-67-2025
(CNBC Indonesia - News) 21/10/25 13:52
v/11029/
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan kebijakan safeguard measures melalui bea masuk tindakan pengamanan untuk produk benang kapas.
Kebijakan ini ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2025. Peraturan dalam PMK ini akan berlaku 10 hari sejak diundangkan per tanggal 20 Oktober 2025.
Dalam bagian menimbang PMK, disebutkan bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah ditemukan bukti terjadinya lonjakan jumlah impor baik secara absolut maupun relatif atas produk benang kapas.
"Dan lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri," dikutip diktum C bagian menimbang PMK 67/2025, Selasa (21/10/2025).
Pasal 2 PMK itu menyebutkan, bea masuk tindakan pengamanan yang dikenakan untuk impor produk benang kapas ini dikenakan selama tiga tahun.
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan ini merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.
Bea Masuk Tindakan Pengamanan yang dikenakan terhadap importasi produk benang kapas ini dilakukan dari semua negara, kecuali dari 120 negara yang telah dirincikan dalam PMK ini.
"Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (certificate of origin) terhadap impor produk benang kapas yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan," sebagaimana tertera dalam Pasal 6 PMK 67/2025.
Adapun daftar tarif bea masuk tindakan pengamanan terhadap produk dari kapas ini sebagai berikut:
1. Tarif Rp 7.500 per kilogram dikenakan untuk tahun pertama dengan periode 1 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PMK ini.
2. Rp 7.388 per kilogram untuk tahun kedua, dengan periode 1 tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya periode tahun pertama.
3. Rp 7.277 per kilogram untuk tahun ketiga, dengan periode 1 tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya periode tahun kedua.
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)