Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), muncul pertanyaan mengapa pemerintah tidak menanggung seluruh iuran peserta. BPJS Kesehatan menegaskan bahwa skema pendanaan JKN tidak sepenuhnya berasal dari negara, melainkan berbasis iuran peserta.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa JKN merupakan program jaminan sosial dengan prinsip contribution based, bukan tax based. Artinya, dana yang digunakan berasal dari iuran peserta dan pemberi kerja, bukan dari pajak.

"Pendanaan Program JKN tidak diambil dari uang pajak, melainkan dari iuran peserta. Ada kontribusi iuran dari peserta dan pemberi kerja yang dikelola secara gotong royong untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/11).

Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan bukan lembaga sosial, melainkan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk menyelenggarakan Program JKN. Sebagai organisasi nirlaba, seluruh iuran yang diterima digunakan sepenuhnya untuk kepentingan peserta.

Rizzky melanjutkan, kehadiran BPJS Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat agar tidak terbebani biaya ketika sakit. Sebelum program ini berjalan, banyak penduduk yang kesulitan mengakses layanan kesehatan karena keterbatasan biaya.

"Dengan menjadi peserta JKN, kita dapat membantu yang sakit melalui iuran JKN yang dibayarkan setiap bulan," ucap dia.

Menurutnya, kontribusi negara dalam pembiayaan JKN sudah sangat besar. Hingga 24 Oktober 2025, tercatat lebih dari 283 juta penduduk telah menjadi peserta JKN.

Dari jumlah tersebut, 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

Di samping itu, sekitar 52,6 juta penduduk juga ditanggung oleh pemerintah daerah sebagai peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III.

Rizzky menambahkan, pemerintah juga menanggung iuran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri sebagai pemberi kerja. Dalam hal ini, pemerintah membayarkan 4 persen iuran, sementara 1 persen dibayarkan oleh peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN).

Pemerintah pun memberikan bantuan bagi peserta mandiri kelas III. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, iuran peserta kelas III sebesar Rp42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi Rp7.000 sehingga peserta cukup membayar Rp35.000.

"Bantuan iuran tersebut dilakukan pemerintah agar masyarakat dengan finansial yang pas-pasan dan tidak termasuk sebagai peserta PBI, bisa tetap mendaftar ke Program JKN," imbuhnya.

Rizzky menekankan bahwa Program JKN adalah manifestasi gotong royong. Banyak pihak terlibat dalam program ini, tidak hanya BPJS Kesehatan. Dengan sistem ini, diperlukan kolaborasi lintas sektoral untuk menghadapi tantangan yang ada.

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Ascobat Gani, menjelaskan bahwa JKN mengonsolidasikan ratusan kelompok risiko menjadi satu sistem perlindungan bersama. Prinsip gotong royong dalam Program JKN memungkinkan adanya subsidi silang dari yang sehat ke yang sakit.

Ia menekankan bahwa dana yang dikumpulkan BPJS Kesehatan merupakan dana amanat milik peserta, bukan milik negara maupun BPJS Kesehatan, karena tidak berbasis pajak. Dana tersebut wajib digunakan sepenuhnya untuk kepentingan peserta.

"Surplus bisa, tapi tidak bisa ambil keuntungan, karena uang itu manfaatnya harus kembali lagi pada peserta. Mengelola JKN itu seperti berlayar sambil membangun perahu. Kalau robek layarnya, jangan berkelahi atau putar balik ke dermaga. Tapi kita betulkan bersama-sama," pungkas dia.

Pemerintah berencana memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang nilainya capai Rp7,6 triliun.

Rencana penghapusan ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurutnya, saat ini pemerintah masih perlu memverifikasi data.

"Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan," ungkap Prasetyo, Kamis (9/10).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan total tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan hingga saat ini mencapai Rp7,691 triliun.

"Tunggakan yang rencana pemutihan sekitar Rp7,691 triliun," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/10).

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai apabila kebijakan ini betul dilakukan, maka merupakan langkah positif yang patut disambut baik. Sebab, ini akan memberi harapan baru bagi jutaan peserta mandiri yang selama ini terhambat mendapatkan layanan JKN.

Timboel mengatakan tunggakan iuran selama ini menjadi 'penyandera' bagi peserta mandiri, terutama di kelas 3. Banyak dari mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaannya nonaktif.

"Tentunya kami sangat menyambut baik kebijakan pemerintah untuk menghapus, memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari kelas peserta mandiri yang selama ini sangat menyandera peserta mandiri kelas 3, kelas 2, kelas 1, yang memang mayoritas kelas 3 ini untuk menjadi peserta aktif yang dapat layanan JKN," ujarnya.

Ia mengingatkan kondisi tunggakan ini bermula sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Kala itu, iuran peserta kelas 1 naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu, kelas 2 dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu, serta kelas 3 dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu tetapi disubsidi pemerintah Rp7.000 sehingga peserta hanya perlu membayar Rp35 ribu.

"Kenaikan iuran di tengah covid-19 pada saat itu membuat peserta mandiri memang sangat-sangat terpukul dan akhirnya gagal bayar untuk membayar iuran sehingga menciptakan tunggakan-tunggakan yang sampai saat ini menyandera peserta mandiri," imbuhnya.

Timboel menjelaskan ada dua faktor utama penyebab peserta mandiri menunggak iuran. Pertama, karena kemampuan ekonomi yang lemah (ability to pay). Kedua, ketidakmauan membayar (willingness to pay) akibat kekecewaan terhadap layanan kesehatan sehingga ogah melanjutkan untuk membayar.

"Nah, tentunya kalau menurut saya memang ini adalah bagian yang harus diperbaiki," jelasnya.

Meski demikian, Timboel menilai kebijakan pemutihan membawa lebih banyak sisi positif dibandingkan negatifnya. Pemutihan ini akan mengembalikan hak konstitusional rakyat untuk kembali menjadi peserta aktif dan memperoleh layanan kesehatan.

Pemutihan juga berpotensi memperkuat keuangan BPJS Kesehatan dalam jangka panjang. Peserta yang sebelumnya tidak aktif karena tersandera tunggakan dapat kembali membayar iuran secara rutin dan berkontribusi pada sistem gotong royong JKN.

"Ketika tunggakan dihapus, maka pembayaran iuran berikutnya menjadi pendapatan riil bagi BPJS," ujar Timboel.

Ia menyebut, kondisi saat ini membuat banyak potensi penerimaan negara justru hilang karena peserta tidak bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya.

Selain aspek keuangan, ia menilai kebijakan ini juga memberikan rasa keadilan sosial, apalagi untuk peserta yang memang tidak mampu untuk membayar.

"Kalau orang kaya bisa dapat tax amnesty, masa orang miskin yang ability to pay nya tidak ada ini, tidak dapat keringanan?" katanya.

Timboel menyebut kebijakan ini juga selaras dengan tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ia mengatakan, pemutihan tunggakan dapat memenuhi ketiganya sekaligus.

Dari sisi keadilan, kebijakan ini membantu kelompok masyarakat yang benar-benar tidak mampu agar kembali aktif sebagai peserta JKN. Dari sisi kemanfaatan, peserta bisa kembali memanfaatkan layanan kesehatan tanpa beban tunggakan yang menumpuk. Sementara dari sisi kepastian hukum, pemutihan memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

"Nah tentunya ini yang menurut saya harus benar-benar segera direalisasikan," imbuhnya.

Timboel juga menyoroti banyak peserta mandiri yang sebelumnya beralih ke skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kondisi itu justru menambah beban anggaran negara karena banyak peserta yang sebenarnya mampu masih ditanggung pemerintah.

"Dengan pemutihan, mereka (yang masuk ke PBI saat covid) bisa kembali ke peserta mandiri dan PBI bisa diisi oleh masyarakat yang benar-benar miskin," ujarnya.

Ia menilai pemutihan akan menciptakan sistem JKN yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Namun, Timboel mengingatkan pemutihan saja tidak cukup untuk mencegah tunggakan iuran kembali terjadi. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus memperbaiki mutu pelayanan agar peserta tidak kehilangan kepercayaan.

"Pelayanan yang buruk di fasilitas kesehatan membuat orang enggan bayar. Jadi peningkatan mutu layanan menjadi kunci menekan tunggakan," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang masih kerap melakukan pelanggaran. Kasus fraud dan pelayanan tidak layak masih sering ditemukan di lapangan.

Timboel turut mendorong pemerintah menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang sanksi administrasi bagi penunggak iuran BPJS. Aturan ini memungkinkan pembatasan layanan publik bagi peserta yang tidak aktif, seperti pengurusan SIM, SKCK, hingga paspor.

Ia menilai kebijakan tersebut bisa memperkuat disiplin pembayaran di kalangan peserta mandiri dengan prinsip gotong royong yang menjadi dasar dari sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Karena itu, peserta mampu harus berkontribusi, sementara yang tidak mampu tetap dilindungi melalui PBI.

"Ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk menumbuhkan kesadaran bergotong royong," ujarnya.

Menurutnya, penerapan PP 86/2013 dan peningkatan kualitas layanan menjadi dua langkah penting pasca-pemutihan untuk memastikan tunggakan tidak kembali menumpuk di masa depan.

"Substansi hukumnya sudah ada, tinggal penegakan dan pelaksanaan di lapangan. Dengan komitmen struktural dan peningkatan pelayanan, sistem JKN bisa lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat," terangnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menilai kebijakan pemutihan memiliki dua sisi, yakni manfaat jangka pendek dan risiko jangka panjang. Pemutihan patut diapresiasi sebagai kebijakan sosial yang membantu masyarakat, tetapi tetap perlu diwaspadai dampaknya terhadap disiplin peserta dan keberlanjutan fiskal.

Ronny menjelaskan kebijakan ini dapat disebut sebagai relief policy atau kebijakan keringanan yang berorientasi sosial. Di tengah tekanan ekonomi, terutama bagi pekerja informal dan peserta mandiri, pemutihan ini dapat memulihkan kepesertaan aktif BPJS yang sempat macet.

"Artinya, semakin banyak masyarakat yang bisa kembali mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi," kata Ronny.

Dari sisi politik, ia melihat kebijakan ini untuk memperkuat citra pemerintah sebagai pihak yang peduli pada pekerja dan sensitif terhadap keadilan sosial. Tentunya ini sejalan dengan semangat universal health coverage.

[Gambas:Photo CNN]

Namun, dari sisi negatif, Ronny menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan moral hazard dan risiko fiskal. Publik bisa menafsirkan kebijakan pemutihan ini sebagai sinyal bahwa tunggakan iuran pada akhirnya akan dihapuskan.

"Ini menciptakan preseden buruk terhadap disiplin kepesertaan," ujarnya.

Selain itu, hilangnya potensi penerimaan Rp7,5 triliun juga bisa memperlemah arus kas BPJS dan menambah beban APBN jika defisit pembiayaan harus ditutup dengan dana pemerintah.

Ronny menegaskan, jika kebijakan seperti ini dilakukan berulang, maka keberlanjutan sistem jaminan sosial nasional dapat terancam. Ia juga menyoroti potensi distorsi keadilan antar peserta, karena peserta yang disiplin membayar bisa merasa dirugikan.

"Dalam jangka panjang, hal itu bisa menggerus kepercayaan publik terhadap sistem," ujarnya. Ia menekankan bahwa tanpa kepercayaan, skema asuransi sosial tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Sebagai langkah mitigasi, Ronny menyarankan empat hal. Pertama, membatasi kebijakan pemutihan ini sebagai langkah satu kali (one off policy). Kedua, perlu mengkombinasikan antara keringanan dengan peningkatan sistem kepatuhan, salah satunya dengan integrasi data.

"Misalnya dengan integrasi NIK, penerapan sanksi administratif, atau pemotongan langsung dari sumber pendapatan bagi peserta non-formal bisa menjadi opsi," jelasnya.

Ketiga, pemerintah juga perlu memperkuat edukasi publik bahwa BPJS bukan bantuan sosial, melainkan sistem gotong royong yang membutuhkan kedisiplinan bersama. Keempat, melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap segmen peserta yang paling rawan menunggak, sehingga kebijakan ke depan bisa lebih tepat sasaran dan tidak bersifat menyamaratakan.

"Intinya, kebijakan ini boleh jadi terasa populer dan tampak empatik, tapi tetap harus dilihat dengan kacamata keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial. Kalau tidak hati-hati, pemerintah bisa jatuh dalam jebakan populisme kebijakan, di mana kebaikan jangka pendek justru menciptakan kerentanan jangka panjang," pungkasnya.