Bisnis.com, JAKARTA — APBN 2026 sampai dengan kuartal I/2026 membukukan defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Selisih ini utamanya akibat belanja negara yang semakin terakselerasi.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026). Dia memastikan pihaknya terus memonitor perkembangan pengelolaan APBN.

"Jadi ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit, kalau saya belanjakan lebih merata sepanjang tahun kan harusnya di triwulan pertama sekarang lebih besar triwulan pertama tahun lalu defisitnya," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Berdasarkan data APBN sampai dengan 31 Maret 2026, defisit fiskal Rp240,1 triliun itu tumbuh 140,5% (YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp99,8 triliun (0,41% terhadap PDB).

Pertumbuhan yang tinggi ini sejalan dengan akselerasi belanja negara yang dibukukan sebesar Rp815 triliun. Nilai ini tumbuh 31,4% (yoy) dari periode sampai 31 Maret 2025 yakni Rp620,3 triliun.

Purbaya menyebut bahwa realisasi belanja negara setiap kuartal I selama ini sekitar 17% terhadap target belanja APBN. Namun, pada kuartal I/2026, dia mencatat realisasi belanja sudah mencapai 21,2% terhadap APBN Rp3.842,7 triliun.

"Orang bertanya kenapa sekarang lebih cepat? Karena kami maunya begitu, kami ingin sekali belanjanya bisa dibelanjakan hampir merata sepanjang tahun sehingga dampak ekonominya lebih signifikan dirasakan sepanjang tahun," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Belanja ini meliputi belanja pemerintah pusat Rp610,3 triliun, yang mencakup kementerian/lembaga Rp281,2 triliun dan non-kementerian/lembaga Rp329,1 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) sudah dibelanjakan Rp204,8 triliun.

Di sisi lain, penerimaan negara terealisasi Rp574,9 triliun. Pertumbuhannya mencapai 10,5% (yoy) dari periode tahun lalu yakni Rp520,4 triliun. Penerimaan ini meliputi pajak Rp394,8 triliun, kepabenan dan cukai Rp67,9 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp112,1 triliun.

Khusus penerimaan pajak, pertumbuhannya melandai dari dua bulan pertama 2026 yang tumbuh masing-masing di atas 30% (yoy). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai masih terkontraksi sebesar 12,6% (YoY).

"Penerimaan pajak neto tumbuh 20,7% dan secara bruto Rp9,9%. Hal ini menunjukkan kualitas penerimaan pajak konsisten membaik dan basis pajak yang lebih solid," pungkas Purbaya.

Adapun APBN 2026 ditargetkan dengan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Defisit ini berdasarkan target belanja Rp3.842,7 triliun dan penerimaan negara Rp3.153,6 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan pembaruan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah menembus lebih dari Rp1.000 triliun. Ia memastikan realisasi belanja akan terus diakselerasi hingga mencapai target dalam APBN 2025.

“Per 24 November, belanja Kementerian/Lembaga Rp1.109 triliun, dan program prioritas Presiden Rp213 triliun,” kata Airlangga dalam sambutannya pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Angka tersebut menunjukkan realisasinya telah mencapai 86,9 persen dari outlook belanja K/L tahun 2025 sebesar Rp1.275,6 triliun.

Dalam APBN Kita November 2025, realisasi belanja K/L per 31 Oktober 2025 mencapai Rp961,2 triliun. Artinya, capaian terbaru yang disampaikan Airlangga merefleksikan realisasi belanja K/L hingga 24 November sebesar Rp147,8 triliun.

Airlangga memastikan pemerintah terus berupaya mengakselerasi belanja K/L agar sepenuhnya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masing-masing kementerian dan lembaga di dalam Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah kini fokus mendorong percepatan belanja agar dampaknya terhadap perekonomian terasa dalam waktu dekat.

“Kami dorong terus dalam 1,5 bulan terakhir supaya belanja bisa optimal agar membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tujuannya bukan sekadar memotong belanja, tetapi kami ingin belanja dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tutur Purbaya dalam APBN Kita edisi November, pada 20 November 2025 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) menyoroti tren perlambatan belanja pemerintah yang terjadi sepanjang 2025.

Direktur Program INDEF Eisha Rachbini menuturkan, selain sisi pendapatan yang melambat karena daya beli yang turun, pemerintah juga mencatatkan tren perlambatan belanja pada APBN 2025.

Menurutnya, secara siklus, perlambatan belanja anggaran memang lumrah. Hal ini karena pemerintah Indonesia umumnya akan didorong pada akhir tahun, sehingga akan cenderung lamban pada awal-awal periode.

Meski demikian, Eisha menilai perlambatan belanja kali ini terjadi sepanjang tahun dan belum menunjukkan tren akselerasi jelang akhir 2025

"Kita bisa melihat sekarang ini agak beda, karena perlambatan pengeluaran ini ditahan sejak awal dan sepanjang tahun. Ini yang sebenarnya agak sulit untuk menopang pertumbuhan ekonomi," jelas Eisha dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan pada Kamis (20/11/2025).

Eisha menuturkan, hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah ke depannya untuk mengerek pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, upaya mempercepat belanja pemerintah harus mencermati sejumlah aspek. Dia mengatakan, akselerasi belanja harus memperhatikan kualitas dan magnitude terhadap penciptaan dampak berganda di sektor riil.

"Jadi, itu nanti tidak hanya sekadar dibelanjakan untuk menghabiskan anggaran," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan awal Oktober 2025 yakni sekitar 65% dari total belanja.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti memaparkan bahwa realisasi belanja APBN 2025 sampai dengan pekan ini meliputi belanja kementerian/lembaga yang sudah terealisasi sebesar 55%, sedangkan nonkementerian/lembaga lebih tinggi yakni 75%.

Untuk belanja kementerian/lembaga, terangnya, secara nominal berada di posisi Rp815 triliun dari anggaran Rp1.481,7 triliun.

"Yang paling banyak adalah belanja pegawai, kita sudah belanjakan 77%. Kemudian ada belanja bansos 72%, dan yang lainnya barang dan modal, ini kisarannya sekitar 45%," jelas Prima.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan fokus belanja negara akan bergulir lebih cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mendapatkan catatan khusus dari kalangan ekonom.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, kebijakan melalui penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun ke perbankan, dan menyisir anggaran kementerian atau lembaga yang lambat belanja, belum efektif mendorong pertumbuhan bila belanja negara itu sendiri masih berkutat di akhir tahun, sebagaimana masalah selama ini.

"Selama ini PR nya selalu adalah di akselerasi belanja. Jadi memang perlu juga kemudian di akselerasi belanjanya di awal tahun," kata Andry dalam Squawk Box CNBC Indonesia, dikutip Senin (27/10/2025).

Andry menjelaskan, gelontoran belanja negara yang selama ini terpusat pada akhir tahun, baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi penyebab laju pertumbuhan ekonomi satu tahun anggaran tak maksimal. Terutama karena catatan belanja negara atau goverment spending dalam struktur PDB kerap beralih ke tahun berikutnya.

"Bayangkan kalau di 2026 kemudian ini sudah bisa dilakukan dan direncanakan sejak awal. Jadi kita tahu bahwa ada memang belanja-belanja yang besar. Nah ini yang perlu kita kawal juga kemudian apakah ada penyerapannya juga yang cukup baik," tuturnya.

Oleh sebab itu, Andry menekankan, bila Purbaya ke depan mampu konsisten untuk mengawal proses belanja negara lebih cepat pada awal tahun, maka Indonesia bisa menikmati laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam satu tahun anggaran pemerintah.

"Ini yang tentu saja akan mendorong kemudian ke pertumbuhan ekonomi secara tahunan ya terasa di tahun itu juga, bukan di tahun yang berikutnya. Jadi kalau kita bicara belanja fiskal memang prioritas itu perlu dari dua sisi juga. Kalau kita lihat bukan cuma besaran tapi dari sisi akselerasi belanjanya," tegas Andry.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mempercepat belanja negara secara efektif. Ia bahkan tak segan mengatakan di bawah kepemimpinannya tidak akan ada lagi sisa anggaran yang berlimpah.

"Saya inginkan nanti di akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi enggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi. Uang dipakai untuk pembangunan," kata Purbaya seusai rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Purbaya mengaku akan melakukan tinjauan rutin untuk melihat program-program pemerintah mana yang tak efektif dalam menyerap anggaran, supaya bisa dialokasikan terhadap program lain yang bisa cepat menyejahterakan masyarakat, seperti paket stimulus ekonomi.

"Kita lihat yang mana yang, kan kita bisa prediksi mana yang enggak terserap sampai akhir tahun, itu akan kita geser ke tempat yang lebih siap. Tapi kita akan pastikan juga program-program yang bagus misalnya jalannya agak macet, kita akan dorong lebih cepat," tegas Purbaya.

Purbaya menekankan, ia bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM akan membentuk tim khusus bernama Tim Akselerasi Program Pembangunan untuk mereview percepatan penyerapan anggaran dan efektivitas belanja negara.

"Supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik, Jadi ini bukan bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil. Ini akan memberikan kejutan jangka panjang, yang dampaknya jangka panjang kepada perekonomian," ujar Purbaya.

"Jadi selama ini yang macet-macet akan kita lancarkan. Dan dana-dana saya yang nganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan sesuai dengan petunjuk Pak Menko juga," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sepertinya sedang mengakselerasi belanja akibat tren memburuknya penerimaan pajak yang kalau tidak terkelola dengan baik bakal memperlebar realisasi defisit APBN 2025.

Institute for Development of Economics and Finance alias Indef menilai kebijakan pemerintah untuk mengakselerasi belanja di tengah penurunan pendapatan negara sebesar 7,2% hingga akhir September 2025 mencerminkan dilema klasik antara kebutuhan stimulus ekonomi jangka pendek dan disiplin fiskal jangka menengah.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman mengatakan langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mendorong percepatan realisasi belanja K/L pada kuartal IV/2025 merupakan langkah realistis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama ketika konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama.

“Namun, akselerasi ini hanya akan efektif bila difokuskan pada belanja yang produktif dan siap dieksekusi seperti padat karya, bantuan pangan, serta infrastruktur kecil dan layanan publik yang memiliki multiplier effect [efek penggandaan] tinggi terhadap PDB dan lapangan kerja,” ujar Rizal, dikutip Kamis (16/10/2025).

Masalahnya, sambungnya, ruang fiskal pemerintah makin terbatas akibat pelemahan penerimaan negara akibat restitusi pajak dan turunnya harga komoditas ekspor.

Kemenkeu mencatat pendapatan negara sebesar Rp1.863,3 triliun per akhir September 2025. Angka itu masih turun 7,2% dibandingkan realisasi pendapatan negara pada periode yang sama tahun lalu (Rp2.008,6 triliun).

Dalam kondisi ini, Rizal meyakini kebijakan Kemenkeu untuk menggeser anggaran K/L dengan serapan rendah pada akhir Oktober 2025 menjadi langkah korektif yang tepat agar belanja negara lebih efisien dan berdampak langsung ke ekonomi riil.

“Jika akselerasi belanja tidak disertai dengan re-prioritisasi dan realokasi efisien—dari K/L yang serapannya rendah ke program yang siap dijalankan—risiko pembengkakan defisit bisa meningkat,” jelasnya.

Rizal menilai, secara teknis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dapat dijaga dalam batas aman selama Kemenkeu mengatur waktu belanja dan pembiayaan dengan hati-hati.

Dia menyoroti tiga faktor pendukung stabilitas fiskal pada akhir tahun:

Pertama, realisasi defisit yang masih di bawah target memberikan ruang pelebaran terukur di kuartal IV tanpa melanggar batas 3% dari PDB. Kemenkeu mencatat defisit APBN sebesar 1,56% per akhir September 2025.

Kedua, likuiditas perbankan dan saldo anggaran lebih (SAL) yang masih kuat dapat menopang kas jangka pendek. Ketika, strategi front-loading financing atau pendanaan lebih awal yang dilakukan sejak pertengahan tahun menjaga tekanan pada pasar obligasi tetap terkendali.

“Dengan demikian, akselerasi belanja memang perlu dilakukan untuk mencegah perlambatan ekonomi di kuartal IV, tetapi harus berbasis kualitas, bukan kejar serapan,” jelasnya.

Pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini menambahkan bahwa menjaga keseimbangan antara percepatan belanja dan disiplin fiskal menjadi kunci kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah menjelang akhir tahun.

“Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan di sisa 2025 benar-benar menciptakan output riil, menjaga daya beli, dan tidak mengorbankan kredibilitas fiskal yang menjadi fondasi utama stabilitas makro ekonomi Indonesia," tutup Rizal.

Wanti-wanti Menkeu Purbaya

Adapun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu selama 16 hari bagi kementerian/lembaga yang serapan anggarannya belum maksimal untuk segera melakukan optimalisasi.

Adapun, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa masih ada tiga kementerian/lembaga (K/L) yang serapan anggaran belanjanya masih di bawah 10% per akhir September 2025 yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).

"Ini kan tanggal 14 [Oktober] sekarang ya, tinggal 16 hari lagi untuk lembaga-lembaga itu menyiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober mulai disisir, kita mulai pindah, realokasi ke tempat lain kalau tidak bisa belanja," jelas Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengaku senang apabila K/L tersebut bisa merealisasikan belanjanya secara maksimal. Realokasi anggaran, sambungnya, hanya langkah terakhir apabila K/L tak sanggup membelanjakan anggarannya dengan maksimal.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan bahwa pihaknya hanya Ingin agar K/L melakukan perbaikan kinerja anggarannya. Dengan demikian, sambungnya, belanja pemerintah bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi akhir 2025.

"Jadi kita akan dorong terus, memfasilitasi, apalagi program-program prioritas pemerintah, arahan dari presiden," jelas Luky pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa secara keseluruhan bahwa realisasi belanja K/L mencapai Rp800,9 triliun per 30 September 2025. Realisasi itu setara 62,8% dari outlook belanja K/L sepanjang tahun ini sebesar Rp1.275,6 triliun.

Suahasil pun memaparkan realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar. Secara khusus, dia menekankan bahwa masih ada tiga K/L dengan realisasi belanja di bawah 50%.

"Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note [beri catatan] bahwa penyerapannya masih di bawah 50%, BGN per tgl 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%," ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Dia pun mewanti-wanti K/L yang realisasi belanjanya masih belum maksimal, agar segara melakukan optimalisasi pada kuartal IV/2025. Suahasil menjelaskan K/L harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan proyek termasuk pengadaan barang dan jasa.

Kendati demikian, sambungnya, K/L tetap melakukan monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal, sesuai tata kelola, dengan tetap memperhatikan efisiensi, dan terus melakukan inventarisasi kendala untuk mitigasi.

"Kita memerlukan belanja di kuartal IV namun kita juga terus mendorong efisien belanja di tiap kementerian/lembaga," tutup Suahasil.