Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 masih dalam proses kajian. Ia memastikan tim khusus telah dibentuk untuk melakukan perhitungan dan analisis yang komprehensif.

Menurut Yassierli, pemerintah ingin memastikan penetapan UMP tahun depan memperhatikan standar kehidupan layak bagi pekerja. Kajian tersebut mencakup berbagai aspek ekonomi dan sosial agar keputusan yang diambil bersifat adil dan realistis.

"UMP 2026 memang sedang berproses, sudah ada tim yang kita bentuk untuk melakukan kajian-kajian," kata Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Senin (13/10).

Ia menambahkan, kajian ini juga menjadi dasar agar kebijakan upah dapat mengakomodasi kebutuhan pekerja dan keberlanjutan usaha.

Yassierli memastikan semua proses pembahasan UMP akan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). Kedua lembaga itu akan memfasilitasi dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

"Kami ingin memastikan dialog sosial itu terjadi," ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan semua pihak penting agar keputusan akhir mencerminkan keseimbangan antara kepentingan buruh dan dunia usaha. Ia menargetkan hasil kajian dan pembahasan akan rampung sesuai jadwal tahunan.

"Biasanya rumusan final UMP keluar pada November," imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 2024. Putusan tersebut mewajibkan pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial dalam menentukan upah minimum.

Terkait tuntutan kenaikan UMP 8,5 persen dari kalangan buruh, Yassierli menyebut hal itu merupakan bagian dari proses aspirasi. Ia memastikan seluruh masukan akan dibahas di Dewan Pengupahan sebelum keputusan akhir diumumkan.

"Itu bagian dari proses, itu adalah aspirasi dan tentu aspirasinya kita tampung. Nanti kita juga akan mendengarkan dari sektor yang lain, selain itu kami juga akan melakukan kajian, nanti juga semua akan dibahas di Dewan Pengupahan, ini bagian dari proses," pungkasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) usai prosesi serah terima jabatan dari Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin (13/10).

Ia menyebut momentum ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Sertijab tersebut juga menandai konsolidasi kebijakan pangan di bawah satu koordinasi yang solid dan berorientasi pada hasil.

Amran menegaskan bahwa dirinya segera menyinkronkan program yang ada di Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Bapanas agar akselerasi kebijakan bisa langsung berjalan.

Dalam sambutannya, Amran menyampaikan apresiasi kepada Arief atas capaian Bapanas selama empat tahun terakhir.

"Terima kasih atas kerja sama selama ini, empat tahun terakhir kerja luar biasa. Rating di bidang pangan luar biasa," ujar Amran.

Amran menegaskan bahwa Kementan dan Bapanas memiliki visi yang sama dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan.

"Kita hanya punya satu visi, Pak Presiden, swasembada pangan. Jadi insyaallah kalau tidak ada aral melintang, dua-tiga bulan ke depan gagasan besar Bapak Presiden swasembada itu bisa jadi kenyataan. Target empat tahun bisa kita percepat jadi satu tahun. Ini kerja kita semua tanpa kecuali," tegasnya.

Kementan memastikan langkah-langkah percepatan akan difokuskan pada program strategis seperti penguatan produksi, stabilisasi stok, dan pengendalian harga di tingkat nasional.

Menurut Amran, capaian positif sektor pangan dalam satu tahun terakhir perlu dijaga dengan kerja konkret dan koordinasi yang berkesinambungan.

"Kita tidak boleh berhenti di capaian. Semua keberhasilan yang sudah diraih di bawah Pak Arief harus kita lanjutkan. Kita harus jaga sistemnya, jagain ritmenya, dan percepat langkahnya," ujarnya.

Amran menilai, sinergi antara Kementan di bawah koordinasi Kemenko Pangan serta Bapanas, Bulog, serta berbagai lembaga lainnya akan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Selain mempertahankan capaian yang sudah ada, Kementan juga akan memperluas upaya swasembada ke berbagai komoditas strategis lainnya.

Kementan menargetkan peningkatan produksi dan efisiensi di sektor jagung, gula, kelapa sawit, minyak nabati, daging ayam, telur, cabai, bawang merah, kopi, dan kakao agar kemandirian pangan tidak hanya berhenti pada beras, tetapi menjadi gerakan nasional lintas komoditas.

"Presiden sudah menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar program, tapi martabat bangsa. Karena itu, setiap jengkal tanah yang bisa ditanami, setiap petani yang mau bergerak, harus kita dukung sepenuhnya. Inilah semangat kita ke depan," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Menko Zulhas), menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas tambahan amanah yang kini diembannya sebagai Kepala Bapanas.

"Pak Mentan, selamat atas tambahan tugas. Saya kadang-kadang kasihan lihat Pak Mentan ini, karena beban tugasnya tidak ringan. Tapi kita tahu Pak Presiden pikirannya besar dan dampaknya luas, sesuai dengan tujuan kita untuk merdeka pangan," ujar Zulhas.

Zulhas menegaskan bahwa tantangan pangan ke depan tidak mudah, namun arah kebijakan Presiden Prabowo harus menjadi pegangan seluruh pemangku kepentingan.

"Tidak mungkin kita berdaulat, kita jadi negara maju tanpa kedaulatan dan ketahanan pangan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, nasib petani, nelayan, dan peternak. Karena itu, kita satu komando di bawah Presiden. Tidak boleh ada manuver lain. Semua harus satu arah untuk mewujudkan visi besar swasembada dan kemandirian pangan," jelasnya.

Selain itu, Menko Zulhas juga menekankan keterkaitan antara ketahanan pangan dan pengembangan energi terbarukan yang tengah digarap pemerintah.

"Kalau kita sudah sepaham ini, dampaknya akan luas. Jagung laku, singkong laku, tanah tidak ada yang kosong, karena harganya bagus. Ini semua bagian dari ekosistem kemandirian bangsa," tegasnya.

Dengan tambahan tanggung jawab di Bapanas, Kementerian Pertanian kini mengemban mandat strategis untuk memastikan seluruh rantai pangan nasional berjalan dalam satu arah kebijakan.

Di bawah koordinasi langsung Presiden Prabowo, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan dalam waktu yang lebih singkat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ngotot tak ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipakai untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Penolakan disampaikan karena saat ini Whoosh dikelola oleh BUMN. BUMN, katanya, saat ini juga sudah dikendalikan oleh Danantara.

"Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," kata Purbaya usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

"Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," tegas sang Bendahara Negara.

Lalu sebenarnya berapa utang Whoosh?

Sebagai informasi, Whoosh alias Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS).

Investasi ini bengkak dari proposal awal yang diajukan oleh China pada 2015 lalu saat rebutan dengan Jepang. Saat itu, China menawarkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan nilai investasi US$5,13 miliar.

Investasi lebih murah dibandingkan dengan tawaran Jepang yang mengajukan proposal investasi US$6,2 miliar.

Nah, dari total biaya investasi itu US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Keberadaan utang itu, membebani kinerja keuangan PT KAI sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pengoperasian Whoosh.

Nah, untuk mengatasi masalah itu, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan dua opsi untuk membereskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria mengungkap dua cara itu adalah menyuntik dana ke KAI atau mengambilalih infrastruktur Kereta Cepat.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 8.227 pada Senin (13/10) sore. Indeks saham melemah 30,65 poin atau minus 0,37 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp27,42 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 42,66 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 240 saham menguat, 438 terkoreksi, dan 126 stagnan.

Terpantau, lima dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor keuangan yang minus 1,52 persen. Sementara enam sektor lainnya menguat, dipimpin oleh sektor transportasi yang naik 2,74 persen.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak di zona merah.

Tercatat, indeks Shanghai Composite di China melemah 0,19 persen, indeks Nikkei 225 di Jepang minus 1,01 persen, indeks Straits Times di Singapura turun 0,76 persen, dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong 1,52 persen.

Di sisi lain, bursa saham Eropa pun terpantau kompak menguat. Tercatat indeks DAX di Jerman menguat 0,54 persen dan indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,12 persen.

Sementara, bursa Amerika terpantau dominan merah. Indeks S&P;500 melemah 2,71 persen, indeks NASDAQ Composite minus 3,56 persen, dan indeks Dow Jones turun 1,90 persen.

Nilai tukar rupiah ditutup di posisi Rp16.573 per dolar Amerika Serikat (AS) di perdagangan pasar spot pada Senin (13/10). Mata uang Garuda turun 3 poin atau minus 0,02 persen.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan posisi rupiah Rp16.580 per dolar AS.

Mata uang Asia bervariasi. Dolar Hong Kong naik 0,08 persen, peso Filipina naik 0,03 persen, dan yen Jepang turun 0,69 persen.

Kemudian ringgit Malaysia turun 0,09 persen, dolar Singapura minus 0,05 persen, won Korea Selatan minus 0,14 persen, dan baht Thailand naik 0,46 persen.

Senada, mata uang utama negara maju bervariasi. Euro Eropa minus 0,13 persen, franc Swiss turun 0,33 persen, dolar Australia turun 0,76 persen, dan dolar Kanada naik 0,01 persen.

Analis Doo Financial Futures mengatakan rupiah melemah terhadap dolar AS di tengah sentimen risk off oleh kekhawatiran eskalasi perang dagang.

"Namun data perdagangan China yang lebih kuat dari perkiraan mendukung rupiah dan mata uang regional," ujarnya pada CNNIndonesia.com.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan lowongan kerja bagi 200 ribu orang bisa diakses melalui portal Karirhub. Posisi yang dibutuhkan bisa diisi oleh lulusan SMA.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan karirhub adalah portal lain instansinya selain maganghub yang saat ini tengah digencarkan untuk program magang fresh graduate.

"Kami ingin sampaikan selain magang hub, Kemnaker juga memiliki aplikasi karir hub pada platform siap kerja yang berisi loker. Jadi bukan magang, saat ini tersedia sudah 200 ribu loker aktif," ujar Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Senin (13/10).

Namun, ia berupaya agar jumlah lowongan yang ada di Karirhub bisa bertambah hingga 1 juta posisi. Koordinasi dengan perusahaan swasta tengah dilakukan.

"Kami konsolidasi data dengan berbagai portal kerja swasta nasional dan berdasarkan penelitian kita bisa dapat jumlah loker sampai 1 juta dan ini yang sedang kami upayakan," ujar dia.

Yassierli mengungkap program ini terus didorong untuk memastikan jumlah pengangguran di dalam negeri tak terus bertambah.

"Karir hub dapat diakses bukan hanya lulusan perguruan tinggi, tapi lulusan SMA. Jadi bisa dilihat syarat-syarat terkait lulusan tahun akademiknya. Jadi silahkan dalam kesempatan ini tidak hanya magang hub tapi juga karir hub bisa dimanfaatkan," tegasnya.

Karirhub adalah salah satu Layanan ketenagakerjaan pada Portal kemnaker.go.id yang berhubungan dengan informasi lowongan pekerjaan. Layanan ini mempertemukan antara pemberi kerja perusahaan atau pemberi kerja individu dengan pencari kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.

Lowongan yang tersedia di Karirhub dipastikan gratis dan tidak dikenakan biaya apapun. Selain itu, lowongan kerja itu juga terpercaya dan valid.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menerima dua penghargaan Indonesia Economic Summit 2025 dari Infobank Media Group melalui The Asian Post, yakni "Titanium Champion" dan "The Asianpost Best State-Owned Enterprise 2025" pada awal Oktober lalu.

Predikat Titanium Champion diberikan atas konsistensi kinerja BRI selama periode 2010-2024 yang menunjukkan ketangguhan dan keberlanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang. Sementara, The Asianpost Best State-Owned Enterprise 2025 mencerminkan keberhasilan BRI menjaga momentum kinerja unggul sepanjang tahun 2023-2024.

Kedua penghargaan yang diterima langsung oleh Direktur Commercial Banking BRI, Alexander Dippo Paris itu menjadi apresiasi atas kemampuan BRI menjaga kualitas pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi yang menantang.

"Pencapaian tersebut merupakan refleksi arah strategis perusahaan yang dijalankan secara konsisten," kata Dippo.

Kedua penghargan itu pun diakui sejalan dengan catatan raihan BRI. Hingga akhir 2024, BRI membukukan laba bersih sebesar Rp60,64 triliun, mencerminkan kemampuan perseroan dalam menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dan masyarakat.

Total aset mencapai Rp1.992,98 triliun, seiring dengan strategi penyaluran kredit yang selektif dan berkualitas dengan fokus pada sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Adapun total kredit yang disalurkan tercatat sebesar Rp1.354,64 triliun, dengan porsi UMKM dominan mencapai 81,97 persen dari total portofolio.

Sementara dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp1.365,45 triliun, di mana CASA mendominasi dengan porsi 67,30 persen, mengungkapkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan BRI yang luas, inklusif, dan andal.

Melalui ekosistem pemberdayaan yang terus dibangun secara berkelanjutan, BRI menyatakan akan terus memperkuat peran membangun UMKM Indonesia. Berbagai program pemberdayaan seperti LinkUMKM, Desa BRILiaN, dan Rumah BUMN menjadi sarana peningkatan kapasitas pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Langkah itu didukung oleh jaringan AgenBRILink yang menghadirkan akses layanan keuangan hingga penjuru negeri. Selain itu, program Klasterku Hidupku juga turut memperkuat ekosistem usaha berbasis komunitas agar semakin produktif dan berdaya saing.

Lebih lanjut, Dippo menegaskan bahwa BRI akan terus memberikan kontribusi terbaik dan adaptif terhadap dinamika serta tantangan industri.

"BRI akan terus menjaga konsistensi dalam memberikan kinerja terbaik. Dengan fondasi yang kuat, budaya kerja yang berorientasi kinerja, dan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan, BRI optimistis akan tetap relevan, tangguh, dan menjadi pilar penting pembangunan Indonesia di masa depan," tutup Dippo.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses kesempatan pemagangan bagi angkatan kerja muda melalui Program Magang Nasional. Hingga Senin (13/10) pukul 10.00 WIB, tercatat 1.147 perusahaan telah membuka lowongan magang melalui aplikasi Maganghub.

Dari sisi pencari magang, sebanyak 105 ribu fresh graduate telah memenuhi syarat dan mengajukan lamaran. Setiap peserta diperbolehkan mendaftar hingga tiga posisi magang sekaligus.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada para kepala daerah untuk mendorong lebih banyak perusahaan ikut serta dalam Program Magang Nasional.

"Kami menargetkan 100.000 lowongan magang dapat tersedia hingga akhir tahun 2025. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh dunia usaha untuk ikut serta membuka kesempatan magang bagi generasi muda Indonesia," ujar Menaker Yassierli dalam Konferensi Pers di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (13/10).

Menaker menegaskan, dalam pelaksanaan batch pertama Program Magang Nasional, pemerintah telah menetapkan kuota bagi 20.000 peserta magang.

Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan seiring dibukanya batch kedua sebanyak 80.000 peserta hingga akhir 2025. Batch kedua tersebut akan dimulai pada 17 November 2025.

Bagi peserta yang belum lolos seleksi pada batch pertama, masih terbuka kesempatan pada batch berikutnya dengan rencana tambahan 80.000 lowongan magang baru. Pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan program ini pada tahun 2026.

Selain Maganghub, Kemnaker juga menyediakan Aplikasi Karirhub di platform SiapKerja bagi masyarakat umum untuk mencari pekerjaan tetap.

Saat ini terdapat 200 ribu lowongan kerja aktif, dan Kemnaker sedang mengkonsolidasikan lowongan dari berbagai portal kerja swasta nasional.

"Kami menargetkan akan tersedia lebih dari 1 juta lowongan kerja, dan ini bukan lowongan magang," jelas Menaker.

Menaker menambahkan bahwa melalui Karirhub, para pencari kerja dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari lulusan sekolah menengah hingga sarjana dapat melamar pekerjaan sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing di karirhub.kemnaker.go.id_

Ia lebih lanjut menegaskan bahwa Kemnaker berkomitmen untuk terus memperluas akses upskilling dan reskilling melalui berbagai program pelatihan dan pemagangan.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat penempatan kerja serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara signifikan.

Pemerintah bakal membuka program magang dengan gaji Rp3,3 juta per bulan batch 2 pada November 2025. Targetnya sebanyak 80 ribu fresh graduate atau lulusan baru yang mengikuti program ini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan jumlah ini lebih banyak dari pada batch I sebanyak 20 ribu orang.

"Batch 1 sebanyak 20 ribu peserta dan ketika sudah berjalan kita akan siapkan untuk batch 2 sebesar 80 ribu dan kita targetkan itu sekitar pertengahan November sudah jalan," ujar Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Senin (13/10).

Yassierli mengatakan untuk batch II ini, pemerintah akan memperluas kelompok pemberi kerja. Tidak hanya perusahaan swasta tapi juga bisa instansi pemerintah.

"Pada batch II, kita perluas perusahaan yang ikut berpartisipasi ke kementerian, lembaga, dan badan. Baik dari pemerintah pusat/daerah karena kami ingin sesuai arahan presiden memberi kesempatan luas dan kesempatan terdistribusi ke semua provinsi," jelasnya.

Selain itu, untuk batch II, pemerintah akan memberikan kesempatan tidak hanya bagi sarjana tapi juga diploma untuk ikut berpartisipasi.

"Tidak hanya untuk sarjana tapi juga diploma, sehingga adik-adik yang melamar ada beberapa posisi untuk diploma," kata dia.

Berdasarkan data Kemenaker, sebanyak 105 ribu fresh graduate dari target 200 ribu orang yang sudah mendaftar program magang pemerintah hingga pagi ini, dengan jumlah 1.147 perusahaan yang membuka lowongan.

Selain itu, Yassierli mengatakan program magang pemerintah ini direncanakan untuk dilanjut tahun depan. Namun, untuk detailnya akan disampaikan kemudian.

"Jadi sudah ada arahan dari Pak Presiden bahwa ini akan dilakukan juga pada 2026 dan seterusnya. Jadi ini adalah akan menjadi program tidak hanya 2025, tapi juga 2026 dan seterusnya," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kekeh tak ingin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

"Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," ujar Purbaya usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

"Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," tegas sang Bendahara Negara.

Danantara sebelumnya mengungkapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Whosh yang membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI).

Opsi tersebut meliputi penyertaan modal kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengklarifikasi bahwa pemerintah memang tidak berencana menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh.

Ia menyebut ada diskusi terkait solusi pembiayaan yang tak membebani kas negara.

Hal itu ditegaskan Prasetyo usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di rumah Presiden Prabowo Subianto, yakni di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu (12/10) malam. Kendati, ia menegaskan masalah Whoosh tidak dibahas dalam ratas tersebut.

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," kata Prasetyo selepas ratas, dikutip dari Antara.

Pemerintah, sambungnya, sebenarnya ingin kereta cepat berkembang, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung.

"Mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," sambungnya soal potensi pengembangan kereta cepat.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali meraih apresiasi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Dalam ajang bergengsi The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award 2025 yang digelar di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta (15/9), BRI dinobatkan sebagai salah satu dari Top 50 BigCap Public Listed Companies (PLCs) dengan penerapan GCG terbaik.

Apresiasi ini diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) kepada perusahaan-perusahaan publik yang dinilai memiliki kapabilitas unggul serta konsisten dalam mengimplementasikan praktik GCG yang sehat, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Penilaian dilakukan secara independen terhadap 200 emiten publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metodologi ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2023.

Direktur Human Capital & Compliance BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto menyampaikan penghargaan ini menjadi dorongan positif bagi Perseroan. Menurutnya, masuknya BRI dalam daftar Top 50 Emiten BigCap mencerminkan upaya berkesinambungan dalam mewujudkan bisnis yang berintegritas melalui tata kelola yang sehat.

"Kami meyakini bahwa penerapan GCG bukan hanya kewajiban, tetapi juga fondasi untuk mendukung pertumbuhan usaha yang unggul dan berkelanjutan," ujarnya.

Dia menambahkan, apresiasi ini juga memperlihatkan bahwa BRI terus berkomitmen untuk menjaga standar tata kelola perusahaan dengan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC). Hal ini mendukung langkah BRI dalam membangun bisnis yang berkelanjutan sekaligus menjaga kepercayaan publik.

"Kami akan terus menjaga konsistensi dalam mengedepankan tata kelola yang transparan dan akuntabel. BRI percaya bahwa keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh kinerja finansial, tetapi juga oleh komitmen untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan," tambah Solichin.

Mengusung tema "Building Resilience through Good Governance: Thriving in Turbulent Times", IICD menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang kuat untuk memperkuat daya tahan bisnis di tengah dinamika global.

Ketua Umum IICD sekaligus Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) Rudiantara menyampaikan praktik governansi yang baik dapat menjadi penopang utama bagi ketahanan perusahaan.

Dalam acara tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting, antara lain Adrian Zuercher, CFA, selaku Co-Head Global Asset Allocation & Investment Management APAC dari UBS, serta perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyampaikan pandangan mengenai pentingnya sinergi regulator, pelaku usaha, dan investor.

Adapun, penerapan prinsip GCG ini diyakini menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan aspirasi perusahaan untuk menjadi kelompok perbankan yang adaptif, berdaya saing, dan inklusif di kawasan regional.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengeluarkan Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland garapan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan dari daftar Proyek Strategis Nasional.

Pencoretan itu ia tuangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Dalam beleid yang diteken Airlangga pada 24 September itu, proyek PIK 2 Tropical Coastland lenyap alias tak dicantumkan lagi.

Padahal, dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang masalah yang sama, Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland masuk daftar.

Proyek berada di urutan 226, masuk dalam kategori PSN sektor pariwisata.

Airlangga dalam pertimbangan aturan itu mengatakan bahwa beleid itu dibuat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025.

Perubahan dan pencoretan itu juga dilaksanakan dengan alasan sinkronisasi proyek atau program sesuai dengan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) memang menjadi sorotan dan dikaji ulang oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sorotan itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Sorotan muncul karena proyek  tata ruang pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 penuh masalah.

Kementerian ATR/BPN menemukan PSN garapan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan itu diduga melanggar sejumlah aturan.

Nusron menekankan tugas instansinya adalah memastikan apakah proyek PSN PIK 2 sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau belum. Jika sejalan, ia bakal mengeluarkan surat rekomendasi.

Ternyata, Nusron menemukan sejumlah pelanggaran dalam proyek tersebut. Pertama, tropical coastland tidak menaati RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota.

Kedua, proyek PSN PIK 2 ada yang berada di kawasan hutan lindung. Nah, status hutan lindung itu belum diubah menjadi hutan konversi agar bisa terbit hak penggunaan lain (HPL) oleh perusahaan Aguan.

"Kemudian (pelanggaran) yang kedua, dari 1.700 (1.755 hektare) kan kawasannya itu lokasinya, yang 1.500 (hektare)-nya adalah kawasan hutan lindung," ungkap Nusron dalam Media Gathering di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, akhir November 2024 lalu.

"Hutan lindung itu sampai hari ini belum ada penurunan status, dari hutan lindung menjadi hutan konversi. Hutan konversi menjadi hak penggunaan lain (HPL), belum sama sekali," imbuhnya.