#30 tag 24jam
Kemhan Ungkap Usulan Izin Lintas Udara Berasal dari AS dan Tidak Masuk MDCP
Kemhan RI pertimbangkan usulan izin lintas udara dari AS, tidak termasuk dalam MDCP, dan akan ditinjau agar sesuai kepentingan nasional. [226] url asal
#izin-lintas-udara #overflight-clearance #kemhan-ri #usulan-amerika-serikat #pertimbangan-pemerintah-ri #letter-of-intent #major-defence-cooperation-partnership #mdcp #perjanjian-izin-lintas-udara #kep
(Bisnis.Com - Terbaru) 16/04/26 12:23
v/193152/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengatakan izin lintas udara alias overflight clearance berasal dari usulan Amerika Serikat (AS).
Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan usulan itu saat ini masih dipertimbangkan oleh pemerintah RI.
"Letter of Intent Overflight Clearance, Kemhan RI menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal Pemerintah Indonesia," ujar Rico dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).
Dia menambahkan, izin lintas udara ini tidak termasuk dalam kesepakatan Major Defence Cooperation Partnership (MDCP) dengan AS.
"[Perjanjian izin lintas udara] tidak termasuk MDCP," tambahnya.
Kemudian, Rico menyatakan usulan izin lintas udara AS di Indonesia masih perlu ditinjau secara cermat dan mendalam agar sesuai dengan kepentingan nasional.
Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat dan tidak otomatis berlaku.
"Oleh karena itu, setiap langkah ke depan akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan melibatkan mekanisme resmi pemerintah sesuai kewenangan masing-masing instansi terkait," imbuhnya.
Lebih jauh, Kemhan memandang bahwa hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang terus dikembangkan secara seimbang dan konstruktif.
"Namun demikian, seluruh bentuk kerja sama tetap harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan tidak boleh mengurangi prinsip dasar kedaulatan negara, kemandirian kebijakan nasional, serta posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif," pungkasnya.
Pemerintah Siapkan Respons Atas Penyelidikan AS soal Perdagangan RI
Pemerintah tengah menyiapkan respons atas investigasi Section 301 yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. [295] url asal
#airlangga-hartarto #menko-perekonomian #investigasi-perdagangan #amerika-serikat #kantor-kementerian-koordinator-bidang-perekonomian #ustr #pemerintah-ri #budi-santoso #section-301 #as #indonesia
(CNN Indonesia - Ekonomi) 14/04/26 03:45
v/190268/
Pemerintah tengah menyiapkan respons atas investigasi Section 301 yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah diminta menyampaikan tanggapan resmi sebelum proses investigasi lanjutan dilakukan.
"Diminta untuk merespons. Sesudah kita respons, ada investigasi lanjutan. Yang penting kita merespons saja," ujar Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/4).
Ditemui di tempat sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah telah menyiapkan dokumen tanggapan tertulis yang akan disampaikan pada 15 April. Penyusunan respons juga melibatkan masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha.
"Submission comment-nya tanggal 15. Secara tertulis sudah kita siapkan, sudah selesai semua," katanya.
Budi menjelaskan dari sisi dugaan structural excess capacity, Pemerintah RI menilai tidak ada kebijakan Indonesia yang menyebabkan kelebihan kapasitas manufaktur.
Surplus perdagangan Indonesia ke AS disebut terjadi karena perbedaan struktur ekonomi serta tingginya permintaan dari pasar AS.
Ia menambahkan produksi manufaktur Indonesia bersifat market driven atau mengikuti permintaan pasar, sehingga tidak mengganggu industri di AS.
"Nanti kita siapkan semua termasuk public hearing-nya, kemudian konsultasi. Itu submission-nya sudah kita siapkan semua. Jadi, enggak ada masalah," ujar Budi.
Sementara itu, terkait isu tenaga kerja paksa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Indonesia memiliki regulasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengawasan ketenagakerjaan yang kuat.
Ia memastikan pemerintah tidak menoleransi praktik forced labor dalam sistem produksi nasional.
"Alhamdulillah tadi sudah selesai ya, tinggal penyiapan untuk dokumen akhir," ujar Yassierli.
Investigasi oleh United States Trade Representative (USTR) itu sebagai bagian dari proses peninjauan terhadap kebijakan dan praktik perdagangan negara mitra. Dalam penyelidikan ini, ada dua dugaan yang dilayangkan AS.
Pertama, dugaan praktik yang menciptakan atau mempertahankan kapasitas berlebih di sektor manufaktur (structural excess capacity).
Kedua, efektivitas penerapan larangan impor barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa (forced labor).
[Gambas:Youtube]
Cadangan Beras Pemerintah RI Tembus 4 Juta Ton
Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada awal 2026 menembus sekitar 4 juta ton seiring percepatan penyerapan hasil panen petani dalam negeri. [322] url asal
#amran-sulaiman #cbp #cadangan-beras-pemerintah #beras #petani #bapanas #andi-amran-sulaiman #badan-pangan-nasional #pemerintah-ri #andi-amran-sulaiman #bps #perum-bulog #bapanas #cadangan-beras
(CNN Indonesia - Ekonomi) 14/03/26 14:47
v/165021/
Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada awal 2026 dilaporkan kuat dengan menembus sekitar 4 juta ton seiring percepatan penyerapan hasil panen petani dalam negeri.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan stok tersebut tidak lepas dari langkah agresif pemerintah melalui penyerapan gabah dan beras produksi petani oleh Perum Bulog sejak awal tahun.
"Dalam laporan yang kami terima, hingga 11 Maret serapan Bulog sudah mencapai sekitar 963,2 ribu ton," ujar Amran dalam rilis resmi, Sabtu (14/3).
Menurut data yang diterima Bapanas, realisasi penyerapan setara beras sepanjang Januari hingga pertengahan Maret 2026 hampir mencapai 1 juta ton. Angka ini merupakan bagian dari target serapan nasional yang ditetapkan sebesar 4 juta ton sepanjang tahun.
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada kuartal pertama 2025, realisasi serapan tercatat sekitar 719,3 ribu ton. Artinya, terjadi kenaikan sekitar 33,9 persen pada periode awal tahun ini.
Lebih lanjut, Amran menegaskan stok cadangan beras pemerintah saat ini dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
"Ini tertinggi cadangan beras kita. Ini cukup sampai akhir tahun, cukup cadangan kita sekarang untuk beras. Semua aman untuk sektor pangan," ujarnya.
Amran juga menilai peningkatan serapan tersebut juga menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani padi. Salah satunya tercermin dari perkembangan indeks harga yang diterima petani.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga yang diterima petani padi sempat mencapai titik tertinggi dalam tujuh tahun terakhir pada September 2025, yakni sebesar 146,28. Angka ini melampaui sejumlah puncak indeks pada tahun-tahun sebelumnya.
Sebagai perbandingan, puncak indeks pada Desember 2019 tercatat 109,22. Kemudian pada Maret 2020 berada di level 108,82, Januari 2021 sebesar 108,19, Desember 2022 mencapai 118,65, dan Desember 2023 sebesar 137,75.
Sementara pada 2024, indeks tertinggi tercatat pada Februari dengan angka 146,08. Adapun pada Februari 2026 indeks berada di level 144,84, sedikit lebih tinggi dibandingkan Januari 2026 yang tercatat 144,72.
Purbaya Sebut IMF Puji RI: Bright Spot di Tengah Ketidakpastian Global
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan IMF mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi di tengah ketidakpastian. [280] url asal
#purbaya-yudhi-sadewa #imf #pertumbuhan-ekonomi #ekonomi #dana-moneter-internasional #imf #kristalina-georgieva #apbn #pemerintah-ri #instagram-menkeuri #bank-himbara #sentimen #perubahan #keresah
(CNN Indonesia - Ekonomi) 13/10/25 11:49
v/1371/
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi di tengah ketidakpastian global.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan Purbaya dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva secara virtual, yang dibagikan akun Instagram @menkeuri, Minggu (12/10).
"IMF memandang Indonesia sebagai bright spot di tengah ketidakpastian global.Reformasi kelembagaan, pembentukan Danantara, hilirisasi SDA, dukungan likuiditas, optimalisasi generasi muda, serta keberhasilan meredam keresahan publik merupakan kunci keberhasilan," kata Purbaya.
IMF, sambung Purbaya, mengatakan pemerintah RI bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah perubahan struktural geopolitik, teknologi, dan demografi yang memicu ketidakpastian, serta banyaknya negara yang menghadapi lonjakan utang publik dan meningkatnya aspirasi generasi muda atas kesempatan kerja.
Indonesia dinilai resilien dan berpeluang besar mencapai pertumbuhan tinggi. Fundamental ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang konsisten dijaga, serta sektor swasta yang adaptif dan tangguh disebut menjadi faktor kunci.
"Kebijakan fiskal pro-pertumbuhan dengan tetap menjaga disiplin fiskal menjadi nilai tambah bagi leadership pemerintah," kata Purbaya.
Dalam pertemuan itu, Purbaya menegaskan komitmen disiplin fiskal di mana defisit APBN dijaga di bawah 3 persen dan rasio utang di bawah 60 persen terhadap PDB.
Selain itu peran swasta diperkuat, didukung belanja fiskal yang efektif menggerakkan ekonomi. Insentif dunia usaha juga diberikan, suplai likuiditas berbunga rendah dipastikan memadai, serta proses deregulasi dipercepat.
"Base money tumbuh sekitar 13 persen (yoy, September) pasca penempatan Rp200 T uang negara berbunga rendah di bank Himbara. Ini bagian dari cash management, menjaga likuiditas kas negara aman sesuai disiplin fiskal namun tetap produktif mendorong ekonomi," kata Purbaya.
"Mewujudkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan mengembalikan sentimen positif publik menjadi prioritas jangka pendek. Keyakinan publik terus dibangun, terutama generasi muda terhadap lapangan kerja dan masa depan ekonomi," sambungnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)