Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) Abdul Kadir Karding yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto ternyata memiliki harta kekayaan Rp16,19 miliar.

Berdasarkan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta dan kekayaan Karding sebesar Rp16 miliar tersebut tercatat per laporan 2 Desember 2024, ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.

Secara rinci, hartanya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp14.274.608.000, alat transportasi dan mesin senilai Rp950 juta, harta bergerak lainnya Rp556,7 juta, serta kas dan setara kas Rp412.812.023.

Harta tanah dan bangunan Abdul Kadir tersebar di 20 titik lokasi mulai dari di Pati, Demak, Jakarta Selatan hingga kota Palu. Semuanya tercatat sebagai hasil sendiri.

Sementara itu, untuk kendaraan ia tercatat hanya memiliki tiga jenis yakni Mobil BYD Minibus tahun 2024 senilai Rp345 juta. Lalu, mobil Toyota Minibus tahun 2024 senilai Rp600 juta dan motor Honda Phantom senilai Rp5 juta.

Karding bukanlah orang baru di pemerintahan. Sebagai politisi Tanah Air, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2024-2025.

Ia terkena reshuffle oleh Prabowo pada 8 September 2025. Saat itu, ia digantikan oleh politikus Golkar, Mukhtarudin.

Sebelum masuk ke pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2024 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI.

Sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir pernah menduduki posisi Ketua Komisi VIII DPR RI.

[Gambas:Youtube]

Presiden Prabowo Subianto melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) di Istana Negara pada hari ini, Senin (27/4).

Karding dilantik bersama dengan pejabat negara lainnya. Pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Senin (27/4).

"Harap ikuti mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo saat membacakan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

Karding bukanlah orang baru di pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebagai politisi Tanah Air, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2024-2025.

Kader senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini terkena reshuffle oleh Prabowo pada 8 September 2025. Posisi Karding di Kementerian P2MI digantikan oleh politikus Golkar, Mukhtarudin.

Ketika dicopot dari jabatannya, Karding berjanji akan tetap loyal kepada Prabowo. Sebab, ia merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan besar bangsa Indonesia.

"Saya berjanji akan mendukung, loyal, kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan Presiden Prabowo," ucapnya dalam video Instagram @abdulkadirkarding pada Selasa, 9 September 2025.

Sebelum masuk ke pemerintahan, ia juga punya jejak rekam panjang di legislatif. Karding pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2024 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI.

Di parlemen, Karding pernah menduduki posisi Ketua Komisi VIII DPR RI.

Pria kelahiran 25 Maret 1973 ini merupakan lulusan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (saat itu Fakultas Perikanan) UNDIP tahun 1997.

Pada 2009, ia lulus dari Program Magister Administrasi Publik UNDIP.

[Gambas:Youtube]

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koodinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) di Istana Negara, Senin (27/4).

"Harap ikuti mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo saat membacakan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambung Prabowo.

Sebelum diangkat menjadi wamenko pangan, Hanif menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Dengan pelantikan ini, maka Hanif akan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan(Zulhas) untuk memastikan ketahanan pangan hingga peningkatan gizi dalam negeri.

Sebelumnya, Hanif dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tanggal 21 Oktober 2024.

Ia merupakan pejabat yang memulai karirnya di Kementerian Lingkungan Hidup. Sebelum menduduki posisi menteri, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengutip website Kementerian LH, perjalanan karirnya dimulai pada 1993 sebagai Staf Data di Kalimantan Selatan. Pada 1995 diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan dan pada 1999 dipromosikan menjadi Kepala BKPH di Batulicin.

Selanjutnya ia menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Kemudian pada 2007 menjadi Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada 2016, beliau diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian pada 2023, diangkat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

[Gambas:Youtube]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal masih besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Dalam rapat terbatas bersama Sang Kepala Negara, Bahlil juga membeberkan alasan mengapa Indonesia hingga kini belum mampu membangun industri LPG domestik yang kuat.

"Saya juga melaporkan tentang bagaimana kita mencari langkah-langkah alternatif terkait substitusi impor LPG kita. Kita tahu bahwa LPG kita, konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun. Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri, selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Besarnya impor itu, kata dia, sudah berlangsung lama sejak pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG.

Sejak saat itu kebutuhan tabung gas melonjak tajam, sementara pasokan bahan baku domestik tidak tumbuh sebanding dengan konsumsi masyarakat.

Bahlil menjelaskan salah satu hambatan utama Indonesia sulit membangun industri LPG sendiri terletak pada keterbatasan bahan baku.

LPG diproduksi dari komponen propana dan butana atau yang dikenal sebagai C3 dan C4, sementara produksi kedua komponen tersebut di Indonesia masih relatif kecil.

"Saya juga melaporkan bahwa untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya. Salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4, dan itu produksi kita tidak terlalu banyak," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah kini mencari beberapa jalur substitusi agar ketergantungan impor tidak terus membesar dan membebani neraca energi nasional.

Alternatif pertama yang masih terus dikaji adalah pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah. Skema ini sebelumnya juga sempat didorong sebagai pengganti LPG rumah tangga karena Indonesia memiliki cadangan batu bara melimpah meski belum terealisasi optimal.

"Kemudian kita cari alternatif, kita konversi untuk melakukan DME dari batu bara low calorie. Itu salah satu alternatif," ujar Bahlil.

Selain DME, pemerintah juga tengah membahas opsi lain berupa pengembangan compressed natural gas (CNG) sebagai energi substitusi LPG, terutama untuk sektor-sektor tertentu yang memungkinkan memakai gas terkompresi.

Menurut Bahlil, opsi CNG masih dalam tahap finalisasi pembahasan, tetapi masuk dalam daftar skenario yang dinilai cukup realistis untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

"Alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita dorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," tuturnya.

[Gambas:Youtube]

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), menggantikan Sahat Manaor Panggabean.

Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Senin (27/4).

"Harap ikuti mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo saat membacakan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambung Prabowo.

Barantin merupakan lembaga pemerintah yang tugas utamanya mengawasi lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta media pembawanya, yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Karding bukan orang baru di kabinet Prabowo-Gibrang. Politikus senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pernah didapuk menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI pada 2024-2025.

Jabatannya singkat karena ia terkena resuffle kabinet. Posisi Karding di BP2MI digantikan Mukhtarudin. Politikus Golkar itu dilantik oleh Prabowo pada 8 September 2025.

Penggantian Karding sebagai Menteri BP2MI terjadi tak lama usai fotonya dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tengah main domino bersama Aziz Wellang viral di media sosial.

Aziz merupakan tersangka kasus illegal logging atau pembalakan liar hutan Kalimantan. Atas penetapan tersangka itu, Aziz Wellang lalu mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Lalu, pada 9 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan status tersangkanya.

Saat itu, Karding dan Raja Juli tak membantah foto yang diambil pada 1 September 2025 tersebut.

Raja Juli mengklaim pertemuan itu hanya berdiskusi dan tidak membahas kasus pembalakan liar. Sementara, Karding mengaku tergabung dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) bersama Aziz Wellang. Karding menjabat Sekretaris Jenderal, sementara Aziz Wellang selaku Wakil Bendahara Umum.

Melalui siaran persnya tertanggal (7/9), Karding menjelaskan KKSS melakukan pertemuan atau silaturahmi rutin pada Senin, 1 September 2025. Biasanya dalam pertemuan KKSS diisi dengan aktivitas bermain domino sebagai bagian dari budaya Sulawesi Selatan.

Ia juga mengaku tidak mengetahui latar belakang Aziz Wellang, termasuk kasus hukum yang sempat menjeratnya. Namun, setelah melakukan konfirmasi dan mendapat penjelasan dari berbagai pihak, Karding mengatakan baru mengetahui kalau Aziz Wellang tidak lagi berstatus tersangka pembalakan hutan.

[Gambas:Youtube]

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Senin (27/4).

Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Senin (27/4).

"Harap ikuti mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo saat membacakan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambung Prabowo.

Hanif sebelumnya menduduki kursi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sejak 21 Oktober 2024.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengutip laman Kementerian LH, perjalanan karirnya dimulai pada 1993 sebagai Staf Data di Kalimantan Selatan.

Pada 1995 diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan dan pada 1999 dipromosikan menjadi Kepala BKPH di Batulicin.

Selanjutnya, Hanif menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Kemudian, pada 2007, ia menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada 2016, Hanif diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian pada 2023, diangkat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru saja merevisi aturan terkait dengan skema penyelesaian utang kepada negara (piutang). Terbaru, pemerintah bisa langsung memanfaatkan aset sitaan tanpa persetujuan debitur.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara yang baru dirilis pada 24 April 2026.

Dalam Pasal 186A, Purbaya menetapkan bahwa negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dapat menguasai fisik dan menggunakan aset-aset para debitur sebelum dijual atau dilelang maupun pengambilalihan hak.

"Pendayagunaan (pemanfaatan) oleh PUPN cabang tanpa persetujuan Penanggung Utang/Penjamin Utang dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang Penanggung Utang," tulis Pasal 186A ayat 1b aturan tersebut yang dikutip pada Senin (27/4).

Melalui Pasal 186B, Purbaya menetapkan pengguasaan fisik dan penggunaan oleh negara dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penyitaan (SPP) dan berita acara penyitaan, menyampaikan permohonan kepada Penyerah Piutang, hingga setelah diterbitkannya keputusan ketua PUPN cabang.

"Ketua PUPN cabang menetapkan surat keputusan penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengiriman (pengajuan permohonan)," tulis Pasal 186B ayat 5.

Dalam Pasal 186B ayat 7 ditetapkan masa penguasaan fisik oleh negara atau Kementerian/Lembaga maksimal 2 tahun. Selama dikuasai negara, hasil dan manfaatnya tidak akan mengurangi jumlah utang debitur.

"Penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mengurangi utang Penanggung Utang/Penjamin Utang."

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprotes pemberitaan salah satu media nasional yang menyebut kas negara yang ada di Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanya tersisa Rp120 triliun.

Ia menilai pemberitaan tersebut keliru karena dana mengendap SAL masih utuh. Purbaya menegaskan dana SAL tidak berkurang, melainkan hanya dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke bank umum.

"Ada berita katanya uang saya tinggal Rp120 triliun dari SAL. Dikeluarkan itu disebar ke mana-mana," katanya di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (27/4).

Dari total dana SAL Rp420 triliun, Purbaya telah memindahkan Rp300 triliun dari BI ke bank umum. Dana tersebut masih dalam bentuk simpanan seperti deposito.

Purbaya menegaskan dana SAL tersebut belum digunakan untuk membiayai belanja negara.

"Uang saya SAL masih utuh Rp420 triliun. Dia (media) enggak ngerti apa yang saya kerjakan. Jadi, harusnya dia belajar lagi yang betul sebelum menyebarkan berita negatif seperti itu," ujar Purbaya.

"Anggaran saya sampai sekarang masih aman, yang Rp420 triliun belum sama sekali disentuh. Jadi orang itu mesti belajar yang betul," jelasnya.

Meski menilai pemberitaan soal sisa uang nganggur pemerintah itu salah, Purbaya tidak akan membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Ia telah berkali-kali menjelaskan dana SAL yang diberitakan hanya tersisa Rp120 triliun sebenarnya hanya dipindahkan ke bank umum, bukan digunakan untuk belanja negara.

"Enggak usah (dibawa ke Dewan Pers). Ngapain? Orang bodoh ngapain diajarin lagi. Kan sudah saya jelasin berkali-kali, itu enggak dipakai yang Rp120 triliun. Kenapa dia keluarin (berita) begitu lagi? Cuman saya pindahin aja di bank, seperti deposito saya pindahin dari BI ke bank. Uangnya sepeser pun belum dipakai untuk anggaran (negara), masih dalam bentuk SAL. Anggaran yang lain masih aman," imbuhnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan penggunaan SAL masih menjadi alternatif terakhir dalam menjaga ketahanan keuangan negara.

[Gambas:Youtube]

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung melaporkan belanja negara melonjak signifikan pada awal 2026. Hal ini seiring upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.

Ia menyebut belanja negara pada kuartal I 2026 tumbuh 31,4 persen secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp815 triliun. Realisasi tersebut setara 21,2 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 17,1 persen.

"Belanja itu tumbuhnya sangat tinggi sekali, yaitu 31,4 persen year-on-year. Di kuartal I ini belanja sudah mencapai 21,2 persen dari APBN," ujar Juda dalam acara Kick Off PINISI di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, lonjakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah mengubah pola belanja yang sebelumnya cenderung menumpuk di akhir tahun menjadi lebih merata sepanjang tahun.

"Yang dulunya di triwulan IV itu pertumbuhan tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan," katanya.

Di sisi lain, kinerja penerimaan negara juga menunjukkan tren positif. Juda mencatat penerimaan pajak tumbuh 20,7 persen secara kumulatif hingga Maret 2026.

"Penerimaan pajak itu 20,7 persen," ujarnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan pajak yang kuat terutama ditopang oleh kenaikan signifikan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tumbuh hingga 57,7 persen.

Menurut Juda, kenaikan tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang masih solid, baik dari sisi konsumsi maupun kegiatan dunia usaha.

"Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian, di sektor dunia usaha itu tumbuh cukup baik di triwulan I," ujarnya.

Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang diinisiasi pemerintah mendapatkan sambutan antusias dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Lampung Halal Market 2026 yang dihelat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Minggu (26/4).

Program yang menjadi bagian dari percepatan menuju kewajiban bersertifikat halal pada 18 Oktober 2026 mendatang ini pun sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan kuota lebih dari 1 juta sertifikat halal gratis bagi Usaha Mikro di seluruh Indonesia untuk tahun ini.

Direktur Kemitraan dan Kerja Sama Jaminan Produk Halal (JPH) BPJPH, Fertiana Santy, menyampaikan bahwa kehadiran BPJPH di pusat keramaian merupakan strategi menjemput bola.

"Kami ingin memastikan negara hadir untuk mempermudah rakyat. Program Sehati dan kuota lebih dari 1 juta sertifikat gratis dari Presiden Prabowo adalah bentuk dukungan konkret agar Usaha Mikro Kecil tidak terhambat aturan, melainkan justru semakin memperkuat daya saingnya di pasar global," kata Fertiana.

Salah satu respons positif datang dari pemilik usaha Cireng Sultan, Lili Agustin Kintiarsih Raharjo. Ia menyebut program Sehati sangat membantu operasional usaha kecilnya dalam membangun kepercayaan konsumen.

"Alhamdulillah, saya mendapatkan sertifikat halal secara gratis dan mudah dengan bantuan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal di Lampung. Ini sangat membantu kami menjaga nama baik merek Cireng Sultan dan menjaga kehalalan bahan yang digunakan agar pembeli semakin percaya," ujar Lili.

Hal senada diungkapkan oleh Ketina, pemilik usaha A Merah Ara (Gula dan Madu). Ia mengaku proses sertifikasi halal gratis yang dilaluinya sangat lancar.

"Sertifikasi ini sangat bermanfaat bagi kami. Saya mengajak pelaku usaha lain yang belum punya untuk segera buat dari sekarang sebelum wajib halal Oktober 2026. Prosesnya sangat mudah dan benar-benar gratis," kata Ketina.

Selain Lili dan Ketina, sejumlah pelaku usaha lain seperti Sarjiyem (Jajanan Anin) dan Ngatiman (Kopi Bubuk TJR) juga telah menerima manfaat dari jalur Self Declare ini, yang membuktikan kehadiran negara dalam mendukung ekonomi kerakyatan di Lampung.

Di antara fokus utama terhadap program gratis, efisiensi juga dirasakan oleh pelaku usaha di jalur reguler (berbayar). Antoni Rahman PA, pemilik Dapur SPPG dari Gunung Sulah, Way Halim, mengaku hanya butuh waktu dua minggu untuk mengurus sertifikatnya.

"Pengurusannya cepat, cuma dua minggu sudah keluar. Ini penting agar sebelum Oktober 2026 nanti, saat ada sidak dari otoritas, dapur kami sudah siap dan memiliki legalitas halal," tutur Antoni.

Dukungan sertifikat halal juga menjadi syarat strategis bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam program nasional. Budi Waluyo dari Rumah Potong Hewan (RPH) Atmajaya menegaskan bahwa sertifikat halal kini menjadi syarat mutlak bagi mereka untuk menjadi pemasok (supplier) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Hendro Lukito, pengusaha minuman herbal rempah asal Metro, menceritakan pengurusan sertifikasinya pernah terhambat hingga delapan bulan. Sedangkan melalui BPJPH Lampung, sertifikatnya terbit dalam waktu 11 hingga 21 hari saja. Berkat sertifikat tersebut, produk rempahnya kini telah menembus pasar Thailand, Malaysia, hingga Singapura.

Acara tersebut diakhiri dengan apresiasi bersama dari puluhan pelaku UMKM yang hadir serta PT Sucofindo Cabang Lampung yang memiliki Lembaga Pemeriksa Halal. Dukungan nyata pemerintah ini diharapkan terus berlanjut guna memperkokoh ekonomi kerakyatan di daerah.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Standardisasi Halal BPJPH, dan Tenaga Ahli BPJPH Bidang Kehumasan, M Fariza Y Irawady, Kepala UPT BPJPH Provinsi Lampung, Saluddin serta Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengklaim risiko resesi ekonomi Indonesia tetap rendah meski ekonomi global tengah tertekan akibat konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok.

"Probability resesi Indonesia di bawah 5 persen, di bawah negara seperti AS, Kanada, dan Jepang," ujar Airlangga dalam acara Kick Off PINISI di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/4).

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi domestik yang masih kuat di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur perdagangan energi di Selat Hormuz.

Ia memastikan aktivitas ekonomi dalam negeri masih berjalan baik dan mampu menjaga momentum pertumbuhan. 

Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,4 persen dengan proyeksi laju ekonomi kuartal I sebesar 5,5 persen.

"Walaupun perang belum selesai, Indonesia masih memiliki resiliensi yang kuat dan ruang untuk tumbuh tetap tinggi," ujar Airlangga.

Airlangga bahkan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melampaui target tersebut, setelah pada 2025 tercatat sebesar 5,11 persen.

Ia menambahkan sejumlah lembaga internasional juga masih memandang positif prospek ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.

"Dunia masih melihat Indonesia sebagai ekonomi yang cukup kuat. IMF mengatakan Indonesia salah satu bright spot di Asia," ujarnya.

Bagi penggemar barang branded yang tetap ingin mengelola pengeluaran dengan cerdas, METRO Department Store memiliki penawaran menarik, bekerja sama dengan Allo Paylater.

Belanja kebutuhan fesyen kini bisa lebih fleksibel berkat ketersediaan berbagai metode pembayaran, termasuk sistem paylater dari Allo Paylater.

Penggunaan Allo Paylater dapat membantu menjaga arus kas tetap aman saat membeli barang bernilai tinggi. Pada saat bersamaan, juga memberikan keuntungan langsung saat transaksi. Mulai 6 April hingga 31 Desember 2026, tersedia diskon 20 persen untuk pembelanjaan di seluruh jaringan METRO Department Store.

Keuntungan tambahan juga menanti bagi pengguna baru. Transaksi pertama menggunakan Allo Paylater akan mendapatkan tambahan cashback 5 persen. Proses aktivasinya pun tergolong cepat dan mudah dilakukan langsung melalui aplikasi sebelum pembayaran diselesaikan di kasir.

Menariknya, promo ini tidak terbatas di METRO saja. Penawaran serupa juga berlaku di berbagai gerai di bawah naungan Trans Fashion Indonesia, seperti Aigner, Furla, Geox, Bimba y Lola, Find Kapoor Seoul, hingga Stella McCartney, dan beberapa jenama ternama lainnya.

Dengan periode promo yang cukup panjang hingga akhir tahun, ada banyak waktu untuk merencanakan belanja tanpa harus mengganggu stabilitas finansial.

Segera aktivasi Allo Paylater Anda dan nikmati pengalaman belanja yang lebih efisien di gerai favorit terdekat.