Perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia, VIDA turut ambil peran dalam gelaran "Satu Data untuk Semua", yang diadakan oleh CNN Indonesia dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) - Kementerian Dalam Negeri RI, baru-baru ini.

Ajang ini secara khusus menyoroti urgensi integrasi data nasional untuk mendukung pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem digital Indonesia.

Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur menyampaikan, integrasi data bukan hanya soal efisiensi administrasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik.

"Dengan Satu Data, masyarakat yakin bahwa keputusan dan layanan pemerintah berlandaskan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Niki.

Integrasi dipandang bermanfaat, mengingat proses transformasi digital di Indonesia masih berhadapan dengan kondisi data yang tersimpan terpisah di berbagai kementerian, lembaga, dan platform digital swasta.

Fragmentasi ini disebut dapat menimbulkan inkonsistensi, duplikasi, termasuk membuka celah fraud yang merugikan masyarakat.

Selain itu, integrasi data juga mendukung program nasional Satu Data Indonesia yang dicanangkan pemerintah sejak 2019. Dengan landasan regulasi seperti UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan kebijakan tata kelola data sektoral, langkah ini memperkuat legitimasi bahwa kepercayaan adalah nilai utama dalam transformasi digital Indonesia.

Berikut adalah sejumlah manfaat dari inisiatif integrasi data:

Proses administrasi dipangkas sehingga masyarakat tidak perlu berkali-kali menyerahkan dokumen yang sama.

Pemerintah memiliki data yang akurat dan konsisten untuk perencanaan dan evaluasi program.

Data yang akurat mempersempit ruang penyalahgunaan identitas, menekan potensi fraud, dan memperkuat kepercayaan masyarakat pada layanan digital.

Pada saat bersamaan, Satu Data untuk Semua juga menyoroti manfaat dalam jangka panjang bagi perekonomian. Data yang terintegrasi akan memperkuat iklim investasi, mempercepat digitalisasi UMKM, dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor.

Dengan peningkatan kepercayaan digital, investor serta masyarakat akan lebih percaya terhadap stabilitas dan tata kelola data di Indonesia.

"Satu Data untuk Semua adalah langkah penting menuju Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan terpercaya. Inisiatif ini memberikan peluang besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk bergerak bersama menuju era digital yang inklusif," tambah perwakilan VIDA dalam acara Satu Data untuk Semua.

Melalui inisiatif Satu Data untuk Semua, pemerintah dan mitra industri diharapkan dapat bekerja dengan basis data yang sama, sehingga kebijakan lebih tepat sasaran, pelayanan publik lebih optimal, dan kepercayaan masyarakat semakin terjaga.

Beragam benefit dari inisiatif Satu Data untuk Semua ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan hingga 31 Oktober 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut izin 2.039 kios dan pengecer pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia yang terbukti menaikkan harga hingga 18 persen-20 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Langkah ini diambil untuk menindak praktik curang yang telah lama merugikan petani.

"Kami temukan ada 2.039 kios, distributor, pengecer yang bermasalah. Hari ini kami umumkan izinnya dicabut. Tapi yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi," ujar Amran usai rapat bersama jajaran komisaris dan direksi Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (13/10).

Temuan pelanggaran itu merupakan hasil pemeriksaan Kementan di seluruh Indonesia, yang mencatat 6.383 kasus kenaikan harga pupuk Urea dan NPK.

Dari perhitungan Kementan, praktik tersebut menimbulkan kerugian bagi petani hingga Rp600 miliar per tahun. Jika dibiarkan, kerugian selama satu dekade bisa mencapai sekitar Rp6 triliun.

Amran menyebut praktik permainan harga ini sudah berlangsung lama dan tidak bisa lagi ditoleransi. Pemerintah akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan investigasi mendalam dan tidak menutup kemungkinan penegakan sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti bersalah.

"Ini permainan sudah lama. Estimasi kerugian petani, ini estimasi ya, itu Rp600 miliar per tahun. Kasihan petani kita, kita harus jaga mereka," ucapnya.

Ia memastikan pencabutan izin ribuan kios itu tidak akan mengganggu distribusi pupuk bersubsidi di lapangan. Pemerintah telah menyiapkan stok nasional sebanyak 9,5 juta ton, dengan sekitar 6 juta ton di antaranya sudah tersalurkan kepada petani.

"Distribusinya aman. Sekarang total kita siapkan 9,5 juta ton per tahun, dan hampir 6 juta ton sudah terealisasi," jelas Amran.

Sebagai bagian dari reformasi sistem distribusi, Kementan juga berencana menyerahkan sebagian jalur penyaluran pupuk ke Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih agar lebih efisien dan transparan.

Dengan cara ini, rantai pasok yang sebelumnya melewati delapan lini akan dipangkas menjadi hanya tiga, yakni dari petani ke Kopdes, lalu langsung ke konsumen.

Selain menindak pelanggaran, pemerintah juga telah membenahi regulasi distribusi yang sebelumnya berbelit.

Amran menyebut aturan lama yang mewajibkan tanda tangan lintas kementerian dan pemerintah daerah kini sudah dicabut, sehingga penyaluran pupuk bisa dilakukan langsung dari Kementan ke Pupuk Indonesia dan kemudian ke petani.

"Bapak Presiden perintahkan, direct dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia, langsung ke petani. Alhamdulillah ini sudah kita selesaikan," katanya.

Dengan sistem baru ini, Amran optimistis penyaluran pupuk akan semakin lancar dan mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merangkap jabatan sebagai kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Amran menjadi kepala Bapanas usai Presiden Prabowo Subianto mencopot Arief Prasetyo Adi.

Prasetyo mengatakan Amran ditunjuk sebagai kepala Bapanas karena fungsi lembaga tersebut sebelumnya memang berada di Kementerian Pertanian.

"Bahwa sebenarnya fungsi dari tugas Badan Pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian," kata Prasetyo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (13/10).

"Tidak ada masalah karena selama ini juga menteri pertanian dengan Bapanas berjalan beriringan," sambungnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Arief akan diberikan tugas yang baru oleh Prabowo. Namun ia tak menyebutkan tugas baru yang diberikan Prabowo kepada Arief.

"Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain," kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto mencopot Arief Prasetyo Adi dari jabatan kepala Bapanas dan menunjuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai kepala baru badan itu.

Kebijakan itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala badan Pangan Nasional.

"Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," dikutip dari keppres yang ditandatangani Prabowo pada 9 Oktober 2025.

Arief Prasetyo Adi menjabat kepala Bapanas sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia dilantik pada 21 Februari 2022.

Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas baru untuk Arief Prasetyo Adi usai dicopot dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Namun ia tak menyebutkan tugas baru yang diberikan Prabowo kepada Arief.

"Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain," kata Prasetyo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10).

Prasetyo menjelaskan jabatan kepala Bapanas sekarang diberikan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Sebab, fungsi dari Bapanas sebelumnya ada di Kementerian Pertanian.

"Bahwa sebenarnya fungsi dari tugas Badan Pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian," kata Prasetyo.

"Tidak ada masalah karena selama ini juga menteri pertanian dengan Bapanas berjalan beriringan," sambungnya.

Presiden Prabowo Subianto mencopot Arief Prasetyo Adi dari jabatan kepala Bapanas dan menunjuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai kepala baru badan itu.

Kebijakan itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala badan Pangan Nasional.

"Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," dikutip dari keppres yang ditandatangani Prabowo pada 9 Oktober 2025.

Arief Prasetyo Adi menjabat kepala Bapanas sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia dilantik pada 21 Februari 2022.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi di tengah ketidakpastian global.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan Purbaya dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva secara virtual, yang dibagikan akun Instagram @menkeuri, Minggu (12/10).

"IMF memandang Indonesia sebagai bright spot di tengah ketidakpastian global.Reformasi kelembagaan, pembentukan Danantara, hilirisasi SDA, dukungan likuiditas, optimalisasi generasi muda, serta keberhasilan meredam keresahan publik merupakan kunci keberhasilan," kata Purbaya.

IMF, sambung Purbaya, mengatakan pemerintah RI bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah perubahan struktural geopolitik, teknologi, dan demografi yang memicu ketidakpastian, serta banyaknya negara yang menghadapi lonjakan utang publik dan meningkatnya aspirasi generasi muda atas kesempatan kerja.

Indonesia dinilai resilien dan berpeluang besar mencapai pertumbuhan tinggi. Fundamental ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang konsisten dijaga, serta sektor swasta yang adaptif dan tangguh disebut menjadi faktor kunci.

"Kebijakan fiskal pro-pertumbuhan dengan tetap menjaga disiplin fiskal menjadi nilai tambah bagi leadership pemerintah," kata Purbaya.

Dalam pertemuan itu, Purbaya menegaskan komitmen disiplin fiskal di mana defisit APBN dijaga di bawah 3 persen dan rasio utang di bawah 60 persen terhadap PDB.

Selain itu peran swasta diperkuat, didukung belanja fiskal yang efektif menggerakkan ekonomi. Insentif dunia usaha juga diberikan, suplai likuiditas berbunga rendah dipastikan memadai, serta proses deregulasi dipercepat.

"Base money tumbuh sekitar 13 persen (yoy, September) pasca penempatan Rp200 T uang negara berbunga rendah di bank Himbara. Ini bagian dari cash management, menjaga likuiditas kas negara aman sesuai disiplin fiskal namun tetap produktif mendorong ekonomi," kata Purbaya.

"Mewujudkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan mengembalikan sentimen positif publik menjadi prioritas jangka pendek. Keyakinan publik terus dibangun, terutama generasi muda terhadap lapangan kerja dan masa depan ekonomi," sambungnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan yang akan dihapus pemerintah mencapai Rp7,691 triliun.

Ia mengatakan proses penghapusan tunggakan masih dalam proses.

"Tunggakan yang rencana pemutihan sekitar Rp7,691 triliun," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/10).

"Masih dalam proses. Kalau sudah jadi kebijakannya, BPJS Kesehatan siap," sambungnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan rencana penghapusan semua tunggakan iuran BPJS Kesehatan sedang dipertimbangkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah masih perlu memverifikasi data.

"Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan," ungkap Prasetyo, Kamis (9/10), dilansir CNBC Indonesia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mendengar rencana pemerintah untuk menghapus semua tunggakan BPJS Kesehatan. Purbaya mengatakan hal tersebut masih akan didiskusikan pemerintah.

"Saya saja masih nanya sekjen saya, rupanya saya masih belum dikasih tahu. Jadi masih didiskusikan itu masalahnya, siapa nanti yang akan bayar BPJS Kesehatan," kata Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).

Purbaya mengatakan akan bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membahas rencanan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan.

"Nanti kita akan follow up update begitu saya dapat berita lebih jelas atau hasil pertemuan yang lebih jelas dengan Mensesneg," kata Purbaya.

Rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pertama kali diungkap Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Ia menyebut tunggakan itu mencapai triliunan rupiah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan perkembangan penyerapan dana pemerintah di lima bank milik negara.

Ia mengatakan dari total Rp200 triliun dana pemerintah, yang telah disalurkan bank mencapai Rp112,4 triliun per 30 September 2025.

"Penyerapannya misalnya di Mandiri sudah 74 persen, BRI 62 persen disalurkan, BNI 50 persen, BTN 90 persen, dan BSI 55 persen," kata Purbaya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Senin (13/10).

Purbaya diketahui menempatkan dana pemerintah Rp200 triliun ke lima bank BUMN, meliputi Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Tabungan Negara (BBTN), dan Bank Syariah Indonesia (BRIS).

Rinciannya BRI Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, Mandiri Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Bank Mandiri menjadi yang paling gencar merealisasikan penempatan dana pemerintah untuk kredit dengan nilai kini sudah mencapai Rp40,6 triliun. Sedangkan BRI senilai Rp33,9 triliun, BNI Rp27,6 triliun, BTN Rp4,8 triliun, dan BSI Rp5,5 triliun.

Purbaya melihat dengan penempatan dana pemerintah tersebut, berpengaruh cukup signifikan ke pertumbuhan kredit dan suku bunga pasar. Misalnya, pertumbuhan kredit Bank Mandiri menjadi semakin kencang, dari kisaran 8 persen kini di level 11 persen.

"Mungkin pertamanya deposito, tapi pelan-pelan akan ke suku bunga kredit juga. Ini akan memicu pertumbuhan ekonomi dengan signifikan," kata Purbaya

Selain itu, Purbaya menganggap hasil penempatan dana itu sudah mulai membuat peredaran uang primer atau base money meningkat hingga 13,5 persen pada September 2025. Menurutnya, ini adalah bukti kebijakannya berjalan dengan baik karena sesuai dengan target.

"Artinya stimulus yang saya kasih sudah masuk ke sistem," sambungnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tidak akan mengerek cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok pada 2026.

"Belum ada kebijakan seperti itu (menaikkan HJE rokok di 2026)," tegas Purbaya usai memimpin Apel Peringatan Hari Bea Cukai ke-79 di Kantor Pusat DJBC, Jakarta Timur, Senin (13/10).

"Harga (HJE rokok) sih enggak usah (dinaikkan ketika tarif cukai tidak naik), kalau enggak, kan tipu-tipu. Anda anggap saya tukang kibul? Cukai gak naik, tapi harga (HJE rokok) dinaikkan, sama aja kan?" sambungnya.

Di lain sisi, Purbaya belum bisa memastikan implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di 2026. Ia menegaskan masih perlu melihat dulu kesiapannya di internal Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Menkeu Purbaya yang baru menjabat sejak Senin (8/9) memang menaruh perhatian khusus pada industri rokok. Terlebih, ada beberapa kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) belakangan ini yang menerpa sejumlah pabrikan.

Selain mengkritik tarif cukai rokok, ia juga tak segan membasmi produk ilegal yang bertebaran di toko online alias marketplace. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu pemicu melemahnya industri rokok dalam negeri.

"Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya, 'Cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata?' 57 persen. 'Wah, tinggi amat. Firaun lu!'. Kira-kira gitu, banyak banget ini," kritik Purbaya soal cukai rokok dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).

"Selama kita enggak punya program yang bisa menyerap tenaga kerja nganggur, industri gak boleh dibunuh, kan hanya menimbulkan orang susah saja. Memang harus dibatasi rokok itu. Paling enggak, orang harus ngerti risiko rokok seperti apa. Tapi gak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terus tenaga kerja dibiarkan tanpa bantuan dari pemerintah. Itu kebijakan yang gak bertanggung jawab!" tuturnya.

Pemerintah memang tidak menaikkan cukai rokok pada 2025. Akan tetapi, Sri Mulyani selaku menteri keuangan sebelum Purbaya telah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sekitar 10 persen pada 2023 dan 2024 lalu.

Harga minyak dunia menguat sekitar 1 persen pada perdagangan Senin (13/10), setelah sempat menyentuh level terendah dalam lima bulan akibat meningkatnya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 87 sen atau 1,39 persen menjadi US$63,60 per barel, setelah turun 3,82 persen pada Jumat (10/10) ke posisi terendah sejak 7 Mei.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 87 sen atau 1,48 persen menjadi US$59,77 per barel, setelah melemah 4,24 persen di sesi sebelumnya.

Kenaikan harga minyak dipicu oleh harapan pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, yang dinilai dapat meredakan ketegangan dagang antara dua ekonomi sekaligus konsumen minyak terbesar dunia tersebut.

Ketegangan meningkat pekan lalu setelah Beijing memperluas pembatasan ekspor logam tanah jarang, dan Trump membalas dengan ancaman tambahan tarif 100 persen terhadap ekspor China ke AS mulai 1 November.

Keduanya dijadwalkan kemungkinan bertemu di sela-sela KTT APEC di Korea Selatan akhir bulan ini. Perwakilan Dagang AS Jamison Greer mengatakan peluang pertemuan tersebut masih terbuka.

Analis dari Goldman Sachs menyebut, pasar kini menunggu kepastian apakah kebijakan baru itu akan benar-benar diterapkan atau hanya digunakan sebagai taktik negosiasi menjelang pembicaraan bilateral.

"Skenario paling mungkin adalah kedua pihak akan menahan kebijakan paling agresif dan memperpanjang jeda eskalasi tarif yang disepakati pada Mei," tulis Goldman dalam catatan risetnya.

Namun, analis memperingatkan bahwa risiko peningkatan ketegangan dagang tetap tinggi, yang dapat memicu kenaikan tarif tambahan atau pembatasan ekspor lebih ketat, setidaknya dalam jangka pendek.

Sebelumnya, harga minyak juga sempat jatuh pada Maret dan April saat tensi perdagangan antara kedua negara memuncak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 852 Tahun 2025 yang memberikan insentif pajak bagi penyelenggara kegiatan seni, budaya, hiburan, sosial dan olahraga.

Kebijakan ini mengatur pengurangan dan pembebasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan tujuan membuat kegiatan hiburan dan olahraga lebih terjangkau bagi masyarakat Jakarta.

"Tujuannya sederhana, agar lebih banyak kegiatan yang bisa terselenggara tanpa terbebani pajak tinggi, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati hiburan dan olahraga dengan biaya lebih terjangkau," bunyi keterangan tertulis, Senin (13/10).

Pemprov DKI memberikan potongan pajak sebesar 50 persen untuk sejumlah kegiatan tertentu. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Pemutaran film nasional di bioskop.

2. Pergelaran seni nasional mulai dari musik, tari, drama, atau seni suara.

3. Pameran yang bekerja sama dengan pemerintah.

4. Wahana ekologi, pendidikan, dan budaya.

5. Kegiatan amal atau kegiatan sosial kemanusiaan.

6. Kegiatan olahraga di tingkat daerah maupun nasional yang melibatkan masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda, atau karyawan dengan tujuan membina, memasyarakatkan dan meningkatkan prestasi olahraga.

Di samping diskon, sejumlah kegiatan mendapat pembebasan pajak sepenuhnya atau dengan tarif 0 persen. Kategori yang dibebaskan dari PBJT mencakup:

1. Panti pijat tunanetra.

2. Pentas seni yang diadakan sekolah.

3. Pertunjukan kesenian tradisional.

4. Acara hiburan yang digelar langsung oleh pemerintah.

5. Hiburan keliling seperti pasar malam, sirkus, atau komedi putar.

Meskipun mendapat insentif pajak, penyelenggara acara yang sifatnya insidental tetap diminta untuk melaporkan rencana kegiatan mereka ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta. Pelaporan ini penting untuk memastikan bahwa proses pengurangan atau pembebasan pajak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepgub 852/2025 resmi ditetapkan pada 23 September 2025, namun berlaku surut sejak 27 Agustus 2025. Hal ini memberikan manfaat retroaktif bagi penyelenggara yang telah mengadakan acara dalam periode tersebut.

Melalui kebijakan insentif pajak ini, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem seni, budaya, hiburan, dan olahraga di ibu kota. Diharapkan langkah ini dapat mendorong lebih banyak acara berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa beban pajak yang memberatkan.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendiskusikan langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional, terutama akibat praktik impor ilegal dan dumping produk.

Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan surat dilayangkan karena perhatian Purbaya terhadap praktik kuota impor ilegal menjadi harapan baru bagi industri tekstil.

"Hubungan sinergi dan harmoni antara pemerintah dan pelaku usaha perlu terus dilanjutkan," kata Redma di Jakarta, Minggu (12/10) seperti dikutip dari Antara.

APSyFI menilai rantai pasok industri yang selama ini terintegrasi dari hulu hingga hilir kini terganggu akibat serbuan produk impor ilegal.

Menurut Redma, terdapat kesenjangan antara data perdagangan Indonesia dan negara mitra, yang mengindikasikan banyaknya barang impor yang masuk tanpa tercatat di sistem Bea Cukai. Hal ini menimbulkan kerugian bagi negara baik dari segi penerimaan maupun persaingan pasar.

Terkait hal tersebut, APSyFI berharap Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dapat memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki prosedur penerimaan barang impor dari pelabuhan.

Salah satu hal yang disorot, antara lain tidak digunakannya sistem port-to-port manifest.

"Importir bisa membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanpa mengacu pada Master Bill of Lading (B/L). Celah ini membuka ruang bagi praktik misdeclare, under invoicing, dan pelarian HS code," ujar Redma.

APSyFI juga menyoroti minimnya pemeriksaan dengan AI Scanner serta pemberian fasilitas impor berlebih, yang berpotensi disalahgunakan oleh importir.

Maka dari itu, APSyFI berharap dapat beraudiensi bersama Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk menjelaskan kondisi terkini industri TPT serta dampak berganda (multiplier effect) dari penerapan kebijakan trade remedies terhadap impor ilegal.

Asosiasi mengingatkan langkah tegas pemerintah dibutuhkan untuk menjaga industri tekstil nasional dari risiko kehilangan daya saing dan peningkatan pengangguran.

"Penyelamatan industri tekstil bukan hanya soal pabrik, tetapi juga menyangkut jutaan tenaga kerja dan keberlanjutan ekonomi daerah," ujar Redma.

Nilai tukar rupiah dibuka di posisi Rp16.587 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Senin (13/10). Mata uang Garuda turun 17 poin atau minus 0,10 persen.

Mata uang Asia bervariasi. Peso Filipina naik 0,01 persen, yen Jepang turun 0,50 persen, dolar Singapura plus 0,03 persen, won Korea Selatan minus 0,04 persen, dan baht Thailand naik 0,16 persen.

Senada, mata uang utama negara maju bervariasi. Euro Eropa plus 0,04 persen, franc Swiss turun 0,08 persen, dolar Australia naik 0,73 persen, dan dolar Kanada naik 0,01 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah melemah terhadap dolar AS di tengah kekhawatiran eskalasi perang dagang China - AS.

Menurutnya, dolar indeks sendiri turun cukup besar setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan menambahkan tarif sebesar 100 persen kepada China.

"Namun mata uang yang sensitif dengan tarif dan ekonomi China seperti rupiah dan mata uang emerging market lainnya berpotensi lebih tertekan," katanya pada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp16.500 - Rp16.650 per dolar AS.