#30 tag 24jam
Buruh Wanti-wanti Pemerintah, Pengumuman UMP 2026 Jangan Molor
KSBSI mendesak pemerintah mengumumkan UMP 2026 tepat waktu, 21 November, untuk menghindari ketidakpastian bagi buruh dan usaha, sesuai PP No. 51/2023. [253] url asal
#ump-2026 #pengumuman-ump #ump-november #ump-molor #ump-desember #ump-ketidakpastian #ump-pemerintah #ump-buruh #ump-apindo #ump-ketenagakerjaan #ump-depenas #ump-kemnaker #ump-peraturan #ump-kenaikan
(Bisnis.Com - Ekonomi) 19/11/25 21:14
v/43819/
Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mewanti-wanti pemerintah agar tetap mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sesuai tenggat 21 November.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI menyampaikan bahwa keterlambatan pengumuman upah minimum akan memberikan ketidakpastian bagi buruh dan dunia usaha.
“Kami meminta supaya pemerintah segera mengumumkan UMP, mengingat adanya desakan dari anggota agar segera mengambil sikap untuk turun ke jalan,” kata Rosita saat dihubungi Bisnis, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, pemerintah harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.
Rosita memandang bahwa pemerintah melanggar aturan yang telah ditetapkan apabila pengumuman kenaikan UMP melebihi 21 November setiap tahunnya, sebagaimana tercantum dalam beleid tersebut.
“Kalau begini, bisa dikatakan pemerintah melanggar aturan yang telah ditetapkan untuk mengumumkan kenaikan UMP,” tegasnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan adanya kemungkinan pengumuman besaran UMP 2026 mundur dari tenggat waktu 21 November.
Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta menyampaikan bahwa pengumuman UMP berpotensi mundur hingga Desember, mengingat belum ada regulasi acuan yang diterbitkan pemerintah hingga saat ini.
“Ya 21 November kan tinggal beberapa hari lagi, kemungkinan [pengumuman UMP 2026] akan mundur jadi Desember,” kata Nurjaman kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (18/11/2025).
Nurjaman lantas menyebut bahwa pembahasan masih berlangsung di tingkat kementerian oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), serta kajian oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Pihaknya berharap agar penetapan UMP tahun depan tetap mengikuti mekanisme tersebut, bukan lagi berdasarkan diskresi presiden seperti kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%.
Menaker Soal UMP 2026: Masih Dikaji, Biasanya Keluar November
Menaker Yassierli mengatakan UMP 2026 masih dikaji. Ia berjanji UMP akan mengakomodir suara semua pemangku kepentingan. [276] url asal
#yassierli #upah #ump #ump-2026 #dewan-pengupahan #mk #lembaga-kerja-sama-tripartit-nasional #mahkamah-konstitusi #ump-2026 #lks-tripnas #pemerintah #depenas #upah-minimum-provinsi #pengupahan #mena
(CNN Indonesia - Ekonomi) 13/10/25 17:05
v/1779/
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 masih dalam proses kajian. Ia memastikan tim khusus telah dibentuk untuk melakukan perhitungan dan analisis yang komprehensif.
Menurut Yassierli, pemerintah ingin memastikan penetapan UMP tahun depan memperhatikan standar kehidupan layak bagi pekerja. Kajian tersebut mencakup berbagai aspek ekonomi dan sosial agar keputusan yang diambil bersifat adil dan realistis.
"UMP 2026 memang sedang berproses, sudah ada tim yang kita bentuk untuk melakukan kajian-kajian," kata Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Senin (13/10).
Ia menambahkan, kajian ini juga menjadi dasar agar kebijakan upah dapat mengakomodasi kebutuhan pekerja dan keberlanjutan usaha.
Yassierli memastikan semua proses pembahasan UMP akan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). Kedua lembaga itu akan memfasilitasi dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
"Kami ingin memastikan dialog sosial itu terjadi," ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan semua pihak penting agar keputusan akhir mencerminkan keseimbangan antara kepentingan buruh dan dunia usaha. Ia menargetkan hasil kajian dan pembahasan akan rampung sesuai jadwal tahunan.
"Biasanya rumusan final UMP keluar pada November," imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 2024. Putusan tersebut mewajibkan pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial dalam menentukan upah minimum.
Terkait tuntutan kenaikan UMP 8,5 persen dari kalangan buruh, Yassierli menyebut hal itu merupakan bagian dari proses aspirasi. Ia memastikan seluruh masukan akan dibahas di Dewan Pengupahan sebelum keputusan akhir diumumkan.
"Itu bagian dari proses, itu adalah aspirasi dan tentu aspirasinya kita tampung. Nanti kita juga akan mendengarkan dari sektor yang lain, selain itu kami juga akan melakukan kajian, nanti juga semua akan dibahas di Dewan Pengupahan, ini bagian dari proses," pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)