Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong penguatan regulasi industri air minum dalam kemasan (AMDK) agar lebih berwawasan lingkungan dan menjamin akses masyarakat terhadap air bersih.

Ia mengatakan Komisi VII tengah membentuk panitia kerja (Panja) untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air serta mengkaji dampak lingkungan dari aktivitas industri AMDK.

"Kita terus melakukan pengawasan terhadap seluruh proses produksi industri AMDK ini agar memenuhi standar maupun prinsip keberlanjutan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, berbagai persoalan muncul dari praktik industri tersebut, mulai dari pengelolaan sumber air hingga keterbatasan akses masyarakat terhadap air bersih, termasuk persoalan limbah kemasan plastik.

"Sampah air kemasan (botol/gelas plastik) misalnya menjadi masalah lingkungan serius karena sulit terurai, menumpuk, dan mencemari ekosistem, terutama di kota besar,” ujar dia.

Chusnunia menyoroti hasil riset yang menunjukkan limbah AMDK masuk dalam tiga besar penyumbang sampah plastik di Indonesia.

Ia juga merujuk studi Net Zero Waste Management Consortium pada November 2023 yang mencatat sampah plastik air minum kemasan termasuk dalam sepuluh besar timbunan sampah di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, dan Samarinda.

Selain persoalan sampah, ia menilai penggunaan air baku dalam jumlah besar oleh industri AMDK juga berpotensi mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat sekitar.

"Industri AMDK seringkali mengambil air tanah secara besar-besaran untuk produksi, yang menyebabkan mata air warga mengering atau debitnya berkurang drastis akibatnya warga di sekitar pabrik air minum, termasuk pabrik asing di Subang, melaporkan kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,”"ujarnya.

Untuk itu, Komisi VII DPR RI mendorong produsen AMDK meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan limbah plastik, terutama pada jenis kemasan yang sulit didaur ulang serta berpotensi menimbulkan mikroplastik.

"Ke depan kita akan terus dorong agar produsen AMDK berperan lebih aktif dalam mengelola sampah plastik produknya terlebih beberapa jenis kemasan plastik tertentu, terutama yang mengandung senyawa khusus atau campuran material yang sulit didaur ulang," kata dia.

Ia mengatakan penguatan regulasi diperlukan agar industri tidak mengabaikan aspek keberlanjutan dan hak masyarakat atas air.

"Kami di Komisi VII DPR RI akan terus menyuarakan persoalan kelestarian lingkungan dan penataan industri AMDK agar tidak memanipulasi sumber daya air yang menjadi hak rakyat," ujar dia.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional maskapai dan aksesibilitas layanan transportasi udara bagi masyarakat..,

Jakarta (ANTARA) - Garuda Indonesia memastikan keberlangsungan layanan penerbangan tetap berjalan sesuai dengan implementasi regulasi penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge) serta stimulus pajak pertambahan nilai (PPN) dari pemerintah guna menjaga stabilitas industri penerbangan nasional.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan, hal itu dilakukan pihaknya menyikapi dinamika industri penerbangan global yang dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik serta fluktuasi harga bahan bakar termasuk avtur.

Maskapai itu memastikan keberlangsungan layanan penerbangan tetap terjaga sejalan dengan implementasi dukungan kebijakan Pemerintah melalui KM 83 Tahun 2026 terkait penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge) pada tarif penumpang kelas ekonomi domestik, serta rencana pemberian stimulus berupa PPN 11 persen yang ditanggung pemerintah.

"Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional maskapai dan aksesibilitas layanan transportasi udara bagi masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas ekosistem industri aviasi nasional," kata Glenny.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator.

"Evaluasi akan dilakukan secara berkala seiring dengan perkembangan harga avtur yang terus bergerak dinamis," ujarnya.

Di tengah tekanan industri yang masih berlanjut, perusahaan itu juga mempersiapkan langkah-langkah mitigasi melalui pengkajian optimalisasi frekuensi dan jadwal penerbangan di sejumlah rute, sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas kapasitas dan keberlangsungan operasional.

Ke depan, Garuda Indonesia akan terus mencermati perkembangan geopolitik dan dinamika industri aviasi global, serta memastikan setiap langkah penyesuaian dilakukan secara adaptif guna menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa, lanjut Glenny mengatakan, Garuda Indonesia berkomitmen untuk senantiasa menghadirkan layanan penerbangan yang aman, terpercaya, dan senantiasa hadir memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.

"Sebagai bagian dari mandat strategis dalam mendukung konektivitas nasional demi kepentingan bangsa," kata Glenny.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah menetapkan aturan baru terkait pengelolaan barang di kawasan pabean yang mulai berlaku pada 1 April 2026. Regulasi ini diharapkan meningkatkan kepastian hukum sekaligus mempercepat proses penyelesaian barang impor dan ekspor.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Budi Prasetiyo mengatakan aturan tersebut memberikan kejelasan mekanisme penanganan barang.

“Melalui PMK Nomor 92 Tahun 2025, pemerintah memberikan kejelasan mengenai mekanisme penanganan barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

Dalam proses kepabeanan, setiap barang yang masuk atau keluar Indonesia melalui pelabuhan, bandara, maupun kantor pos internasional akan ditempatkan sementara di Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Pada tahap ini, pemilik barang wajib menyelesaikan kewajiban administratif seperti penyampaian dokumen, pemenuhan perizinan, dan pembayaran pungutan negara.

Barang hanya dapat berada di TPS dalam jangka waktu tertentu untuk menghindari penumpukan yang dapat menghambat arus logistik. Jika kewajiban tidak dipenuhi hingga batas waktu, barang dapat berstatus tidak dikuasai, dikuasai negara, atau menjadi milik negara.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 yang menggantikan aturan sebelumnya, yakni PMK Nomor 178 Tahun 2019. Regulasi ini diundangkan pada 31 Desember 2025 dan mulai berlaku 90 hari setelahnya.

Aturan baru ini dilatarbelakangi tingginya volume barang yang tidak diselesaikan kewajibannya serta kebutuhan pengaturan lebih rinci, termasuk untuk barang berupa uang tunai dan kerja sama pemusnahan dengan pihak lain.

Sejumlah ketentuan baru yang diatur antara lain mekanisme lelang ulang, pengelolaan barang di kawasan perdagangan bebas, pemberian imbalan jasa pralelang, hingga kebijakan pemblokiran akses kepabeanan bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban.

Selain itu, regulasi ini juga mempercepat proses penyelesaian barang melalui penambahan kriteria barang yang dapat langsung dimusnahkan tanpa lelang serta pelimpahan sebagian kewenangan kepada pejabat di lingkungan Bea Cukai.

Pemerintah mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami kewajiban kepabeanan agar tidak terjadi penumpukan barang di pelabuhan. Dengan penerapan aturan ini, diharapkan pengelolaan barang di kawasan pabean menjadi lebih efektif, transparan, dan mendukung kelancaran perdagangan internasional.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong regulasi bongkar muat yang mendukung iklim investasi bagi dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Bidang (WKU) Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan Kadin berupaya menjaga hubungan yang baik dengan seluruh pihak guna menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.

“Dengan adanya regulasi dan aturan yang jelas, kita ingin para pelaku usaha merasa nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya,” kata Andi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kadin menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait pelaksanaan Ship to Ship (STS) Transfer di wilayah pelabuhan Indonesia. FGD ini diselenggarakan seiring munculnya berbagai dinamika dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat, khususnya pada lokasi STS transfer di pelabuhan laut Indonesia.

Dinamika tersebut dinilai berdampak terhadap operasional pelabuhan, aktivitas kapal, para pemangku kepentingan, tenaga kerja, hingga aspek persaingan usaha.

Melalui forum ini, Kadin Indonesia mempertemukan kementerian/lembaga terkait serta para pelaku usaha untuk membahas berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Diskusi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus merumuskan langkah kebijakan yang konstruktif.

Andi mengatakan Kadin menghadirkan berbagai pihak yang berkaitan dengan regulasi kegiatan bongkar muat kapal STS. Berbagai persoalan di lapangan dapat diselesaikan melalui dialog dan diskusi bersama antar pemangku kepentingan. Selain itu, Kadin juga menekankan pentingnya upaya menekan biaya logistik agar Indonesia mampu bersaing dalam penyediaan rantai pasok, khususnya di sektor energi seperti industri batu bara di wilayah Kalimantan.

Sementara itu, Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi RI Tri Aditya Putra mengatakan pihaknya terus mendorong perbaikan tata kelola koperasi yang menyelenggarakan kegiatan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.

Ia menilai diskusi yang melibatkan berbagai pihak sangat penting agar pemerintah memperoleh masukan yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan.

“Ke depannya diskusi seperti ini juga perlu melibatkan semua pihak, baik pemangku kepentingan, pelaksana di lapangan, maupun pihak terkait lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan masukan yang komprehensif dan memberikan solusi terbaik bagi semua pihak,” katanya.

Dari sisi ketenagakerjaan, Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Yuli Adiratna menekankan pentingnya kepastian perlindungan bagi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.

Menurutnya, perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, jaminan keselamatan kerja, serta kepastian terkait pengupahan dan waktu kerja.

“Bagaimana memastikan setiap tenaga kerja yang bekerja di kegiatan bongkar muat memiliki kompetensi yang memadai serta mendapatkan perlindungan yang cukup, baik dari aspek keselamatan kerja, pengupahan, maupun pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat,” ujar Yuli Adiratna.

Ia menambahkan bahwa perlindungan ketenagakerjaan tidak hanya penting bagi pekerja, tetapi juga bagi keberlanjutan usaha di sektor pelabuhan yang membuka banyak peluang kerja.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto menilai kegiatan bongkar muat harus dilakukan secara efisien agar dapat menekan waktu sandar kapal di pelabuhan.

“Bongkar muat itu harus dilakukan sebaik mungkin dengan waktu yang tepat sehingga dapat mengurangi waktu sandar kapal. Karena semakin lama kapal berada di pelabuhan, biaya yang ditanggung juga semakin tinggi dan itu akan membuat biaya logistik kita meningkat,” kata Juswandi Kristanto.

Ia menambahkan bahwa perusahaan bongkar muat bersama tenaga kerja bongkar muat merupakan ujung tombak dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya peningkatan kualitas kerja serta terciptanya persaingan usaha yang sehat tanpa praktik monopoli.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Dalam peraturan ini telah dipertajam beberapa poin penting untuk menjadikan stok CBP yang semakin baik, mulai dari penyerapan sampai penyaluran

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempertajam regulasi pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) guna memastikan kualitas beras yang diserap tetap terjaga sekaligus memperkuat ketersediaan stok nasional dalam mendukung stabilitas pangan.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan upaya itu dilakukan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) Nomor 2 Tahun 2026, yang mana penguatan CBP mengutamakan pasokan dari produksi beras dalam negeri.

"Dalam peraturan ini telah dipertajam beberapa poin penting untuk menjadikan stok CBP yang semakin baik, mulai dari penyerapan sampai penyaluran," kata Amran dalam Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Perbapanas 2/2026 telah mempertegas pengadaan CBP melalui pembelian gabah atau beras berupa gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), beras medium, dan beras premium. Untuk kualifikasi GKP lebih ditekankan merupakan gabah yang telah memasuki usia panen di tingkat petani.

Sementara GKG merupakan GKP yang telah diolah di tingkat petani atau penggilingan. GKP dapat diolah menjadi GKG, beras medium, dan beras premium. Pengadaan diutamakan melakukan pembelian produksi dalam negeri.

Bapanas juga meminta Perum Bulog agar menggunakan instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram dalam melakukan penyerapan gabah petani.

Apabila rata-rata harga tingkat produsen di daerah setempat berada di bawah HPP, maka Bulog tetap diwajibkan membeli dengan tetap mengacu pada HPP. Sementara, jika rata-rata harga produsen berada di atas HPP, dapat diberikan fleksibilitas HPP untuk Bulog dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah bersama Perum Bulog terus konsisten menjalankan penguatan stok CBP dengan menyerap hasil panen petani dalam negeri. Realisasi serapan setara beras produksi dalam negeri selama kuartal pertama 2026 telah melampaui capaian tahun sebelumnya.

Amran memprediksi sampai minggu ketiga Maret 2026, stok CBP dapat mencapai total 4 juta ton. Kemudian bulan depan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 5 juta ton. Hal Ini merupakan akumulasi dari realisasi serapan setara beras yang gencar dilaksanakan Bulog.

"Stok (CBP) kita hari ini 3,9 juta ton. Minggu ini Insya Allah 4 juta ton dan 1 bulan ke depan 5 juta ton. Ini belum pernah terjadi selama sejarah Republik Indonesia. Insya Allah bulan 4, 5, 6 (April, Mei, Juni), itu bisa 6 juta ton. (Di April) 5,2 juta ton (itu) estimasi bulan depan," tutur Amran.

Eskalasi stok CBP di awal tahun 2026 itu menunjukkan progresivitas antara produksi bulanan beras nasional dengan penyerapan setara beras yang dilakukan Bulog.

Dalam catatan Bapanas, angka realisasi pengadaan beras dalam negeri per 11 Maret telah mencapai 928,2 ribu ton. Capaian itu telah bertambah sebanyak 208,8 ribu ton dibandingkan realisasi Januari-Maret 2025 yang kala itu berada di 719,3 ribu ton.

Kendati demikian, Bapanas pastikan serapan CBP selama Maret ini akan terus meningkat.

"Ini adalah kerja keras kita semua yang membuahkan hasil di bawah gagasan besar Bapak Presiden (Prabowo Subianto), menggerakkan ekonomi rakyat, luar biasa. Kita sudah mulai ekspor ke negara lain dan insya Allah mudah-mudahan tiga negara menyusul, kita ekspor ke negara tetangga," beber Amran.

Bapanas juga menekankan agar penyaluran CBP yang dilaksanakan Perum Bulog melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dapat dilaksanakan sepanjang tahun. Namun dikecualikan pada wilayah sentra produsen padi yang sedang terdapat panen raya.

Selain itu, Bapanas juga menyatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga yang diterima petani padi hingga Februari 2026 berada di angka 144,84. Indeks harga itu masih lebih tinggi dibandingkan Januari 2026 yang berada di 144,72.

Sementara puncak indeks harga yang diterima petani padi dalam 7 tahun terakhir ada di September 2025 dengan capaian sebesar 146,28. Indeks tersebut telah jauh melampaui capaian tahunan mulai Desember 2019 yang tercatat 109,22. Kemudian Maret 2020 di 108,82.

Lalu Januari 2021 di 108,19. Desember 2022 di 118,65 dan Desember 2023 di 137,75. Sementara indeks tertinggi di tahun 2024 ada di Februari dengan 146,08.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peningkatan kepemilikan saham publik atau free floatemiten secara signifikan pada tahun pertama implementasi kebijakan bertahap yang tengah disiapkan regulator. Dari total 960 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), OJK membidik 75 persen di antaranya sudah memenuhi ketentuan minimal free float baru sebesar 15 persen pada tahun pertama.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, saat ini proporsi emiten yang telah memenuhi ketentuan tersebut masih berada di kisaran 60-an persen. Dengan demikian, terdapat potensi peningkatan sekitar 10 hingga 15 persen dari sisi jumlah emiten pada tahun pertama.

"Dari sisi market cap dan jumlah emiten, kita targetkan mungkin totalnya akan mencapai sekitar 75 persen yang bisa kita dorong ke 15 persen di tahun pertama, dari total 960 emiten. Sekarang itu masih di angka 60-an persen, jadi ada peningkatan sekitar 10–15 persen dari sisi jumlah," kata Hasan saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan, kebijakan peningkatan free float ini akan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan berbasis kapasitas pasar. OJK akan menggandeng Asosiasi Emiten Indonesia dari sisi suplai, serta komunitas investor dan perusahaan efek untuk mengukur daya serap industri terhadap tambahan saham yang dilepas ke publik.

Baca Juga

OJK Targetkan Seluruh Emiten Penuhi Aturan Free Float 15 Persen di 2029

Menurutnya, pengukuran tersebut penting agar peningkatan free float tidak menimbulkan tekanan berlebihan di pasar. Karena itu, regulator akan menetapkan milestone pencapaian target pada tahun pertama, kedua, hingga ketiga.

"Nanti akan ada milestone pencapaian target angka di satu tahun pertama, dua tahun pertama, dan tiga tahun. Setelah itu ada exit policy yang akan kita lihat sesuai dengan kemampuan daya serap pasar," tuturnya.

Baca Juga

267 Emiten Tak Penuhi Free Float 15 Persen, Terancam Suspensi hingga Didepak Bursa

Baca Juga

OJK Ungkap Aturan Free Float 15 Persen Bisa Tekan Jumlah IPO

Dalam skema tersebut, OJK akan mengevaluasi secara berkala jumlah emiten yang siap meningkatkan free float serta respons pasar terhadap tambahan pasokan saham. Pada akhir tahun pertama, regulator berharap mayoritas emiten yang menjadi target sudah mencapai batas minimal 15 persen kepemilikan publik.

Adapun, hingga akhir tahun ketiga, implementasi kebijakan ini akan dimaksimalkan sesuai rencana awal. Namun demikian, OJK membuka ruang evaluasi melalui mekanisme exit policy bagi emiten yang dinilai secara umum tidak memungkinkan memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

"Kalau ada emiten yang memang secara umum tidak memungkinkan dan kemudian memilih exit policy, tentu akan kita fasilitasi. Demikian juga kalau ada upaya terbaik yang masih memerlukan waktu, nanti akan kita evaluasi case by case," tuturnya.

Dengan pendekatan bertahap dan berbasis evaluasi tersebut, OJK berharap peningkatan free float dapat memperkuat likuiditas pasar, memperdalam struktur pasar modal domestik, serta meningkatkan kualitas tata kelola emiten tanpa mengganggu stabilitas perdagangan.

Editor: Aditya Pratama

Jakarta (ANTARA) - Rekor Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 54,12 poin pada Januari 2026 menjadi sinyal ekspansi terkuat dalam 49 bulan terakhir.

Capaian tersebut membuktikan optimisme pelaku usaha terhadap kepastian hukum dan arah kebijakan nasional pada awal tahun.

Di balik angka tersebut, tersimpan tantangan prosedural serius. Meski pertumbuhan industri pengolahan non-migas mencapai 5,17 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, kontribusi tenaga kerja industri justru tertahan di angka 13,83 persen.

Kesenjangan angka makro dengan distribusi kesejahteraan melalui penyerapan tenaga kerja nyata terlihat di titik tersebut. Ketimpangan dimaksud berakar pada persoalan kepastian prosedur dan perlindungan hukum industri domestik.

Data Rapat Panja DPR pada 26 Januari 2026 menunjukkan industri kecil dan menengah (IKM) masih terhimpit beban administratif serta maraknya produk impor ilegal.

Sementara sektor padat modal, seperti logam, tumbuh masif hingga 16,04 persen, daya serap tenaga kerja sektor tersebut belum sebanding dengan industri agro yang menaungi 10 juta pekerja.

Tanpa harmonisasi kebijakan dan instrumen hukum kuat, rekor kepercayaan tadi hanya akan menjadi statistik, tanpa kedaulatan ekonomi yang dirasakan masyarakat luas secara merata.

Lemahnya sinkronisasi prosedur lintas lembaga sering kali memicu tumpang tindih regulasi serta ketidakpastian biaya logistik.

Dokumen Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian menyebut strategi Smart Business Industrial Network (SBIN) telah dirancang untuk memangkas hambatan dimaksud.

Hanya saja, implementasi di lapangan tetap membutuhkan "regulasi pintar" yang lebih tajam.

Instrumen hukum prosedural harus menjadi katalis agar rekor IKI bertransformasi menjadi fondasi industrialisasi berkeadilan yang tahan terhadap guncangan eksternal maupun perlambatan ekonomi global.

Hilirisasi inklusif

Langkah pertama adalah memperkuat instrumen hukum perlindungan pasar melalui hambatan teknis perdagangan yang tegas.

Laporan Direktorat Jenderal ILMATE menekankan bahwa pengawasan HS Code dan pencegahan penyalahgunaan asal-usul barang sangat krusial guna menekan praktik dumping.

Solusinya bukan sekadar pengawasan fisik, melainkan penguatan dasar hukum neraca komoditas sebagai pengendali impor transparan.

Prosedur izin impor berbasis data riil kebutuhan industri akan memastikan kapasitas produksi nasional tidak tergerus barang impor ilegal yang mengabaikan standar SNI wajib.

Reformasi prosedural penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK) juga harus dipertajam bagi sektor penyerap tenaga kerja tinggi.

Bahan evaluasi kinerja Menteri Perindustrian mencatat realisasi KIPK mencapai Rp787 miliar pada tahun lalu.

Untuk 2026, prosedur akses plafon baru sebesar Rp549,5 miliar harus dipangkas birokrasinya agar menjangkau subsektor strategis, seperti industri rambut dan bulu mata palsu.

Subsidi bunga 5 persen merupakan bukti keberpihakan hukum bagi sektor padat karya yang kerap rentan terhadap gejolak arus kas maupun biaya modal tinggi.

Diplomasi hukum ekonomi juga diperlukan dalam menghadapi hambatan global yang semakin proteksionis.

Paparan Direktorat Jenderal IKFT menyoroti tarif resiprokal 19 persen dari Amerika Serikat pada produk alas kaki yang harus dinegosiasikan melalui perjanjian dagang, seperti IEU-CEPA.

Pemerintah perlu segera merumuskan prosedur insentif fiskal alternatif sebagai pengganti tax holiday pasca-pemberlakuan pajak minimum global.

Kepastian hukum dalam pemberian insentif bakal menjaga kepercayaan pelaku usaha agar tetap berada dalam zona ekspansi yang stabil dan berkelanjutan.

Vokasi industri hijau

Standarisasi industri menjadi instrumen hukum kedua untuk meningkatkan daya saing global. Laporan BSKJI membuktikan penerapan national lighthouse Industri 4.0 meningkatkan produktivitas hingga 101 persen pada perusahaan percontohan.

Biaya prosedur sertifikasi hijau sering kali masih membebani pelaku IKM. Negara harus menyediakan skema sertifikasi terintegrasi dan murah agar surplus neraca dagang sektor agro sebesar 51,85 miliar dolar AS tidak terancam regulasi lingkungan global, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Solusi konstruktif selanjutnya adalah pembentukan pelayanan terpadu satu atap yang mengonsolidasikan perizinan di bawah koordinasi teknis kementerian pembina.

Rencana aksi Menteri Perindustrian mengusulkan sistem pengawasan satu atap yang mewajibkan seluruh lembaga terkait tunduk pada data tunggal industri.

Kepastian prosedur tersebut bakal mengeliminasi hambatan administratif yang selama ini dikeluhkan asosiasi industri dalam dokumen Ditjen IKMA secara sistemik.

Keberadaan satu data akan mempermudah monitoring utilisasi industri yang saat ini rata-rata berada di angka 67,73 persen.

Regulasi vokasi juga harus diarahkan pada penyiapan SDM ekonomi masa depan yang adaptif. Rencana pengembangan BPSDMI mencatat lulusan STEM Indonesia baru mencapai 18,47 persen, padahal industri membutuhkan 5,3 juta tenaga kerja ramah lingkungan pada 2029.

Perubahan kurikulum yang adaptif memerlukan regulasi prosedural yang mewajibkan keterlibatan industri dalam penyusunan standar kompetensi.

Selain itu, integrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan platform ketenagakerjaan menjadi prasyarat mutlak guna memetakan kebutuhan tenaga kerja secara real-time di seluruh wilayah.

Ke depan, tantangan industri menuntut adanya anticipatory law yang mampu melampaui regulasi reaktif.

Pemerintah harus mulai mengonstruksi payung hukum bagi industri strategis masa depan, seperti semikonduktor, melalui pembentukan Indonesia Chip Design Collaborative Center.

Langkah visioner tersebut mencakup penyederhanaan izin investasi teknologi tinggi dan perlindungan kekayaan intelektual bagi inovator domestik.

Digitalisasi pengawasan melalui optimalisasi teknologi blockchain dalam rantai pasok industri juga harus masuk ke dalam agenda besar hukum manufaktur kita guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dari hulu hingga ke hilir.

Rekor IKI 54,12 poin adalah mandat bagi pemerintah untuk menuntaskan reformasi regulasi secara menyeluruh.

Kepastian hukum prosedural menjadi kunci utama agar optimisme pelaku usaha terkonversi menjadi investasi riil dan lapangan kerja berkualitas bagi rakyat.

Jika prosedur administratif tetap menjadi penghambat, rekor kepercayaan tersebut hanya akan menjadi peluang emas yang terbuang sia-sia.

Indonesia memerlukan keberanian untuk menerapkan regulasi pintar yang melindungi, memudahkan, dan memajukan industri nasional di tengah kompetisi global yang kian tanpa kompromi.

*) Rioberto Sidauruk adalah analis industri strategis dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Dalam menyusun kebijakan perumahan, kami selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat, kepentingan negara, dan keberlangsungan dunia usaha..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyusunan rancangan undang-undang (RUU) Perumahan dilakukan dengan mempertimbangkan tiga kepentingan utama, yakni rakyat, negara, dan dunia usaha.

“Dalam menyusun kebijakan perumahan, kami selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat, kepentingan negara, dan keberlangsungan dunia usaha. Undang-undang ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri perumahan,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.

Ara menggelar pertemuan bersama Wakil Ketua MPR RI, Menteri Hukum, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah dan NTB, serta asosiasi pengembang perumahan. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan komitmennya untuk mendukung penyusunan RUU Perumahan melalui proses harmonisasi regulasi, termasuk dengan peraturan daerah, agar implementasi kebijakan di lapangan dapat berjalan selaras.

Kementerian PKP akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta ekosistem perumahan guna mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, baik rumah tapak maupun rumah susun, bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mematangkan Undang-Undang Perumahan.

Ara menegaskan bahwa Kementerian PKP terus memperkuat koordinasi lintas sektor, agar seluruh kebijakan berjalan efektif dan sesuai koridor hukum.

Dirinya menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan langkah penting untuk menyelaraskan penyusunan regulasi perumahan dengan kebutuhan masyarakat serta arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara memastikan seluruh proses dilakukan secara inklusif, agar regulasi yang dihasilkan tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kita investigasi, saya sudah minta jajaran Kementerian Perhubungan dan juga Korlantas Polri untuk investigasi sampai tuntas semuanya..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pihaknya yang membawahi Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi regulasi menyusul terjadinya kecelakaan bus di exit Tol Krapyak, Semarang.

"Iya, tentu kita akan evaluasi," kata Menko AHY ditemui di sela meninjau kesiapan layanan angkutan kereta api selama Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan, hal tersebut saat awak media menanyakan langkah pemerintah dalam memitigasi kecelakaan bus imbas adanya insiden di Tol Krapyak, termasuk kemungkinan penguatan regulasi dan evaluasi menyeluruh kebijakan keselamatan transportasi.

Menanggapi hal itu, AHY memastikan evaluasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan aturan, serta mencegah kecelakaan serupa terulang di kemudian hari.

Mengenai insiden Tol Krapyak, AHY juga mengaku telah memerintahkan investigasi menyeluruh melibatkan Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri guna mengungkap penyebab kecelakaan secara objektif serta memastikan rekomendasi perbaikan ke depannya.

"Kita investigasi, saya sudah minta jajaran Kementerian Perhubungan dan juga Korlantas Polri untuk investigasi sampai tuntas semuanya. Intinya kita tidak ingin ada kecelakaan-kecelakaan maut yang terjadi lagi berulang," ujarnya.

Fokus utama diarahkan pada kepatuhan aturan keselamatan termasuk pemeriksaan kendaraan berkala kelaikan jalan serta kesiapan pengemudi agar perjalanan publik berlangsung aman, bertanggung jawab sesuai standar yang berlaku.

Menko juga menekankan pencegahan kecelakaan memerlukan disiplin bersama penegakan hukum konsisten dan pengawasan berlapis sehingga risiko fatalitas transportasi jalan raya dapat ditekan berkelanjutan melalui kolaborasi pusat daerah operator dan masyarakat luas.

"Dan semua benar-benar harus taat, harus sesuai dengan aturan. Kendaraan dicek dengan benar. Pengemudi juga harus fit dan sesuai dengan ketentuan sehingga sekali lagi kita mencegah terjadinya korban di jalan raya," imbuh AHY.

Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif membangun budaya keselamatan berkelanjutan sehingga mobilitas masyarakat aman, efisien dan selamat.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, hasil ramp check bus Cahaya Trans bernomor kendaraan B 7201 IV yang mengalami kecelakaan lalu lintas di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, tidak laik jalan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan pada aplikasi MitraDarat, kendaraan tersebut tidak terdaftar sebagai angkutan pariwisata maupun AKAP.

"Adapun untuk data BLU-e, ditemukan data kendaraan tersebut terakhir melakukan uji berkala pada tanggal 3 Juli 2025. Sedangkan hasil ramp check kendaraan yg dilakukan pada tanggal 9 Desember 2025 dinyatakan tidak laik jalan dan dilarang operasional," kata Aan dalam keterangan di Jakarta, Senin (22/12).

Aan menyampaikan Kemenhub turut berduka cita atas peristiwa tersebut terjadi pada Senin (22/12) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.

"Dilaporkan dari lapangan, bus dengan 33 penumpang tersebut berangkat dari Jatiasih Bekasi menuju D.I Yogyakarta," ujar Aan.

Bus melaju kencang dan diduga hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan akhirnya terguling. Hal itu juga diduga karena kurangnya konsentrasi pengemudi dan tidak paham medan jalan saat menuruni simpang susun krapyak.

Akibatnya, lanjut Aan, bus mengalami kerusakan cukup parah pada bagian belakang dan samping akibat benturan keras dengan pembatas jalan. Terdapat korban jiwa sebanyak 16 orang dan satu orang luka ringan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat berlaku 14 hari setelah diundangkan."

Permendag-nya sudah selesai, (berlaku) 14 hari setelah diundangkan," ujar Budi Santoso di Jakarta, Selasa.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menerbitkan Permendag Nomor 43 Tahun 2025. Permendag tersebut ditetapkan pada 9 Desember 2025, diundangkan pada 12 Desember 2025, dan akan berlaku 14 hari setelah diundangkan.

Revisi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola minyak goreng rakyat Minyakita, khususnya pada aspek distribusi, stabilisasi harga, serta pengawasan yang lebih menyeluruh.

Sebagai informasi, Mendag Budi Santoso menyebut pemerintah akan memperkuat distribusi Minyakita melalui badan usaha milik negara (BUMN), karena selama ini terbukti mampu menjaga harga jualnya sesuai harga eceran tertinggi (HET). Permendag Nomor 43 Tahun 2025 akan membantu mewujudkan efisiensi distribusi tersebut.

Penguatan peran BUMN sebagai distributor Minyakita tersebut merupakan salah satu poin penyempurnaan kebijakan minyak goreng rakyat yang tertuang dalam ketentuan pengaturan dalam permendag.

Upaya itu untuk memastikan distribusi berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga harga Minyakita dapat terjaga sesuai HET di berbagai wilayah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat telah menerima 24 permohonan resmi pelaku Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk menjadi peserta program regulatory sandbox.

Dari jumlah itu, sembilan penyelenggara memperoleh persetujuan untuk mengikuti uji coba.

"Sembilan di antaranya telah disetujui untuk menjadi peserta sandbox, yang terdiri dari empat penyelenggara ITSK dengan model bisnis Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) dan satu penyelenggara ITSK dengan model bisnis Pendukung Pasar, serta terdapat empat peserta sandbox yang telah menyelesaikan proses uji coba dan mendapatkan status 'Lulus'," kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Bahkan sejak diterbitkannya POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK hingga Oktober 2025, total terdapat 292 permintaan konsultasi telah masuk dari calon peserta yang ingin memahami proses dan persyaratan uji coba inovasi digital di sektor keuangan.

Lebih lanjut, Hasan menambahkan perusahaan yang berhasil lulus berhak langsung mendaftar kepada OJK sesuai ketentuan POJK 3/2024 tanpa harus mengulang proses uji coba.

Hak yang sama juga berlaku bagi penyelenggara ITSK lain yang memiliki model bisnis serupa.

Di sisi lain, OJK saat ini masih mengevaluasi lima permohonan baru untuk menjadi peserta sandbox, seluruhnya berasal dari model bisnis Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Evaluasi ini meliputi kelayakan model usaha, mitigasi risiko, serta kesesuaian dengan kebutuhan pengaturan di sektor keuangan.

Adapun sampai dengan periode November 2025, terdapat 30 penyelenggara ITSK resmi dan terdaftar di OJK, yang terdiri dari 10 Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 20 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kami datang membahas Undang-Undang Perumahan. Ada beberapa hal strategis yang menyangkut lahan, pembiayaan, hunian berimbang, hingga Corporate Social Responsibility (CSR).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mematangkan Undang-Undang Perumahan.

“Kami datang membahas Undang-Undang Perumahan. Ada beberapa hal strategis yang menyangkut lahan, pembiayaan, hunian berimbang, hingga Corporate Social Responsibility (CSR). Sebelumnya, kami telah berdiskusi dengan Satgas Perumahan Bapak Hashim Djojohadikusumo terkait rumah susun dan rumah subsidi. Semua kami siapkan dan pelajari aturannya agar sesuai tata kelola,” ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa Kementerian PKP terus memperkuat koordinasi lintas sektor, agar seluruh kebijakan berjalan efektif dan sesuai koridor hukum.

Ara melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Pertemuan ini digelar untuk mempercepat pembahasan sejumlah regulasi penting di sektor perumahan dan kawasan permukiman, khususnya Undang-Undang Perumahan.

Dirinya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah penting untuk menyelaraskan penyusunan regulasi perumahan dengan kebutuhan masyarakat serta arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya, Ara mengungkapkan bahwa pembahasan akan dilanjutkan melalui dialog bersama para pemangku kepentingan industri perumahan. Ia mengapresiasi respons cepat Kementerian Hukum.

“Terima kasih, Pak Menteri Hukum bergerak cepat. Besok kami akan langsung berdiskusi lebih lanjut dengan asosiasi perumahan, pengembang, BUMN, hingga Perumnas untuk mendapatkan masukan terkait pengaturan rumah susun,” katanya.

Ara memastikan seluruh proses dilakukan secara inklusif, agar regulasi yang dihasilkan tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan regulasi sektor perumahan.

“Kami dukung (support) penuh. Aspek regulasi penyediaan rumah layak huni untuk MBR. Itu wajib kami dukung termasuk percepatan penyelesaian Undang-Undang Perumahan. Karena ini program Presiden, kami akan mendukung secara maksimal,” kata Supratman.

Pertemuan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat.

Kolaborasi Kementerian PKP dan Kementerian Hukum mempertegas semangat gotong royong untuk menghadirkan layanan perumahan yang lebih baik di seluruh Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025