#30 tag 24jam
Pemerintah Tetapkan BMTP Impor Kain Tenun Kapas Lindungi Industri Lokal
Pemerintah akan menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pada impor kain tenunan kapas mulai 10 Januari 2026 untuk melindungi industri lokal [374] url asal
#impor-kain #bmtp-impor #kain-tenunan-kapas #bea-masuk #industri-tekstil #kebijakan-perdagangan #perlindungan-industri #kapasitas-produksi #kerugian-industri #peraturan-menteri-keuangan #harmonized-sys
(Bisnis.Com - Ekonomi) 08/01/26 14:15
v/97205/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain tenunan dari kapas mulai 10 Januari 2026.
Pengenaan BMTP itu sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pengenaan BMTP atas impor produk kain tenunan dari kapas dan telah diundangkan pada 31 Desember 2025.
BMTP merupakan pungutan negara untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.
Peraturan tersebut mencakup 16 nomor Harmonized System (HS) 8-digit, di antaranya 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00. Hal ini berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022 yang berlaku mulai 10 Januari 2026.
Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Julia Gustaria Silalahi mengatakan pengenaan BMTP bertujuan melindungi industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius agar dapat melakukan penyesuaian struktural.
“Dengan demikian, dibutuhkan perlindungan melalui pengenaan BMTP selama tiga tahun yang terhitung mulai 10 Januari 2026–9 Januari 2029,” kata Julia dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (8/1/2026).
Julia menuturkan, penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan adanya kerugian yang ditunjukkan dari sejumlah indikator, seperti terjadinya tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan terjadi kerugian finansial.
Adapun, besaran BMTP untuk masing-masing nomor HS pada periode tahun pertama (10 Januari 2026–9Januari 2027), yakni sebesar Rp3.000–3.300/meter; tahun kedua (10 Januari 2027–9 Januari 2028) sebesar Rp2.800–3.100/meter; dan tahun ketiga (10 Januari 2028–9 Januari 2029), sebesar Rp2.600–2.900/meter.
Sementara itu, Ketua Komite Regulasi Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Andrew Purnama menilai penetapan BMTP atas impor kain tenunan dari kapas oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) merupakan langkah kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan pasar serta memberikan ruang penyesuaian bagi industri tekstil nasional.
Andrew mengatakan, kebijakan tersebut mencerminkan respons pemerintah terhadap peningkatan tekanan impor yang berpotensi mengganggu kinerja industri domestik. Untuk itu, API juga mendorong evaluasi kebijakan secara periodik berbasis data perdagangan dan dinamika pasar.
Kemendag Perpanjang Penyelidikan Imbas Lonjakan Impor Benang
KPPI memperpanjang penyelidikan impor benang sintetis atas permintaan API, mengindikasikan ancaman kerugian serius. Produsen dan importir diminta mengisi kuesioner. [452] url asal
#impor-benang #penyelidikan-impor #benang-sintetis #benang-artifisial #kppi-penyelidikan #asosiasi-pertekstilan #harmonized-system #buku-tarif-kepabeanan #kerugian-industri #tindakan-antidumping #tinda
(Bisnis.Com - Ekonomi) 25/11/25 13:46
v/49573/
Bisnis.com, JAKARTA — Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) resmi memperpanjang penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan atas impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.
Langkah tersebut sebagaimana tercantum dalam pengumuman KPPI No. 03/KPPI/PENG/11/2025 tentang Penyelidikan Perpanjangan TPP atas Lonjakan Jumlah Impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.
“Penyelidikan dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) tanggal 17 November 2025 mewakili produsen kepada KPPI,” tulis Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi dalam keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).
Dalam hal ini, Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan perpanjangan untuk pengenaan TPP komoditas tersebut yang mencakup sebanyak enam nomor Harmonized System (HS) 8-digit.
Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.
Terdiri dari benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel dari poliester 85% (HS 5509.22.00), benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel dari akrilik atau modakrilik 85% (HS 5509.32.00), dan benang lainnya dari serat stapel poliester, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial (HS 5509.51.00).
Selain itu, komoditas benang lainnya dari serat stapel poliester, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial (HS 5509.53.00), benang rangkap atau dibentuk kabel dari serat stapel artifisial 85% (HS 5510.12.00), dan benang lainnya (HS 5510.90.00).
Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan masih terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon.
Untuk itu, perlu tambahan waktu untuk menyelesaikan Program Penyesuaian Struktural yang telah dijanjikan sebelumnya.
Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan PP No. 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan TPP atas lonjakan jumlah impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.
Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, KPPI telah menyediakan kuesioner untuk diisi oleh produsen dalam negeri dan importir yang dapat diakses melalui: (https://kemend.ag/BenangStaple).
Kuesioner yang telah diisi harus disampaikan kembali kepada KPP| selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2025.
Sementara bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelidikan ini, diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai Interested Parties paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada KPPI Kemendag.
Sebelumnya, API telah menyoroti praktik dumping benang tekstil lainnya, yakni impor produk polyester oriented yarn (POY) dan draw textured yarn (DTY).
Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, pendekatan tariff barrier atau pembatasan perdagangan berbasis tarif seperti BMAD tak selalu menjadi solusi aman untuk pemulihan industri tekstil nasional.
Menurut Jemmy, keberhasilan dari penerapan bea masuk antidumping (BMAD) untuk melindungi industri sangat bergantung pada kondisi struktur industri, keterkaitan antarsektor dalam rantai nilai dan kesiapan industri hulu dan hilir untuk menyerap dampaknya.
Kenaikan Obligasi Bencana Mulai Geser Dominasi Pasar Reasuransi
Pasar obligasi bencana meningkat, menggeser dominasi reasuransi global. Perusahaan asuransi kini lebih mengandalkan obligasi bencana untuk menanggung risiko ekstrem. [518] url asal
#obligasi-bencana #cat-bonds #pasar-reasuransi #perusahaan-reasuransi #primary-insurers #barclays-research #manajer-investasi-alternatif #frekuensi-bencana-alam #kerugian-industri #nilai-pasar-obligasi
(Bisnis.Com - Terbaru) 22/10/25 07:33
v/11661/
Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan pesat pasar obligasi bencana (catastrophe bonds/cat bonds) kini mulai menggerus pangsa pasar perusahaan reasuransi global. Setelah bertahun-tahun menaikkan tarif premi, perusahaan reasuransi kini menghadapi kenyataan bahwa perusahaan asuransi utama (primary insurers) makin mengandalkan pasar obligasi bencana yang awalnya dirancang hanya untuk menanggung risiko bencana paling ekstrem.
Menurut estimasi Barclays Research, sekitar 58% obligasi bencana saat ini diterbitkan oleh perusahaan asuransi utama, naik signifikan dari 48% dua tahun lalu. Analis asuransi Eropa Barclays, Ivan Bokhmat, menyebut perubahan ini menandai munculnya dinamika baru dalam industri asuransi, di mana obligasi bencana kini memainkan peran yang makin penting.
Meski reasuransi masih menjadi penyedia utama perlindungan bagi perusahaan asuransi, porsi bisnis yang beralih ke pasar modal terus meningkat. Hal ini seiring dengan banyaknya manajer investasi alternatif yang mengejar imbal hasil dua digit di pasar sekunder.
Ketergantungan industri asuransi pada pasar modal terjadi bersamaan dengan lonjakan biaya akibat meningkatnya frekuensi bencana alam. Menurut perusahaan pemodelan risiko Verisk, kerugian industri akibat cuaca ekstrem tahun ini diperkirakan melampaui US$150 miliar, jauh di atas rata-rata historis. Sejalan dengan itu, nilai pasar obligasi bencana melonjak lebih dari 50% sejak 2023 menjadi sekitar US$55 miliar, menurut data Aon Plc.
Investor obligasi bencana dapat menanggung kerugian besar apabila bencana besar yang telah ditentukan sebelumnya terjadi, tetapi akan memperoleh imbal hasil tinggi jika tidak ada bencana. Tahun lalu, pasar obligasi bencana melalui musim badai tanpa pembayaran signifikan, sebagian karena manajer dana kini menggunakan model yang makin canggih untuk menilai risiko.
Sebagai perbandingan, saat Badai Ian menghantam pantai timur AS pada 2022, indeks Swiss Re Global Cat Bond Performance hanya turun sekitar 2%. Tahun ini, indeks tersebut naik sekitar 10% setelah mencatatkan rekor keuntungan sejak 2023. Namun, Barclays memperingatkan bahwa kinerja positif ini sebagian besar “terbantu oleh faktor keberuntungan”, dan minat investor bisa cepat surut jika pasar cat bond mulai merugi.
Untuk saat ini, minat investor terus meningkat, dan penerbit obligasi bencana memanfaatkan momentum tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, volume penerbitan cat bond mencapai rekor tertinggi, dan diproyeksikan akan mencetak rekor baru lagi pada 2025. Maggie O’Neal, Kepala Riset Investasi Berkelanjutan di Barclays, mencatat bahwa laju pertumbuhan penerbitan sejak 2023 setara dengan pencapaian lima tahun sebelumnya.
“Perluasan pasar yang begitu cepat telah menekan tarif reasuransi global, menunjukkan tanda-tanda koreksi harga yang jelas,” menurut laporan Barclays.
Bank tersebut menyebut fenomena ini sebagai “disintermediasi pasar transfer risiko”, di mana modal beralih dari reasuransi tradisional menuju pasar modal. Akibatnya, tingkat keuntungan reasuransi pada berbagai lini bisnis mulai tergerus karena perusahaan terpaksa menurunkan harga untuk tetap kompetitif.
Sebagai respons, beberapa perusahaan reasuransi kini aktif masuk ke pasar obligasi bencana tidak hanya sebagai penerbit, tetapi juga sebagai manajer investasi. Salah satunya, Swiss Re, yang tahun ini mengambil alih portofolio obligasi bencana milik GAM Holding AG dari Fermat Capital Management. Mereka menyebut instrumen pasar modal sebagai bagian penting dan saling melengkapi dalam strategi bisnisnya.
“Sebagai salah satu penerbit utama obligasi bencana, fokus kami adalah memberikan solusi transfer risiko yang paling efektif dan efisien bagi klien. Pasar modal dan reasuransi tradisional dapat bekerja bersama untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana alam,” ujar juru bicara Swiss Re melalui surat elektronik.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)