REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kini berlaku permanen melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha setelah sebelumnya insentif hanya diperpanjang secara berkala.

“Yang membedakan cuma satu, kalau dulu dibatasi perpanjangan waktu 1 tahun, sekarang dibuka sampai berapa tahun ke depan, jadi tidak dibatasi,” ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Ia menambahkan tidak ada perubahan maupun kenaikan tarif pajak bagi UMKM.

Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dikenakan pajak 0 persen, sementara omzet hingga Rp4,8 miliar dikenakan tarif final 0,5 persen.

Menurut Maman, kebijakan permanen ini merupakan arahan Presiden agar pelaku UMKM memiliki kepastian usaha dan tidak lagi dibayangi ketidakpastian regulasi.

Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penyesuaian untuk memastikan insentif tepat sasaran.

Maman menyebut evaluasi selama beberapa tahun terakhir menemukan adanya praktik penyalahgunaan oleh usaha-usaha besar, seperti pemecahan badan usaha agar mendapatkan fasilitas PPh final 0,5 persen.

Untuk itu, tarif PPh final 0,5 persen tetap diberikan kepada pelaku usaha perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar. Sementara bagi badan usaha non-perseorangan seperti perseroan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (CV), pengenaan pajak dilakukan berdasarkan laba bersih.

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat produksi susu dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan nasional. Sementara 75 persen sisanya masih bergantung pada impor.

Untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah terus mendorong peningkatan populasi sapi perah serta produktivitas peternak.

"Ini juga yang menjadi program kita bersama bagaimana meningkatkan jumlah populasi sapi perah di dalam negeri dan yang kemudian peningkatan produktifitasnya," ujar Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, dalam konferensi pers Peringatan Hari Susu Nusantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat pada Selasa (2/6/2026).

Saat ini, produktivitas sapi perah di Indonesia masih berada di bawah 20 liter per ekor per hari.

Makmun menargetkan produktivitas tersebut dapat meningkat menjadi di atas 20 liter per hari, bahkan mencapai 25 liter per hari seperti di sejumlah negara produsen susu lainnya.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan kesehatan ternak melalui pengendalian penyakit, termasuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kementerian Pertanian saat ini menyediakan vaksin PMK untuk sapi perah secara penuh guna menjaga kesehatan ternak dan mendukung peningkatan produksi susu nasional.

"Dan sekarang kami juga menyediakan vaksin khususnya untuk sapi perah secara 100 persen sehingga tidak ada lagi yang terdampak dengan PMK dan kita berharap dengan begitu teman-teman peternak terus meningkatkan produksinya di lapangan," kata dia.

Tingkat Konsumsi Masih Rendah

Selain produksi yang belum maksimal, konsumsi susu nasional juga masih tergolong rendah. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria mengungkapkan konsumsi susu per kapita masyarakat Indonesia pada 2022 baru mencapai 17,76 liter per tahun.

Angka tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga sekalipun. Malaysia mencatat konsumsi susu sebesar 42,49 liter per kapita per tahun, sementara Singapura mencapai 46,1 liter, dan Vietnam sebesar 37,21 liter per kapita per tahun.

"Konsumsi susu di Indonesia ini masih cukup rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya," kata Merrijantij.

Meski demikian, dia menjelaskan rendahnya konsumsi susu nasional justru membuka peluang bagi industri pengolahan susu untuk terus berkembang. Saat ini, tingkat utilisasi industri pengolahan susu masih berada di kisaran 72 persen, sehingga masih tersedia ruang untuk meningkatkan kapasitas produksi.

"Jadi masih ada ruang gerak untuk peningkatan kapasitas di industri untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan konsumsi susu," ujar dia.

Merrijantij menegaskan Kementerian Perindustrian bersama pelaku industri mendukung berbagai upaya peningkatan konsumsi susu nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, pemerintah juga melihat adanya peluang peningkatan pasokan susu untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, dia mengakui masih terdapat tantangan dalam pemenuhan kebutuhan susu program tersebut.

"Kami menyadari ini masih ada ketertinggalan dalam suplainya mengingat memang selama ini kapasitas filling unit untuk volume yang ditetapkan di MBG ini masih belum sesuai dengan harapan," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan regulasi anyar mengenai restrukturisasi fasilitas pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Kebijakan ini merevisi aturan terdahulu guna menciptakan keadilan sistem perpajakan, sekaligus mempertegas restriksi subjek pajak badan dalam negeri yang berhak memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen.

Insentif PPh Final UMKM tarif khusus tersebut kini tidak lagi dapat dinikmati oleh seluruh jenis badan usaha. Berdasarkan dokumen resmi beleid yang diundangkan per 22 April 2026, fasilitas istimewa ini secara spesifik hanya menyasar dua jenis kualifikasi Wajib Pajak (WP) badan, yaitu perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang serta koperasi. Langkah pengetatan diambil demi meminimalkan celah penghindaran pajak oleh korporasi skala besar yang kerap menyalahgunakan skema tersebut.

“Pasal 56 aaya (1) merupakan wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang dan koperasi, yang menerima penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar,” tulis beleid baru tersebut, dikutip Minggu (31/5/2026)

Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) PP No. 20/2026, selain kedua entitas badan tersebut, kelompok Wajib Pajak orang pribadi juga tetap diperkenankan menggunakan tarif 0,5 persen ini.

Bagi koperasi, otoritas fiskal membatasi jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh.

Adapun bagi jenis entitas badan hukum lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, serta perseroan terbatas (PT) umum yang hak fasilitasnya belum usai sejak aturan lama (PP No. 55/2022), pemerintah memberikan masa transisi. Kelompok badan usaha ini diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif final mereka sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Melalui penerbitan aturan baru ini, otoritas perpajakan berupaya mendorong pelaku usaha kecil masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal lewat pemberian kemudahan administrasi yang lebih tepat sasaran.

Restrukturisasi regulasi ini diproyeksikan mampu memperluas basis perpajakan nasional tanpa mengabaikan asas keadilan serta kepastian hukum bagi iklim bisnis domestik.

Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) mencatat lonjakan kendaraan meninggalkan Jakarta melalui Ruas Mohamed Bin Zayed (MBZ) hingga mencapai 125,73 persen dibandingkan lalu lintas normal pada H-1 Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Selasa (26/5/2026).

"Volume kendaraan yang melintas di Ruas Jalan Layang MBZ terpantau tinggi, menandakan kenaikan mobilitas masyarakat dalam memanfaatkan momentum libur panjang Idul Adha tahun ini," kata GM Operasi dan Pemeliharaan PT. JJC Desti Anggraeni di Bekasi, Rabu.

Dia mengatakan sebanyak 47.525 kendaraan terpantau telah meninggalkan Jakarta melalui Ruas Jalan Layang MBZ pada H-1 Idul Adha atau meningkat sebesar 125,73 persen dari lalu lintas normal yakni 21.054 kendaraan.

Sementara itu, pantauan volume kendaraan yang datang dari arah Cikampek menuju Jakarta melewati ruas serta periode yang sama, tercatat sebanyak 25.638 kendaraan atau meningkat sebesar 20,12 persen dari lalu lintas normal 21.344 kendaraan.

Pihaknya mengimbau pengguna jalan yang melintas Ruas Jalan MBZ untuk selalu mengutamakan keselamatan, memastikan pengemudi dan kendaraan dalam kondisi prima serta memastikan kecukupan daya maupun bahan bakar minyak (BBM).

"Bagi pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas termasuk apabila ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas," katanya.

Pengguna jalan turut diminta melakukan pemilihan waktu perjalanan dengan baik. "Silakan mengakses informasi lalu lintas terkini di ruas tol Jasa Marga Group melalui One Call Center Jasa Marga 24 jam di 133 atau melalui aplikasi TRAVOY yang tersedia di iOS dan Android," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang, Banten (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa Indonesia akan mewajibkan penggunaan bensin dengan campuran etanol sebesar lima persen atau mandatori E5 mulai Juli 2026 untuk di beberapa lokasi.

“Pada Juli, kami juga akan mewajibkan 5 persen bioetanol (E5), tetapi hanya di beberapa lokasi saja,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam IPA Convex, Tangerang, Banten, Kamis.

Eniya mengatakan kewajiban penggunaan E5 pada Juli 2026 hanya berlaku di sejumlah titik, sebab terdapat keterbatasan pasokan bahan baku etanol. Titik berlakunya mandatori E5 meliputi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung.

Ia mengungkapkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi perintah bahan baku dari E5 harus berasal dari dalam negeri, tidak boleh impor. Perintah tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi tanpa bergantung kepada impor.

“Kemarin sudah kami identifikasi berapa banyak etanol fuel grade (untuk bahan bakar) yang bisa dihasilkan. Baru teridentifikasi tiga perusahaan,” kata Eniya.

Adapun kapasitas produksi bioetanol dari ketiga perusahaan tersebut berkisar di angka 26 ribu kiloliter (KL).

Nantinya, rincian alokasi volume akan dicantumkan di dalam regulasi baru berupa keputusan menteri (kepmen). Dengan demikian, pemberlakuan mandatori E5 akan berlangsung bersamaan dengan mandatori B50.

Eniya menambahkan, sesungguhnya Pertamina sudah melakukan uji coba pasar E5, sehingga BBM tersebut sudah banyak beredar.

“Pertamina sudah membangun 179 lokasi. Dia akan tambah 30 lokasi lagi. Nah, ini yang sedang kami tunggu banget adalah keluarnya revisi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang Cukai,” kata Eniya.

Selain menanti revisi PMK, Eniya juga menyampaikan sedang menanti kepastian ihwal jenis izin, apakah Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha niaga (IUN).

“Sekarang, karena KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)-nya kami tarik ke Kementerian ESDM untuk biofuel, sudah bisa jelas bahwa nanti tidak perlu IUI,” kata Eniya.

Dengan demikian, ia berharap bisa menyederhanakan perizinan, sebab apabila jenis izin merupakan IUI, pelaku usaha perlu mengurus rekomendasi gubernur dan persyaratan lainnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang akan mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen per tahun. OJK menilai program tersebut positif, namun tetap perlu diimbangi dengan penguatan manajemen risiko perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, bank perlu memastikan kualitas tata kelola dan manajemen risiko tetap terjaga agar program berjalan berkelanjutan.

“Program kredit rakyat yang diinisiasi Pemerintah dinilai sangat baik, dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip Ahad (17/5/2026).

Dian menjelaskan, OJK mendorong pelaksanaan stress test secara berkala untuk mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut. “Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” ujar Dian.

Selain itu, perbankan diminta melakukan pencadangan yang memadai serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C, yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat di tengah ekspansi kredit.

OJK juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain agar program KUR tepat sasaran serta memiliki mitigasi risiko yang memadai.

Dari sisi suku bunga, Dian menyebut rerata tertimbang suku bunga kredit rupiah pada Maret 2026 berada di level 8,76 persen, menurun dibandingkan Februari 2026 sebesar 8,80 persen dan Maret 2025 sebesar 9,20 persen. Penurunan ini ditopang oleh turunnya suku bunga kredit produktif, baik Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi, yang masing-masing turun 67 basis poin dan 68 basis poin secara tahunan.

Penurunan suku bunga kredit juga sejalan dengan tren penurunan biaya dana, di mana rerata tertimbang Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah turun 55 basis poin menjadi 2,66 persen. Kondisi ini dipengaruhi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dari 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi 4,75 persen pada Maret 2026.

Dian menilai tren penurunan suku bunga kredit masih berlanjut, meski bergantung pada strategi masing-masing bank, terutama dalam mengelola biaya dana. Karena itu, perbankan didorong meningkatkan porsi dana murah agar memiliki ruang lebih besar untuk menurunkan bunga kredit.

“OJK senantiasa menghimbau agar perbankan dapat secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya agar tetap sejalan dengan kondisi pasar,” kata Dian.

Di sisi lain, dinamika global juga perlu diperhatikan. Keputusan bank sentral Amerika Serikat yang menahan suku bunga acuan pada kisaran 3,50 hingga 3,75 persen dinilai turut memengaruhi arah suku bunga global dan domestik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan segera mengucurkan KUR dengan bunga maksimal 5 persen per tahun untuk mendorong kesejahteraan masyarakat kecil. “Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun,” kata Prabowo dalam pidato Hari Buruh di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Prabowo menyebut kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi beban bunga pinjaman yang selama ini dinilai terlalu tinggi bagi masyarakat kecil. “Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Orang kecil, pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun,” ujar Prabowo.

Selain KUR, pemerintah juga menyiapkan skema kepemilikan rumah bagi buruh dengan tenor panjang hingga 40 tahun agar cicilan lebih ringan dan terjangkau.

IDXChannel - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stagnan di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir dinilai menjadi tantangan serius. Tingginya konsumsi domestik belum cukup untuk membawa ekonomi nasional melompat ke level yang lebih tinggi.

Saat ini, kebijakan ekonomi nasional dipandang masih terjebak pada orientasi ke dalam (inward looking) yang justru membatasi ruang gerak sektor industri untuk berkembang lebih optimal.

Ekonom Indef, Didik J. Rachbini, menilai bahwa pola pikir ekonomi nasional saat ini perlu diubah untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga seperti Vietnam. Menurut Didik, Indonesia perlu kembali ke orientasi luar (outward looking) guna memacu kinerja ekspor.

"Jika visi dan orientasi ekonomi seperti ini terus dijalankan oleh pemerintah, maka jangan harap ekonomi akan tumbuh tinggi. Tidak hanya pemerintah, sektor swasta dan BUMN juga mundur ke belakang menjadi inward looking," kata Didik di Jakarta, dalam keterangan tertulis Sabtu (16/5/2026).

Kecenderungan ini, kata Didik, berdampak pada kualitas investasi yang masuk ke tanah air. Investasi yang masuk saat ini cenderung didominasi oleh sektor yang memiliki nilai tambah rendah, seperti jasa konsultasi, restoran, dan industri ekstraktif. Akibatnya, transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas tidak berjalan optimal.

Kondisi ini diperburuk dengan kinerja ekspor Indonesia yang masih kalah dibandingkan Vietnam, yang nilai perdagangan internasionalnya telah mencapai USD1.000 miliar.

Didik menambahkan, tanpa perbaikan pada kinerja ekspor, Indonesia akan sulit keluar dari tren pertumbuhan saat ini. Dia menekankan perlunya kebijakan yang mampu mendorong industri manufaktur agar lebih berdaya saing di pasar global.

"Selama kinerja ekspor dan investasi asing tersendat, maka jangan diharapkan kita lepas dari kutukan pertumbuhan 5 persen," ujar Didik.

Dia menyarankan agar pemerintah segera membenahi kebijakan ekonomi agar lebih berorientasi pada daya saing internasional. Langkah ini dipandang sebagai syarat jika Indonesia ingin menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

"Jika kita hendak lepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka harus ada kebijakan untuk mencapai kinerja ekspor yang maksimal untuk mendorong pertumbuhan industri yang tinggi," ujar Didik.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi global pada 2026 masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Bahkan banyak negara berpeluang terjerumus ke jurang resesi.

Meski demikian, kata Airlangga, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan berada pada posisi yang baik untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

“Probabilitas Indonesia mengalami resesi juga tetap sangat rendah, yakni di bawah 5 persen, lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Kanada. Hal ini mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia serta kapasitas pertumbuhan yang tetap kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” kata Airlangga dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).

Pada kesempatan tersebut, Airlangga memastukan ketahanan ekonomi Indonesia dapat terlihat pada triwulan I-2026, di mana ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen dengan tingkat inflasi yang terjaga pada level 2,42 persen serta tingkat keyakinan konsumen yang tetap kuat.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia juga terus mencatat surplus selama 71 bulan berturut-turut, didukung oleh stabilitas sektor keuangan dan cadangan devisa yang solid.

Lebih lanjut, dalam upaya memperkuat akselerasi pertumbuhan ekonomi, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Satgas tersebut dibentuk untuk memperkuat sinergi lintas Kementerian/Lembaga, menyederhanakan proses, serta mempercepat penyelesaian berbagai hambatan implementasi program strategis nasional.

Airlangga menyebutkan bahwa debottlenecking channel memiliki tiga fungsi utama, yakni menangkap dan mengelola hambatan secara real time, menyediakan kanal yang kredibel bagi investor untuk menyampaikan berbagai kendala secara langsung, serta menerjemahkan berbagai masukan tersebut menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat segera ditindaklanjuti.

Melalui penguatan mekanisme debottlenecking tersebut, Pemerintah tidak hanya berupaya untuk menyederhanakan proses dan memperbaiki iklim usaha, tetapi juga membangun kepercayaan investor bahwa Indonesia merupakan destinasi investasi yang aman, predictable, dan minim hambatan.

Pemerintah optimistis bahwa di tengah ketidakpastian global, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan dunia.

“Mari kita ubah hambatan-hambatan ini menjadi saluran yang terbuka lebar untuk kemakmuran bersama,” ujar Airlangga.

(NIA DEVIYANA)

Tentu saja ini sangat baik untuk mendukung masyarakat kita untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung kebijakan pemerintah yang berencana mengubah bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi maksimal 5 persen guna memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

“Tentu saja ini sangat baik untuk mendukung masyarakat kita untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi saat dijumpai media di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin.

Friderica atau akrab disapa Kiki mengatakan bahwa pihaknya telah membahas kebijakan ini dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan bahwa OJK mendorong perusahaan-perusahaan BUMN selain perbankan yang memiliki kapasitas penyaluran kredit yang baik untuk turut menjadi penyalur KUR.

Kiki juga menyampaikan, kebijakan KUR terbaru juga selaras dengan penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang ditetapkan OJK.

Dalam rangka mendukung percepatan program 3 juta rumah, OJK telah memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan SLIK adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5), menegaskan pemerintah segera mengucurkan KUR dengan bunga maksimal lima persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menghitung perubahan anggaran subsidi bunga KUR untuk memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai catatan, bunga KUR saat ini ditetapkan sebesar flat 6 persen.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5), menjelaskan penurunan besaran subsidi bunga itu akan turut mengubah pagu anggaran.

“Saat ini, pagu untuk subsidi bunga Rp36 triliun. Perubahan dari 6 persen ke 5 persen sudah kami hitung. Segera kami sampaikan,” kata Sudarto.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

PADA 5 Mei 2026, Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan.

Pada hari yang sama, Kementerian Keuangan merilis APBN Kita yang mencatat realisasi anggaran sampai 31 Maret 2026. Dua kabar itu, jika dibaca terpisah, terlihat seperti dua cerita berbeda.

Padahal keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama. Variabel yang menghubungkan keduanya adalah harga energi global. Konflik di Timur Tengah pada awal 2026 telah memicu gejolak pada harga komoditas energi.

Data yang dirujuk oleh Kementerian Keuangan menunjukkan harga minyak Brent berada di 108,2 dolar AS per barel, dengan kenaikan year to date sebesar 77,8 persen.

Lonjakan ini menempatkan ketahanan energi sebagai variabel kunci dalam peta makro kita. Pertanyaannya, sejauh mana ekonomi kita siap menghadapinya.

Kabar baiknya, posisi Indonesia relatif kuat. Studi JP Morgan Asset and Wealth Management bertajuk Pandora's Bog: The Global Energy Shock of 2026, sebagaimana dirujuk dalam paparan APBN Kita, menempatkan ketahanan energi Indonesia pada angka 77 persen, kedua tertinggi setelah Afrika Selatan.

Posisi ini mengungguli Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia.

Pemetaan The Economist yang juga dirujuk Kemenkeu menempatkan Indonesia di kuadran eksposur rendah dengan buffer kuat.

Kombinasi cadangan devisa yang kuat dan rasio utang pemerintah yang terjaga menjadi fondasi posisi tersebut.

Hasil ini bukan kebetulan, melainkan buah dari kebijakan fiskal yang prudent yang dijaga secara konsisten.

Namun ketahanan bukanlah kekebalan, dan inilah yang perlu kita cermati dengan saksama. APBN 2026 mematok asumsi harga minyak Indonesia di angka 70 dolar AS per barel.

Sementara realisasi sampai April berada di kisaran 78,5 dolar AS. Estimasi terbaru Kemenkeu per 30 April 2026 bahkan menyentuh 83,8 dollar AS per barel.

Selisih asumsi dan realisasi ini menambah beban subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung APBN.

Realisasi subsidi dan kompensasi energi sampai 31 Maret 2026 telah mencapai Rp 118,7 triliun atau 26,6 persen dari pagu APBN.

Inilah peran APBN sebagai shock absorber yang sedang bekerja, dan ia bekerja dengan baik.

Yang menarik adalah paradoks yang jarang dibahas secara terbuka. Kenaikan harga minyak global sering dibayangkan sebagai natural hedge bagi negara penghasil komoditas. Untuk Indonesia, narasi itu hanya separuh benar.

Di satu sisi, kita menikmati lonjakan harga komoditas ekspor unggulan. Data yang dirujuk APBN Kita menunjukkan harga batu bara naik 24,6 persen sejak awal tahun, nikel 16,3 persen, dan emas 6,8 persen.

Kinerja PNBP SDA Nonmigas pun tumbuh 7,1 persen secara tahunan karena tren kenaikan harga komoditas.

Di sisi lain, sebagai net importer minyak, kita tetap menanggung beban dari sisi impor.

PNBP SDA Migas justru terkontraksi 25,4 persen secara tahunan, dipengaruhi oleh penurunan ICP, lifting minyak bumi, serta perubahan kebijakan atas split bagi hasil.

Hedging alaminya nyata dan membantu, tetapi tidak sempurna.

Inilah titik yang membuat persoalan lifting menjadi sangat strategis.

Data Kemenkeu menunjukkan lifting minyak ytd Februari 2026 berada di 535,8 ribu barel per hari, sementara target APBN 2026 sebesar 610 ribu barel per hari.

Ketika harga sedang tinggi, gap antara realisasi dan target adalah ruang penerimaan yang masih bisa dimanfaatkan.

Komposisi pertumbuhan triwulan I 2026 sendiri menyimpan pesan yang menggembirakan sekaligus mengundang refleksi.

Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, PMTB tumbuh 5,96 persen, dan konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen secara tahunan.

Belanja pemerintah pusat sampai Maret 2026 tumbuh 47,7 persen secara tahunan, mencerminkan akselerasi fiskal yang kuat.

Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menurut data Kemenkeu telah merealisasikan Rp 55,34 triliun untuk 61,8 juta penerima manfaat.

Ini adalah bukti bahwa fiskal mampu menjadi mesin pertumbuhan yang efektif.

Pada saat yang sama, ekspor barang dan jasa hanya tumbuh 0,90 persen secara tahunan, menggambarkan mesin pertumbuhan eksternal yang masih memiliki ruang untuk dihidupkan kembali.

Dari sudut pandang teknokratis, ada tiga area yang layak mendapat perhatian dalam mengelola gelombang harga energi tahun ini. Pertama, akselerasi optimalisasi lifting migas.

Setiap barel tambahan di tengah harga yang sedang tinggi adalah devisa yang menjaga rupiah dan penerimaan negara yang menopang APBN.

Kedua, penajaman sasaran subsidi energi. Komitmen pemerintah untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi sampai akhir 2026 patut diapresiasi karena melindungi daya beli masyarakat di tengah volatilitas global.

Pekerjaan teknisnya adalah memastikan setiap rupiah subsidi sampai pada yang berhak melalui penguatan basis data terpadu.

Ketiga, percepatan diversifikasi bauran energi. Resiliensi 77 persen adalah modal awal yang sangat baik.

Mengangkatnya lebih tinggi memerlukan langkah konkret pada gas domestik, energi baru terbarukan, serta biofuel yang sudah memberikan kontribusi nyata melalui realisasi insentif biodiesel pada triwulan pertama.

Daya tahan yang sedang kita nikmati tidak datang dari ruang hampa. Ia adalah hasil kerja kolektif berupa cadangan devisa yang kuat, rasio utang pemerintah yang terjaga, dan koordinasi fiskal moneter yang erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Yield SBN 10 tahun yang bertahan di 6,76 persen serta kembalinya arus modal asing dengan inflow Rp 38,5 triliun pada April adalah bukti pasar masih percaya pada fundamental kita.

Pertumbuhan 5,61 persen adalah kabar baik yang patut disyukuri. Posisi Indonesia sebagai negara dengan ketahanan energi tertinggi kedua di dunia juga merupakan capaian yang patut dibanggakan.

Membaca angka pertumbuhan secara utuh berarti membaca pula harga minyak yang sedang berfluktuasi di pasar global, lifting migas yang masih perlu dioptimalkan, dan beban subsidi yang sedang ditanggung APBN.

Ekonomi kita kokoh, dan kekokohan adalah kondisi yang dipelihara melalui keputusan teknis yang tepat di waktu yang tepat.

Dengan sinergi yang erat antara otoritas fiskal, otoritas moneter, BUMN energi, dan pelaku usaha, ada landasan yang cukup untuk meyakini Indonesia keluar dari guncangan harga energi 2026 dengan posisi yang lebih kuat.

BARANGKALI arwah para pendiri bangsa saat ini sedang tersandera untuk mendapatkan tempat yang layak setelah sekian lama tutup usia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mereka menitipkan cita-cita luhur: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun setelah lebih dari tujuh dekade kemerdekaan, amanat itu kian terasa sebagai janji konstitusional yang terus diulang, tetapi berulang kali pula diingkari oleh praktik pembangunan yang menjauh dari rakyat.

Hari ini, negara sibuk merayakan peningkatan angka statistik, sementara rakyat dihadapkan pada realitas bertahan hidup yang berat.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa baru saja menyampaikan kabar optimistik: ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan I-2026.

Angka ini disebut sebagai tanda Indonesia berhasil keluar dari “jebakan pertumbuhan 5 persen”.

Secara makroekonomi, klaim ini terdengar impresif. Namun persoalan mendasarnya sederhana: mengapa di tengah pertumbuhan yang disebut tinggi, rakyat justru semakin mengeluhkan beratnya beban hidup?

Di pasar tradisional, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Di rumah tangga pekerja, pengeluaran bulanan makin besar sementara pendapatan relatif stagnan.

Di kalangan kelas menengah, konsumsi mulai ditahan karena ketidakpastian ekonomi.

Di pedesaan, petani menghadapi ongkos produksi tinggi dan margin yang semakin tipis.

Di kota-kota, generasi muda semakin sulit memperoleh pekerjaan layak dengan penghasilan yang memadai.

Ada jurang yang makin lebar antara angka ekonomi negara dan apa yang dialami rakyat.

Statistik Pertumbuhan dan Ilusi Kemajuan

Masalah paling mendasar dari angka 5,61 persen bukan terletak pada validitas statistiknya, melainkan pada apa yang disembunyikan oleh statistik itu.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah angka agregat. Ia mencatat total aktivitas ekonomi, tetapi tidak otomatis menjelaskan distribusi manfaatnya.

PDB bisa tumbuh tinggi, sementara mayoritas rakyat tidak merasakan perbaikan kesejahteraan.

Data triwulan I-2026 menunjukkan bahwa pertumbuhan 5,61 persen tersebut ditopang kuat oleh lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 21,8 persen.

Belanja ini terdorong oleh bonus aparatur sipil negara, akselerasi belanja publik, dan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Konsumsi rumah tangga memang tumbuh 5,52 persen, dan investasi naik 5,96 persen, tetapi suntikan fiskal negara menjadi akselerator yang sangat menentukan dalam membentuk headline pertumbuhan.

Artinya, mesin pertumbuhan hari ini sangat bergantung pada injeksi negara. Ekonomi terlihat melaju, tetapi sebagian lajunya ditopang oleh dorongan fiskal, bukan semata transformasi produktivitas ekonomi nasional.

Dalam jangka pendek, ini dapat menciptakan impresi kemajuan. Dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini menyimpan kerentanan struktural.

Ketika ruang fiskal menyempit, ketika subsidi harus dikurangi, atau ketika tekanan global memaksa pengetatan anggaran, momentum pertumbuhan itu dapat dengan cepat melambat.

Lebih ironis lagi, di balik narasi pertumbuhan, fondasi kesejahteraan sosial justru rapuh.

Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 tercatat 8,25 persen, setara 23,36 juta jiwa. Sekilas ini tampak sebagai kabar baik.

Namun garis kemiskinan yang digunakan masih sangat rendah, sehingga hanya mengukur batas minimum bertahan hidup, bukan batas hidup layak.

Pada saat yang sama, BPS (2025) mencatat kelompok rentan miskin mencapai 24,42 persen, atau sekitar 68,51 juta jiwa.

Mereka adalah kelompok yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi sangat mudah jatuh miskin ketika terjadi guncangan ekonomi.

Lebih jauh, pembaruan garis kemiskinan global oleh World Bank (2025) menunjukkan gambaran yang jauh lebih telanjang.

Dengan standar negara berpendapatan menengah atas—sekitar 6,85 dolar AS per hari—sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia hidup di bawah ambang tersebut.

Ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia secara global masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Bukan miskin ekstrem, tetapi jauh dari aman secara ekonomi.

Sebagaimana diingatkan Tania Murray Li (2007), negara modern sering melakukan rendering technical—mengubah persoalan struktural menjadi sekadar persoalan teknokratis yang bisa dikelola secara administratif.

Kemiskinan lalu direduksi menjadi angka statistik yang bisa ditekan, bukan realitas sosial yang harus diubah secara mendasar. Negara sibuk memperbaiki indikator, tetapi gagal memperbaiki struktur.

Politik Subsistensi dan Rapuhnya Basis Produksi

Masalah Indonesia hari ini bukan semata distribusi, melainkan keruntuhan fondasi produksi.

MBG dipromosikan sebagai kebijakan visioner untuk investasi sumber daya manusia.

Namun secara ekonomi politik, MBG menunjukkan kecenderungan yang oleh James C. Scott (1998) disebut sebagai high modernism: negara menyederhanakan persoalan kompleks menjadi intervensi administratif yang seragam dan terpusat.

Negara hadir menjamin konsumsi, tetapi gagal membangun basis produksi yang menopang konsumsi tersebut.

Kontradiksinya yang terlihat: saat negara sibuk memberi makan, sektor yang memproduksi pangan justru melemah.

Data Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan jumlah petani Indonesia turun dari sekitar 31,7 juta orang pada 2013 menjadi 28,2 juta orang pada 2023, atau menyusut sekitar 11 persen dalam satu dekade.

Jumlah unit usaha pertanian juga turun dari 31,72 juta menjadi 29,36 juta unit. Sekitar 17,25 juta di antaranya adalah petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare.

Regenerasi petani juga lambat; proporsi petani muda masih rendah, sementara mayoritas petani berada pada kelompok usia tua.

Ini bukan sekadar statistik pertanian—ini alarm tentang melemahnya kedaulatan produksi pangan nasional.

Yang tersisa pun bekerja dalam kerentanan tinggi. Sebagian besar tenaga kerja pertanian masih berada dalam sektor informal, tanpa perlindungan sosial, tanpa kepastian pendapatan, dan sangat rentan terhadap fluktuasi harga maupun perubahan iklim.

Pertanian tidak lagi dipandang sebagai masa depan ekonomi, melainkan sekadar ruang bertahan hidup.

Dalam konteks ini, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), salah satu program unngulan Presiden Prabowo, juga patut dibaca secara kritis.

Secara normatif koperasi selalu dipromosikan sebagai instrumen demokrasi ekonomi.

Jika desainnya lebih banyak menjadi simpul distribusi barang, ketimbang memperkuat alat produksi, akses lahan, pembiayaan murah, teknologi, dan pasar bagi produsen lokal, maka koperasi hanya menjadi perpanjangan rantai pasok ekonomi besar.

Dalam kerangka Andre Gunder Frank (1967; 1972), ini mereproduksi relasi pusat-periferi di dalam negeri: pusat mengendalikan distribusi, pinggiran menjadi konsumen yang tergantung.

Yang lahir bukan kemandirian ekonomi desa, melainkan ketergantungan yang dilembagakan.

Pada saat yang sama, kebijakan efisiensi anggaran memperlihatkan paradoks lain.

Indonesia selama ini bertumpu pada apa yang dapat disebut ekonomi proyek negara: pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, serta belanja publik menjadi penggerak penting sirkulasi ekonomi lokal.

Ketika anggaran dipangkas, yang terpangkas bukan hanya pos fiskal, tetapi juga denyut ekonomi yang bergantung pada belanja negara—kontraktor, pekerja proyek, UMKM lokal, hingga konsumsi rumah tangga.

Efek dominonya jelas: pendapatan turun, konsumsi melemah, usaha kecil tertekan, lapangan kerja menyusut, dan kerentanan ekonomi meningkat.

Di titik ini, angka pertumbuhan 5,61 persen menjadi pertanyaan moral dan politik: pertumbuhan untuk siapa?; Apakah petani lebih sejahtera?; Apakah buruh lebih terjamin hidupnya?; Apakah kelas menengah lebih tenang?; Apakah generasi muda lebih mudah mendapatkan kerja layak?; Apakah biaya hidup semakin ringan?

Jika jawabannya tidak, maka yang sedang kita saksikan bukan pembangunan yang menyejahterakan, melainkan normalisasi pemiskinan dalam kemasan pertumbuhan.

Sebagaimana diingatkan Joseph Stiglitz (2009), apa yang diukur akan menentukan apa yang dikejar.

Ketika negara terlalu terobsesi mengejar angka pertumbuhan, yang perlu dijawab: apakah pertumbuhan itu memperluas kesejahteraan atau justru memperdalam ketimpangan?

Republik ini mungkin sedang tumbuh di atas kertas.

Tetapi jika rakyat terus mengecil dalam kehidupan nyata, maka yang sedang berlangsung bukan kemajuan—melainkan pemiskinan berkelanjutan menuju negara yang tampak stabil di permukaan, tetapi rapuh di fondasinya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menghitung perubahan anggaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menurunkan tingkat bunga KUR ke maksimal 5 persen.

Sebagai catatan, bunga KUR saat ini ditetapkan sebesar flat 6 persen. Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto menjelaskan penurunan besaran subsidi bunga itu akan turut mengubah pagu anggaran.

“Saat ini, pagu untuk subsidi bunga Rp36 triliun. Perubahan dari 6 persen ke 5 persen sudah kami hitung. Segera kami sampaikan,” ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rencana untuk mengucurkan KUR dengan bunga maksimal 5 persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5).

Bunga KUR sebelumnya ditetapkan sebesar 6 persen untuk pengajuan pertama dan terus meningkat 1 persen untuk pengajuan berikutnya dengan maksimal bunga 9 persen. Per 2026, pemerintah menetapkan bunga KUR dibuat flat 6 persen.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

"Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Orang kecil, pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun," ujar Prabowo.

Terkait kesejahteraan buruh, Prabowo juga mencanangkan program kepemilikan hunian guna mengurangi beban biaya kontrak rumah. Pemerintah berupaya agar biaya kontrak rumah yang dikeluarkan tiap bulan oleh buruh, bisa menjadi cicilan kepemilikan rumah dengan program perumahan yang akan dilakukan pemerintah.

Presiden turut memberikan perhatian pada tenor yang memudahkan bagi para buruh untuk mencicil KPR, agar lebih fleksibel dan jangka panjang.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026