Pemerintah resmi memperketat peraturan mengenai pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5 persen. Ketentuan baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada 22 April 2026.

Melalui aturan ini, pemerintah menutup celah yang selama ini kerap digunakan pelaku usaha untuk tetap menikmati tarif PPh final 0,5 persen.

Sebelum peraturan ini, pengusaha punya ruang untuk memecah usahanya ke beberapa perseroan perorangan agar omzet masing-masing entitas tetap berada di bawah batas Rp4,8 miliar per tahun. Melalui skema ini, setiap entitas dapat memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM.

Namun, melalui PP 20/2026, pemerintah mewajibkan penggabungan omzet wajib pajak orang pribadi dengan seluruh perseroan perorangan yang didirikannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi beserta seluruh wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikannya tidak dapat menggunakan fasilitas PPh final UMKM apabila total peredaran bruto secara keseluruhan melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

"Wajib Pajak orang pribadi beserta seluruh Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan, yang telah menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto secara keseluruhan jumlahnya melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak," tulis beleid tersebut.

Dalam peraturan ini, Pemerintah memberikan contoh seorang wajib pajak bernama Tuan D yang menjalankan usaha perdagangan alat komunikasi. Tuan D kemudian mendirikan dua perseroan perorangan, yakni Perseroan Perorangan DJ dan Perseroan Perorangan DX.

Dalam satu tahun pajak, total omzet usaha Tuan D bersama kedua perseroan perorangan tersebut mencapai Rp6 miliar.

Dengan total omzet telah melampaui Rp4,8 miliar, Tuan D beserta kedua perseroan perorangan tersebut tidak lagi berhak menggunakan fasilitas PPh final UMKM 0,5 persen.

Ketentuan serupa juga berlaku untuk perseroan perorangan lain yang didirikan Tuan D di kemudian hari.

Tidak hanya usaha yang dimiliki sendiri, pemerintah juga mengatur penggabungan omzet dalam lingkup keluarga. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) dan (3) PP 20/2026.

Penggabungan itu berlaku pada suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau istrinya memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajaknnya sendiri.

Dalam pasal tersebut disebutkan penentuan batas omzet Rp4,8 miliar bagi pasangan suami istri dilakukan berdasarkan penggabungan seluruh peredaran bruto suami, istri, serta perseroan perorangan yang didirikan keduanya.

Dalam PP 20/2026, Pemerintah mencontohkan kasus Tuan A yang berprofesi sebagai notaris dengan omzet Rp3 miliar dalam satu tahun pajak.

Sementara itu, istrinya, Nyonya Y, menjalankan usaha butik pakaian dengan omzet Rp2 miliar dan memilih menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya secara terpisah.

Di sisi lain, anak mereka yang belum dewasa, Nona V, memperoleh omzet Rp500 juta dari profesinya sebagai penyanyi cilik.

Dengan demikian, total peredaran bruto keluarga tersebut mencapai Rp5,5 miliar dalam satu tahun pajak.

Dengan jumlah yang melampaui batas Rp4,8 miliar, maka pada Tahun Pajak 2027 Nyonya Y tidak lagi dapat menggunakan fasilitas PPh final UMKM 0,5 persen atas usaha butiknya karena jumlah keseluruhan peredaran bruto dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Tuan A Nyonya Y sebagai suami istri, termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Nona V pada Tahun Pajak 2026 sebesar Rp5,5 miliar. 

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merombak kriteria penerima fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2026.

Melalui beleidanyaritu, entitas badan usaha seperti persekutuan komanditer (CV), firma, hingga perseroan terbatas (PT) umum tidak bisa lagi menikmati tarif pajak miring tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan bahwa perombakan skema ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik manipulasi oleh pengusaha skala besar. Selama ini, otoritas fiskal kerap mendeteksi adanya modus memecah entitas bisnis menjadi beberapa perusahaan kecil agar omzet masing-masing entitas tetap terpaku pada kisaran Rp400 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun agar bisa memanfaatkan tarif pajak final UMKM 0,5%.

Purbaya menegaskan bahwa kehadiran sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax telah menutup celah penghindaran pajak tersebut.

"Kan akal-akalannya begini, yang besar dibagi-bagi perusahaannya. Ketahuan juga sekarang dengan sistem Coretax, siapabeneficiary-nya [penerima manfaat sebenarnya]. Jadi, tidak bisa lagi ke depan. Yang UMKM, ya UMKM; jangan yanggede-gedeikut-ikut juga," tegas Purbaya di Kantor Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Melalui PP No. 20/2026, fasilitas PPh final 0,5% dari omzet kini difokuskan secara eksklusif dan hanya diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), PT perorangan, dan entitas koperasi. Pembatasan ini dilakukan untuk mengembalikan esensi awal insentif fiskal, yaitu sebagai pendorong bagi pelaku usaha mikro, kecil, hingga menengah agar memiliki daya saing.

Fase Transisi Perubahan Skema PPh Final

Lebih lanjut, bendahara negara mengingatkan bahwa pelaku usaha berbadan hukum yang skala bisnisnya sudah membesar atau 'naik kelas' semestinya legawa dan tidak lagi menuntut fasilitas pajak murah.

Menurutnya, keluarnya entitas yang sudah mapan dari skema PPh final UMKM justru akan memicu efek pengganda yang positif bagi penerimaan negara dan pelaku usaha kecil lainnya.

"Kalau naik kelas ya sudah, jangan minta yang murah-murah amat, malah bersyukur harusnya. Uangnya [pajak yang disetorkan] nanti dipakai buat membangun UMKM yang lain juga," ujar Purbaya.

Dalam PP 20/2026 sendiri diatur masa transisi perubahan skema PPh final tersebut. Bagi kelompok badan usaha seperti CV, firma, serta PT umum yang hak fasilitas PPh final 0,5% miliknya belum usai sejak berlakunya aturan lama (PP No. 55/2022), mereka masih diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif tersebut hingga jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan regulasi anyar mengenai restrukturisasi fasilitas pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Kebijakan ini merevisi aturan terdahulu guna menciptakan keadilan sistem perpajakan, sekaligus mempertegas restriksi subjek pajak badan dalam negeri yang berhak memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen.

Insentif PPh Final UMKM tarif khusus tersebut kini tidak lagi dapat dinikmati oleh seluruh jenis badan usaha. Berdasarkan dokumen resmi beleid yang diundangkan per 22 April 2026, fasilitas istimewa ini secara spesifik hanya menyasar dua jenis kualifikasi Wajib Pajak (WP) badan, yaitu perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang serta koperasi. Langkah pengetatan diambil demi meminimalkan celah penghindaran pajak oleh korporasi skala besar yang kerap menyalahgunakan skema tersebut.

“Pasal 56 aaya (1) merupakan wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang dan koperasi, yang menerima penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar,” tulis beleid baru tersebut, dikutip Minggu (31/5/2026)

Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) PP No. 20/2026, selain kedua entitas badan tersebut, kelompok Wajib Pajak orang pribadi juga tetap diperkenankan menggunakan tarif 0,5 persen ini.

Bagi koperasi, otoritas fiskal membatasi jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh.

Adapun bagi jenis entitas badan hukum lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, serta perseroan terbatas (PT) umum yang hak fasilitasnya belum usai sejak aturan lama (PP No. 55/2022), pemerintah memberikan masa transisi. Kelompok badan usaha ini diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif final mereka sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Melalui penerbitan aturan baru ini, otoritas perpajakan berupaya mendorong pelaku usaha kecil masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal lewat pemberian kemudahan administrasi yang lebih tepat sasaran.

Restrukturisasi regulasi ini diproyeksikan mampu memperluas basis perpajakan nasional tanpa mengabaikan asas keadilan serta kepastian hukum bagi iklim bisnis domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belakangan mengungkap sejumlah modus dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) bagi pengusaha UMKM untuk mengakali insentif pajak penghasilan (PPh) final 0,5%.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyebut ada beberapa pengusaha UMKM yang melakukan tax planning berupa praktik menahan omzet (bunching) dan memecah usaha (firm-splitting).

Modus itu diduga dilakukan melalui wajib pajak (WP) badan. Namun, Bimo enggan memerinci berapa WP badan UMKM yang diduga melakukan praktik tersebut.

"Ada beberapa [pengusaha UMKM]. Saya enggak punya data exact-nya, banyak lah," ujarnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Pada rapat tersebut, Bimo memaparkan bahwa pihaknya mengusulkan beberapa perubahan pasal di Bab X Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Misalnya, untuk pasal 57 ayat (1) dan (2) pada Bab 10, otoritas mengusulkan pengaturan ulang subyek PPh final 0,5% yang memiliki peredaran bruto tertentu (WP PBT), dengan mengecualikan WP yang berpotensi digunakan sebagai sarana untuk penghindaran pajak atau anti avoidance rule.

Selain praktik diduga penghindaran pajak itu, otoritas turut menemukan indikasi WP UMKM yang masih memanfaatkan tarif PPh final 0,5% kendati peredaran bruto konsolidasi mereka sudah melewati ambang batas (threshold) yang sudah ditetapkan.

Untuk itu, Ditjen Pajak mengusulkan perubahan pasal 58 yakni penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria WP PBT yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas baik yang dikenakan PPh final dan PPh nonfinal. Itu termasuk peredaran bruto dari penghasilan di luar negeri.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk menghapus pemberian periode atau jangka waktu tertentu pemberian insentif PPh final 0,5%, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang (PT OP).

Bimo menyebut itu merupakan permintaan dari dunia usaha, di mana perpanjangan PPh final 0,5% untuk UMKM telah masuk menjadi paket kebijakan ekonomi 2025.

"Perubahan pasal 59 penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perseorangan yang didirikan satu orang (PT OP)," terang Bimo.

Dirjen Pajak Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut revisi PP tersebut sudah melalui rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum pada Oktober 2025 lalu. Kini, rancangan beleid itu sudah berada di Sekjen Kemenkeu untuk nantinya diajukan permohonan penandatanganan oleh Presiden.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut mengungkap modus penyalahgunaan insentif pajak bagi UMKM berupa arisan faktur.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM dengan omzet Rp400 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun hingga 2029.

Kendati demikian, politisi Partai Golkar itu mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan karena pemerintah sudah memahami praktik-praktik untuk mengakali kebijakan PPh final UMKM 0,5%.

"Jangan buka toko [lagi], yang omzetnya sudah Rp5 miliar diturunin ke toko tetangga, tukar-menukar faktur. Nah kita sudah agak paham, bagaimana di pasar itu berlaku arisan faktur. Nah ini juga harus kita jaga," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tengah membahas perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Salah satu perubahan terkait dengan insentif pajak 0,5% terhadap UMKM dengan omzet paling tinggi Rp4,8 miliar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa latar belakang dari pihaknya ingin mengubah aturan itu lantaran temuan beberapa praktik wajib pajak (WP) UMKM yang melakukan penahanan omzet (bunching) hingga pemecahan usaha (firm splitting).

"Temuan kami dari strategi tax planning, ada beberapa praktik dari WP yang mendapatkan fasilitas PPh final 0,5% melakukan praktik bunching atau menahan omzet, dan melakukan praktik firm splitting atau pemecahan usaha," jelasnya pada rapat kerja (raker) Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Oleh sebab itu, lanjut Bimo, Ditjen Pajak mengusulkan perubahan untuk pasal 57 ayat (1) dan (2) pada Bab 10 terkait dengan pengaturan ulang subyek PPh final 0,5% yang memiliki peredaran bruto tertentu (WP PBT), dengan mengecualikan WP yang berpotensi digunakan sebagai sarana untuk penghindaran pajak atau anti avoidance rule.

Selain praktik diduga penghindaran pajak itu, otoritas turut menemukan indikasi WP UMKM yang masih memanfaatkan tarif PPh final 0,5% kendati peredaran bruto konsolidasi mereka sudah melewati ambang batas (threshold) yang sudah ditetapkan.

Untuk itu, Ditjen Pajak mengusulkan perubahan pasal 58 yakni penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria WP PBT yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas baik yang dikenakan PPh final dan PPh nonfinal. "Itu termasuk perdaran bruto dari penghasilan di luar negeri."

Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk menghapus pemberian periode atau jangka waktu tertentu pemberian insentif PPh final 0,5%, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang (PT OP).

Bimo menyebut itu merupakan permintaan dari dunia usaha, di mana perpanjangan PPh final 0,5% untuk UMKM telah masuk menjadi paket kebijakan ekonomi 2025.

"Perubahan pasal 59 penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perseorangan yang didirikan satu orang (PT OP)," terang Bimo.

Dirjen Pajak Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut revisi PP tersebut sudah melalui rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum pada Oktober 2025 lalu. Kini, rancangan beleid itu sudah berada di Sekjen Kemenkeu untuk nantinya diajukan permohonan penandatanganan oleh Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana menerapkan skema pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tarif 0,5 persen tanpa batas waktu.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan bahwa kebijakan ini berlaku untuk UMKM orang pribadi (OP) dan UMKM berbentuk perseroan perseorangan.

“Saat ini pemerintah sedang dalam proses merevisi PP 55/2022, antara lain mengatur PPh final 0,5 persen diberlakukan tanpa batas waktu bagi UMKM OP dan UMKM perseroan perseorangan,” ujar Susi, Minggu (2/11/2025) dikutip dari Kontan.co.id.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan memperpanjang pemberlakuan tarif PPh final 0,5 persen bagi UMKM koperasi hingga tahun pajak 2029.

Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pelaku UMKM orang pribadi seharusnya tidak lagi bisa menggunakan tarif PPh final 0,5 persen mulai tahun 2025.

Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 yang membatasi masa berlaku tarif tersebut hingga akhir 2024.

Dalam Pasal 59 PP 55/2022 disebutkan bahwa jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5 persen adalah paling lama tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi, empat tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa (BUMDes) atau badan usaha milik desa bersama (BUMDesma), serta perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pemerintah Terapkan PPh Final UMKM 0,5% OP & Perseroan Perseorangan Tanpa Batas Waktu