#30 tag 24jam
Pemprov DKI Beri Diskon Pajak untuk Konser, Pameran, hingga Olahraga
Pemprov DKI Jakarta menetapkan Kepgub 852/2025, berikan insentif pajak untuk kegiatan seni, budaya, dan olahraga, dorong aksesibilitas. [326] url asal
#pemprov-dki #diskon-pajak #kepgub-852-2025 #insentif-pajak #bapenda-dki-jakarta #budaya-dan-olahraga #keputusan-gubernur-kepgub-nomor-852-tahun-2025 #pbjt #bapenda #badan-pendapatan-daerah
(CNN Indonesia - Ekonomi) 13/10/25 10:00
v/1238/
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 852 Tahun 2025 yang memberikan insentif pajak bagi penyelenggara kegiatan seni, budaya, hiburan, sosial dan olahraga.
Kebijakan ini mengatur pengurangan dan pembebasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan tujuan membuat kegiatan hiburan dan olahraga lebih terjangkau bagi masyarakat Jakarta.
"Tujuannya sederhana, agar lebih banyak kegiatan yang bisa terselenggara tanpa terbebani pajak tinggi, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati hiburan dan olahraga dengan biaya lebih terjangkau," bunyi keterangan tertulis, Senin (13/10).
Pemprov DKI memberikan potongan pajak sebesar 50 persen untuk sejumlah kegiatan tertentu. Kegiatan tersebut antara lain:
1. Pemutaran film nasional di bioskop.
2. Pergelaran seni nasional mulai dari musik, tari, drama, atau seni suara.
3. Pameran yang bekerja sama dengan pemerintah.
4. Wahana ekologi, pendidikan, dan budaya.
5. Kegiatan amal atau kegiatan sosial kemanusiaan.
6. Kegiatan olahraga di tingkat daerah maupun nasional yang melibatkan masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda, atau karyawan dengan tujuan membina, memasyarakatkan dan meningkatkan prestasi olahraga.
Di samping diskon, sejumlah kegiatan mendapat pembebasan pajak sepenuhnya atau dengan tarif 0 persen. Kategori yang dibebaskan dari PBJT mencakup:
1. Panti pijat tunanetra.
2. Pentas seni yang diadakan sekolah.
3. Pertunjukan kesenian tradisional.
4. Acara hiburan yang digelar langsung oleh pemerintah.
5. Hiburan keliling seperti pasar malam, sirkus, atau komedi putar.
Meskipun mendapat insentif pajak, penyelenggara acara yang sifatnya insidental tetap diminta untuk melaporkan rencana kegiatan mereka ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta. Pelaporan ini penting untuk memastikan bahwa proses pengurangan atau pembebasan pajak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kepgub 852/2025 resmi ditetapkan pada 23 September 2025, namun berlaku surut sejak 27 Agustus 2025. Hal ini memberikan manfaat retroaktif bagi penyelenggara yang telah mengadakan acara dalam periode tersebut.
Melalui kebijakan insentif pajak ini, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem seni, budaya, hiburan, dan olahraga di ibu kota. Diharapkan langkah ini dapat mendorong lebih banyak acara berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa beban pajak yang memberatkan.
Mantap! Kepgub 852/2025 Atur Diskon & Pembebasan Pajak PBJT di Jakarta
Pemprov Jakarta mengeluarkan kebijakan baru untuk meringankan pajak bagi penyelenggara seni, hiburan, dan olahraga. [347] url asal
#pemprov-jakarta #kepgub-852-2025 #diskon-pajak #pajak-pbjt #kegiatan-olahraga #insentif-pajak #badan-pendapatan-daerah
(CNBC Indonesia - News) 12/10/25 16:19
v/112/
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan baru yang meringankan beban pajak bagi penyelenggara seni, hiburan, hingga olahraga.
Aturan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 852 Tahun 2025 tentang pengurangan dan pembebasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk kegiatan seni, budaya, sosial dan olahraga.
Tujuannya sederhana, yakni agar lebih banyak kegiatan yang bisa terselenggara tanpa terbebani pajak tinggi, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati hiburan dan olahraga dengan biaya lebih terjangkau.
AdapunPemprov DKI memberikan potongan pajak hingga 50% untuk beberapa kegiatan, antara lain:
- Pemutaran film nasional di bioskop.
- Pergelaran seni nasional mulai dari musik, tari, drama, atau seni suara.
- Pameran yang bekerja sama dengan pemerintah.
- Wahana ekologi, pendidikan, dan budaya.
- Kegiatan amal atau kegiatan sosial kemanusiaan.
- Kegiatan olahraga di tingkat daerah maupun nasional yang melibatkan masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda, atau karyawan dengan tujuan membina, memasyarakatkan dan meningkatkan prestasi olahraga
Selain diskon, ada pula kegiatan yang dibebaskan sepenuhnya dari PBJT alias pajaknya 0%. Misalnya:
- Panti pijat tunanetra.
- Pentas seni yang diadakan sekolah.
- Pertunjukan kesenian tradisional.
- Acara hiburan yang digelar langsung oleh pemerintah.
- Hiburan keliling seperti pasar malam, sirkus, atau komedi putar.
ProsesPengajuan
Meski ada insentif ini, penyelenggara acara tetap perlu melaporkan rencana kegiatan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) jika sifatnya insidental. Hal ini penting agar proses pengurangan atau pembebasan pajak bisa berjalan sesuai aturan.
Kepgub 852/2025 resmi ditetapkan pada 23 September 2025 dan berlaku surut mulai 27 Agustus 2025.
Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI berharap dunia seni, budaya, sosial, dan olahraga di Jakarta semakin berkembang dan lebih mudah diakses masyarakat, tanpa terbebani biaya pajak yang memberatkan.
(bul/bul)
[Gambas:Video CNBC]
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)