JAKARTA - Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM) menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam agenda transisi energi. Sebab keberhasilan transisi energi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan investasi, tetapi juga kemampuan membangun tata kelola yang adil, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal itu terungkap dalam forum diseminasi riset bertajuk “Menjembatani Nikel dan Keadilan” yang digelar di Hotel Swiss-Bell Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, perwakilan negara sahabat, serta organisasi masyarakat sipil dalam diskusi terbuka yang berlangsung dinamis.

Selain pemaparan akademik, forum ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan beragam perspektif terkait masa depan industri nikel di tengah percepatan transisi energi global.

Direktur IISM Rezki Syahrir menegaskan dimensi sosial harus terintegrasi dalam transisi energi. “Nikel kini berada di pusat agenda transisi energi global. Namun, kita juga harus menegaskan manfaatnya agar dirasakan secara adil pada semua level hingga di tingkat lokal. Kita tidak boleh membiarkan transisi ini menciptakan ketimpangan baru,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Sejumlah penanggap dari berbagai sektor turut memberikan perspektif kritis, di antaranya Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Juanda Volo Sinaga, APNI Djoko Widajatno, dan Social Investment Indonesia Jalal.

JAKARTA - Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM) menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam agenda transisi energi. Sebab keberhasilan transisi energi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan investasi, tetapi juga kemampuan membangun tata kelola yang adil, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal itu terungkap dalam forum diseminasi riset bertajuk “Menjembatani Nikel dan Keadilan” yang digelar di Hotel Swiss-Bell Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, perwakilan negara sahabat, serta organisasi masyarakat sipil dalam diskusi terbuka yang berlangsung dinamis.

Selain pemaparan akademik, forum ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan beragam perspektif terkait masa depan industri nikel di tengah percepatan transisi energi global.

Direktur IISM Rezki Syahrir menegaskan dimensi sosial harus terintegrasi dalam transisi energi. “Nikel kini berada di pusat agenda transisi energi global. Namun, kita juga harus menegaskan manfaatnya agar dirasakan secara adil pada semua level hingga di tingkat lokal. Kita tidak boleh membiarkan transisi ini menciptakan ketimpangan baru,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Sejumlah penanggap dari berbagai sektor turut memberikan perspektif kritis, di antaranya Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Juanda Volo Sinaga, APNI Djoko Widajatno, dan Social Investment Indonesia Jalal.

Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Juanda Volo Sinaga menekankan riset ini relevan sebagai dasar penguatan kebijakan, khususnya dalam membangun relasi yang lebih seimbang antara industri, masyarakat, dan lingkungan.

Lihat video: MOSCOW MEMANGGIL INDONESIA! Prabowo Bertemu Putin Bahas Energi Dunia



“Kita membutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak parsial. Relasi antara industri dan berbagai aspek sosial serta lingkungan harus ditata melalui kerangka governance yang kuat,” ujarnya.

Sementara itu, Jalal mengapresiasi pendekatan riset yang dinilai menghadirkan perspektif baru dalam memahami dinamika wilayah tambang.

“Pendekatan metodologis dalam studi ini merupakan terobosan penting. Ini bukan hanya soal data, tetapi juga terkait dengan bagaimana memahami realitas lokal secara lebih utuh. Karena itu, hasilnya perlu terus didiskusikan secara luas,” kata Jalal.

Dari sisi industri, Djoko Widajatno menilai riset ini sebagai langkah penting untuk memperkaya perspektif sektor pertambangan.

“Ini langkah yang berani. Riset ini menunjukkan bahwa kemajuan industri nikel tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Diperlukan peran strategis banyak pihak untuk memastikan keberlanjutan sektor ini,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, IISM menjelaskan riset ini tidak hanya berangkat dari pendekatan konvensional, tetapi juga mengembangkan kerangka analisis baru yang lebih kontekstual. Pendekatan yang digunakan merupakan integrasi antara Sustainable Livelihoods Approach (SLA), yang umum digunakan dalam studi pedesaan, dengan kerangka dari ICMM yang melihat relasi antara industri pertambangan dan komunitas.

Dari integrasi tersebut, IISM mengembangkan Developed Livelihood Mining Resilience Framework (DLMRF), yaitu kerangka untuk menganalisis ketahanan masyarakat di wilayah tambang dengan menghubungkan dimensi aset manusia, sosial, ekonomi, infrastruktur fisik, ekologis, kerentanan, dan tata kelola, serta menilai sejauh mana industri pertambangan mendukung penghidupan masyarakat lokal.

Diskusi berkembang ke isu-isu strategis seperti transparansi industri, penguatan tata kelola, partisipasi masyarakat, serta pentingnya memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Manajer Program IISM Mokh Sobirin menekankan nilai utama dari kegiatan ini terletak pada kualitas dialog yang terbangun.

“Yang paling penting dari forum ini adalah ruang dialog yang terbuka. Kita melihat bagaimana berbagai perspektif bisa saling bertemu, bahkan berdebat secara konstruktif. Ini fondasi penting untuk perbaikan kebijakan ke depan,” ungkapnya.

Sobirin menambahkan transisi energi membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada realitas lokal, mengingat kompleksitas yang dihadapi masyarakat di wilayah pertambangan.

Perusahaan tambang mineral dan batu bara (minerba) mulai tahun depan wajib melampirkan bukti pelunasan pajak saat mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Ketentuan ini disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam kegiatan sosialisasi bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM di Kantor Pusat DJP.

"Bapak-Ibu silahkan mempersiapkan diri, mulai perpanjangan tahun berikutnya RKAB akan mensyaratkan kewajiban tax clearance," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (26/11).

Kewajiban melampirkan tax clearance tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus memastikan perusahaan tambang memenuhi kontribusi perpajakan sebelum mengajukan rencana kerja operasional.

Dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung hybrid dan dihadiri sekitar 1.800 peserta itu, DJP dan Ditjen Minerba memaparkan integrasi sistem data serta arah kebijakan perpajakan sektor minerba.

Bimo menjelaskan kolaborasi dua instansi merupakan langkah bersama dalam mengelola kekayaan negara, sejalan dengan mandat konstitusi.

"Pesan Pak Presiden (Prabowo Subianto) kembali ke Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama membangun sistem ekonomi Indonesia yang berkeadilan, yaitu pentingnya prinsip gotong royong," ujarnya.

Ia memaparkan data DJP yang menunjukkan jumlah wajib pajak sektor pertambangan minerba terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3 persen dalam lima tahun terakhir. Pada 2021 tercatat 6.321 wajib pajak, dan pada 2025 jumlahnya naik menjadi 7.128.

Dari sisi penerimaan, pajak sektor pertambangan mineral logam melonjak lebih dari sepuluh kali lipat dari Rp4 triliun pada 2016 menjadi Rp45 triliun pada 2024, sementara penerimaan pajak batubara cenderung fluktuatif mengikuti harga komoditas global.

Bimo menambahkan kontribusi sektor minerba terhadap penerimaan negara cukup besar.

"Kami tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak ada sumbangsih dari Bapak-Ibu selaku pelaku ekonomi (sektor minerba) yang menyumbang 20 sampai 25 persen dari penerimaan negara," katanya.

Untuk memperkuat pengawasan perpajakan, DJP mengintegrasikan data melalui pertukaran informasi dengan Ditjen Minerba, termasuk penyelarasan aplikasi Minerba-One dengan sistem Coretax DJP.

Melalui integrasi tersebut, seluruh data perusahaan tambang diharapkan dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk mendukung penerimaan negara.

Dalam kerja sama tersebut, DJP dan Ditjen Minerba juga telah menyepakati bahwa mulai pengajuan RKAB tahun berikutnya, pelunasan pajak menjadi dokumen wajib yang harus dilampirkan oleh setiap perusahaan tambang.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melepas Tim Indonesia Garuda Rescue Nusantara (GRN) untuk berlaga pada ajang Mining Emergency Response Competition ( MERC ) 2025 yang akan berlangsung di Langley Park, Perth, Australia.

Acara pelepasan digelar di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Dirjen Minerba, Tri Winarno, S.T., M.T. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas GRN R. Teguh Saptosubroto, Ketua Yayasan GRN Adri Thanada, serta jajaran manajemen dan tim GRN yang akan berkompetisi. Keikutsertaan pada MERC 2025 merupakan kelanjutan dari partisipasi Indonesia pada MERC 2023 dan 2024, di mana tim berhasil membawa pulang total lima penghargaan internasional.

Pada MERC 2025, Tim GRN akan berkompetisi dalam delapan kategori, yakni Confined Space Rescue, Emergency Response Team Readiness, Fire Fighting, First Aid, Hazmat, Road Crash Rescue, Vertical Rescue, dan Incident Management. Seluruh kategori dirancang untuk menguji kesiapsiagaan dan kemampuan tim dalam menangani berbagai skenario kedaruratan berstandar internasional.

Dalam sambutannya, Tri Winarno menegaskan bahwa partisipasi GRN di MERC merupakan representasi komitmen Indonesia dalam meningkatkan standar keselamatan pertambangan . MERC 2025 Resmi Ditutup, Freeport Indonesia Jadi Overall Winner

“Terus junjung semangat untuk meraih kemenangan, namun ingat bahwa misi yang jauh lebih besar adalah membawa pulang pengetahuan, praktik terbaik, dan semangat profesionalisme untuk memperkuat keselamatan pertambangan di Indonesia. Kami berharap Tim GRN bertanding dengan penuh integritas sebagai wakil Indonesia, menyerap pengalaman internasional, dan kemudian membagikannya kembali untuk meningkatkan kapasitas industri pertambangan nasional,” ujar Tri Winarno melalui keterangannya, Sabtu (22/11/2025).

Dirjen Minerba juga mengapresiasi kepada Yayasan Garuda Rescue Nusantara atas konsistensinya dalam pengembangan dan edukasi di bidang rescue pertambangan.Keselamatan Pertambangan Jadi Perhatian Utama, Berikut Tantangannya

“GRN telah membuktikan bahwa komitmen terhadap keselamatan bukan hanya slogan, tetapi diwujudkan melalui pembinaan, pelatihan, dan pemberangkatan tim terbaik untuk berkompetisi serta belajar di tingkat internasional. Ini bisa menjadi contoh bagi seluruh pelaku industri pertambangan di Indonesia,” tuturnya.

Ketua Yayasan sekaligus Tim Manager GRN untuk MERC 2025, Adri Thanada, turut menyampaikan kesiapan tim dalam menghadapi kompetisi internasional tersebut.“Kami membawa misi belajar dan bertukar pengalaman dengan para praktisi internasional. Apa yang kami dapatkan nanti akan menjadi bekal penting untuk memperkuat kemampuan ERT di industri pertambangan Indonesia,” ujarnya.

Keberangkatan Tim Garuda Rescue Nusantara menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat budaya keselamatan pertambangan nasional, sekaligus simbol sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.

Tim GRN dijadwalkan bertolak ke Perth pada 22 November 2025, sementara kompetisi MERC 2025 akan berlangsung pada 28–30 November 2025.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengalokasikan anggaran tambahan Rp4,3 triliun kepada PT PLN (Persero) untuk menjalankan penugasan program listrik desa akhir tahun ini.

Menurut Bahlil, dana tersebut berasal dari tambahan anggaran sebesar Rp6,28 triliun ke pagu Kementerian ESDM yang totalnya saat ini menjadi Rp14,1 triliun sepanjang 2025.

"Ada sekitar Rp4,350,95 yang itu menjadi penugasan ke PLN untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis itu. Untuk rakyat kita," ujar Bahlil di Rapat Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11).

Bahlil menekankan meski tinggal dua bulan lagi tahun ini, namun ia yakin PLN bisa menjalankan penugasan yang diberikan. Sebab, infrastrukturnya memang sudah ada dan tinggal melanjutkan saja.

"Penugasan ini kita berikan kepada ke PLN, karena kami anggap bahwa waktunya pendek, dan mereka yang mempunyai infrastruktur yang memang ada untuk bisa melakukan ini," jelasnya.

Secara keseluruhan, anggaran Kementerian ESDM di 2025 mencapai Rp14,1 triliun setelah pada Agustus lalu cair tambahan anggaran sebesar Rp6,28 triliun.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi anggaran dari pagu awal yang sebesar Rp6,98 triliun sudah mencapai 62,86 persen hingga 10 November 2025.

Namun, apabila pagu dengan tambahan Rp6,2 triliun tersebut, maka realisasi pagu APBN Kementerian ESDM baru mencapai 31,12 triliun.

Realisasi anggaran hingga 10 November ini secara rinci:1. Sekretariat Jenderal 68,95 persen

2. Inspektorat Jenderal 67,81 persen

3. Ditjen Migas 33,84 persen

4. Ditjen Gatrik 3,21 persen

5. Ditjen Minerba 61,16 persen

6. Setjen DEN 75,88 persen

7. BPSDM ESDM 80,97 persen

8. Badan Geologi 33,63 persen

9. BPH Migas 77,06 persen

10. Ditjen EBTKE 52,49 persen

11. BPMA 81,36 persen.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah fokus mengoptimalkan penggunaan aplikasi terintegrasi bernama MinerbaOne. Aplikasi tersebut sebagai upaya perbaikan tata kelola serta peningkatan pelayanan kepada badan usaha.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi arah utama kebijakan Ditjen Minerba pada tahun ini. Melalui platform MinerbaOne, seluruh proses administrasi dan layanan di sektor pertambangan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

"Jadi untuk tahun ini kita fully untuk memikirkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha di industri pertambangan itu bisa cepat, transparan, dan akuntabel," ujar Tri dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Rabu (22/10/2025).

Sementara dari sisi negara, pemerintah harus memastikan seluruh hak negara benar-benar dipenuhi oleh para pelaku usaha pertambangan. Selain itu, hak-hak masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan juga harus dipenuhi oleh perusahaan maupun pemangku kepentingan di sektor industri tersebut.

Ia menambahkan aspek lingkungan juga menjadi perhatian penting dalam kegiatan pertambangan. Pemerintah harus memastikan agar dampak lingkungan dari aktivitas industri tersebut benar-benar dapat diminimalkan.

Menurut dia, melalui sistem digitalisasi, pemerintah dapat memantau secara lebih akurat, termasuk mengetahui kondisi jaminan reklamasi, lokasi-lokasi yang belum melaksanakan reklamasi, hingga area tambang yang terdampak, dengan memanfaatkan citra satelit sebagai alat pengawasan.

"Jadi poinnya adalah digitalisasi penting sekali untuk kita dengan keterbatasan SDM, dengan ini capture dari industri pertambangan yang besar itu bisa tercapture dalam digitalisasi," tambahnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) bersiap menggelar Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025 pada 15-16 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Acara ini direncanakan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto.

Minerba Convex 2025 dirancang sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sektor pertambangan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno mengatakan, salah satu fokus utama dalam Minerba Convex 2025 adalah pengelolaan pertambangan berkelanjutan yang menitikberatkan pada aspek ekonomi, juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

Tri menyatakan, pertambangan berkelanjutan tidak hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini dipastikan sebagai agian dari komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam.

Karena itu, dalam Minerba Convex 2025 akan ada sesi khusus seperti coaching clinic untuk pelaku usaha, agar mereka memahami pentingnya penerapan praktik tambang yang ramah lingkungan, termasuk pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) yang sedang ramai diperbincangkan," ujar Tri di Jakarta, Senin (13/10).

Adapun pengembangan material maju (advanced materials) juga menjadi salah satu isu dalam ajang tersebut. Menurut Tri, material ini berperan besar mendukung pertumbuhan industri masa depan yang berbasis teknologi tinggi.

"Material maju ini memang digunakan untuk industri yang canggih, makanya disebut advanced materials. Di dalamnya termasuk mineral kritis-strategis. Di Indonesia saat ini sudah mulai dilakukan eksplorasi terhadap mineral strategis dan kritis, termasuk logam tanah jarang (rare earth elements)," papar Tri.

Ia menyebut, upaya penggunaan advanced materials terus digalakkan, karena datanya yang masih terbatas dan belum selengkap mineral logam lainnya. Saat ini, pendataan dan eksplorasi masih berlangsung, yang dilakukan oleh Badan Geologi.

Lewat tema "Driving Sustainable Growth: Through Innovation and Collaboration", Minerba Convex 2025 menyoroti arah pembangunan industri pertambangan yang menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Salah satunya, melalui program hilirisasi.

Ketua Panitia Pelaksana, Resvani mengatakan, program hilirisasi yang dijalankan beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif. Jumlah smelter yang terus bertambah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan hilirisasi berjalan di jalur yang tepat.

Resvani menambahkan, pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memperkuat sinergi agar hilirisasi ini tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, tetapi berlanjut hingga ke tahap industrialisasi dan pengembangan material maju. Tujuannya, untuk mendukung industri pertahanan dan teknologi tinggi di dalam negeri.

"Tanpa bahan baku dari sektor minerba, industri strategis seperti pertahanan tidak akan bisa tumbuh. Karena itu, penguatan industri dasar adalah keharusan," kata Resvani.

Gelaran Minerba Convex 2025 juga selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, di antaranya memperkuat sistem pertahanan negara melalui kemandirian energi, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan teknologi, serta mendorong industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Selain forum diskusi, Minerba Convex 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat lintas usia. Kegiatan itu mencakup lomba mewarnai bertema pertambangan untuk anak TK, lomba gambar bercerita untuk siswa SD, lomba konten media sosial bagi pelajar SMP-SMA, hingga lomba poster ilmiah untuk mahasiswa.

Sementara untuk masyarakat umum, tersedia lomba fotografi pertambangan, sementara bagi insan pers diselenggarakan lomba artikel dan karya jurnalistik.

Seluruh rangkaian acara Minerba Convex 2025 diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, asosiasi, dan masyarakat luas dalam mendorong transformasi sektor pertambangan menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Tahun ini, Minerba Convex melibatkan 11 asosiasi pertambangan, antara lain Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), dan Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO).

Kemudian, juga hadir Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), dan Society of Renewable Energy (SRE).

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diakses melalui laman resmi https://minerbaexpo.com/.