Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memfokuskan penataan infrastruktur pada satu persoalan yang paling kasat mata, yakni kabel semrawut di ruang publik.

KDM mengatakan praktik pemasangan kabel yang tidak tertib harus diakhiri dan diganti dengan sistem bawah tanah (underground) secara menyeluruh.

“Saya tidak ingin lagi melihat kabel bergelantungan di jalan-jalan kota. Itu merusak wajah kota dan berbahaya,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Ia memasang target pada 2029, seluruh jaringan kabel telekomunikasi dan listrik di pusat-pusat kota Jawa Barat sudah tertata rapi melalui sistem bawah tanah.

“Target kita jelas, 2029 kota-kota di Jawa Barat sudah bebas dari kabel semrawut,” ujarnya.

Penataan akan dimulai dari kawasan Gedung Sate di Bandung sebagai etalase pemerintahan, lalu diperluas ke wilayah perkotaan lain seperti Karawang dengan melibatkan operator telekomunikasi dan asosiasi terkait.

“Kita mulai dari pusat dulu, dari Gedung Sate. Itu simbol. Kalau di sana rapi, daerah lain harus ikut,” kata KDM.

Menurutnya, persoalan kabel bukan hanya soal estetika, tetapi juga menyangkut keselamatan dan efisiensi tata kota.

“Kabel yang tidak tertata itu rawan putus, rawan kebakaran, dan membahayakan masyarakat. Ini bukan sekadar soal enak dilihat, tapi soal keamanan,” ucapnya.

Untuk memastikan program berjalan efektif, KDM menekankan integrasi pekerjaan infrastruktur agar tidak ada lagi pembongkaran berulang.

“Tidak boleh lagi ada trotoar baru dibangun, lalu dibongkar lagi karena kabel. Semua harus masuk satu sistem sejak awal. Sekali kita bangun, harus tuntas. Jangan ada gali-tutup yang merusak fasilitas publik,” lanjut KDM.

Ia juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mengikuti pola yang sama agar tidak terjadi ketimpangan penataan antarwilayah.

“Provinsi dan kabupaten/kota harus satu pola. Kalau tidak, yang rapi hanya sebagian, yang lain tetap semrawut,” katanya.

KDM menegaskan, penataan kabel bawah tanah merupakan bagian dari transformasi besar menuju kota modern di Jawa Barat.

“Kita ingin kota-kota di Jawa Barat naik kelas—lebih tertib, lebih aman, dan punya standar infrastruktur yang baik. Ini bukan proyek jangka pendek, ini fondasi masa depan Jawa Barat,” pungkas KDM.

Bisnis.com, BANDUNG - Idulfitri 2026 menjadi momentum bagi umat Muslim untuk meminta maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Begitu juga yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai salat Idulfitri di halaman Gedung Sate, Sabtu (21/3/2026).

Ia meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat atas kesalahan dan kekurangannya selama setahun menjabat sebagai gubernur.

Kekurangan itu tampak dari pembangunan infrastruktur yang belum merata hingga sulitnya kehidupan sejumlah warga Jabar.

Contohnya, masih ada saluran irigasi yang belum terbangun, rumah warga yang rusak, anak-anak belum mendapatkan sekolah, dan kesulit warga berobat karena tidak masuk dalam data BPJS Kesehatan.

Ia juga masih melihat ada warga yang meninggal tetapi keluarga tidak mampu membeli kain kafan. Ada juga siswa yang orangtuanya tak mampu membeli baju dan sepatu sekolah. Bahkan, masih ada warga yang tidak bisa makan karena kehabisan beras.

Masalah lain yang kerap ditemui yakni kecelakaan akibat jalan rusak, warga yang tak mampu membayar biaya melahirkan dan pengobatan rumah sakit hingga meninggal.

Menurut ia, kondisi itu tidak akan terjadi apabila Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sunguh-sungguh mengelola anggaran pemerintah.

"Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Jabar atas kekeliruan kami dan kami mohon ampun kepada Allah belum memberikan pelayanan terbaik bagi kepentingan masyarakat," ucap KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.

Ia berjanji akan mengevaluasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Jabar. Realokasi anggaran akan dilakukan agar dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

KDM bahkan berjanji untuk mengurangi waktu tidurnya agar bisa semakin maksimal melayani masyarakat.

“Pemimpin tidak bisa tidur ketika masih ada rakyat yang lapar, tidak sekolah, atau kesulitan berobat,” ucapnya.

Menurut ia, pelayanan maksimal sudah seharusnya diterima masyarakat karena patuh membayar pajak.

Pada kesempatan itu, KDM juga berterima kasih kepada masyarakat Jabar yang sudah patuh membayar pajak. Bahkan, pemasukan pajak Jabar selama Ramadan meningkat dibandingkan bulan lain.

Bisnis.com, BANDUNG — Mendapat kepuasaan tertinggi dari publik Jawa Barat dalam memimpin selama satu tahun, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku berhadapan dengan urusan yang sangat berat.

Dedi Mulyadi mengatakan memimpin Jabar jika hanya bertugas membangun dan memperbaiki infrastruktur serta layanan dasar adalah hal yang mudah/ Apaalagi, jika anggaran fiskal daerah mumpuni.

“Saya jadi gubernur kalau hanya disuruh bangun jalan bagi saya tuh mudah. Kalau hanya disuruh bangun sekolah, itu mudah. Kalau hanya sekadar membangun infrastruktur daerah aliran air, irigasi itu mudah asal ada uangnya,” katanya di Bandung, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, hal terberat yang harus dihadapi adalah mengubah karakter dan perilaku warga Jabar.

“Tetapi berulang-ulang saya sampaikan yang terberat di Jawa Barat itu adalah mengubah perilaku hidup masyarakat,” tuturnya.

Upaya ini berat mengingat sifat orang Jawa Barat yang sangat terbuka dalam hal menerima informasi, mereka mudah menelan informasi lalu bereaksi.

"Masyarakatnya masyarakat terbuka. Warna ideologi orang Jawa Barat itu tidak begitu nampak, seperti di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Pluralismenya sudah sangat kuat,” paparnya.

Karakter berikutnya adalah tingkat hedonisme yang terbilang tinggi, dimana perilaku konsumtif ini membuat warga berupaya memenuhi kebutuhannya meski tidak sesuai kapasitasnya. Ini yang membuat angka pinjaman online atau judi online di Jabar tinggi.

“Prinsip hidupnya kajeun teuing tekor akal asal sohor [biar tekor asal tenar] juga lumayan. Ini sangat berimplikasi terhadap perilaku sosial,” ujarnya.

Hal ini yang membuat dirinya mengambil sikap tegas yang dicerminkan dalam berbagai kebijakan selama satu tahun memimpin. Jika upaya ini tidak diambil, KDM, panggilan akrabnya, meyakini jika Jawa Barat akan mengalami problem sosial yang makin akut.

“Perilaku sosial ini kalau pemimpinnya tidak keras melakukan upaya pembatasan-pembatasan terhadap perilaku sosial yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka saya mengatakan 20 tahun ke depan Jawa Barat bablas. Bablas apa? Rakyat kehilangan tanahnya, rakyat kehilangan rumahnya, rakyat akan banyak utangnya, dan rakyat akan kehilangan dengan kesempatan kerjanya,” tuturnya.

Dalam survei yang dilaksanakan lembaga survei Indikator pada 30 Januari 2026 hingga 8 Februari 2026, masyarakat yang cukup puas terhadap upaya Pemprov Jabar dalam menjaga kualitas lingkungan hidup mencapai 65,7%. Pendiri dan Peneliti Indikator Prof. Burhanudin Muhtadi menuturkan, angka tersebut naik dibandingkan Mei 2024 sebesar 64,8%.

Sementara, masyarakat yang sangat puas terhadap upaya Pemprov Jabar menjaga kualitas lingkungan hidup mencapai 10,6%, naik 2,4% dibandingkan Mei 2024. Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya menjaga lingkungan hidup. Salah satu kegiatan intensif yang dilakukan selama KDM menjabat Gubernur Jawa Barat, yaitu normalisasi sungai untuk mencegah potensi banjir.

Kegiatan tersebut mendapat dukungan masyarakat. Hal itu terbukti dari hasil survei Indikator yang menunjukkan 63,9% masyarakat cukup puas dengan kegiatan normalisasi sungai.

"Sedangkan presentase masyarakat yang sangat puas sebesar 34,3%," ujar Burhanudin, Senin (16/2/2026).

Gebrakan lain yang dilakukan KDM dalam bidang lingkungan hidup yakni penutupan tambang liar. Sebanyak 60,6 persen masyarakat cukup puas terhadap kegiatan tersebut. Sementara, 34,6% masyarakat sangat puas terhadap program penutupan tambang liar.

Dalam menjalankan pemerintahan, KDM berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Tanpa adanya keseimbangan antara dua hal itu, hasil pembangunan akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan alam.

Kebijakan tegas lain yang direspons positif dalam survei tersebut antara lain program mengirim siswa sekolah ke barak militer, jam malam bagi pelajar, hingga larangan study tour meski memicu reaksi keras.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menginstruksikan jajarannya menggelar lelang dini proyek infrastruktur guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Kesiapan jalan dan penerangan jalan umum (PJU) dinilai krusial untuk menunjang mobilitas masyarakat selama Ramadhan hingga puncak arus mudik.

Ia menegaskan, meski kondisi fiskal terbatas, proses pengadaan tidak boleh terhambat. Percepatan lelang dini dilakukan agar proyek jalan dan PJU bisa segera dikerjakan. “Betul begitu (lelang dini),” kata KDM, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, masih banyak ruas jalan provinsi yang membutuhkan rekonstruksi, perbaikan, serta tambahan penerangan. Percepatan ini sekaligus menjadi langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran arus orang dan barang selama periode Ramadhan dan Lebaran.

Pembangunan difokuskan pada perbaikan dan peningkatan jaringan jalan provinsi di seluruh wilayah Jawa Barat. Secara paralel, PJU yang rusak maupun belum terpasang akan menjadi prioritas penanganan.

KDM juga meminta masyarakat ikut mengawasi proses pembangunan agar pelaksanaannya berjalan optimal dan sesuai standar kualitas. “Agar pembangunannya berkualitas, bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” katanya.

Sebelumnya, KDM menegaskan fokus pembangunan Jawa Barat pada 2026 diarahkan pada penyelesaian infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.

Pemprov Jabar menargetkan tingkat kemantapan jalan di atas 90 persen, bahkan diharapkan menembus 95 persen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,8 triliun.

Selain itu, penanganan banjir menjadi perhatian melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai. Pemerintah provinsi juga menyiapkan anggaran Rp78 miliar untuk penyelesaian program listrik bagi masyarakat miskin serta Rp473 miliar untuk pembangunan PJU.

Seluruh agenda tersebut ditegaskan menjadi kerangka prioritas pembangunan Jawa Barat pada 2026. “Ini adalah kerangka-kerangka prioritas,” katanya.

Bisnis.com,BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengklaim program-program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga habis dan tersisa Rp500.000 bukanlah kebijakan populis.
"Hari ini ada wacana yang dikembangkan bahwa Gubernur Jawa Barat sangat ambisius terhadap program populis. Padahal yang kita kerjakan, yang kita selesaikan hari ini adalah kebutuhan dasar masyarakat dan itu layanan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah," kata Dedi, Jumat (9/1/2026).

Ia menyebut belanja APBD hingga optimal seperti pembangunan sekolah merupakan kewajiban pemerintah daerah. Akses pendidikan harus dipastikan hingga tingkat SMA dan SMK agar tidak terus memicu persoalan saat penerimaan siswa baru.
"Kalau pemerintah provinsi tidak bangun sekolah, nanti teriak-teriak ketika penerimaan siswa baru karena ruang kelasnya tidak cukup," katanya.
Selain pendidikan, ia menyebut belanja APBD ditujukan untuk pemenuhan layanan kesehatan sebagai kebutuhan mendesak. Menurutnya Puskesmas dengan rumah sakit harus terkoneksi untuk memudahkan pelaksanaan layanan.
Pihaknya juga menyinggung persoalan warga yang belum memiliki akses listrik akibat kemiskinan. Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus terjadi.
"Kemudian kalau ada rakyat Jawa Barat ratusan ribu yang tidak punya jaringan listrik karena kemiskinan, lantas kita membiarkan Indonesia merdeka 80 tahun warganya tidak punya listrik. Itu kan pemerintah yang abai dan kita ingin menyelesaikannya," tuturnya.
Pembangunan irigasi, normalisasi sungai, serta perbaikan jalan juga ditegaskan sebagai kebutuhan dasar. Infrastruktur harus dibangun secara menyeluruh dan berkualitas.
"Kalau kita membangun jaringan jalan yang baik, tidak tambal-tambalan, tapi langsung di-hotmix, di beton, dilengkapi oleh penerangan jalan umum, membuat drainase, itu adalah kebutuhan dasar," kata Dedi
Dedi pun mengajak masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga Jawa Barat.
"Pemimpin adalah menyelesaikan seluruh problem masyarakat agar minimal kebutuhan dasarnya terselesaikan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Bisnis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2025 hanya Rp500.000, dan diklaim menunjukkan belanja daerah efektif. Minimnya silpa disebut sebagai optimalisasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, sekaligus lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp1 triliun.

Meski demikian, masih terdapat belanja pembangunan 2025 yang belum terbayarkan senilai Rp621 miliar dan akan dilunasi pada 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan ketersediaan dana seiring adanya pemasukan kas daerah sekitar Rp2 triliun pada Januari 2026, meski sebagian digunakan untuk belanja rutin. Ia menambahkan, tunda bayar terjadi akibat dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang tidak sepenuhnya disalurkan pada 2025

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan komitmen pemerintah daerah (pemda) untuk tetap memacu pembangunan di 2026. Dedi Mulyadi mengakui komitmen tetap dipegang meskipun di tengah tekanan fiskal dan defisit anggaran yang cukup berat.

Menurut KDM, kondisi fiskal Jawa Barat saat ini menghadapi tantangan besar akibat beban utang daerah serta penurunan pendapatan. Penurunan khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdampak perlambatan industri otomotif.

"Hari ini kita tahu bagaimana kondisi bisnis di motor dan mobil (otomotif) turun. Tetapi anggaran pembangunannya meningkat. Ya pasti terjadi defisit," katanya dikutip Senin (5/1/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD dan para pemangku kepentingan telah menyiapkan langkah antisipasi agar program pembangunan tetap berjalan. "Pembangunan tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah," ujar KDM.

Meski menghadapi tekanan anggaran, KDM memastikan fokus pembangunan Jawa Barat tahun 2026 diarahkan pada penguatan infrastruktur strategis untuk mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi warga. Sejumlah proyek prioritas yang akan dilanjutkan mencakup penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi di berbagai titik, pembangunan jembatan besar di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, serta pembangunan jembatan layang (flyover) di Bulak Kapal, Kota Bekasi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memproyeksikan pembangunan jalur Puncak Dua, pembangunan underpass di Kota Cimahi, hingga pembebasan lahan untuk jalan terusan di kawasan Padalarang guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi. "Ini proyek-proyek besar dan kami optimistis seluruhnya bisa dilaksanakan," tegasnya.

Tidak hanya infrastruktur, penataan ruang juga menjadi agenda krusial yang akan mulai digarap pada awal 2026. KDM menyoroti degradasi lingkungan dan banjir di berbagai daerah yang dinilai terjadi akibat tata ruang yang kurang konsisten.

"Ada faktor tata ruang yang salah. Ini sedang kita benahi dan akan dibahas perubahan tata ruang untuk seluruh Jawa Barat mulai Januari," kata KDM.

Terkait isu alih fungsi lahan, KDM menegaskan pelarangan pengembangan perkebunan sawit di Jawa Barat. Menurutnya, karakter geografis Jawa Barat tidak sesuai untuk sawit karena membutuhkan lahan sangat luas serta berisiko mengganggu ketersediaan air dan keseimbangan ekosistem. "Jawa Barat lebih cocok untuk teh, karet, kina, dan kopi," tambahnya.

Bisnis.com, CIREBON - Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana), Helmy Yahya, menilai ekonomi Rebana masih menyimpan potensi besar yang belum digarap maksimal. Dia menyebut kawasan ini ibarat “mutiara terpendam”, terutama di wilayah Indramayu dan Cirebon yang dinilai tertinggal dibandingkan daerah lain.

Dalam Cirebon Investment Summit di Kabupaten Cirebon, Kamis (27/11/2025), Helmy mengungkap koridor ekonomi terbesar di Jawa Barat tersebut memiliki infrastruktur kelas nasional, namun perkembangan antarwilayah belum berjalan seimbang.

“Ada daerah yang sudah sprint menarik modal, tapi Indramayu dan Cirebon masih jadi PR paling serius,” ujarnya.

Helmy memaparkan konsep Rebana sebagai pusat pertumbuhan baru Jawa Barat mulai terbentuk di Subang, Majalengka, dan Sumedang. Ketiga wilayah ini menikmati dorongan kuat dari hadirnya Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, serta Tol Cisumdawu.

Subang kini berkembang sebagai pusat logistik dan ekspor otomotif berkat Patimban. Majalengka menikmati pertumbuhan investasi melalui Aerocity Kertajati yang disiapkan menjadi simpul industri penerbangan dan logistik udara.

Sementara itu, Sumedang semakin terintegrasi dengan kawasan pendidikan Jatinangor serta akses langsung menuju Kertajati melalui Tol Cisumdawu. Kombinasi tersebut menjadikan ketiganya magnet bagi modal baru di sektor industri terintegrasi, manufaktur, teknologi, hingga logistik.

Berbeda dengan tiga wilayah tersebut, Helmy memotret Indramayu dan Cirebon sebagai dua daerah yang belum mampu menampilkan daya saing kuat.

Indramayu masih bergantung pada migas dan pembangkit listrik, sehingga ruang untuk mengembangkan industri baru terbatas. Rencana kawasan industri belum menunjukkan percepatan signifikan, ditambah hambatan birokrasi perizinan yang dinilai belum cukup ramah bagi investor.

Helmy menekankan perlunya lompatan besar agar Indramayu bisa membangun kawasan logistik dan industri yang menyerap tenaga kerja lokal.

Cirebon menghadapi persoalan lain: tata kelola kawasan industri yang tidak terintegrasi akibat pemisahan administratif antara kabupaten dan kota. Lahan industri tersebar tanpa membentuk klaster besar, sehingga kurang menarik bagi investor global.

Pelabuhan belum menjadi motor utama ekonomi, sementara isu urban seperti banjir, kemacetan, dan kepastian tata ruang masih menjadi ganjalan. “Cirebon punya peluang menjadi koridor penting Rebana, tapi butuh percepatan yang konsisten,” ucap Helmy.

Helmy menekankan pembenahan Indramayu dan Cirebon merupakan kunci masa depan Rebana. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan penyederhanaan perizinan, penetapan zona industri yang tegas, peningkatan kualitas SDM, hingga penyediaan utilitas dasar.

Dia juga mendorong kedua wilayah memiliki tema investasi yang jelas, sebagaimana Subang yang menguat dengan logistik maritim dan Majalengka yang mengusung konsep aerocity.

Menurut Helmy, peluang Rebana sangat besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat nasional. Namun potensi tersebut hanya akan tercapai melalui kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan pemerintah pusat.

Tanpa pembenahan terstruktur, ia mengingatkan ketimpangan antarwilayah bisa melebar dan menghambat transformasi ekonomi kawasan timur dan utara Jawa Barat.

Bisnis.com, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut diresmikan dengan penandatanganan bersama dan penyampaian pendapat akhir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025).

KDM --sapaan akrab Dedi Mulyadi-- menegaskan bahwa fokus pembangunan Jawa Barat pada 2026 diarahkan pada penyelesaian infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.

Dia menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai di atas 90%, bahkan diharapkan bisa menembus 95%, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,8 triliun.

"Kita ingin mencapai tingkat kemantapan di atas 90%, mudah-mudahan bisa 95%. Alokasinya Rp4,8 triliun," ujarnya.

Selain pembangunan jalan, Pemprov Jabar juga mengalokasikan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru sebagai upaya memperluas akses pendidikan.

Di sektor kesehatan, KDM menyampaikan rencana pembangunan rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu sebagai salah satu langkah memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.

"Kemudian kita ingin membangun unit sekolah baru, yang ini hampir ada Rp500 miliar, kemudian kita juga mendorong tumbuhnya rumah sakit daerah baru, ini rencana kalau enggak salah di Indramayu," tutur KDM.

Penanganan banjir turut menjadi perhatian melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai. Pemerintah provinsi juga menyiapkan anggaran untuk penyelesaian program listrik bagi masyarakat miskin senilai Rp78 miliar serta pembangunan penerangan jalan umum sebesar Rp473 miliar.

KDM menegaskan bahwa seluruh agenda tersebut menjadi kerangka prioritas pembangunan tahun 2026. "Ini adalah kerangka-kerangka prioritas," kata KDM.

Dia menambahkan, fokus pada prioritas tersebut membuat sejumlah perangkat daerah perlu mengurangi kegiatan yang dinilai kurang relevan.

Menurutnya, beberapa organisasi perangkat daerah di Jawa Barat harus "puasa" dari program-program yang dianggap tidak penting dan diarahkan untuk mendukung agenda strategis pembangunan.

"Birokrasi di Jabar di beberapa OPD puasa. Puasanya tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, yang bagi kami tidak begitu penting," tuturnya.

KDM juga menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penguatan pembangunan desa. Sejumlah ruas jalan desa akan dibangun menggunakan sistem beton dengan pola swadaya.

Pemprov Jabar akan menyediakan bahan baku dan teknologi, sementara masyarakat desa tetap memperoleh upah. Skema ini diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

"Orientasinya adalah memperbanyak jumlah tenaga kerja di desa. Bahan baku dan teknologinya disiapkan Provinsi Jabar, dan mereka tetap kita beri upah," katanya.

KDM menilai bahwa seluruh upaya pembangunan harus dilakukan dengan kerja keras mengingat adanya peningkatan belanja APBD dari rencana awal sebesar Rp28 triliun menjadi Rp30,1 triliun.

Ia menyebut terdapat "angka mimpi" sebesar Rp2,1 triliun yang harus dicapai untuk memastikan seluruh program dapat berjalan optimal.

KDM juga menegaskan pentingnya keyakinan dalam bekerja, bukan sekadar menjalankan rutinitas, karena menurutnya keyakinan sering kali mengalahkan kepandaian.

"Ada angka mimpi Rp2,1 triliun yang harus diraih. Saya tidak mau orang kerja hanya rutinitas. Orang berhasil adalah yang bisa mewujudkan sesuatu yang dianggap tidak mungkin. Keyakinan akan mengalahkan kepandaian," tegasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat infrastruktur dan konektivitas guna mendukung kelancaran ekspor berbagai komoditas industri asal Jabar.

KDM, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa pembangunan akses menuju Pelabuhan Patimban menjadi prioritas agar arus logistik industri dari kawasan timur dan utara Jabar semakin efisien.

"Akses ke Patimban akan kita genjot dalam waktu tidak terlalu lama. Akses tol terkoneksi dan di sini sudah ada bandara dan Pemda Provinsi Jabar sudah sangat serius dalam menata industrialisasi di Jabar," ucap Dedi Mulyadi, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, konektivitas yang baik merupakan fondasi utama agar aktivitas ekspor dari Jabar berjalan optimal. Untuk dia berharap kegiatan ekspor berjalan lancar. Mulai dari pelabuhan hingga ke pelanggan di negara tujuan.

Aktivitas ekspor, katanya, akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah yang kemudian dikembalikan untuk pelayanan publik dan pengembangan industrialisasi.

"Saya ucapkan terima kasih, sukses, dari ekspor akan dapat pajak, kemudian dari pajak lahir untuk industrialisasi kembali lagi untuk pelayanan publik," ucapnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi melepas ekspor perdana sepatu On Cloud Running produksi PT Home Well Indonesia di Kawasan Industri KIEM, Kabupaten Majalengka, Jumat (14/11/2025).

Di kesempatan tersebut KDM menegaskan komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat kemudahan investasi dan memperkuat industrialisasi daerah.

Gubernur KDM mengatakan sejumlah persoalan dasar yang dihadapi pelaku industri, termasuk terkait pertanahan, akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Saya tahu problem di sini adalah masalah tanah, dan kita akan urus itu," ujarnya.

KDM menyampaikan bahwa infrastruktur di Kawasan Rebana terus berkembang dan berada pada jalur yang tepat untuk mendukung kegiatan industri dan ekspor.

"Infrastrukturnya bisa dilihat, jalannya lebar dan berkualitas tinggi. Akses ke Patimban akan kita percepat. Konektivitas tol sudah terhubung, dan di sini sudah ada bandara. Pemdaprov Jabar sangat serius menata industrialisasi," tutur KDM

Menurutnya, pemerintah saat ini mempercepat berbagai regulasi yang berkaitan dengan investasi, termasuk penanganan hambatan teknis di lapangan.

"Hari ini seluruh regulasi dipercepat. Pemerintah turun sampai tingkat teknis. Saya memahami keluhan dunia industri, termasuk antrian kontainer yang panjang," katanya.

KDM mengungkapkan pengalamannya sebagai mantan bupati yang mendorong investasi dan mantan sekretaris serikat pekerja. Pengalaman tersebut, kata dia, membuatnya memahami kebutuhan industri maupun pekerja.

Ekspor perdana ini ditujukan ke enam negara, yaitu Australia, Belgia, Brasil, Luksemburg, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada pengiriman hari ini, sebanyak 6.400 pasang sepatu atau satu kontainer 40 HC dikirim ke Amerika Serikat dengan nilai ekspor mencapai US$95.406.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh sektor jelang akhir 2025.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, untuk membiayai pembangunan pada akhir tahun, Pemdaprov Jabar akan mengandalkan dana pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu karena saat ini dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sudah hampir habis dan sisa kas daerah tinggal Rp10 miliar. Hal itu menunjukkan serapan anggaran yang sangat tinggi.

"Kami sekarang tinggal mengharapkan dana dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan pembangunan di Jawa Barat," kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, baru-baru ini.

Adapun, beberapa infrastruktur yang segera dibangun pada akhir 2025, di antaranya ruang kelas baru dan jaringan listrik kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Kami juga ingin menggenjot pembangunan infrastruktur jalan dengan drainase dan penerangan jalan umum," ucap KDM.

Selain itu, Pemdaprov Jabar juga bakal membenahi seluruh jalan nasional di Jabar yang mengalami perubahan peruntukkan sehingga kondisinya kumuh.

Untuk membahas rencana tersebut, KDM telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Karawang, Kamis (13/11/2025).

Pemdaprov Jabar juga akan menormalisasi sungai di seluruh Jabar untuk mencegah banjir. Oleh karena itu, pada hari yang sama, KDM pun menggelar rapat koordinasi dengan Perum Jasa Tirta di Kabupaten Karawang.

Tak ketinggalan, pada penghujung 2025, layanan kesehatan dan layanan publik lain diupayakan terus ditingkatkan.