Nilai tukar rupiah dibuka di posisi Rp16.563 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Selasa (14/10). Mata uang Garuda naik 10 poin atau plus 0,06 persen.

Mata uang Asia bervariasi. Peso Filipina naik 0,08 persen, yen Jepang turun 0,21 persen, dolar Singapura plus 0,01 persen, won Korea Selatan minus 0,08 persen, dan baht Thailand naik 0,14 persen.

Senada, mata uang utama negara maju bervariasi. Euro Eropa plus 0,01 persen, franc Swiss turun 0,01 persen, dolar Australia naik 0,02 persen, dan dolar Kanada naik 0,01 persen.

Analis Doo Financial Futures mengatakan rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS oleh meredanya tensi perang dagang China.

"Rupiah juga didukung oleh naiknya prospek pemangkasan suku bunga the Fed setelah komentar dovish dari Kepala the Fed Philadelphia Anna Paulson yang mengantisipasi pemangkasan suku bunga yang lebih besar ke depannya," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp16.500 - Rp16.600 per dolar AS.

Pemerintah memastikan Amerika Serikat (AS) tidak menutup total impor udang dari Indonesia meski Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) memberlakukan aturan sertifikasi ketat terhadap produk perikanan dan rempah asal Indonesia.

Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan Cesium-137 Bara Hasibuan menegaskan kebijakan tersebut bukan pelarangan, melainkan pembatasan yang bersifat sementara dan selektif.

"Import alert ini bukan pelarangan total. Jadi ini bukan pelarangan total terhadap seluruh produk udang dan bukan penghentian perdagangan. Namun, ini adalah pembatasan pemasukan udang dan terakhir juga cengkeh yang berasal dari Jawa dan Lampung ke wilayah Amerika Serikat," ujar Bara dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (13/10).

Menurut Bara, pembatasan itu akan diterapkan melalui mekanisme sertifikasi bagi produk dari kedua wilayah tersebut.

Dengan demikian, ekspor udang dan cengkeh ke AS tetap dapat dilakukan selama memenuhi ketentuan sertifikasi bebas radioaktif dari otoritas Indonesia yang diakui oleh FDA.

"Intinya pasar Amerika Serikat tetap terbuka bagi udang dan cengkeh dari Indonesia asal memenuhi ketentuan tersebut," ujarnya.

FDA, lanjut Bara, memberikan apresiasi atas langkah cepat dan koordinasi pemerintah Indonesia dalam menangani temuan paparan isotop radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada sejumlah produk ekspor.

"Pasar AS tetap terbuka bagi udang dan cengkeh Indonesia. Ekspor tetap dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan otoritas AS, yaitu melalui sertifikasi bebas radioaktif yang dikeluarkan oleh otoritas Indonesia untuk perusahaan yang masuk yellow list," ujarnya.

Bara menjelaskan perusahaan yang masuk kategori red list, yakni yang produknya pernah terdeteksi terkontaminasi di AS, akan melalui proses verifikasi tambahan melalui lembaga sertifikasi independen yang diakreditasi FDA.

"Sedangkan untuk perusahaan yang masuk red list harus melalui tahapan pengajuan petisi, verifikasi, dan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi oleh FDA," katanya.

Pemerintah Indonesia bersama pelaku industri, lanjut Bara, telah bergerak cepat membentuk Satgas lintas kementerian untuk menjaga akses pasar ekspor tetap terbuka. Satgas tersebut bekerja sama dengan asosiasi pengusaha dan otoritas AS untuk menyusun prosedur sertifikasi yang jelas dan terukur.

"Semua mitra dagang penting bagi Indonesia, sehingga setiap concern yang timbul ditanggapi secara serius, transparan, dan sesuai standar internasional serta berbasis ilmiah," ucapnya.

Bara juga menyampaikan kedua negara telah menyepakati agar Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi lembaga penerbit sertifikat bebas kontaminasi Cs-137 bagi ekspor udang ke AS.

"Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati agar KKP, dalam hal ini badan yang dipimpin Bu Ishartini, bertindak sebagai Certifying Entity atau CE yang menerbitkan sertifikasi bebas kontaminasi Cs-137 bagi ekspor udang ke Amerika Serikat," jelasnya.

Nota kesepahaman (MoU) antara KKP dan FDA kini dalam tahap finalisasi untuk memastikan standar pengujian dan pelaporan berjalan sesuai aturan FDA.

Di sisi lain, pemerintah tengah berupaya bernegosiasi agar kontainer udang yang sudah dikirim sebelum pemberlakuan import alert pada 3 Oktober 2025 dapat dikecualikan dari aturan baru tersebut.

"Satgas akan melakukan negosiasi dengan FDA agar kontainer-kontainer yang sudah dalam perjalanan saat ini sebelum notifikasi dari USDA keluar, dikecualikan dari sertifikasi ini," tutur Bara.

Ia menambahkan pemerintah dan industri akan terus bekerja sama untuk memastikan ekspor produk laut Indonesia tetap berjalan.

"Dengan pengawasan penjaminan mutu dan sertifikasi yang berjalan sesuai standar internasional, pemerintah meyakini udang dan cengkeh Indonesia masih dapat diperdagangkan ke negeri tujuan ekspor. Pemerintah dan pelaku industri adalah satu tim, bersama-sama menghadapi situasi ini," katanya.

Kebijakan baru FDA diumumkan pada 3 Oktober 2025 melalui Import Alert yang mewajibkan sertifikat bebas radioaktif bagi produk udang dan rempah dari Jawa dan Lampung mulai 31 Oktober 2025. Langkah itu diambil setelah otoritas AS mendeteksi keberadaan unsur Cesium-137 (Cs-137) pada beberapa sampel udang dan cengkeh asal Indonesia.

Cs-137 merupakan isotop radioaktif yang dapat muncul akibat aktivitas industri logam atau kecelakaan nuklir.

Pemerintah Indonesia memastikan temuan tersebut tidak berasal dari tambak, perkebunan, atau proses budidaya, melainkan dari aktivitas industri peleburan logam di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten, yang kini telah dilokalisasi dan ditangani melalui langkah dekontaminasi serta pengawasan kesehatan bagi pekerja dan warga sekitar.

Pemerintah berencana memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang nilainya capai Rp7,6 triliun.

Rencana penghapusan ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurutnya, saat ini pemerintah masih perlu memverifikasi data.

"Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan," ungkap Prasetyo, Kamis (9/10).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan total tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan hingga saat ini mencapai Rp7,691 triliun.

"Tunggakan yang rencana pemutihan sekitar Rp7,691 triliun," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/10).

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai apabila kebijakan ini betul dilakukan, maka merupakan langkah positif yang patut disambut baik. Sebab, ini akan memberi harapan baru bagi jutaan peserta mandiri yang selama ini terhambat mendapatkan layanan JKN.

Timboel mengatakan tunggakan iuran selama ini menjadi 'penyandera' bagi peserta mandiri, terutama di kelas 3. Banyak dari mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaannya nonaktif.

"Tentunya kami sangat menyambut baik kebijakan pemerintah untuk menghapus, memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari kelas peserta mandiri yang selama ini sangat menyandera peserta mandiri kelas 3, kelas 2, kelas 1, yang memang mayoritas kelas 3 ini untuk menjadi peserta aktif yang dapat layanan JKN," ujarnya.

Ia mengingatkan kondisi tunggakan ini bermula sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Kala itu, iuran peserta kelas 1 naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu, kelas 2 dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu, serta kelas 3 dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu tetapi disubsidi pemerintah Rp7.000 sehingga peserta hanya perlu membayar Rp35 ribu.

"Kenaikan iuran di tengah covid-19 pada saat itu membuat peserta mandiri memang sangat-sangat terpukul dan akhirnya gagal bayar untuk membayar iuran sehingga menciptakan tunggakan-tunggakan yang sampai saat ini menyandera peserta mandiri," imbuhnya.

Timboel menjelaskan ada dua faktor utama penyebab peserta mandiri menunggak iuran. Pertama, karena kemampuan ekonomi yang lemah (ability to pay). Kedua, ketidakmauan membayar (willingness to pay) akibat kekecewaan terhadap layanan kesehatan sehingga ogah melanjutkan untuk membayar.

"Nah, tentunya kalau menurut saya memang ini adalah bagian yang harus diperbaiki," jelasnya.

Meski demikian, Timboel menilai kebijakan pemutihan membawa lebih banyak sisi positif dibandingkan negatifnya. Pemutihan ini akan mengembalikan hak konstitusional rakyat untuk kembali menjadi peserta aktif dan memperoleh layanan kesehatan.

Pemutihan juga berpotensi memperkuat keuangan BPJS Kesehatan dalam jangka panjang. Peserta yang sebelumnya tidak aktif karena tersandera tunggakan dapat kembali membayar iuran secara rutin dan berkontribusi pada sistem gotong royong JKN.

"Ketika tunggakan dihapus, maka pembayaran iuran berikutnya menjadi pendapatan riil bagi BPJS," ujar Timboel.

Ia menyebut, kondisi saat ini membuat banyak potensi penerimaan negara justru hilang karena peserta tidak bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya.

Selain aspek keuangan, ia menilai kebijakan ini juga memberikan rasa keadilan sosial, apalagi untuk peserta yang memang tidak mampu untuk membayar.

"Kalau orang kaya bisa dapat tax amnesty, masa orang miskin yang ability to pay nya tidak ada ini, tidak dapat keringanan?" katanya.

Timboel menyebut kebijakan ini juga selaras dengan tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ia mengatakan, pemutihan tunggakan dapat memenuhi ketiganya sekaligus.

Dari sisi keadilan, kebijakan ini membantu kelompok masyarakat yang benar-benar tidak mampu agar kembali aktif sebagai peserta JKN. Dari sisi kemanfaatan, peserta bisa kembali memanfaatkan layanan kesehatan tanpa beban tunggakan yang menumpuk. Sementara dari sisi kepastian hukum, pemutihan memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

"Nah tentunya ini yang menurut saya harus benar-benar segera direalisasikan," imbuhnya.

Timboel juga menyoroti banyak peserta mandiri yang sebelumnya beralih ke skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kondisi itu justru menambah beban anggaran negara karena banyak peserta yang sebenarnya mampu masih ditanggung pemerintah.

"Dengan pemutihan, mereka (yang masuk ke PBI saat covid) bisa kembali ke peserta mandiri dan PBI bisa diisi oleh masyarakat yang benar-benar miskin," ujarnya.

Ia menilai pemutihan akan menciptakan sistem JKN yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Namun, Timboel mengingatkan pemutihan saja tidak cukup untuk mencegah tunggakan iuran kembali terjadi. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus memperbaiki mutu pelayanan agar peserta tidak kehilangan kepercayaan.

"Pelayanan yang buruk di fasilitas kesehatan membuat orang enggan bayar. Jadi peningkatan mutu layanan menjadi kunci menekan tunggakan," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang masih kerap melakukan pelanggaran. Kasus fraud dan pelayanan tidak layak masih sering ditemukan di lapangan.

Timboel turut mendorong pemerintah menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang sanksi administrasi bagi penunggak iuran BPJS. Aturan ini memungkinkan pembatasan layanan publik bagi peserta yang tidak aktif, seperti pengurusan SIM, SKCK, hingga paspor.

Ia menilai kebijakan tersebut bisa memperkuat disiplin pembayaran di kalangan peserta mandiri dengan prinsip gotong royong yang menjadi dasar dari sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Karena itu, peserta mampu harus berkontribusi, sementara yang tidak mampu tetap dilindungi melalui PBI.

"Ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk menumbuhkan kesadaran bergotong royong," ujarnya.

Menurutnya, penerapan PP 86/2013 dan peningkatan kualitas layanan menjadi dua langkah penting pasca-pemutihan untuk memastikan tunggakan tidak kembali menumpuk di masa depan.

"Substansi hukumnya sudah ada, tinggal penegakan dan pelaksanaan di lapangan. Dengan komitmen struktural dan peningkatan pelayanan, sistem JKN bisa lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat," terangnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menilai kebijakan pemutihan memiliki dua sisi, yakni manfaat jangka pendek dan risiko jangka panjang. Pemutihan patut diapresiasi sebagai kebijakan sosial yang membantu masyarakat, tetapi tetap perlu diwaspadai dampaknya terhadap disiplin peserta dan keberlanjutan fiskal.

Ronny menjelaskan kebijakan ini dapat disebut sebagai relief policy atau kebijakan keringanan yang berorientasi sosial. Di tengah tekanan ekonomi, terutama bagi pekerja informal dan peserta mandiri, pemutihan ini dapat memulihkan kepesertaan aktif BPJS yang sempat macet.

"Artinya, semakin banyak masyarakat yang bisa kembali mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi," kata Ronny.

Dari sisi politik, ia melihat kebijakan ini untuk memperkuat citra pemerintah sebagai pihak yang peduli pada pekerja dan sensitif terhadap keadilan sosial. Tentunya ini sejalan dengan semangat universal health coverage.

[Gambas:Photo CNN]

Namun, dari sisi negatif, Ronny menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan moral hazard dan risiko fiskal. Publik bisa menafsirkan kebijakan pemutihan ini sebagai sinyal bahwa tunggakan iuran pada akhirnya akan dihapuskan.

"Ini menciptakan preseden buruk terhadap disiplin kepesertaan," ujarnya.

Selain itu, hilangnya potensi penerimaan Rp7,5 triliun juga bisa memperlemah arus kas BPJS dan menambah beban APBN jika defisit pembiayaan harus ditutup dengan dana pemerintah.

Ronny menegaskan, jika kebijakan seperti ini dilakukan berulang, maka keberlanjutan sistem jaminan sosial nasional dapat terancam. Ia juga menyoroti potensi distorsi keadilan antar peserta, karena peserta yang disiplin membayar bisa merasa dirugikan.

"Dalam jangka panjang, hal itu bisa menggerus kepercayaan publik terhadap sistem," ujarnya. Ia menekankan bahwa tanpa kepercayaan, skema asuransi sosial tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Sebagai langkah mitigasi, Ronny menyarankan empat hal. Pertama, membatasi kebijakan pemutihan ini sebagai langkah satu kali (one off policy). Kedua, perlu mengkombinasikan antara keringanan dengan peningkatan sistem kepatuhan, salah satunya dengan integrasi data.

"Misalnya dengan integrasi NIK, penerapan sanksi administratif, atau pemotongan langsung dari sumber pendapatan bagi peserta non-formal bisa menjadi opsi," jelasnya.

Ketiga, pemerintah juga perlu memperkuat edukasi publik bahwa BPJS bukan bantuan sosial, melainkan sistem gotong royong yang membutuhkan kedisiplinan bersama. Keempat, melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap segmen peserta yang paling rawan menunggak, sehingga kebijakan ke depan bisa lebih tepat sasaran dan tidak bersifat menyamaratakan.

"Intinya, kebijakan ini boleh jadi terasa populer dan tampak empatik, tapi tetap harus dilihat dengan kacamata keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial. Kalau tidak hati-hati, pemerintah bisa jatuh dalam jebakan populisme kebijakan, di mana kebaikan jangka pendek justru menciptakan kerentanan jangka panjang," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun family office di Indonesia.

Pembentukan family office merupakan gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sejak ia menjabat Menko Maritim dan Investasi di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Purbaya mempersilakan pembangunan family office asalkan anggarannya tidak berasal dari kas negara. Ia tidak akan mengalihkan pos belanja APBN untuk pendirian family office di Indonesia.

"Saya sudah dengar lama isu itu (family office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya (APBN) enggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10) dikutip Detik Finance.

Purbaya memastikan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.

"Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja," imbuhnya.

Ia juga menegaskan tidak terlibat dalam rencana pendirian family office. Selain itu, Purbaya mengaku belum terlalu memahami dari konsep pembentukan family office.

"Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," ujarnya.

Sekitar akhir Juli lalu, Luhut memastikan rencana pembentukan family office tetap berjalan meski rezim pemerintahan telah berubah.

"Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (28/7).

Ia bahkan menyebutkan family office ditargetkan bisa beroperasi di tahun ini juga.

"Ya kita harap tahun ini harus bisa," jelasnya.

Pada Mei 2024, rencana pembentukan family office pertama kali diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Luhut mengatakan sejumlah negara, seperti Singapura, Hong Kong, hingga Abu Dhabi, bahkan Singapura sudah memiliki 1.500 family office. Karenanya, negara itu bisa menjadi rujukan Indonesia dalam membentuk family office.

Kala itu, pemerintah memproyeksikan investasi dari family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai US$500 miliar atau setara Rp8.151,95 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar US$11,7 triliun.

Family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak.

Di family office, menurut Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengomentari perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China yang diklaim bakal menguntungkan Indonesia.

Perang itu menyusul pemberlakuan tarif tambahan 100 persen untuk barang-barang China yang masuk ke Amerika. Dengan begitu, Negeri Tirai Bambu harus rela dihajar tarif 130 persen oleh Presiden AS Donald Trump.

"Biar saja mereka (Amerika Serikat dan China) berantem. Kalau kita enggak ada urusan," kata Purbaya usai melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

"Kalau China dikenakan tarif (tambahan) 100 persen kan barang kita jadi lebih bersaing di Amerika. Untuk kita untung, biar saja mereka berantem. Kita untung," tegasnya.

Purbaya tak menutup mata akan ada sentimen negatif dari ribut-ribut dua negara tersebut. Walau demikian, ia melihat hal tersebut tetap akan membawa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak positif.

Kebijakan tarif tinggi AS untuk China bukan lahir tiba-tiba. Donald Trump sedari awal berupaya menekan Xi Jinping agar China terus mengekspor logam tanah jarang ke Negeri Paman Sam.

Akan tetapi, China justru malah memperketat aturan ekspor logam tanah jarang alias rare earth elements (REE). Padahal, material itu menjadi bagian penting dari banyak industri teknologi dan elektronik di Amerika.

"Amerika Serikat akan menerapkan (tambahan) tarif 100 persen kepada China, melampaui dan di atas semua tarif yang selama ini mereka bayar," kata Trump di Truth Social, Jumat (10/10), dikutip dari CNN.

Tarif baru tersebut akan mulai berlaku pada 1 November 2025 untuk seluruh produk China yang masuk ke AS.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa keukeuh tidak mau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipakai untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Dalihnya, Whoosh saat ini dikelola oleh Danantara. Danantara juga sudah mengambil dividen dari BUMN yang biasanya masuk ke kas negara sampai dengan Rp80 triliun.

Dengan fakta itu, kata Purbaya, akan sangat lucu bila dana APBN digunakan lagi untuk membayar utang Whoosh.

"Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," kata Purbaya usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

"Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," tegas sang Bendahara Negara.

Whoosh alias Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS).

Investasi ini bengkak dari proposal awal yang diajukan oleh China pada 2015 lalu saat rebutan dengan Jepang. Saat itu, China menawarkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan nilai investasi US$5,13 miliar.

Investasi lebih murah dibandingkan dengan tawaran Jepang yang mengajukan proposal investasi US$6,2 miliar.

Nah, dari total biaya investasi itu US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Keberadaan utang itu, membebani kinerja keuangan PT KAI sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pengoperasian Whoosh.

Nah, untuk mengatasi masalah itu, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan dua opsi untuk membereskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria mengungkap dua cara itu adalah menyuntik dana ke KAI atau mengambilalih infrastruktur Kereta Cepat.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Selasa (14/10).

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menilai indeks saham masih berpeluang melanjutkan penguatan menuju level 8.294-8.365, selama pergerakannya tetap berada dalam fase wave [v] dari wave 5. Namun, dia mengingatkan agar investor tetap waspada terhadap potensi koreksi.

"Jika penguatan saat ini sudah selesai, IHSG bisa terkoreksi ke area 7.724-7.941," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 8.169, 8.118 dan resistance 8.260, 8.303 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BKSL, ENRG, MDIY, dan MDKA.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan menuju area 8.394-8.451 selama tetap bergerak di atas level 8.034. Namun, ia mengingatkan adanya risiko koreksi tajam jika level tersebut ditembus.

"Selama IHSG bertahan di atas 8.034, peluang menuju 8.451 masih terbuka, tapi jika turun di bawahnya, koreksi bisa terjadi cukup agresif," ujar Ivan dalam riset hariannya.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 8.115, 8.034, 7.940 dan resistance 8.300, 8.394, 8.451 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ICBP, INKP, ISAT, JPFA, dan UNVR.

IHSG ditutup di level 8.227 pada Senin (13/10) sore. Indeks saham melemah 30,65 poin atau minus 0,37 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp27,42 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 42,66 miliar saham.

Pada penutupan kemarin, 240 saham menguat, 438 terkoreksi, dan 126 stagnan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 105 ribu lulusan baru universitas (fresh graduate) dari target 200 ribu orang sudah mendaftar program magang pemerintah hingga pagi ini, Senin (13/10).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebutkan semua pendaftar itu nanti bisa memilih tiga bidang yang paling diminati dari lowongan magang yang dibuka perusahaan.

"Nanti mereka kita minta untuk memilih 3 posisi yang mereka inginkan," ujar Yassierli dalam konferensi pers di kantornya.

Ia menyebutkan jumlah perusahaan yang saat ini sudah membuka lowongan ada sebanyak 1.147 perusahaan. Nantinya, jumlah ini dipastikan terus bertambah, begitu juga dengan jumlah pelamar.

Untuk pelamar yang sudah mendaftar program magang, nantinya proses akhir penerimaan akan dilakukan masing-masing perusahaan. Ia menekankan tak ada intervensi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Proses terakhir yang dilakukan perusahaan, kita sampaikan seleksi bukan dari Kemnaker tapi oleh perusahaan, berdasarkan data yang mereka miliki dan ini jadi dasar mereka," jelasnya.

Yassierli mengatakan sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk bisa mendorong masing-masing perusahaan di wilayahnya agar ikut berpartisipasi dalam program magang ini.

"Program magang ini atas arahan presiden dan ternyata mendapat antusiasme tinggi baik dari adik-adik para fresh graduate baik sarjana, diploma dan juga antusiasme luar biasa dari perusahaan," pungkasnya.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyalurkan kredit dari dana yang ditempatkan pemerintah sebesar Rp10,5 triliun atau sekitar 42 persen dari total Rp25 triliun hingga pekan kedua Oktober 2025.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun oleh BTN masih dalam tahap awal seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai dengan pipeline kredit yang dijadwalkan.

"Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan," jelas Nixon dalam keterangan tertulis, Senin (13/10).

Nixon menjelaskan dari total Rp10,5 triliun dana yang telah disalurkan, yang baru direimburse hanya sebesar Rp4,5 triliun.

"Sisanya akan kita tagihkan bulan Oktober ini," katanya.

Nixon menjelaskan bahwa penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus, yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR.

Secara prinsip, kata Nixon, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya, mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, sambungnya, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur.

Nixon menambahkan bahwa BTN juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga.

BTN juga berpedoman pada ketentuan dan tujuan penggunaan dana pemerintah seperti yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.

Nixon optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp25 triliun akan terserap 100 persen pada November 2025.

Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat perannya dalam mendukung layanan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kerja sama strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui optimalisasi platform BNIdirect cash, solusi digital cash management yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan transaksi bagi perusahaan serta peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Corporate Banking BNI Agung Prabowo menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan telah memanfaatkan layanan BNIdirect cash sebagai bagian dari ekosistem BNIdirect untuk memperluas fleksibilitas pembayaran iuran peserta.

"Dengan BNIdirect cash, kami menghadirkan solusi pengelolaan kas yang efisien dan terintegrasi bagi BPJS Ketenagakerjaan," ujar Agung.

Kerja sama ini meliputi dukungan layanan keuangan menyeluruh, mulai dari penerimaan iuran, pembayaran manfaat, hingga pengelolaan dana BPJS dan DJS. Melalui sistem yang terintegrasi, BNI membantu memperkuat tata kelola keuangan lembaga sekaligus memastikan setiap transaksi berjalan aman dan akurat.

Agung menjelaskan, BNIdirect cash menerapkan sistem otorisasi berlapis dengan mekanisme multi-level approval, mulai dari maker, approver, hingga releaser. Fitur ini tidak hanya meningkatkan keamanan transaksi, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan maupun potensi penyalahgunaan dana.

Selain itu, BNIdirect cash memudahkan badan usaha peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pembayaran iuran secara otomatis dan terjadwal, sehingga risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan.

"Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi risiko keterlambatan pembayaran yang dapat berdampak pada perlindungan pekerja, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi," kata Agung.

Dia menambahkan, perusahaan kini dapat melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui fitur billing payment di BNIdirect cash.

"Kami berharap efisiensi dalam pembayaran iuran ini dapat memperkuat peran BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelindung utama bagi para pekerja. Fitur ini menjadi bentuk nyata dukungan kami di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang," ujarnya.

Hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 324 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan layanan terbaik bagi pekerja, baik dalam proses pendaftaran maupun pelayanan manfaat.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha menyampaikan apresiasi atas dukungan BNI melalui layanan digital ini.

Dia menjelaskan, layanan yang diberikan BNIdirect cash telah sejalan dengan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan optimal bagi peserta, khususnya dalam kemudahan pembayaran iuran.

"Ini menjadi sinergi yang sangat positif dalam peningkatan pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan," ucap Asep.

Kerja sama ini juga memperkuat langkah BNI sebagai mitra strategis pemerintah dalam digitalisasi layanan publik dan pengelolaan keuangan nasional.

Melalui BNIdirect cash, BNI berkomitmen mendukung sistem pembayaran yang efisien, transparan, dan berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai BNIdirect, kunjungi https://www.bni.co.id.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak mendengar rencana evaluasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di rumah Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (12/10) malam.

"Saya enggak tahu (rencana evaluasi DHE). Ikut (ratas di rumah Prabowo), tapi kayaknya enggak dengar," ujar Purbaya usai melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

"Mereka akan diskusikan lagi, tapi saya gak ini (mendengar). Biar saja nanti Pak Presiden (Prabowo Subianto) yang ngumumin, saya enggak ngerti itu (revisi aturan DHE)," tegasnya.

Purbaya mengaku memang tidak terlalu detail menyimak inti obrolan kebijakan parkir dolar tersebut. Ia hanya menegaskan pemerintah menganggap hasil dari aturan DHE tidak terlalu berdampak.

"Kelihatannya, hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Mungkin Bank Indonesia (BI) akan melihat lagi," beber sang Bendahara Negara.

Ia juga tidak menjawab tegas terkait rencana pemberian stimulus baru bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, hal tersebut akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mewajibkan devisa hasil ekspor diparkir di bank-bank dalam negeri. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

Sang Kepala Negara ingin manfaat ekspor dimaksimalkan untuk kemakmuran rakyat. Prabowo bahkan memprediksi hasil dari kebijakan devisa hasil ekspor bisa tembus US$100 miliar per tahun.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa penerapan DHE memang belum maksimal.

Ia menyebut Presiden Prabowo meminta anak buahnya untuk mempelajari kembali kebijakan tersebut.

"Masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali," kata Prasetyo selepas Ratas di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) bersiap menggelar Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025 pada 15-16 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Acara ini direncanakan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto.

Minerba Convex 2025 dirancang sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sektor pertambangan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno mengatakan, salah satu fokus utama dalam Minerba Convex 2025 adalah pengelolaan pertambangan berkelanjutan yang menitikberatkan pada aspek ekonomi, juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

Tri menyatakan, pertambangan berkelanjutan tidak hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini dipastikan sebagai agian dari komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam.

Karena itu, dalam Minerba Convex 2025 akan ada sesi khusus seperti coaching clinic untuk pelaku usaha, agar mereka memahami pentingnya penerapan praktik tambang yang ramah lingkungan, termasuk pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) yang sedang ramai diperbincangkan," ujar Tri di Jakarta, Senin (13/10).

Adapun pengembangan material maju (advanced materials) juga menjadi salah satu isu dalam ajang tersebut. Menurut Tri, material ini berperan besar mendukung pertumbuhan industri masa depan yang berbasis teknologi tinggi.

"Material maju ini memang digunakan untuk industri yang canggih, makanya disebut advanced materials. Di dalamnya termasuk mineral kritis-strategis. Di Indonesia saat ini sudah mulai dilakukan eksplorasi terhadap mineral strategis dan kritis, termasuk logam tanah jarang (rare earth elements)," papar Tri.

Ia menyebut, upaya penggunaan advanced materials terus digalakkan, karena datanya yang masih terbatas dan belum selengkap mineral logam lainnya. Saat ini, pendataan dan eksplorasi masih berlangsung, yang dilakukan oleh Badan Geologi.

Lewat tema "Driving Sustainable Growth: Through Innovation and Collaboration", Minerba Convex 2025 menyoroti arah pembangunan industri pertambangan yang menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Salah satunya, melalui program hilirisasi.

Ketua Panitia Pelaksana, Resvani mengatakan, program hilirisasi yang dijalankan beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif. Jumlah smelter yang terus bertambah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan hilirisasi berjalan di jalur yang tepat.

Resvani menambahkan, pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memperkuat sinergi agar hilirisasi ini tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, tetapi berlanjut hingga ke tahap industrialisasi dan pengembangan material maju. Tujuannya, untuk mendukung industri pertahanan dan teknologi tinggi di dalam negeri.

"Tanpa bahan baku dari sektor minerba, industri strategis seperti pertahanan tidak akan bisa tumbuh. Karena itu, penguatan industri dasar adalah keharusan," kata Resvani.

Gelaran Minerba Convex 2025 juga selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, di antaranya memperkuat sistem pertahanan negara melalui kemandirian energi, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan teknologi, serta mendorong industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Selain forum diskusi, Minerba Convex 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat lintas usia. Kegiatan itu mencakup lomba mewarnai bertema pertambangan untuk anak TK, lomba gambar bercerita untuk siswa SD, lomba konten media sosial bagi pelajar SMP-SMA, hingga lomba poster ilmiah untuk mahasiswa.

Sementara untuk masyarakat umum, tersedia lomba fotografi pertambangan, sementara bagi insan pers diselenggarakan lomba artikel dan karya jurnalistik.

Seluruh rangkaian acara Minerba Convex 2025 diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, asosiasi, dan masyarakat luas dalam mendorong transformasi sektor pertambangan menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Tahun ini, Minerba Convex melibatkan 11 asosiasi pertambangan, antara lain Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), dan Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO).

Kemudian, juga hadir Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), dan Society of Renewable Energy (SRE).

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diakses melalui laman resmi https://minerbaexpo.com/.