Jakarta (ANTARA) - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (TPP) terhadap impor produk evaporator tipe roll bond dan tipe fin terhitung mulai Selasa (7/4).

Produk evaporator dimaksud mencakup satu nomor harmonized system (HS) 8-digit, yaitu ex8418.99.10, sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022. Penyelidikan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan perpanjangan pengenaan TPP yang diajukan PT Fujisei Metal Indonesia (PT FMI) yang merupakan produsen evaporator.

"Berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan PT FMI, KPPI menemukan indikasi terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon," ujar Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Julia menambahkan, indikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang turun selama periode 2023-2025.

Selain itu, PT FMI masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural.

"Dengan penyelidikan perpanjangan ini, kami berharap industri dalam negeri mampu bertahan dari ancaman kerugian yang bisa mengakibatkan terhentinya operasional. Selain itu, diharapkan industri dalam negeri dapat makin berdaya saing dibandingkan produk impor, khususnya dari Tiongkok," kata Manager Marketing PT FMI Dwi Widodo.

Adapun asal impor evaporator pada 2025 didominasi Republik Rakyat Tiongkok (97,69 persen) dan diikuti Thailand (2,05 persen), Meksiko (0,18 persen), Jepang (0,06 persen), serta negara lainnya sebesar 0,02 persen.

Produk impor evaporator banyak digunakan pada industri produsen lemari es dan penyejuk udara (air conditioner) sebagai media atau alat sirkulasi freon dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (freezer).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KPPI menemukan fakta bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon

Jakarta (ANTARA) - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor tirai.

Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi mengatakan penyelidikan tersebut menindaklanjuti permohonan perpanjangan penyelidikan yang diajukan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili produsen tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diajukan pada Senin (17/11).

"Berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan API, KPPI menemukan fakta bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon," kata Julia dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Julia menyebut beberapa bukti awal dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang memburuk selama periode 2022--2024.

Selain itu, pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural.

Asal impor tirai pada 2024 didominasi Tiongkok (71,23 persen), India (7,12 persen), dan Brasil (6,25 persen). Sementara itu, pangsa impor yang berasal dari negara berkembang yang kurang dari 3 persen secara kumulatif adalah sebesar 13,43 persen dan pangsa impor negara maju 1,97 persen.

Penyelidikan meliputi impor tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang mencakup delapan kode Harmonized System (HS), yaitu 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, KPPI menyediakan kuesioner yang ditujukan kepada produsen dalam negeri dan importir yang dapat diakses melalui tautan https://kemend.ag/Tirai.

Jawaban kuesioner harus disampaikan kepada KPPI selambat-lambatnya pada 18 Desember 2025.

Selain itu, KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan sebagai
Interested Parties selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) resmi memperpanjang penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan atas impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.

Langkah tersebut sebagaimana tercantum dalam pengumuman KPPI No. 03/KPPI/PENG/11/2025 tentang Penyelidikan Perpanjangan TPP atas Lonjakan Jumlah Impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.

“Penyelidikan dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) tanggal 17 November 2025 mewakili produsen kepada KPPI,” tulis Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi dalam keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

Dalam hal ini, Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan perpanjangan untuk pengenaan TPP komoditas tersebut yang mencakup sebanyak enam nomor Harmonized System (HS) 8-digit.

Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.

Terdiri dari benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel dari poliester 85% (HS 5509.22.00), benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel dari akrilik atau modakrilik 85% (HS 5509.32.00), dan benang lainnya dari serat stapel poliester, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial (HS 5509.51.00).

Selain itu, komoditas benang lainnya dari serat stapel poliester, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial (HS 5509.53.00), benang rangkap atau dibentuk kabel dari serat stapel artifisial 85% (HS 5510.12.00), dan benang lainnya (HS 5510.90.00).

Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan masih terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon.

Untuk itu, perlu tambahan waktu untuk menyelesaikan Program Penyesuaian Struktural yang telah dijanjikan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan PP No. 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan TPP atas lonjakan jumlah impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, KPPI telah menyediakan kuesioner untuk diisi oleh produsen dalam negeri dan importir yang dapat diakses melalui: (https://kemend.ag/BenangStaple).

Kuesioner yang telah diisi harus disampaikan kembali kepada KPP| selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2025.

Sementara bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelidikan ini, diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai Interested Parties paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada KPPI Kemendag.

Sebelumnya, API telah menyoroti praktik dumping benang tekstil lainnya, yakni impor produk polyester oriented yarn (POY) dan draw textured yarn (DTY).

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, pendekatan tariff barrier atau pembatasan perdagangan berbasis tarif seperti BMAD tak selalu menjadi solusi aman untuk pemulihan industri tekstil nasional.

Menurut Jemmy, keberhasilan dari penerapan bea masuk antidumping (BMAD) untuk melindungi industri sangat bergantung pada kondisi struktur industri, keterkaitan antarsektor dalam rantai nilai dan kesiapan industri hulu dan hilir untuk menyerap dampaknya.