Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi besar yang melanda wilayah Sumatra pada 2025 terus menunjukkan perkembangan, baik dari sisi pemulihan fisik maupun ekonomi masyarakat terdampak.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra itu menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

“2025 tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah melanda wilayah Sumatra, bahkan Indonesia. Pada kondisi awal, berdasarkan data Satgas PRR pada 2 Desember 2025 tercatat 2.178.269 jiwa terdampak di tiga provinsi,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara ratusan ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan hingga memutus konektivitas antarwilayah. Pemerintah kemudian membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

Qodari menjelaskan pemerintah memfokuskan penanganan pada enam isu strategis, yakni percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), penyaluran dana hunian, pemulihan konektivitas, rehabilitasi layanan dasar, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Dalam aspek penyediaan hunian, pemerintah mencatat pembangunan huntara hampir rampung. Berdasarkan data Satgas PRR per 12 Mei 2026, sebanyak 19.312 unit huntara telah selesai dibangun dari target 20.338 unit.

Sementara itu, pembangunan huntap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memiliki total komitmen sebanyak 39.335 unit yang didukung berbagai pihak, mulai dari BNPB, Kementerian PKP, Polri, Baznas, Kadin hingga Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Per 12 Mei 2026 sebanyak 357 unit telah selesai dibangun dan 996 unit sedang dalam progres. Sebanyak 37.983 masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses,” kata Qodari.

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga menggelontorkan bantuan keuangan bagi warga terdampak melalui tiga instrumen sekaligus.

Pertama, dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan atau Rp1,8 juta per KK. Penyaluran bantuan tersebut disebut telah mencapai 100% kepada 20.767 KK, yang terdiri atas 13.547 KK di Aceh, 4.288 KK di Sumatra Utara, dan 2.932 KK di Sumatra Barat.

Kedua, bantuan perbaikan rumah rusak yang telah diberikan kepada 31.007 unit rumah. Rinciannya, sebanyak 18.335 rumah rusak ringan menerima bantuan Rp15 juta per unit, sedangkan 12.672 rumah rusak sedang memperoleh bantuan Rp30 juta per unit. Total nilai bantuan mencapai Rp655 miliar.

Ketiga, pemerintah menyalurkan dukungan isi hunian, jaminan hidup (jadup), dan stimulan ekonomi dengan total realisasi lebih dari Rp860 miliar. Rinciannya, Rp192 miliar untuk isi hunian, Rp347 miliar untuk jadup, dan Rp320 miliar untuk stimulan ekonomi.

Dalam sektor layanan dasar, pemerintah mengklaim sebagian besar fasilitas publik telah kembali beroperasi.

Qodari menyebut seluruh desa terdampak di tiga provinsi kini telah kembali menikmati layanan listrik 100%. Selain itu, seluruh 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas terdampak juga sudah beroperasi penuh.

Namun demikian, masih terdapat enam puskesmas pembantu yang belum beroperasi di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Di sektor pendidikan, sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga tengah merevitalisasi 3.002 sekolah dengan total anggaran Rp2,86 triliun.

Pemulihan jaringan komunikasi juga diklaim telah mencapai 100% dengan seluruh BTS terdampak kembali aktif, meliputi 3.815 BTS di Aceh, 5.845 BTS di Sumatra Utara, dan 1.483 BTS di Sumatra Barat.

Adapun untuk infrastruktur transportasi, sebanyak 150 ruas jalan dan jembatan nasional telah kembali fungsional sejak akhir Desember 2025.

Sementara itu, pemulihan jalan dan jembatan daerah masih berlangsung. Di Aceh, 1.521 dari 1.638 ruas jalan dan 351 dari 652 jembatan telah kembali fungsional. Di Sumatra Utara, 607 dari 616 ruas jalan dan 343 dari 366 jembatan telah pulih. Sedangkan di Sumatra Barat, 149 dari 167 ruas jalan serta 97 dari 163 jembatan telah kembali digunakan.

Qodari juga menyoroti pemulihan ekonomi masyarakat yang mulai menunjukkan tren positif. Sebanyak 196 dari total 210 pasar rakyat di tiga provinsi telah kembali beroperasi.

Di sisi lain, transaksi e-commerce UMKM di wilayah terdampak pada periode 22 Januari hingga 23 April 2026 tercatat mencapai Rp13,2 triliun.

“Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menunjukkan tanda-tanda positif yang terukur,” ujarnya.

Pemerintah juga mencatat terdapat 193.703 debitur kredit usaha rakyat (KUR) terdampak dengan outstanding mencapai Rp11,2 triliun yang telah diidentifikasi sebagai dasar restrukturisasi dan pendampingan usaha.

Di sisi lain, sebanyak 1.558 dari 1.593 rumah ibadah terdampak telah kembali beroperasi. Kementerian Agama juga telah menyalurkan bantuan rehabilitasi masjid dan musala sebesar Rp5 miliar untuk 132 unit.

Secara keseluruhan, Qodari menyebut terdapat empat capaian utama yang mulai dirasakan masyarakat terdampak. Mulai dari kepastian ekonomi keluarga melalui bantuan senilai lebih dari Rp1,42 triliun, pulihnya layanan dasar, tersambungnya konektivitas nasional, hingga bergeraknya kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

“Ekonomi bergerak kembali dengan transaksi UMKM Rp13,2 triliun dan 196 dari 210 pasar rakyat sudah beroperasi. Jadi nanti perdagangan hewan ternak buat kurban sudah bisa,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Studi terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan bahwa kaum wanita di negara-negara berkembang adalah pihak yang paling mendapat dampak buruk ketika negara tersebut terus berutang.

Cara negara-negara menangani kenaikan utang justru memperlebar kesenjangan pendapatan, memangkas layanan dasar, dan meningkatkan angka kematian ibu, menurut analisis itu.

Studi tersebut dilakukan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) dengan mengambil data dari 85 negara berkembang. Menurut laporan itu, peningkatan beban pembayaran utang diperkirakan akan menyebabkan hilangnya 55 juta pekerjaan bagi perempuan dan penurunan 17% dalam pendapatan per kapita perempuan.

Laporan bahwa adanya penurunan pendapatan per kapita perempuan tersebut juga berlawanan dibandingkan dengan pendapatan kaum laki-laki, yang sebagian besar tidak berubah.

Laporan itu menemukan kondisi bahwa kaum perempuan terkena dampak yang tidak proporsional melalui hilangnya pekerjaan, penurunan pendapatan, dan meningkatnya tanggung jawab perawatan yang tidak dibayar. Di lain pihak, pendapatan laki-laki di lingkungan yang sama sebagian besar tetap tidak berubah.

Keadaan tersebut pada akhirnya memperlebar kesenjangan pendapatan gender.

UNDP menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, kesejahteraan, dan sistem perawatan kerap kali menjadi dikurangi ketika pemerintah mengalihkan lebih banyak sumber daya untuk pembayaran utang.

Kondisi itu membatasi akses semua masyarakat ke layanan esensial dan juga kepada peluang terhadap pekerjaan formal. Meski begitu, mereka menyebut bahwa terdapat dampak yang sangat mencolok pada ketidaksetaraan gender.

Laporan UNDP itu memperkirakan bahwa setara dengan 55 juta pekerjaan perempuan berada dalam risiko dalam jangka pendek dan 92,5 juta pekerjaan juga berada dalam risiko dalam jangka panjang ketika para negara beralih dari beban pembayaran utang tingkat menengah ke tingkat tinggi.

Studi ini juga menemukan bahwa terdapat peningkatan 32,5% dalam angka kematian ibu, setara dengan tambahan 67 kematian per 100.000 kelahiran. Lalu, angka harapan hidup juga menurun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Artinya, terdapat peningkatan beban pada sistem kesehatan masyarakat.

Administrator UNDP Alexander De Croo mengatakan bahwa analisis itu memberikan pandangan baru mengenai pembayaran utang yang sangat berat yang membuat banyak pemerintah di seluruh dunia memiliki ruang fiskal yang terbatas dan membuat terjadinya pemotongan layanan sosial yang vital, dengan perempuan menjadi korban terberatnya.

"Utang negara bukanlah masalah matematika. Ini adalah masalah kemanusiaan,” katanya dalam keterangan resmi mengenai laporan tersebut, seperti dikutip pada Selasa (5/5/2026).

Sebagai contoh permasalahan, De Croo mengatakan bahwa ketika layanan perawatan dipotong, maka tanggung jawab tersebut akan kembali ditanggung oleh rumah tangga. Di rumah tangga, perempuan pun menanggung sebagian besar akibatnya. Maka, sering kali akses perempuan ke peluang ekonomi menjadi terbatas.

Dia menyebut bahwa strategi pengelolaan utang, pada akhirnya, harus menjaga ruang bagi investasi sosial dan investasi perawatan yang menopang ekonomi yang tangguh. Dengan begitu, pembangunan manusia juga dapat menjadi ditopang.

Kemunduran dalam Pembangunan

Dampak-dampak yang ditemukan itu, menurut UNDP, setara dengan kemunduran atas pencapaian pembangunan. Mereka mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah tren yang dapat terakselerasi dalam konteks kekerasan militer dan krisis yang terjadi akhir-akhir ini ini, seperti yang terjadi di Asia Barat atau Timur Tengah.

Mereka menegaskan bahwa ruang fiskal negara makin tertekan ketika pemerintah merespons peningkatan ketidakamanan, volatilitas di pasar energi, dan tekanan inflasi, ruang fiskal semakin tertekan. Akibatnya, investasi sosial acap menjadi korban.

UNDP menyatakan bahwa studi tersebut menekankan pentingnya integrasi analisis gender ke dalam setiap keputusan peminjaman.

“Strategi pengelolaan utang penting bagi semua orang, tetapi ketika pengeluaran publik tertekan oleh pembayaran utang, perempuanlah yang pertama kali dirugikan,” ungkap Direktur Global Kesetaraan Gender UNDP Raquel Lagunas dalam keterangan yang sama.

Dia mengatakan bahwa perempuan akan dirugikan dalam pekerjaan, keamanan ekonomi, dan layanan yang diterima oleh mereka.

Selain mengintegrasikan penilaian dampak berbasis gender ke dalam pengambilan keputusan, Lagunas menyebut bahwa pemerintah dan pihak-pihak yang terkait juga harus melindungi investasi penting dalam infrastruktur sosial dan perawatan. Semua pemegang kepentingan, katanya, harus menggunakan penganggaran yang responsif terhadap fenomena gender untuk melacak pengaruh pembayaran utang terhadap hasil-hasil ekonomi yang berbeda bagi kelompok orang yang juga berbeda.

De Croo dan penulis-penulis laporan tersebut mendesak pemerintah dan lembaga keuangan global untuk memprioritaskan lapangan kerja, pembangunan manusia, dan kesetaraan gender dalam strategi keberlanjutan utang. Mereka juga mendorong adanya peralihan dari langkah-langkah penghematan, yang dinilai memperburuk ketidaksetaraan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan penataan pos belanja pada APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga Rp60 miliar dan menghentikan seluruh pengadaan kendaraan dinas baru.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa efisiensi pada pos perjalanan dinas menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara teknis, perjalanan dinas dalam negeri dipangkas sebesar 50% dan perjalanan dinas luar negeri dipangkas hingga 70%.

“Anggaran perjalanan dinas kita hemat mencapai Rp50 miliar - Rp60 miliar. Kami batasi, tapi kinerja tidak boleh turun. Sekarang koordinasi bisa melalui virtual, lebih efektif,” ujar Munafri di Makassar, Rabu (22/4/2026).

Selain perjalanan dinas, dia juga menegaskan tidak ada alokasi untuk pengadaan kendaraan dinas (randis) baru tahun ini. Pemerintah kota memilih untuk mengoptimalkan aset yang ada, termasuk memakai kendaraan pengadaan tahun 2023 yang dinilai masih layak operasional.

Munafri menyebut, dana hasil efisiensi tersebut akan langsung dialihkan untuk mempertebal anggaran di sektor pelayanan dasar dan infrastruktur kerakyatan.

Beberapa pos yang menjadi prioritas realokasi antara lain peningkatan fasilitas dan mutu layanan sekolah, perbaikan jalan lingkungan dan drainase di lorong-lorong, serta pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengelolaan sampah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar M. Dakhlan menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri mengenai pengetatan belanja perjalanan dinas.

“Ini bukan sekadar imbauan, tapi perintah regulasi. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah melakukan penyesuaian untuk memastikan dana SPPD ini beralih mendukung kebutuhan krusial di Dinas Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum," tegas Dakhlan.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki struktur APBD Makassar agar lebih sehat. Dengan menekan pengeluaran rutin yang selama ini membebani kas daerah, Pemkot Makassar berupaya menciptakan pemerataan ekonomi melalui pembangunan fisik.

Meskipun angka efisiensi diproyeksikan mencapai Rp60 miliar, Pemerintah kota masih melakukan perhitungan final berdasarkan kebutuhan mendesak dari masing-masing OPD agar pelayanan publik tetap berjalan prima tanpa harus bergantung pada mobilitas fisik pejabat.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai melakukan pemetaan terhadap pembangunan tahun 2027 lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelayanan dasar tetap menjadi fokus utama, di mana sektor pendidikan dan kesehatan tetap berada di barisan terdepan skala prioritas.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pihaknya tidak hanya berkomitmen untuk sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi secara statistik. Namun, pertumbuhan yang memiliki dampak nyata atau berkualitas. Salah satunya melalui penguatan layanan dasar dan konektivitas wilayah.

Ia menegaskan program pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan tidak boleh goyah, meski ada koreksi anggaran akibat penyesuaian fiskal, yang membuat alokasi kewenangan provinsi berkurang hingga Rp2,8 triliun.

"Berkualitas itu artinya memastikan desa kebagian, masyarakat rentan juga kebagian. Pelayanan dasar harus terhubung dengan konsep ini agar pendidikan dan kesehatan menjangkau semua," ujar Khofifah, Rabu (15/4/2026).

Berbagai komponen dalam RKPD, tutur Khofifah, diproyeksikan sebagai fundamen yang vital dalam memastikan seluruh masyarakat sejahtera. Di sektor kesehatan, sejumlah proyek strategis segera rampung, seperti RS Mohammad Noer di Pamekasan dan pengembangan rumah sakit di Jember.

"Nantinya, terdapat lima rumah sakit regional yang tersebar strategis di Surabaya, Madiun, Malang, lalu Madura, hingga wilayah Tapal Kuda. Ini untuk memeratakan akses layanan kesehatan kelas satu di seluruh penjuru Jawa Timur," tegasnya.

Senada dengan arahan pemerintah pusat, Pemprov Jatim juga tengah menyiapkan kawasan metropolitan sebagai penggerak pertumbuhan baru. Fokusnya adalah ekonomi jasa, kreatif, dan digital.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan salah satu kunci penggerak ekonomi metropolitan adalah integrasi transportasi publik. Strategi yang diambil adalah memperkuat jejaring Trans Jatim, baik di wilayah Surabaya Raya maupun Malang Raya.

Tak hanya di darat, konsep maritim turut diperkuat melalui Trans Jatim Laut serta optimalisasi Pelabuhan Jangkar. Integrasi tersebut akan dipadukan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan jalur ganda (double track) hingga kereta bertenaga listrik.

"Saat ini kontrak teknis secara detail senilai 7 juta euro atau sekitar Rp140 miliar yang sudah berjalan. Ini konkret dan nyata," jelas Emil.

Selain mobilitas, Provinsi Jawa Timur juga dipersiapkan menjadi pusat swasembada energi. Emil membeberkan pemanfaatan gas alam di Bojonegoro untuk produksi metanol serta hilirisasi bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, yang diproyeksikan menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

Lebih lanjut, terdapat pula proyek Grass Root Refinery (GRR) di Tuban yang secara terus-menerus masih dikaji keberlanjutannya. Dengan begitu, Jawa Timur diprediksi menjadi pusat petrokimia dan sumber daya BBM nasional.

Mantan Bupati Trenggalek tersebut menekankan bahwa pembangunan transportasi publik dan energi adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh goyah oleh dinamika singkat.

"Jika kita ragu atau batal hanya karena ada sedikit goncangan, transportasi publik kita tidak akan pernah maju," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan pembangunan daerah pada 2027 tetap berfokus pada penguatan layanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi.

Dedi Mulyadi mengatakan prioritas utama pemerintah daerah adalah memastikan seluruh masyarakat Jawa Barat memperoleh akses pendidikan yang layak hingga jenjang menengah.

Menurutnya, pemerintah provinsi menyiapkan dua kebijakan utama untuk mewujudkan hal tersebut.

“Prioritas tetap di layanan kebutuhan dasar, yaitu mengoptimalkan layanan pendidikan agar seluruh masyarakat Jawa Barat bisa bersekolah sampai SMA dan SMK,” ujarnya usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2026 yang digelar di Gedung Pakuan, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan adalah menambah kapasitas sekolah melalui pembangunan ruang kelas baru.

Langkah kedua yakni memberikan subsidi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta.

“Dengan dua kebijakan: satu membangun ruang kelas baru, dua memberikan subsidi pada masyarakat miskin untuk sekolah, baik di negeri maupun swasta,” katanya.

Selain pendidikan, Pemprov Jawa Barat juga menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama. Dedi menyebut pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki keterjangkauan dalam mendapatkan layanan kesehatan ketika sakit.

Dalam kebijakan tersebut, masyarakat yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional tetapi tergolong tidak mampu tetap akan mendapatkan layanan perawatan melalui skema pembiayaan pemerintah daerah.

“Ada yang sudah terjamin lewat BPJS, ada yang belum terjamin. Yang belum terjamin tetapi mereka kategori tidak mampu, mau masuk ke ruang kelas 3 di rumah sakit tertentu yang ditunjuk, nanti dibiayai oleh Pemprov dan Pemkab serta Pemkot,” jelasnya.

Di luar layanan dasar, pemerintah juga menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur.

Menurut Dedi, peningkatan kualitas jalan, jaringan irigasi, hingga penyediaan sarana air bersih menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai penggerak ekonomi daerah. Pengembangan kawasan industri akan diperkuat melalui pembangunan konektivitas infrastruktur yang memadai.

“Bagaimana tumbuh industri di berbagai wilayah yang sudah ditetapkan menjadi kawasan industri dengan mendorong konektivitas infrastruktur, dari mulai pelabuhan, jalan tol, hingga jalan-jalan yang terakses ke warga,” katanya.

Meski mendorong pembangunan ekonomi, Dedi menegaskan pembangunan di Jawa Barat tetap berbasis pada kearifan lingkungan. Menurutnya, kelestarian desa, kawasan pesisir, dan wilayah pegunungan harus tetap dijaga.

“Desa-desa harus tetap mempertahankan keasriannya, wilayah pesisir harus terjaga, wilayah pegunungan juga harus terjaga dengan akses transportasi darat yang memadai,” ujarnya.

Ia menambahkan, konektivitas wilayah menjadi kunci agar pembangunan merata di seluruh daerah Jawa Barat.

“Konektivitas dari mulai pusat kota sampai ke pelosok desa, dari Depok, Bekasi sampai Pangandaran, dari Cirebon sampai Bogor dan Sukabumi. Jadi semuanya terkoneksi,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku membutuhkan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana Sumatra mencapai Rp73,98 triliun untuk periode 2025 - 2029.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran penanganan bencana sebesar Rp73,98 triliun tersebut dialokasikan Rp4,87 triliun untuk fase tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Berdasarkan hasil diskusi dengan Bappenas, kami menganggarkan anggaran Rp73,98 triliun untuk empat tahun," kata Dody dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).

Dody merinci, alokasi paling besar dikucurkan untuk Provinsi Aceh mencapai Rp39,59 triliun, Sumatra Utara Rp17,35 triliun, dan Sumatra Barat Rp17,03 triliun.

Adapun saat ini, infrastruktur yang telah dilakukan penanganan di antaranya sektor layanan dasar, progres air baku dan air bersih telah mencapai 71%, dengan 153 dari 176 unit SPAM (87%) kembali fungsional.

Di sektor konektivitas, jalan dan jembatan nasional telah 100% berfungsi kembali. Sementara itu, jalan daerah telah mencapai progres 93% dan jembatan daerah 63%.

Untuk sektor sumber daya air, 25 dari 31 daerah irigasi terdampak saat ini dalam penanganan dengan progres 81%.

Sektor Cipta Karya seperti penanganan infrastruktur TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) terdampak juga telah ditangani 100%, sedangkan pembangunan 1.301 unit rumah hunian telah mencapai progres rata-rata 64% dan ditargetkan selesai pada Februari 2026.

Pada sektor pengendalian banjir dan sedimen, Kementerian PU mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works yang terdiri dari 98 sabo dam dan 10 sand pocket guna mengendalikan material dari hulu sungai dan melindungi kawasan hilir secara berkelanjutan.

“Ada sekitar 100 sabo dam yang akan kita bangun di Aceh dan Sumatra Utara. Memang belum waktunya, tapi kami takut kejadian ini akan kembali berulang, sehingga kita lakukan percepatan pembangunan sabo dam dengan model design and build. Mudah-mudahan dalam waktu 2–3 bulan, tepatnya ada 108 sabo dam di tiga provinsi bisa kita bangun dan selesaikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 16 kementerian dan lembaga dijadwalkan mulai beraktivitas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sepanjang 2026. Aktivitas IKN sebagai pusat kerja pemerintahan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN dilakukan seiring kesiapan fasilitas pelayanan dasar. “Fasilitas pelayanan dasar di IKN semakin lengkap, dan siap sambut pemindahan ASN dengan rasa aman, nyaman, dan percaya diri menyongsong pusat pemerintahan baru Indonesia,” ujar Troy dikutip dari Antara, Selasa (10/2026).

Menurut Troy, pelayanan dasar merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi bagi ASN dan keluarganya yang akan bermukim di IKN. Otorita IKN, kata dia, terus mempercepat penyediaan layanan tersebut agar pemindahan ASN dapat berjalan sesuai rencana.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito mengatakan saat ini terdapat empat rumah sakit di KIPP IKN. Tiga di antaranya telah beroperasi, yakni Rumah Sakit Hermina Nusantara, Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dan Rumah Sakit Umum Pisah milik Kementerian Kesehatan. Tercatat layanan BPJS Kesehatan juga telah tersedia di dua rumah sakit swasta tersebut, sementara layanan BPJamsostek juga telah dapat diakses di wilayah KIPP.

Di sektor pendidikan, Otorita IKN menyiapkan operasional sekolah terpadu mulai jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas yang direncanakan beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Sejumlah sekolah yang akan mulai beroperasi antara lain Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Garuda, sekolah terpadu Kementerian Agama, serta beberapa sekolah internasional.

Selain itu, Masjid Negara IKN direncanakan mulai beroperasi pada Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Otorita IKN juga mengoordinasikan pelayanan ibadah di 12 masjid dan 37 musala di kawasan KIPP, termasuk pelayanan bagi umat Kristiani.

Otorita IKN berharap kesiapan fasilitas dasar tersebut dapat mendukung kelancaran pemindahan ASN, termasuk unsur TNI dan Polri, serta mendorong aktivitas pemerintahan di IKN sebagai pusat administrasi negara.

Bisnis.com, TAPANULI TENGAH – Badan Pusat Statistik (BPS) mengintensifkan pendataan sosial pascabencana di daerah terdampak sebagai dasar kebijakan pemulihan sosial ekonomi. Metodologi statistik yang diterapkan berfokus pada upaya menangkap perubahan riil kondisi keluarga dan individu terdampak bencana.

Deputi Bidang Statistik Sosial M. Nashrul Wajdi menyatakan jenis data sosial yang dikumpulkan meliputi struktur dan dinamika keluarga, kondisi hunian, kehilangan aset, hingga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk kelompok rentan seperti balita dan lansia.

“Bencana dipahami sebagai shock sosial-ekonomi yang mengganggu kehidupan normal dan berpotensi menciptakan kemiskinan baru, sehingga pendataan harus mampu menangkap dampaknya secara komprehensif,” ujar Nashrul.

Pendekatan statistik sosial yang digunakan melibatkan unit analisis ganda antara keluarga dan individu serta perbandingan kondisi sebelum dan sesudah bencana. Proses ini dilengkapi dengan pencatatan spasial mikro melalui alamat rinci dan koordinat GPS untuk memastikan cakupan data yang tepat dan mutakhir.

Nashrul menambahkan bahwa data hasil pendataan akan diintegrasikan dengan basis data kementerian/lembaga lain, termasuk Kementerian PUPR, Kemensos, Kemenkes, serta data administrasi nasional seperti NIK dan KK, untuk mendukung perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di tingkat daerah, Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan pendataan pascabencana diarahkan untuk menangkap perubahan kondisi sosial ekonomi secara akurat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pemulihan yang lebih tepat.

“Data yang dihasilkan ini sangat penting untuk menentukan prioritas bantuan dan merancang program rehabilitasi yang tepat sasaran, khususnya untuk menangani dampak kerusakan rumah, mata pencaharian masyarakat, dan akses layanan dasar,” kata Asim.

Pendataan ini melibatkan mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang menjalani praktik kerja lapangan (PKL) dan bertugas sebagai tenaga pendukung di lapangan. Penugasan mahasiswa merupakan implementasi arahan Kepala BPS dan Wakil Kepala BPS untuk memperkuat ketersediaan data sebagai landasan perumusan kebijakan publik.

Data yang dikumpulkan oleh mahasiswa serta hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga akan digabungkan menjadi Data Tunggal Bencana Sumatera (DTBS). Sesuai target Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, DTBS ditargetkan rampung dan dapat dimanfaatkan pemerintah pusat maupun daerah paling lambat 30 Januari 2026.

Bisnis.com,BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengklaim program-program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga habis dan tersisa Rp500.000 bukanlah kebijakan populis.
"Hari ini ada wacana yang dikembangkan bahwa Gubernur Jawa Barat sangat ambisius terhadap program populis. Padahal yang kita kerjakan, yang kita selesaikan hari ini adalah kebutuhan dasar masyarakat dan itu layanan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah," kata Dedi, Jumat (9/1/2026).

Ia menyebut belanja APBD hingga optimal seperti pembangunan sekolah merupakan kewajiban pemerintah daerah. Akses pendidikan harus dipastikan hingga tingkat SMA dan SMK agar tidak terus memicu persoalan saat penerimaan siswa baru.
"Kalau pemerintah provinsi tidak bangun sekolah, nanti teriak-teriak ketika penerimaan siswa baru karena ruang kelasnya tidak cukup," katanya.
Selain pendidikan, ia menyebut belanja APBD ditujukan untuk pemenuhan layanan kesehatan sebagai kebutuhan mendesak. Menurutnya Puskesmas dengan rumah sakit harus terkoneksi untuk memudahkan pelaksanaan layanan.
Pihaknya juga menyinggung persoalan warga yang belum memiliki akses listrik akibat kemiskinan. Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus terjadi.
"Kemudian kalau ada rakyat Jawa Barat ratusan ribu yang tidak punya jaringan listrik karena kemiskinan, lantas kita membiarkan Indonesia merdeka 80 tahun warganya tidak punya listrik. Itu kan pemerintah yang abai dan kita ingin menyelesaikannya," tuturnya.
Pembangunan irigasi, normalisasi sungai, serta perbaikan jalan juga ditegaskan sebagai kebutuhan dasar. Infrastruktur harus dibangun secara menyeluruh dan berkualitas.
"Kalau kita membangun jaringan jalan yang baik, tidak tambal-tambalan, tapi langsung di-hotmix, di beton, dilengkapi oleh penerangan jalan umum, membuat drainase, itu adalah kebutuhan dasar," kata Dedi
Dedi pun mengajak masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga Jawa Barat.
"Pemimpin adalah menyelesaikan seluruh problem masyarakat agar minimal kebutuhan dasarnya terselesaikan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Bisnis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2025 hanya Rp500.000, dan diklaim menunjukkan belanja daerah efektif. Minimnya silpa disebut sebagai optimalisasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, sekaligus lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp1 triliun.

Meski demikian, masih terdapat belanja pembangunan 2025 yang belum terbayarkan senilai Rp621 miliar dan akan dilunasi pada 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan ketersediaan dana seiring adanya pemasukan kas daerah sekitar Rp2 triliun pada Januari 2026, meski sebagian digunakan untuk belanja rutin. Ia menambahkan, tunda bayar terjadi akibat dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang tidak sepenuhnya disalurkan pada 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama Danantara melakukan serah terima 600 hunian sementara (huntara) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Perseroan telah merampungkan pembangunan huntara sesuai target.

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Managing Director Hubungan Antarlembaga BPI Danantara Rohan Hafas, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi. Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho turut hadir di lokasi didampingi Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko.

Rohan Hafas mengatakan penyerahan huntara merupakan bagian dari komitmen Danantara Indonesia untuk menghadirkan hunian sementara yang layak dan aman. Hunian ini juga mendukung pemulihan layanan dasar bagi warga terdampak.

“Pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi bergerak pada bagaimana hunian benar-benar memberi ruang bagi keluarga untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari,” ujar Rohan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Kolaborasi antara Danantara dengan BUMN Karya mendapat apresiasi dari pemerintah. Bima Arya menilai sinergi ini menjadi contoh luar biasa yang dapat menginspirasi wilayah lain.

Di sela kegiatan serah terima, Armia Pahmi mengucapkan terima kasih atas kecepatan pembangunan. Ia mengungkapkan, sejumlah hunian tersebut merupakan yang pertama kali mereka terima sejak bencana melanda.

“Kami akan mendistribusikan secara bertahap mulai 100 unit agar adaptasi berjalan mulus,” jelas dia. Ratusan keluarga dari Desa Sukajadi siap menempati sejumlah hunian yang sudah selesai dibangun pada tahap pertama itu. Daftar nama mereka pun ditempelkan di pintu setiap unit huntara.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan pembangunan huntara di Aceh Tamiang merupakan wujud kolaborasi antara Danantara, pemerintah, dan BUMN Karya dalam membantu pemulihan usai bencana yang terjadi beberapa waktu lalu. Pengerjaan hunian ini dipercepat agar bisa segera digunakan oleh masyarakat terdampak.

“Pembangunan huntara terus dilakukan selama 24 jam tanpa kenal lelah demi memulihkan kembali daerah Aceh. Dalam waktu enam hari, Waskita berhasil menyelesaikan puluhan rumah hunian. Ini membuktikan upaya gerak cepat Waskita Karya sebagai garda terdepan dalam membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ucap pria yang biasa dipanggil Oho tersebut.

Selain mengerjakan bangunan hunian berukuran 4,5 × 4,5 meter, Waskita juga membangun unit fasilitas mandi cuci kakus (MCK) serta Sistem Pengolahan Air Limbah atau Sewage Treatment Plant (STP). Ada pula musala berukuran 9 × 13,5 meter dan tempat wudu seluas 6,6 × 13 meter.

Kawasan huntara juga dilengkapi dapur umum seluas 8 × 19 meter. Selain itu, disediakan bangunan toren, drainase precast, serta mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).

“Meski ini hunian sementara, Waskita tetap memperhatikan standar kelayakan dan kualitas bangunan. Huntara dibangun untuk memenuhi kebutuhan hunian darurat yang aman, dengan struktur yang disiapkan kokoh serta utilitas dasar yang dirancang berfungsi saat ditempati. Harapan kami, warga yang tinggal di sana merasa nyaman dan dapat mulai menjalani aktivitas sehari-hari,” kata Oho.

Ia melanjutkan, perseroan turut membangun jalan pedestrian dan jalan akses di kawasan huntara. Tujuannya agar konektivitas masyarakat dan distribusi logistik dapat berjalan lancar.

Waskita Karya, kata dia, terus berkomitmen mengawal pemulihan kawasan terdampak bencana, khususnya Aceh Tamiang. Komunikasi sekaligus koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan juga diperkuat guna membangkitkan wilayah tersebut.

Saat ini Waskita juga sedang mengerjakan huntara di kawasan Aceh Utara, mencakup Simpang Tiga, Tanjong Dalam Selatan, serta Leuobok Meuku. Sebanyak 314 rumah hunian direncanakan dibangun guna menyediakan tempat tinggal layak bagi masyarakat pada masa darurat usai bencana.

“Kami terus berdoa agar seluruh warga yang terkena bencana bisa segera pulih dan menata hidupnya kembali. Duka ini bukan hanya milik Aceh atau Sumatra, tetapi dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Oho.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus melakukan penyaluran bantuan logistik ke daerah-daerah yang terkena bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut lebih dari 500.000 ton bantuan telah dikirim, berasal dari berbagai pihak.

Bantuan itu meliputi paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda dan selimut, serta berbagai bantuan langsung lainnya.

Bantuan juga dikirimkan ke daerah-daerah yang tidak terdampak langsung bencana, namun mengalami hambatan suplai karena akses logistik yang terputus.

“Jadi tidak terdampak langsung, tapi terdampak tidak langsung karena akses logistiknya terkendala,” tuturnya dalam keterangan pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dia menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat respons penanggulangan bencana di Sumatra.

Pratikno mengatakan seluruh kementerian dan lembaga telah diinstruksikan oleh Presiden untuk ekstra responsif dalam menghadapi situasi darurat. Fokus utama pemerintah saat ini, kata dia, berada pada penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan fasilitas serta layanan dasar.

“Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal. Pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa pendanaan penanganan bencana juga telah menggunakan dana siap pakai untuk memastikan percepatan operasi tanggap darurat.

Di sisi lain, Pratikno mengingatkan bahwa pemerintah tetap siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem. Berdasarkan laporan BMKG, hujan lebat hingga sangat lebat diprakirakan berlangsung sampai akhir tahun 2025 dan berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua.

“Pemerintah juga terus waspada dan siap-siaga dan ini kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedikit mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin,” kata Pratikno.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan sejumlah kabupaten atau kota di Jatim terdampak kebijakan pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berlaku mulai tahun 2026.

TKD Jatim 2026 turun drastis dengan dipangkas Rp2,8 triliun. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pun harus putar otak untuk mencari solusi.

"Jadi dana transfer daerah di Jawa Timur bukan hanya Pemprov (Pemerintah Provinsi), tetapi termasuk semua kabupaten atau kota totalnya Rp16,7 triliun. Secara nasional, TKD Jatim turun Rp2,8 triliun," kata Khofifah di Surabaya, Minggu (12/10/2025).

Khofifah membeberkan, penurunan nilai TKD pada 2026 yang mencapai nominal Rp2,8 triliun tersebut, belum termasuk juga penurunan nilai opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp4,8 triliun.

"Kami dengan Pak Purbaya (Menteri Keuangan) itu kawan lama, saya sudah komunikasi, bertelepon bahwa ini berkurangnya sangat signifikan karena adanya perubahan skema opsen PKB dan BBNKB itu di balik antara untuk Pemprov dan pemerintah kabupaten atau kota," ucap Khofifah.

Dari jumlah keseluruhan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, Khofifah mengungkapkan sebanyak 14 daerah mengalami penurunan yang signifikan atas opsen pajak di atas.

Walau tidak merinci daerah-daerah mana saja yang terdampak, tapi kondisi paling berat disebutnya dialami oleh Kabupaten Lumajang.

Bahkan, Khofifah menyebut dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, hanya Kabupaten Sumenep yang mengalami keadaan atau kondisi TKD yang surplus atau bertambah menjadi sekitar Rp20 miliar.

"Lumajang itu untuk operasional rutin gaji pegawai mungkin cukup sampai Agustus atau September [2025]. Jadi, hal-hal yang seperti ini beliau (Menkeu Purbaya) sangat terbuka untuk menerima masukan itu," ucapnya.

Khofifah juga menjelaskan, Menkeu Purbaya pun telah meminta untuk menyusun catatan resmi mengenai dampak dari pengurangan TKD terhadap daerah untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, pengurangan TKD tersebut dapat berefek besar terhadap nilai mandatory spending atau belanja wajib daerah, utamanya dalam pelayanan dasar terhadap publik, seperti di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

"Setelah pertemuan itu (dengan Menkeu Purbaya di Gedung Keuangan Negara Surabaya), saya sampaikan setelah kita kalkulasikan ulang, kita khawatir itu akan masuk pada pengurangan spending mandatory," tegas Khofifah.

Untuk itu, Khofifah pun mengusulkan supaya pemerintah pusat dapat menaikkan porsi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT), dari 3% menjadi 10% untuk menutup defisit fiskal daerah yang menyusut akibat pengurangan TKD 2026.

"Saya bilang opsinya adalah DBHCHT. Jadi kalau misalnya dana transfer daerahnya itu berkurang, tapi DBHCHT dinaikkan dari 3% menjadi 10%, kira-kira untuk bisa memenuhi kebutuhan kabupaten kota relatif masih bisa ter-cover," pungkasnya.

Alokasi dana TKD secara nasional dalam Rancangan APBN tahun 2026 sebesar Rp649,99 triliun, turun signifikan dari perkiraan realisasi tahun 2025 sebesar Rp864 triliun atau dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Sebagai kompensasi dari pengurangan itu, Kementerian Keuangan menaikkan belanja program pemerintah pusat untuk daerah yang dikucurkan langsung melalui Kementerian/Lembaga (K/L), yang nilainya mencapai sekitar Rp1.300 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya Rp900 triliun.