Kota Bandung (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) meraih sejumlah penghargaan dalam ajang 15th Infobank–Isentia Digital Brand Appreciation yang digelar dalam rangkaian Indonesia Digital Forum 2026 di Jakarta, pada Jumat (22/5).

Divisi Corporate Secretary Bank BJB Irwan Riswandi mengatakan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap institusi jasa keuangan yang dinilai berhasil membangun keterlibatan positif di ruang digital melalui penguatan layanan, inovasi produk, dan komunikasi berbasis teknologi.

“Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia, bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Irwan dalam keterangan yang diterima di Bandung, Sabtu.

Dalam ajang tersebut, Bank BJB meraih penghargaan The 2nd Best Conventional Bank 2026 – KBMI 3 kategori Corporate Brand untuk kelompok bank dengan modal inti di atas Rp14 triliun hingga Rp70 triliun dan aset di atas Rp200 triliun.

Selain itu, produk unggulan BJB Tandamata memperoleh penghargaan The 2nd Best Savings Conventional Bank 2026 pada kategori Product Brand.

Layanan BJB Prioritas juga meraih penghargaan The 3rd Best Wealth Management Conventional Bank 2026 atas pengembangan solusi layanan finansial bagi nasabah prioritas.

Sementara itu, layanan KPR Bank BJB mendapatkan penghargaan The 3rd Best KPR Conventional Bank 2026 dan produk deposito bank bjb meraih penghargaan The 3rd Best Deposito Conventional Bank 2026.

Irwan menyebut capaian tersebut dinilai menjadi bukti konsistensi bank bjb dalam memperkuat brand digital perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui inovasi yang adaptif.

“Penghargaan yang diraih bank bjb dalam forum tersebut sekaligus mempertegas posisi perusahaan sebagai institusi perbankan yang terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya memperkuat konektivitas global, pengembangan ekosistem digital, serta dukungan pembiayaan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Treasury & International Banking BNI Abu Santosa Sudradjat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan peran perbankan saat ini tidak lagi hanya sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga menjadi mitra strategis yang membantu pelaku usaha nasional terhubung dengan pasar global.

“Sebagai salah satu bank di Indonesia yang memiliki jaringan internasional, BNI berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pelaku usaha nasional dengan pasar global. Tidak hanya menyediakan pembiayaan, BNI juga mendukung transaksi internasional, trade finance, business matching, hingga akses informasi pasar bagi pelaku usaha Indonesia,” ujar Abu dalam sesi diskusi Business Talk “The Bankers” pada Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta.

Ia mengatakan BNI juga terus memperkuat dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program BNI Xpora guna meningkatkan kapasitas usaha, mempercepat digitalisasi, serta membuka peluang ekspor dan kemitraan bisnis internasional melalui jaringan global perseroan.

Selain itu, BNI memperkuat open banking ecosystem melalui pengembangan solusi transaksi digital dan cash management, serta menghadirkan layanan digital seperti wondr by BNI dan BNIdirect untuk mendukung kebutuhan nasabah ritel maupun korporasi.

Abu menambahkan BNI akan terus memperkuat peran sebagai penghubung ekosistem ekonomi nasional dan global melalui inovasi digital, penguatan jaringan internasional, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan terhadap sektor produktif dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berdaya saing global.

“Ke depan, BNI akan terus memperkuat perannya sebagai penghubung ekosistem ekonomi nasional dan global melalui inovasi digital, penguatan jaringan internasional, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan terhadap sektor-sektor produktif dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing global,” katanya.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkenalkan bisnis hilir energi kepada mahasiswa melalui ajang Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina Patra Niaga Dewi Kurnia Salwa dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan PGTC menjadi ruang untuk mengembangkan potensi talenta muda, mendorong lahirnya ide dan inovasi, serta membangun dampak berkelanjutan bagi masa depan energi Indonesia.

Ia menjelaskan partisipasi perusahaan menjadi upaya memberikan wawasan industri sekaligus membangun kesiapan generasi muda menghadapi dunia kerja dan tantangan sektor energi.

"Pertamina Goes to Campus 2026 merupakan wujud komitmen kami dalam membina tunas-tunas muda bangsa agar memiliki kesiapan, kompetensi, dan semangat untuk turut menjaga kedaulatan energi nasional," kata Dewi menjelaskan.

Ia pun berharap generasi muda dapat menjadi pribadi, yang adaptif, kompetitif, dan siap menghadapi berbagai tantangan industri di masa depan.

Dewi menambahkan Pertamina Patra Niaga juga mendorong generasi muda untuk memiliki kompetensi dan sense of purpose yang kuat agar mampu menjawab kebutuhan industri energi yang terus berkembang.

Menurut dia, mahasiswa perlu memiliki keberanian untuk terus berkompetisi dan beradaptasi terhadap perubahan yang semakin dinamis.

Gelaran PGTC 2026, yang diinisiasi PT Pertamina (Persero), resmi kick off di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jabar, Kamis (21/5).

Pada 2026, program PGTC akan mengunjungi sejumlah kampus di Indonesia dengan menghadirkan berbagai kegiatan edukatif, kompetitif, dan kolaboratif, mulai dari energizing talks, kompetisi inovasi energi, debat energi, hingga exhibition booth yang memperkenalkan berbagai bisnis dan peluang pengembangan karier di lingkungan Pertamina Group.

Kick off PGTC 2026 di ITB dibuka melalui seremoni yang menghadirkan jajaran manajemen Pertamina, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB Irwan Meilano, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Junaidi Khotib.

Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Downstream PT Pertamina (Persero) turut berpartisipasi dalam PGTC 2026 melalui area booth interaktif yang memperkenalkan bisnis hilir energi dan upaya menjaga ketahanan energi nasional, memperkenalkan aplikasi MyPertamina untuk layanan konsumen, hingga berbagai informasi terkait pengembangan karier, magang, dan peluang rekrutmen.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan hingga kini telah menyalurkan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) untuk 6 juta unit rumah bagi kelompok masyarakat desil 3 di seluruh Indonesia.

“Kalau untuk (nasabah kategori) desil 3, (jumlah pembiayaan) KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program,” kata Nixon LP Napitupulu dalam Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta.

Seperti yang dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, ia mengatakan pembiayaan KPR ditargetkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada desil 3 ke atas.

Dalam implementasi berbagai program bantuan pemerintah, masyarakat desil 3 dikategorikan sebagai kelompok hampir miskin.

“Ada 10 desil (kelompok masyarakat berdasarkan ekonomi), maka bisa dibilang yang paling sulit (mendapatkan bantuan kredit perumahan) tinggal desil 1-2, sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR,” ujar Nixon.

Sebagai dukungan bagi masyarakat miskin dalam kelompok desil 1 dan 2 yang belum mampu mengakses kredit perbankan untuk mendapatkan hunian yang layak, pemerintah pun memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ia mengatakan program BSPS tahun 2026 menyasar 400 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia dengan alokasi Rp20-25 juta untuk setiap penerima.

Untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan rumah, pemerintah juga sedang mengkaji mengkaji skema tenor KPR hingga 40 tahun.

Nixon pun berharap skema tersebut juga bisa dinikmati oleh masyarakat dalam kelompok desil 1 sampai 2, tidak hanya desil 3 ke atas.

"Hari ini pemerintah mengkaji (rancangan skema pembiayaan) KPR sampai 40 tahun. Mudah-mudahan desil 1-2 bisa dapat (menikmati KPR tenor panjang tersebut nantinya). Ini cara penetrasi (meningkatkan pembiayaan perumahan bagi) MBR," katanya menambahkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan aturan skema KPR dengan tenor hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan simulasi serta mempersiapkan berbagai aturan pendukung sebelum kebijakan tenor panjang tersebut diumumkan secara resmi kepada publik dalam waktu mendatang.

“Tentu ini bisa meringankan angsurannya. Kalau 40 tahun, seperti sekarang rumah subsidi tapak kalau 10 tahun sekitar angsurannya Rp1,7 juta, 15 tahun angsuran Rp1,4 juta. Kalau 20 tahun mungkin Rp1,1 juta dan kalau 40 tahun bisa murah lagi sekitar Rp800-900 ribu," ujar dia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pelni berkomitmen untuk menjadi mitra strategis yang andal dalam mendukung seluruh kegiatan pelayaran internasional di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menegaskan kesiapan menjadi mitra kapal pesiar internasional melalui layanan keagenan kapal profesional, setelah sukses mendukung operasional kapal pesiar MV Odyssey di Indonesia.

"Pelni berkomitmen untuk menjadi mitra strategis yang andal dalam mendukung seluruh kegiatan pelayaran internasional di Indonesia," kata Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pelni melalui layanan keagenan kapal sukses mendukung operasional kapal pesiar MV Odyssey selama berada di Indonesia.

Kapal pesiar berukuran 24.344 Gross Tonnage (GT) dengan panjang 194 meter dan 274 penumpang tersebut pertama kali memasuki wilayah Indonesia melalui Pulau Komodo pada 25 April 2026, setelah berlayar dari Dili, Timor-Leste.

Selama pelayarannya di Indonesia, MV Odyssey menyinggahi sejumlah pelabuhan, antara lain Pelabuhan Benoa di Denpasar, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, dan Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang.

Untuk mendukung kelancaran operasional kapal, Pelni memberikan layanan full port agency yang mencakup pengurusan dokumen kapal bersama instansi terkait, penyediaan paket wisata di Pulau Komodo, hingga layanan shuttle bus bagi penumpang di Surabaya dan Semarang.

Ditto menyatakan dukungan Pelni terhadap kapal pesiar MV Odyssey memperkuat peran perusahaan BUMN itu dalam mendukung industri pariwisata bahari nasional.

Sekaligus menjadi bukti kesiapan perusahaan dalam memberikan layanan keagenan kapal yang profesional bagi kapal-kapal nasional maupun internasional, khususnya kapal pesiar.

“Kami siap memberikan dukungan menyeluruh mulai dari pengurusan dokumen, kebutuhan operasional kapal, hingga layanan hospitality bagi penumpang, sehingga aktivitas kapal pesiar internasional selama berada di Indonesia dapat berjalan lancar, aman dan tepat waktu” ujar Ditto.

Selain layanan operasional kapal, perusahaan juga berkolaborasi dengan PT Lamong Energi Indonesia (LEGI) dalam penanganan pembuangan greywater dari MV Odyssey sebanyak 400 ton di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

Ditto menuturkan hal itu sebagai bagian dari dukungan terhadap operasional kapal yang sesuai dengan standar layanan dan pengelolaan lingkungan di pelabuhan.

Ia menambahkan pihaknya terus memperkuat kapabilitas dan kualitas layanan untuk menjadi mitra yang andal bagi kapal-kapal internasional di berbagai pelabuhan di Indonesia.

Sebagai perusahaan pelayaran nasional, tambah Ditto, Pelni terus memperkuat layanan full port agency dan layanan logistik serta operasional kapal internasional di berbagai pelabuhan Indonesia.

"Kami siap menjadi mitra strategis bagi industri kapal pesiar untuk mendukung target pemerintah dalam pengembangan pariwisata dan perekonomian nasional,” tambah Ditto.

Pelni juga terus mengembangkan layanan keagenan yang profesional dan efisien, guna memperkuat peran Indonesia sebagai negara maritim yang semakin kompetitif di kawasan Asia Tenggara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Efisiensi logistik akan berdampak langsung pada biaya produksi industri. Ketika distribusi barang menjadi lebih efektif maka rantai pasok nasional juga akan bergerak lebih kompetitif

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperkuat angkutan logistik berbasis rel guna menekan biaya distribusi nasional, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto.

"Penguatan angkutan logistik berbasis rel menjadi penting mengingat biaya logistik Indonesia saat ini masih berada di kisaran 15 hingga di atas 20 persen terhadap produk domestik bruto, sementara standar global berada di kisaran 7–8 persen," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang efisiensi yang sangat besar bagi sektor logistik nasional. Semakin efisien biaya distribusi, semakin besar peluang industri nasional meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun global.

“Efisiensi logistik akan berdampak langsung pada biaya produksi industri. Ketika distribusi barang menjadi lebih efektif maka rantai pasok nasional juga akan bergerak lebih kompetitif,” ujar Anne.

Adapun KAI mencatat pertumbuhan positif pada layanan angkutan ritel sepanjang Januari-April 2026. Selama periode tersebut, volume angkutan ritel KAI mencapai 82.129 ton, meningkat 4,86 persen dibanding periode yang sama pada 2025 sebesar 78.323 ton.

Dia menyebutkan jika dibandingkan Januari-April 2024 sebesar 66.654 ton, volume angkutan ritel tumbuh 23,22 persen. Khusus pada April 2026, KAI melayani angkutan ritel sebesar 21.844 ton, meningkat 22,87 persen dibanding April 2025 sebesar 17.778 ton.

Anne mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelaku usaha terhadap layanan distribusi barang yang efisien, terukur, dan mampu menjangkau berbagai wilayah secara lebih optimal.

“Kereta api semakin dipilih sebagai moda distribusi barang karena memiliki kapasitas besar, waktu tempuh yang lebih terukur, serta mendukung efisiensi biaya logistik dalam rantai pasok nasional,” ucap Anne.

KAI saat ini terus memperkuat kapasitas angkutan barang melalui peningkatan kemampuan sarana dan pengembangan pola distribusi berbasis rel.

Anne menuturkan saat ini KAI mengoperasikan dengan kapasitas rata-rata 50 ton per gerbong, yang kemudian sedang ditingkatkan menjadi 70 ton. Dengan satu rangkaian hingga 60 gerbong, kapasitas angkut dapat mencapai 4.200 ton dalam satu perjalanan.

Selain penguatan kapasitas, KAI juga terus mendorong integrasi layanan logistik dengan kawasan industri, pergudangan, dan pelabuhan agar distribusi barang dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

Di sisi lain, Pulau Jawa masih menjadi pusat utama aktivitas logistik nasional. Sekitar 60 persen aktivitas logistik Indonesia berada di Pulau Jawa, dengan nilai biaya logistik yang diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun–Rp2.500 triliun per tahun.

"Efisiensi sebesar 30 persen saja diperkirakan dapat menghasilkan penghematan hingga sekitar Rp1.000 triliun," ucap Anne.

Dia menilai angkutan barang berbasis rel memiliki peluang besar untuk memperkuat efisiensi tersebut karena mampu mengangkut barang dalam volume besar secara lebih stabil dan minim hambatan lalu lintas jalan raya.

“Dengan jaringan operasional yang luas dan kapasitas angkut yang besar, kereta api memiliki potensi besar untuk mendukung distribusi logistik nasional yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan,” jelas Anne.

KAI akan terus memperkuat pengembangan layanan angkutan barang guna mendukung pertumbuhan industri dan konektivitas logistik nasional.

Optimalisasi distribusi berbasis rel diharapkan dapat mendorong efisiensi ekonomi sekaligus memperkuat daya saing Indonesia ke depan.

“Semakin besar porsi distribusi barang yang berpindah ke kereta api, semakin besar juga peluang efisiensi yang dapat dirasakan oleh dunia usaha dan masyarakat luas,” kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan ekspor CPO turut memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional secara keseluruhan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) berkontribusi memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan perolehan devisa negara.

"Peningkatan ekspor CPO turut memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional secara keseluruhan," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan hal itu, seiring penegasan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus mengambil kendali penuh atas komoditas strategis nasional, terutama kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia di tingkat global.

Sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia dinilai tidak boleh lagi berada pada posisi mengikuti penentuan harga yang ditetapkan pihak luar.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu (20/5).

Presiden menyoroti ironi yang selama ini terjadi. Indonesia menjadi penghasil kelapa sawit terbesar dunia, namun mekanisme harga global justru banyak dipengaruhi pasar dan negara lain.

“Saudara-saudara sekalian, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” tegas Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, kondisi tersebut harus segera diubah. Indonesia harus berani menentukan nilai atas komoditas yang dihasilkan sendiri.

Pernyataan itu menjadi pesan kuat bahwa pemerintah ingin mengubah paradigma lama, dari sekadar penjual bahan mentah menjadi negara yang memiliki posisi tawar dan kendali atas komoditas strategis nasional.

Arah kebijakan tersebut tidak hanya berlaku pada sawit, tetapi seluruh sumber daya strategis Indonesia yang harus dikelola berdasarkan kepentingan nasional.

Kepala Negara juga menegaskan sumber daya alam Indonesia bukan semata barang dagangan, tetapi aset bangsa yang harus dijaga nilainya untuk generasi mendatang.

Atas hal itu, Mentan Amran mengatakan kelapa sawit memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Komoditas itu tidak hanya menopang devisa negara, tetapi juga menjadi sumber penghidupan jutaan petani, pekerja, pelaku usaha, serta penggerak ekonomi daerah.

Indonesia tercatat sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar dunia. Pada 2025, devisa ekspor minyak sawit mencapai 23 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp391 triliun.

Besarnya kontribusi tersebut menjadikan sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan penguatan neraca ekspor Indonesia.

Dari sisi produksi, industri sawit nasional juga terus menunjukkan performa kuat. Total produksi sawit Indonesia saat ini mencapai sekitar 56 juta ton, sementara total ekspor berbagai bentuk olahan sawit menembus 32 juta ton.

Angka tersebut menurut Amran, memperlihatkan dominasi Indonesia dalam rantai pasok global minyak sawit sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama dunia

Senada dengan Presiden dan Mentan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai momentum saat ini menjadi titik penting untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia atas komoditas nasional.

Menurut Sudaryono, selama bertahun-tahun Indonesia justru berada dalam posisi menerima harga atas hasil bumi yang diproduksi sendiri.

“Bertahun-tahun, negara lain mendikte harga hasil bumi Nusantara. Kita memproduksi kelapa sawit terbanyak. Kok harganya ikut aturan luar,” ujarnya.

Wamentan menegaskan arahan Presiden melalui Kabinet Merah Putih menjadi momentum perubahan besar dalam tata kelola komoditas nasional.

“Sekarang saatnya berubah. Kabinet Merah Putih mendapat titah. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan di dalam negeri,” kata Wamentan.

Menurutnya, apabila pasar luar tidak menerima harga yang ditentukan Indonesia, bangsa ini harus berani mengoptimalkan pemanfaatan domestik dan menjaga cadangan sumber daya untuk masa depan.

“Jika asing menolak beli pakai harga kita, tidak masalah. Kita gunakan sendiri. Biarkan sisa tambang tertidur di bawah tanah. Lebih baik begitu ketimbang obral murah,” tegasnya.

Dia menambahkan kekayaan alam Indonesia merupakan titipan untuk generasi mendatang sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijak dan berdaulat.

“Kekayaan alam ini pinjaman masa depan buat anak cucu. Menjaga komoditas pertanian maupun tambang berarti mengamankan kedaulatan bangsa. Mari rapatkan barisan. Kita wujudkan kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Wamentan juga menegaskan Indonesia memiliki hak penuh untuk menentukan arah pengelolaan sumber daya nasional karena bangsa ini adalah pemilik sekaligus penghasil utama berbagai komoditas strategis dunia.

“Kita tuan rumah di tanah sendiri, saatnya tentukan aturan main,” kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Supaya investor mau menanam modalnya di Indonesia dan masyarakat tetap memegang aset dalam rupiah

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan pengembangan instrumen pasar uang untuk ritel dan korporasi ditujukan agar investor tetap mempertahankan aset dalam rupiah di tengah gejolak ekonomi global.

Deputi Gubernur BI Aida Budiman mengatakan pengembangan instrumen pasar uang akan memperluas pilihan investasi bagi masyarakat dan korporasi. Hal itu sekaligus untuk membuka peluang peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

“Supaya investor mau menanam modalnya di Indonesia dan masyarakat tetap memegang aset dalam rupiah,“ ujar Aida dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) sebagaimana keterangan resmi BI dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

BI, kata Aida, bersama Kementerian Keuangan, OJK dan LPS berupaya memperkuat literasi keuangan generasi muda di tengah tingginya dinamika ekonomi global.

Literasi keuangan bukan sekadar memahami produk keuangan atau investasi, tetapi membangun kemampuan mengambil keputusan finansial yang bijak dan berkelanjutan.

Hal tersebut, kata Aida, penting terlebih saat ini ketika dinamika ekonomi global terus bereskalasi yang dapat mempengaruhi keputusan dan kondisi finansial masyarakat.

"Di tengah dinamika global, BI memastikan setiap kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk memperkuat stabilitas sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di antaranya melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan," ujarnya.

Selain itu, Aida menjelaskan, untuk memperkuat stabilitas ekonomi, Bank Sentral juga mendorong inovasi sistem pembayaran digital antara lain melalui QRIS yang membuat transaksi serta akses ke produk keuangan dan investasi semakin cepat, mudah, murah, aman dan andal.

Hingga April 2026, QRIS telah digunakan oleh 63 juta pengguna dan lebih dari 45 juta merchant, yang mayoritas merupakan UMKM.

Aida mengajak generasi muda agar paham digital, selalu tumbuh, dan matang finansial.

Selain itu, ujar Aida, BI juga turut mendorong pengembangan talenta digital melalui berbagai program inovasi seperti Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) dan Digdaya x Hackathon guna mempersiapkan generasi muda yang inovatif, adaptif, dan siap menghadapi transformasi ekonomi digital.

"BI secara aktif juga menjalankan upaya pelindungan konsumen melalui program PeKA (Peduli, Kenali, dan Adukan) guna meningkatkan awareness masyarakat terhadap berbagai risiko fraud dan kejahatan digital," kata dia.

LIKE IT merupakan program kolaborasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, OJK, dan LPS guna memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda.

BI pada awal Mei 2026 mengumumkan tujuh instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah, yakni intervensi di pasar spot domestik, domestic non-deliverable forward (DNDF), NDF luar negeri, pembelian surat berharga negara (SBN), penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Selain itu penguatan pengawasan transaksi dolar, hingga pembatasan pembelian dolar tanpa underlying dari 100.000 dolar AS per bulan menjadi 50.000 dolar AS per bulan yang akan diturunkan lagi menjadi 25.000 dolar AS.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonomi bukan sekadar deretan angka atau grafik di layar monitor. Ekonomi adalah detak jantung kehidupan yang berdenyut di pasar tradisional, toko kelontong pinggir jalan, hingga dapur penggembala kambing di pelosok kampung.

Saat ini, denyut itu tengah diuji oleh situasi global dan domestik. Di titik inilah, kebijakan moneter mengambil peran tidak hanya sebagai penjaga nilai tukar, tetapi juga sebagai sistem pendukung kehidupan bagi nadi utama ekonomi kita, yaitu UMKM.

Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 seringkali dipandang banyak pihak sebagai langkah yang akan menyumbat aliran kredit.

Namun, kita perlu melihat lebih dalam. Kebijakan ini adalah upaya menjaga tekanan darah ekonomi nasional agar tetap terkendali, meski ada tekanan inflasi global.

Keputusan menaikkan suku bunga acuan merupakan wujud komitmen untuk menjaga agar biaya hidup tidak melambung semakin tinggi.

Kita tentu paham bahwa harga kedelai untuk perajin tempe, harga tepung untuk penjual gorengan, dan harga suku cadang untuk bengkel kecil, sangat bergantung pada kestabilan rupiah.

Kebijakan moneter yang disiplin adalah bentuk perlindungan nyata terhadap daya beli masyarakat paling bawah.

Saat ini kebjiakan yang ditempuh tidak lagi bekerja dengan cara yang kaku. Jika BI Rate berfungsi menjaga stabilitas tekanan di tingkat makro, maka Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) berfungsi layaknya jantung yang memasok oksigen sebagai likuiditas hingga ke pembuluh nadi terkecil ekonomi kita.

Data menunjukkan bahwa per Mei 2026, potensi likuiditas yang dikembalikan ke sistem perbankan mencapai ratusan triliun rupiah. Artinya, perbankan kita sebenarnya memiliki pasokan likuiditas yang memadai, sehingga diharapkan bunga pinjaman bagi pengusaha kecil dapat tetap stabil.

Inilah yang kita sebut sebagai strategi asimetris moneter. Keputusan untuk menaikkan suku bunga acuan diharapkan menenangkan pasar keuangan.

Di saat yang sama, bank diberikan insentif berupa pengembalian dana simpanan wajib di bank sentral melalui kebijakan KLM. Syaratnya, mereka harus menyalurkan kredit ke sektor produktif, khususnya UMKM.

Melancarkan sumbatan

Perbankan nasional memegang kunci sebagai penyambung aliran likuiditas. Dengan insentif KLM yang semakin diperkuat, perbankan memiliki ruang napas yang sangat lega untuk terus menyalurkan kredit. Perbankan tidak perlu khawatir likuiditasnya akan mengering karena telah memiliki bantalan yang cukup.

Namun, terdapat sebuah fenomena menarik dalam sistem sirkulasi intermediasi perbankan kita, yaitu tingginya undisbursed loan atau kredit yang tak kunjung direalisasikan meski sudah disetujui. Hingga periode terakhir, terdapat lebih dari 2.500 triliun rupiah komitmen kredit yang mengendap.

Di satu sisi, UMKM merasakan kesulitan dalam pengembangan usahanya karena kekurangan pasokan modal, namun di sisi lain, triliunan rupiah hanya menjadi angka di pembukuan bank.

Tantangannya, kini, adalah bagaimana mentransmisikan sikap kehati-hatian tersebut menjadi keberanian yang terukur. Kredit yang mengendap harus segera dialirkan ke mesin-mesin produksi di tangan rakyat agar memberikan kontribusi bagi pertumbuhan bangsa.

Di sinilah peran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sebagai katalisator untuk melancarkan sumbatan tersebut. Perbankan diajak untuk benar-benar mengalirkan dana yang ada agar tidak berdiam di dalam brankas.

Strategitargeted decoupling

Indonesia tidak sendirian dalam menjaga denyut ekonomi melalui pendekatan yang spesifik ini. Kita bisa berkaca pada teori targeted decoupling yang pernah dipraktikkan di Brasil. Kala itu, mereka menghadapi hipertensi ekonomi berupa inflasi yang sangat tinggi.

Bank sentral mereka menaikkan suku bunga secara drastis, namun secara bersamaan memberikan jalur akses kredit khusus bagi sektor mikro. Hasilnya, meskipun ekonomi makro sedang dalam kondisi yang tertekan, nadi perekonomian rakyat kecilnya tetap berdenyut kuat.

Indonesia bergerak lebih maju dengan mengarahkan aliran likuiditas tersebut ke sektor hijau dan hilirisasi, memastikan UMKM kita memiliki daya tahan jangka panjang.

Dengan suku bunga yang terkendali di tingkat riil dan kemudahan akses likuiditas, UMKM diharapkan tetap produktif. Kita sedang membangun ekosistem di mana kebijakan moneter yang ketat dapat bersanding dengan kebijakan makroprudensial yang akomodatif.

Membangun kepercayaan

Hilirisasi ekonomi yang kini menjadi agenda nasional juga membuka peluang besar bagi UMKM. Dengan dukungan pendanaan yang diarahkan ke sektor-sektor strategis, UMKM didorong untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam rantai nilai industri.

UMKM yang naik kelas adalah kunci agar ekonomi nasional menjadi lebih kuat menghadapi guncangan di masa depan. Kita tidak bisa terus bergantung pada konsumsi domestik semata, tanpa memperkuat kapasitas produksi di level akar rumput.

Di sinilah integrasi kebijakan KLM menjadi jembatan bagi UMKM untuk naik kelas, dari sekadar penyedia jasa menjadi mitra industri yang memiliki nilai tambah tinggi. Penguatan ini memastikan bahwa denyut ekonomi tidak hanya terasa di pusat, tetapi juga merata hingga ke pelosok daerah yang menjadi basis produksi.

Intermediasi perbankan bukan sekadar urusan memindahkan dana, melainkan urusan membangun kepercayaan. Kebijakan fleksibilitas melalui RIM dan insentif melalui KLM, bertujuan untuk menjembatani relasi antara bank dan debitur.

Stabilitas-pertumbuhan

Kebijakan BI Rate, KLM, dan RIM adalah upaya terpadu untuk memastikan bahwa setiap rupiah tidak hanya berhenti di gedung-gedung tinggi, melainkan sampai dan menghidupkan usaha di jalan pedesaan.

Kebijakan Bank Indonesia hanyalah satu bagian dari orkestra besar pembangunan ekonomi. Sinergi antara pemerintah, bank sentral, perbankan, dan pelaku usaha adalah harmoni yang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

Dengan kebijakan yang tepat dan semangat kewirausahaan yang tangguh, Indonesia tidak hanya akan bertahan dari badai, tetapi juga akan tumbuh dengan fondasi perekonomian yang lebih kuat. Rupiah yang berdenyut di nadi UMKM adalah simbol bahwa bangsa ini mandiri. Setiap transaksi yang terjadi di tingkat usaha kecil adalah bukti bahwa ekonomi kita masih hidup dan kuat.

Dengan kebijakan yang pro-stabilitas, sekaligus pro-pertumbuhan, kita sedang memastikan masa depan Indonesia di tengah mendungnya langit ekonomi dunia. Kedaulatan ekonomi adalah harga mati dan UMKM adalah garda terdepannya. Kita harus memastikan setiap denyut rupiah membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

*) Aries Purnomohadi, Analis Senior Bank Indonesia

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah masih terus mematangkan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai upaya melindungi kawasan pesisir utara Jawa (Pantura) dari ancaman lingkungan.

AHY mengatakan proyek tersebut melibatkan banyak pihak karena mencakup wilayah yang luas, yakni lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota di sepanjang Pantura.

“Ini bukan proyek yang melibatkan satu atau dua pihak saja. Ada lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota yang terlibat, terutama di kawasan Pantura,” ujar AHY usai menghadiri acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu.

"Kami kejar terus, mudah-mudahan tahun depan (2027) bisa lebih matang lagi," katanya menambahkan.

Proyek giant sea wall merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mengatasi banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan air laut yang semakin mengancam wilayah pesisir, khususnya di Pantai Utara Pulau Jawa.

Gagasan pembangunan tanggul laut tersebut telah lama dibahas dan kini kembali didorong seiring meningkatnya risiko perubahan iklim dan tekanan terhadap kawasan pesisir yang padat penduduk dan aktivitas ekonomi tersebut.

AHY menyebutkan sekitar 50 juta penduduk tinggal di kawasan tersebut, sehingga diperlukan langkah perlindungan yang komprehensif dari berbagai ancaman lingkungan.

Ancaman tersebut antara lain kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah yang memperparah risiko banjir rob di sejumlah wilayah, seperti Teluk Jakarta, Semarang, Demak, dan Kendal.

Menurut AHY, penurunan muka tanah di beberapa daerah bahkan mencapai 5 hingga 20 centimeter per tahun, sehingga membutuhkan intervensi melalui pembangunan infrastruktur.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, AHY menyampaikan pemerintah mempertimbangkan pembangunan tanggul pantai maupun tanggul laut di wilayah terdampak, yang dikombinasikan dengan pendekatan berbasis alam (nature-based solutions), seperti penanaman mangrove untuk meredam gelombang.

Selain melindungi masyarakat pesisir, AHY menuturkan bahwa proyek tersebut juga bertujuan menjaga kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus, serta sentra produksi pangan yang mulai terdampak intrusi air laut.

Ia menambahkan proyek giant sea wall membutuhkan pendanaan besar, sehingga pemerintah mengundang keterlibatan pihak swasta dan pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurut dia, proyek tersebut penting tidak hanya menjadi upaya mitigasi bencana, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.

Proyek giant sea wall dirancang membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar 80 miliar dolar AS, dengan tahapan awal pembangunan di Teluk Jakarta yang diproyeksikan menelan biaya sekitar 8 hingga 10 miliar dolar AS.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ketika pemerintah mengumumkan pembentukan BUMN ekspor sebagai pengekspor tunggal, pelaku pasar langsung membaca adanya potensi perubahan besar dalam mekanisme perdagangan

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana menyarankan pemerintah untuk menyiapkan mitigasi dampak kebijakan tata kelola ekspor baru terhadap petani.

Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menjelaskan kebijakan ekspor satu pintu melalui badan usaha milik negara (BUMN) berpotensi mengubah mekanisme perdagangan yang selama ini berjalan berbasis persaingan antar pelaku usaha.

Penyesuaian itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan industri dan eksportir mengenai potensi perubahan rantai distribusi, kepastian transaksi, hingga pembentukan harga di tingkat global.

“Pasar pada dasarnya sangat sensitif terhadap perubahan regulasi, terlebih yang menyangkut tata niaga ekspor komoditas strategis, seperti sawit. Ketika pemerintah mengumumkan pembentukan BUMN ekspor sebagai pengekspor tunggal, pelaku pasar langsung membaca adanya potensi perubahan besar dalam mekanisme perdagangan,” kata Elvi.

Menurut Elvi, reaksi tersebut telah terlihat pada harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani, yang menurun sekitar Rp800 sampai Rp1.000 per kilogram.

Ia mengamini kebijakan baru pemerintah mengarah pada penguatan posisi Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar dunia melalui pengendalian tata kelola ekspor.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan strategis semacam itu membutuhkan transisi yang jelas dan komunikasi yang matang agar tidak menimbulkan gejolak di pasar domestik.

Maka dari itu, dia mendorong pemerintah untuk segera memberikan kepastian teknis mengenai implementasi kebijakan tersebut, termasuk mekanisme pembentukan harga, skema pembayaran ekspor, dan perlindungan terhadap harga TBS petani swadaya.

“Jangan sampai pasar membaca kebijakan ini sebagai bentuk sentralisasi yang menimbulkan ketidakpastian baru. Pemerintah harus memastikan tata niaga baru justru meningkatkan efisiensi dan memperkuat posisi tawar Indonesia, bukan malah menciptakan kepanikan yang akhirnya merugikan petani,” ujar Elvi.

Ia juga menilai stabilitas harga TBS sawit sangat penting karena berkaitan langsung dengan daya beli jutaan keluarga petani sawit di berbagai daerah. Karena itu, menurutnya, setiap perubahan kebijakan ekspor harus memperhatikan dampak psikologis maupun ekonomi terhadap rantai pasok domestik.

“Pasar komoditas bekerja berdasarkan kepercayaan. Ketika pelaku pasar merasa ada kepastian dan transparansi, harga akan kembali stabil. Tetapi jika muncul ketidakjelasan, maka yang pertama terkena dampak biasanya justru petani di lapangan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dari 527 penerbangan pada fase keberangkatan di 14 bandara, sebanyak 512 penerbangan berangkat tepat waktu sehingga tingkat OTP mencapai 97 persen

Jakarta (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menyatakan seluruh bandara yang dikelola telah tuntas melayani keberangkatan jamaah calon haji ke Tanah Suci pada penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.

"Keberangkatan Kloter 116 dari Bandara Juanda Surabaya menuju Jeddah pada 21 Mei 2026, pukul 23.00 WIB, menandai berakhirnya fase keberangkatan jamaah calon haji di bandara-bandara InJourney Airports pada penyelenggaraan Ibadah Haji 2026," kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyebutkan sepanjang periode keberangkatan mulai 21 April 2026 hingga 21 Mei 2026, terdapat 527 penerbangan dari 14 bandara yang dikelola InJourney Airports menuju Jeddah dan Madinah dengan sekitar 204 ribu penumpang termasuk jamaah calon haji dan petugas haji.

Lima bandara tersibuk pada periode keberangkatan adalah Juanda Surabaya (44 ribu calon haji), Soekarno-Hatta Tangerang (35 ribu), Adi Soemarmo Solo (29 ribu), Kertajati Majalengka (17 ribu) dan Sultan Hasanuddin Makassar (16 ribu calon haji).

"Seluruh staf bandara InJourney Airports melayani sepenuh hati jamaah calon haji, untuk turut mengantarkan para jamaah memulai perjalanan ibadah menuju Tanah Suci," ujarnya.

Lebih lanjut, Pahlevi menuturkan secara umum penyelenggaraan keberangkatan penerbangan haji di bandara yang dikelola InJourney Airports berjalan sangat baik dan lancar.

Menurut dia, kelancaran pelayanan bandara pada fase keberangkatan dapat dilihat dari beberapa indikator, pertama tingginya ketepatan waktu keberangkatan penerbangan (on time performance/OTP).

"Dari 527 penerbangan pada fase keberangkatan di 14 bandara, sebanyak 512 penerbangan berangkat tepat waktu sehingga tingkat OTP mencapai 97 persen," jelasnya.

Menurut dia, tingginya OTP mencerminkan kolaborasi yang sangat baik di antara seluruh pihak, antara lain InJourney Airports sebagai operator bandara, panitia penyelenggara ibadah haji, AirNav Indonesia, maskapai penerbangan, operator ground handling, serta dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Haji dan Umrah, hingga Danantara Indonesia.

Selain itu, didukung penerapan disiplin alur keberangkatan jamaah yang disepakati seluruh pihak, mulai dari asrama haji, pemeriksaan keamanan, perjalanan menuju bandara, hingga proses naik pesawat.

“Fasilitas bandara khususnya di sisi udara (air side), pengelolaan slot time penerbangan serta alokasi pesawat di bandara juga mendukung tingginya OTP penerbangan haji,” ucap Pahlevi.

Selain ketepatan waktu penerbangan, indikator kesuksesan kedua adalah kelancaran layanan Makkah Route di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Adi Soemarmo Solo dan Sultan Hasanuddin Makassar.

Makkah Route merupakan layanan keimigrasian yang diberikan Arab Saudi kepada jamaah, di mana dukungan yang diberikan InJourney Airports terhadap layanan ini mencakup penyediaan area, berbagai fasilitas, dukungan teknis, petugas aviation security dan lain sebagainya.

“Pada tahun lalu layanan Makkah Route ada di 3 bandara, dan pada tahun ini bertambah menjadi 4 bandara di mana yang terbaru adalah Sultan Hasanuddin Makassar. InJourney Airports siap mendukung layanan Makkah Route di bandara-bandara yang ditunjuk pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, indikator kesuksesan ketiga dalam fase keberangkatan yakni keberhasilan Bandara Internasional Yogyakarta untuk pertama kalinya melayani penerbangan jamaah calon haji langsung menuju Jeddah dan Madinah. Pada tahun ini, sekitar 9 ribu jamaah berangkat ke Tanah Suci melalui bandara tersebut.

"Keberhasilan ini menunjukkan keandalan fasilitas sisi udara dan sisi darat di bandara Internasional Yogyakarta,” ucap Pahlevi.

Setelah fase keberangkatan, InJourney Airports kembali bersiap menyambut kedatangan jemaah haji pada fase pemulangan yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Juni 2026 hingga 1 Juli 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026