Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI akan bertindak tegas dengan menertibkan Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIH) yang acapkali melakukan sejumlah tindakan pidana yang merugikan jemaah haji asal tanah air.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa pihaknya akan menjatuhkan sanksi berat berupa pencabutan izin operasional terhadap KBIH yang nekat melakukan aktivitas di luar norma hukum yang berlaku.

"Kami percaya sebagian besar KBIH itu adalah pelayan-pelayan umat yang baik. Nah, oknum-oknum ini harus segera ditertibkan supaya kemudian KBIH-KBIH yang baik, yang mayoritas KBIH yang baik itu tidak terdampak dengan para oknum-oknum KBIH yang tidak bertanggung jawab," terang Dahnil kepada awak media di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jumat (12/6/2026).

Sikap tegas dan terukur yang ditunjukkan oleh Kemenhaj tersebut adalah imbas dari sejumlah tindak pidana yang marah dilakukan oknum-oknum KBIH yang terbukti melakukan penipuan hingga penggelapan yang sangat merugikan para jemaah haji.

Dahnil menyatakan bahwa KBIH yang melakukan tindak pidana di tanah suci, yakni berupa penipuan, tersebut diungkap aktivitasnya oleh jajaran Kepolisian Kerajaan Arab Saudi. Adapun oknum KBIH, tutur dia, yang berasal dari Provinsi Jawa Barat yang diduga terlibat penipuan badal haji langsung diamankan oleh aparat kepolisian setibanya di tanah air.

"Kalau dari yang penindakan secara hukum di Arab Saudi tentu adalah pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa yang sudah ditangkap oleh polisi Saudi Arabia. Kemarin yang di Jawa Barat langsung ditindak. Ketika mendarat karena sudah masuk yuridiksi kita, itu langsung diinterogasi, diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat," paparnya.

Sementara, terkait kasus penipuan haji yang melibatkan oknum KBIH asal Jawa Timur, Dahnil mengungkapkan permasalahan itu sempat diselesaikan secara langsung di Arab Saudi dengan pengembalian hak jemaah, dan saat ini sedang dituntaskan secara administrasi.

Dahnil menyatakan pihaknya berkomitmen menjatuhkan sanksi sedang sampai ringan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan kasus ini, tergantung dari jenis dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum KBIH.

“Kami akan cabut izinnya apabila kemudian ada yang melakukan tindakan pidana penipuan secara masif, tapi ada beberapa yang kami berikan peringatan secara administrasi satu dan dua,” pungkasnya.

IDXChannel- Kementerian Haji dan Umrah mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H/2027 M meskipun proses pemulangan jamaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M masih berlangsung.

Persiapan tersebut menjadi salah satu fokus utama yang disampaikan Menhaj Moch. Irfan Yusuf dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (10/6), terkait realisasi anggaran tahun 2026 dan rencana kerja serta program tahun 2027.

Dalam rapat tersebut, Menhaj menegaskan bahwa pelayanan haji merupakan siklus yang berkelanjutan. Karena itu, persiapan musim haji berikutnya harus dimulai bahkan sebelum seluruh rangkaian operasional haji tahun berjalan berakhir.

"Pagu anggaran tahun 2027 kami arahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah, meningkatkan kualitas layanan jamaah, mendukung transformasi kelembagaan, memperkuat sumber daya manusia, serta mengembangkan sistem digital yang mampu menghadirkan layanan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan jamaah," ujar Menhaj dikutip keterangan pers Kamis (11/6/2026).

Menhaj menjelaskan bahwa arah kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Kemenhaj, yakni penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, profesional, dan maslahat dalam mendukung Indonesia Emas 2045.

Evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026 juga menjadi dasar dalam penyusunan program kerja tahun mendatang.

Berbagai catatan lapangan, kebutuhan jemaah, dinamika kebijakan internasional, hingga penguatan kelembagaan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji berikutnya.

Rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI ini sekaligus menjadi momentum awal pembahasan dukungan anggaran bagi Kemenhaj sebagai kementerian baru yang mengemban mandat penyelenggaraan haji dan umrah secara lebih fokus dan terintegrasi.

Dengan dukungan anggaran yang memadai dan sinergi bersama DPR, Kemenhaj optimistis dapat memperkuat kualitas pelayanan kepada jamaah Indonesia sekaligus memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin aman, nyaman, dan memberikan kemaslahatan yang luas bagi umat.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengambil langkah tegas dalam menertibkan berbagai praktik pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji.

langkah ini mencakup penertiban dan pembinaan terhadap sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta oknum petugas yang terindikasi melakukan penyimpangan dan dugaan penipuan terkait pengelolaan Dam, badal haji fiktif, kurban, hingga penyusupan jemaah non-prosedural.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha mengatakan, bahwa tindakan penertiban dan pembinaan ini merupakan bentuk komitmen mutlak pemerintah dalam menjaga tata kelola haji yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, tindakan ini dilakukan dalam rangka melindungi hak jamaah dan memberantas praktik komodifikasi jemaah demi meraup keuntungan pribadi atau kelompok (menjadikan jamaah sebagai komoditas).

"Kami tidak akan menoleransi segala bentuk praktik yang merugikan jemaah dan mencederai kekhusyukan ibadah haji. Penertiban ini dilakukan demi memberikan pelindungan menyeluruh kepada jamaah haji Indonesia agar terhindar dari unsur penipuan dan transaksi di luar ketentuan resmi," ujar Ichsan Marsha dalam keterangan pers Rabu (10/6/2026).

Dalam keterangan persnya, Ichsan menyampaikan tim pengawas telah membongkar jaringan penipuan badal haji fiktif dan penggelapan uang kurban.

Salah satu kasus berat melibatkan seorang mukimin bernama Muhtar yang diduga menggelapkan uang badal dan kurban milik jemaah asal Merauke (Kloter UPG-29), sebanyak Rp306,8 juta. Laporan terkait kasus tersebut disampaikan langsung oleh jamaah kepada Menteri Haji dan Umrah pada Selasa, 2 Juni 2026 di Hotel Safwat Alsharooq, Makkah.

"Untuk kasus penggelapan oleh mukimin atas nama Muhtar, kami telah berkoordinasi secara intensif dengan Divhubinter Polri, Konjen RI Jeddah, Atase Kepolisian, serta otoritas keamanan Arab Saudi. Saat ini, yang bersangkutan telah berhasil ditangkap dan ditahan," kata Ichsan.

Kementerian Haji dan Umrah mengimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia agar tetap waspada dan tidak mudah tergiur oleh tawaran paket Dam, kurban, atau badal haji murah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Pastikan seluruh ibadah dan transaksi keuangan disalurkan melalui jalur resmi pemerintah dan lembaga yang telah ditunjuk sah oleh otoritas Arab Saudi demi keamanan dalam beribadah," tutur Ichsan.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai menjalankan tahapan persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi setelah menerima jadwal resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf mengatakan persiapan haji 2027 telah dimulai sejak akhir Mei 2026 dan akan berlangsung hingga fase kedatangan jamaah pada April 2027.

“Fase pertama persiapan awal, tanggal 12 Zulhijah 1447 atau 29 Mei 2026, penerimaan dokumen pengaturan jadwal musim haji 1448 Hijriah,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Selanjutnya, pada 30 Juni 2026 pemerintah mulai mengisi preferensi akomodasi jamaah di Makkah dan Madinah. Pada 15 Juli 2026 dilakukan aktivasi transfer dana ke e-wallet Nusuk Masar, penunjukan maskapai penerbangan, dan pengaturan kuota penerbangan jamaah.

Memasuki fase kontrak dan pengaturan layanan, pemerintah mulai melakukan konfirmasi referensi kemah, kontrak paket layanan, dokumentasi kontrak maskapai, serta input preferensi kartu Nusuk pada 29 Juli 2026.

Kemudian pada 13 Agustus 2026, Kemenhaj menetapkan tanggal itu sebagai batas akhir retensi kemah dan penambahan operator perjalanan haji baru. Sehari setelahnya, pemerintah mulai menggelar rapat persiapan, registrasi pergerakan jamaah, kontrak layanan medis serta pengunggahan data jamaah.

Tahapan berikutnya adalah batas akhir pendaftaran haji di negara asal jamaah, kontrak layanan dan pengunggahan data anggota kantor yang ditetapkan pada 26 September 2026.

Irfan menjelaskan bahwa fase ketiga meliputi tahap komitmen dan pembayaran, yang mana pemerintah dijadwalkan menandatangani perjanjian pengaturan haji dan preferensi pergerakan jamaah pada 8 November 2026.

Berikutnya, batas akhir transfer dana kontrak paket layanan komprehensif melalui sistem Nusuk Masar ditetapkan pada 24 Desember 2026.

Pada fase keempat atau finalisasi jamaah dan visa, Kemenhaj menetapkan batas akhir kontrak paket layanan komprehensif jatuh pada 23 Januari 2027.

Lima hari kemudian, tepatnya 28 Januari 2027, menjadi batas akhir pengunggahan data jamaah dan sertifikasi petugas sekaligus dimulainya penerbitan visa. Selanjutnya, 9 Maret 2027 ditetapkan sebagai batas akhir penerbitan visa dan perizinan membawa obat bagi jamaah.

“Fase kelima tanggal 1 Zulkaidah atau 8 April 2027, batas akhir pembatalan visa dan mulai kedatangan jamaah. 20 Zulkaidah atau 27 April 2027 mulai inspeksi kemah bersama penyedia layanan di Saudi,” terang Irfan.

IDXChannel- Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mengawal proses kepulangan jamaah haji Indonesia ke Tanah Air agar berjalan tertib, aman, nyaman, dan lancar.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, mengatakan hingga saat ini sebanyak 59 kelompok terbang (kloter) dengan 23.129 jamaah dan 236 petugas telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju Indonesia.

Dengan demikian, total jamaah dan petugas yang telah diberangkatkan mencapai 23.365 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 kloter dengan 21.948 jamaah dan 224 petugas telah tiba di Indonesia atau total 22.172 orang. Sementara itu, kepulangan jamaah haji khusus juga terus berlangsung.

Hingga hari ini, sebanyak 7.702 jamaah dan 368 petugas haji khusus telah kembali ke Indonesia, sehingga total kepulangan jamaah dan petugas haji khusus mencapai 8.070 orang.

“Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh proses kepulangan jamaah haji reguler maupun haji khusus terus dikawal secara intensif agar berjalan tertib, aman, nyaman, dan lancar,” ujar Ichsan di Madinah, Jumat (5/6/2026).

Memasuki fase kepulangan, Kemenhaj mengingatkan jamaah agar mempersiapkan barang bawaan sesuai ketentuan penerbangan dan menjaga dokumen perjalanan dengan baik. Paspor, kartu identitas, obat-obatan pribadi, serta dokumen penting lainnya harus disimpan di tempat yang aman dan mudah dijangkau.

“Paspor merupakan dokumen perjalanan yang sangat penting. Jangan sampai hilang. Apabila terjadi kehilangan, segera laporkan kepada ketua kloter dan petugas haji agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur,” kata Ichsan.

Kemenhaj juga mengingatkan bahwa setiap jamaah hanya diperbolehkan membawa tas paspor, satu koper kabin dengan berat maksimal 7 kilogram, dan satu koper bagasi dengan berat maksimal 32 kilogram.

Untuk memperlancar proses pemulangan, maskapai telah melakukan penimbangan bagasi di hotel tempat jamaah menginap pada H-2 keberangkatan.

Setelah ditimbang dan diserahkan kepada petugas, koper bagasi akan menjalani proses pemeriksaan (screening) sebelum disimpan di gudang maskapai hingga waktu pemberangkatan.

“Kami mengimbau jamaah untuk tidak menambahkan barang apa pun ke dalam koper yang telah ditimbang dan diserahkan kepada petugas,” tuturnya.

Kemenhaj kembali menegaskan bahwa air zamzam tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun koper kabin dalam bentuk apa pun.

“Keberadaan air zamzam di dalam koper dapat menghambat proses pemeriksaan, menyebabkan pembongkaran koper, keterlambatan distribusi bagasi, bahkan mengganggu kelancaran kepulangan jamaah lainnya,” tutur Ichsan.

Ia menambahkan, jamaah tidak perlu membawa air zamzam secara mandiri karena setiap jamaah haji Indonesia akan menerima satu galon air zamzam berisi lima liter yang dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Tanah Air.

Selain itu, sehubungan dengan tingginya kepadatan operasional di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Kementerian Haji Arab Saudi mengalihkan sejumlah penerbangan Saudia Airlines yang mengangkut jamaah Indonesia dari Terminal Haji ke Terminal Internasional (Terminal 1).

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Bandara telah menempatkan sebagian personelnya di Terminal 1 untuk memastikan pelayanan dan pendampingan kepada jamaah tetap berjalan optimal.

“Kami mengimbau jamaah untuk mengikuti arahan petugas, memperhatikan informasi nomor gate keberangkatan, dan tetap berada di area tunggu yang telah ditentukan karena pengaturan gate dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan operasional bandara,” tuturnya.

Kemenhaj juga mengimbau jamaah yang masih berada di Tanah Suci untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih, makan teratur, beristirahat cukup, serta menggunakan pelindung kepala atau payung saat beraktivitas di luar hotel.

“Mari kita terus menjaga kekompakan, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan hingga seluruh jamaah kembali ke Tanah Air dengan selamat,” ujar Ichsan.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sedang mengkaji penerapan sistem pembayaran terpusat untuk umrah melalui e-wallet, sehingga dana jemaah tidak langsung masuk ke rekening biro perjalanan umrah. Wacana itu muncul untuk mencegah kasus seperti Hanania Travel kembali terulang.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyebut bahwa pihaknya mempertimbangkan salah satu opsi, yakni meniru pemerintah Arab Saudi yang menerapkan platform e-wallet untuk pembayaran berbagai keperluan operasional haji.

Dalam skema tersebut, Indonesia memiliki akun e-wallet sendiri untuk keperluan haji. Ketika pemerintah Indonesia akan membayar keperluan akomodasi atau lainnya, otoritas Saudi akan mentransfer dana dari e-wallet itu kepada pihak lain ketika semua aspek telah dinyatakan baik dan terpenuhi.

Menurut Gus Irfan, dalam konteks e-wallet umrah, jemaah haji tidak akan membayarkan langsung dana ke biro perjalanan, melainkan ke akun e-wallet terlebih dahulu. Dana tersebut baru dapat dicairkan kepada penyelenggara secara bertahap setelah layanan yang menjadi kewajibannya benar-benar dilaksanakan.

Irfan menilai pola tersebut berpotensi memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana jemaah sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan oleh penyelenggara perjalanan. Meski demikian, dia menegaskan bahwa gagasan tersebut masih dalam tahap pembahasan.

"Kalau travel sudah melakukan sesuatu baru uangnya dikeluarkan, dibayarkan ke travel. Ini juga masih salah satu pemikiran kami. Yang jelas kita berpikiran bagaimana regulasi bisa dijalankan," ujar Gus Irfan pada Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, pemerintah berupaya memastikan seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mematuhi regulasi yang telah ditetapkan demi melindungi kepentingan jemaah.

Dia menyoroti masih adanya sejumlah kasus yang merugikan masyarakat, termasuk kasus Hanania Travel yang belakangan menjadi perhatian publik. Namun, menurutnya, kasus tersebut kemungkinan hanya salah satu dari sejumlah persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan perjalanan umrah.

"Kita ingin bahwa nanti tidak ada lagi korban-korban dari travel-travel yang bermain-main seperti ini," ujar Gus Irfan.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kasus Hanania Travel menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Menurut Dahnil, jumlah korban dalam kasus tersebut mencapai ratusan hingga lebih dari seribu orang. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus yang saat ini ditangani aparat penegak hukum, tetapi juga membangun sistem perlindungan baru yang lebih kuat bagi jemaah umrah.

"Kami akan membangun sistem baru terkait perlindungan finansial jemaah," kata Dahnil di Jeddah, Arab Saudi.

Berupaya Kembalikan Dana Korban Hanania Travel

Selain menyiapkan regulasi baru, Kemenhaj juga akan mengawal penyelesaian kasus Hanania Travel yang saat ini sedang ditangani kepolisian. Dahnil mengatakan pemerintah akan memperjuangkan dua aspirasi utama korban, yakni pengembalian dana atau pemberangkatan ke Tanah Suci.

Namun berdasarkan komunikasi awal yang diterimanya, sebagian besar korban lebih menginginkan pengembalian dana dibandingkan melanjutkan keberangkatan melalui biro perjalanan lain.

"Kami akan mengupayakan pengembalian dana atau pemberangkatan. Tetapi informasi yang kami terima, mayoritas korban memilih refund," katanya.

Dia menambahkan, apabila ditemukan indikasi dana jemaah sudah tidak tersedia, pemerintah akan mendorong penelusuran aset melalui mekanisme tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kepentingan utama kami adalah melindungi jemaah dan memastikan hak-hak mereka bisa dipulihkan," ujarnya.

IDXChannel— Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, bersama Tim Amirul Hajj meninjau dua dapur katering penyedia konsumsi jamaah haji Indonesia di Madinah.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan konsumsi bagi jamaah sekaligus membuka peluang lebih besar bagi produk pangan Indonesia untuk masuk ke rantai pasok katering haji di Arab Saudi.

Dua dapur yang dikunjungi merupakan bagian dari belasan dapur yang setiap hari menyiapkan makanan bagi jamaah haji Indonesia.

Dalam peninjauan tersebut, Menhaj memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan.

"Kami ingin memastikan bahwa dapur-dapur yang melayani jamaah Indonesia bekerja dengan baik, bersih, sehat, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah," ujar Menhaj di dapur Uhud Taibah, Madinah, Arab Saudi, dikutip Kamis (4/6/2026).

Selain meninjau kualitas layanan, Gus Irfan sapaan akrabnya juga melihat peluang pemanfaatan bahan baku asal Indonesia dalam penyediaan konsumsi jamaah haji. Menurutnya, banyak produk yang saat ini dipasok dari negara lain sebenarnya dapat dipenuhi oleh Indonesia.

Saat meninjau dapur, ia menemukan sejumlah bahan pangan yang memiliki kemiripan dengan produk Indonesia, mulai dari santan, ikan patin, ikan teri, hingga berbagai bumbu masakan Nusantara.

"Saya melihat ada santan yang kemungkinan besar bahan bakunya berasal dari Indonesia, tetapi dipasarkan melalui negara lain. Begitu juga ikan patin yang saat ini dipasok dari negara tetangga, padahal Indonesia memiliki potensi produksi yang sangat besar," katanya.

Menurut Menhaj, pemerintah sebenarnya telah mulai menjajaki pengiriman berbagai komoditas pangan Indonesia ke Arab Saudi untuk mendukung kebutuhan konsumsi jamaah haji.

Sejumlah komoditas yang pernah dicoba untuk dikirim antara lain beras dan berbagai jenis bumbu masakan.

Namun upaya tersebut belum berjalan optimal karena terkendala situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi dan meningkatnya biaya logistik.

"Kami sudah mulai mencoba mengirim beras dan berbagai bumbu dari Indonesia. Namun karena situasi kawasan yang belum sepenuhnya kondusif, biaya transportasi menjadi tinggi sehingga tidak semua rencana pengiriman dapat terlaksana," ujarnya.

Dia berharap kondisi kawasan Timur Tengah segera membaik sehingga distribusi logistik kembali normal dan produk-produk Indonesia dapat lebih mudah masuk ke pasar Arab Saudi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan katering haji.

Menurut Menhaj, peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk memasok kebutuhan konsumsi jamaah haji sangat terbuka lebar.

Berbagai produk yang saat ini digunakan dalam katering haji, mulai dari ikan teri, asam jawa, santan, hingga ikan patin, merupakan komoditas yang dapat diproduksi Indonesia dengan kualitas yang tidak kalah bersaing.

"Peluangnya sangat besar. Produk-produk yang dibutuhkan sebenarnya banyak tersedia di Indonesia. Tinggal bagaimana kita memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku agar produk tersebut bisa masuk ke Arab Saudi," katanya.

Ke depan, Kementerian Haji dan Umrah akan mendorong penggunaan produk Indonesia melalui berbagai skema kerja sama dengan penyedia katering. Salah satunya dengan memasukkan penggunaan komoditas tertentu ke dalam kontrak layanan konsumsi jamaah.

"Dalam kontrak ke depan, kita bisa mengatur penggunaan sejumlah bahan baku dari Indonesia. Dengan begitu, produk Indonesia memiliki kepastian pasar dan dapat menjadi bagian dari rantai pasok konsumsi haji," ujarnya.

Menhaj menegaskan bahwa upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan konsumsi jamaah, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional.

"Kita ingin jamaah mendapatkan makanan yang sesuai dengan selera Indonesia, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha dalam negeri. Haji tidak hanya menjadi pelayanan ibadah, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk penguatan ekosistem ekonomi Indonesia di tingkat global," katanya

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JEDDAH — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegur PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) karena pesawat yang mengangkut jemaah haji mengalami keterlambatan (delay) selama berjam-jam di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi.

Penerbangan Garuda Indonesia nomor GA 7603 rute Jeddah–Jakarta yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Jakarta-Banten (JKB) 2 dilaporkan delay sejak jadwal keberangkatan awal pada Selasa (2/6/2026) sore waktu Arab Saudi.

Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Haji dan Umrah, keterlambatan terjadi akibat tingginya kepadatan lalu lintas penerbangan di terminal haji Bandara King Abdulaziz yang sedang melayani fase pemulangan jemaah dari berbagai negara.

"Terkait delay tersebut, kami langsung berkomunikasi dengan pihak maskapai. Kami meminta apabila terjadi keterlambatan, harus ada kompensasi yang diberikan kepada jemaah, baik berupa penyediaan makanan maupun bentuk pelayanan lainnya agar jemaah tetap merasa nyaman," kata Dahnil kepada Tim Media Center Haji (MCH) di Kantor Urusan Haji Indonesia, Jeddah, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, pelayanan terhadap jemaah tidak boleh berkurang meskipun keterlambatan terjadi akibat faktor operasional di bandara. Dahnil pun menyatakan bahwa pihak Garuda Indonesia harus memberikan kompensasi kepada jemaah yang terdampak keterlambatan penerbangan.

Kompensasi yang diberikan dapat berupa tambahan layanan, konsumsi, penggantian uang tunai, maupun bentuk pelayanan lain yang membantu menjaga kenyamanan jemaah selama berada di area bandara.

"Kami berharap Garuda benar-benar menunaikan komitmen tersebut sehingga jemaah tetap mendapatkan pelayanan yang baik selama menunggu keberangkatan," ujarnya.

Minta Garuda Indonesia Lebih Antisipatif

Selain meminta kompensasi, Dahnil juga mengingatkan Garuda Indonesia agar lebih cermat mengantisipasi potensi gangguan operasional selama fase pemulangan haji ketika volume penerbangan cenderung tinggi.

Menurut dia, koordinasi yang lebih intensif antara maskapai dan Kemenhaj diperlukan agar setiap potensi keterlambatan dapat diantisipasi lebih awal.

"Kami juga meminta agar jika terjadi kendala atau potensi delay, maskapai segera berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah sehingga bisa dicari solusi dan jemaah tidak menunggu terlalu lama tanpa kepastian," katanya.

Bandara Internasional King Abdulaziz menjadi pusat keberangkatan ribuan jemaah haji dari berbagai negara yang mulai kembali ke negara asal masing-masing setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji.

Akibat tingginya trafik penerbangan, sejumlah jadwal keberangkatan mengalami penyesuaian operasional.

"Yang jelas, delay tadi malam terjadi karena traffic penerbangan yang sangat padat. Namun, kami memastikan hak-hak jemaah tetap harus dipenuhi oleh maskapai," ujar Dahnil.

Fase pemulangan jemaah haji Indonesia telah dimulai sejak 1 Juni 2026 melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah.

Pada gelombang pertama, jemaah dipulangkan melalui Jeddah hingga pertengahan Juni sebelum dilanjutkan dengan pemulangan gelombang kedua melalui Bandara Prince Mohammed bin Abdulaziz di Madinah.

Kemenhaj menegaskan akan terus memantau kualitas layanan selama fase pemulangan, termasuk ketepatan waktu penerbangan, pelayanan di bandara, serta pemenuhan hak-hak jemaah apabila terjadi gangguan operasional.

Bisnis.com, JEDDAH — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak melarang pemerintah daerah menggelar acara seremonial penyambutan jemaah haji secara berlebihan, agar jemaah bisa segera beristirahat setelah perjalanan panjang.

Hal tersebut disampaikan oleh Dahnil di Kantor Teknis Urusan Haji KJRI, Jeddah, Arab Saudi usai meninjau kantor tersebut pada Rabu (3/6/2026).

Dia menyebut bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, hingga wali kota telah menunjukkan dedikasi dan kepeduliannya kepada jemaah haji. Mereka telah banyak membantu saat keberangkatan dan beritikad baik untuk menyambut para jemaah haji saat kepulangan, tetapi Dahnil berpesan agar tidak membuat seremonial berlebihan.

"Mohon dipahami oleh para pejabat di daerah agar tidak terlalu banyak acara-acara seremonial karena jemaah haji kita itu sudah cukup letih, sudah cukup capek, agar kemudian bisa dipercepat untuk kembali ke kediamannya," ujar Dahnil kepada tim Media Center Haji (MCH) di Jeddah pada Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah berupaya mempercepat proses kepulangan jemaah haji ke Indonesia melalui koordinasi dengan pihak imigrasi dan bandara, sehingga bisa langsung menuju debarkasi lalu pulang ke rumah masing-masing.

Oleh karena itu, jangan sampai proses kepulangan jemaah menjadi tertahan oleh berbagai acara seremonial.

Dahnil telah memerintahkan para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenhaj agar tidak menggelar acara seremonial penyambutan jemaah haji secara berlebihan, apalagi jika acara itu lebih banyak berisikan pidato panjang dari rentetan pejabat, padahal semestinya jemaah haji bisa segera pulang dan beristirahat.

"Jadi, kami mohon dengan sangat agar tidak ada lagi acara-acara seremonial yang berlebihan, yang memakan waktu dan menyita energi para jemaah haji," ujar Dahnil.

Fase pemulangan jemaah haji gelombang pertama sudah dimulai sejak 1 Juni 2026. Pada hari pertama pemulangan jemaah haji, ada 17 kloter yang diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah.

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) bakal menyambut kedatangan lebih dari 200 ribu jemaah haji melalui 14 bandara pada fase pemulangan pada 1 Juni-1 Juli 2026.

Direktur Utama InJourney Airports, Mohammad R Pahlevi mengatakan 14 bandara yang akan menyambut kedatangan jemaah haji juga dilengkapi dengan fasilitas ramah lansia dan disabilitas.

Lebih lanjut, dia menegaskan lansia dan penyandang disabilitas akan menjadi prioritas layanan pihaknya di 14 bandara tersebut.

"Jemaah haji lansia dan disabilitas menjadi prioritas layanan. Seluruh fasilitas umum di 14 bandara dipastikan siap, termasuk fasilitas prioritas ramah lansia dan disabilitas. Staf bandara disiagakan di titik-titik pelayanan dan fasilitas untuk memberikan asistensi kepada seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji lansia dan disabilitas," jelas Pahlevi, Senin (1/6).

Pahlevi menuturkan alur kedatangan jemaah haji juga akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bandara.

Itu semuanya, sambung dia, telah melalui pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan terkait dari mulai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, InJourney Airports, maskapai penerbangan, AirNav Indonesia, Karantina, Imigrasi, hingga Bea dan Cukai.

Dia menuturkan untuk di Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bandara tersibuk di Indonesia, kepulangan jemaah haji dilayani melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.

Terminal di sana, katanya, yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk kenyamanan jemaah dan tidak bercampur dengan penumpang pesawat reguler.

Adapun secara keseluruhan bandara di Indonesia yang melayani fase pemulangan jemaah haji pada 1 Juni-1 Juli 2026 yakni Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Adi Soemarmo Solo, Kertajati Majalengka, Sultan Hasanuddin Makassar, Hang Nadim Batam, Syamsuddin Noor Banjarmasin, Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, dan Kualanamu Deli Serdang.

Kemudian Bandara Internasional Yogyakarta, SAMS Sepinggan Balikpapan, Zainuddin Abdul Madjid Lombok, Sultan Iskandar Muda Aceh, dan Minangkabau Padang.

Bisnis.com, MAKKAH — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) telah berakhir. Seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang mengambil skema Nafar Tsani, telah meninggalkan Mina dan kembali ke hotel masing-masing di Makkah.

Dahnil meninjau langsung proses akhir pergerakan jemaah Indonesia di Mina pada Sabtu (30/5/2026), bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Pada pukul 15.00 Waktu Arab Saudi (WAS), seluruh jemaah haji Indonesia telah keluar dari Mina dan seluruh tenda jemaah telah kosong.

“Hari ini adalah keberangkatan jemaah haji yang melakukan Nafar Tsani. Ini merupakan rombongan terakhir, setelah kemarin jemaah Nafar Awal juga telah diberangkatkan. Artinya, seluruh jemaah kita yang telah menyelesaikan lontar jumrah, baik Nafar Awal maupun Nafar Tsani, sudah tuntas,” ujar Dahnil pada Sabtu (30/5/2026).

Dia menilai bahwa operasional haji pada fase Armuzna tahun ini secara umum berjalan baik, meskipun diwarnai sejumlah tantangan. Terdapat sejumlah kemajuan dan perubahan tata kelola yang cukup signifikan dibandingkan penyelenggaraan haji tahun sebelumnya.

Dahnil mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi. Catatan tersebut antara lain berkaitan dengan layanan di tenda Arafah dan Mina, serta pengelolaan mabit di Muzdalifah melalui skema murur.

“Catatan-catatan dari berbagai pihak kami terima dengan baik. Terkait pelayanan di tenda Mina, tenda Arafah, juga tata kelola mabit di Muzdalifah maupun murur, tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami,” jelasnya.

Atas berbagai kekurangan yang masih terjadi selama fase puncak haji, Kementerian Haji dan Umrah juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jemaah Indonesia.

“Kami atas nama Kementerian Haji dan Umrah memohon maaf. Selama puncak Armuzna tentu ada beberapa catatan, ada beberapa kesalahan, ada beberapa kekhilafan. Semua kekurangan itu menjadi tanggung jawab kami,” tutur Dahnil.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada jemaah yang dinilai telah tertib mengikuti arahan petugas selama berada di Armuzna. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada ribuan petugas yang bertugas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina selama puncak haji berlangsung.

Dengan berakhirnya fase puncak haji di Armuzna, operasional haji Indonesia kini memasuki tahap berikutnya, yakni pemulangan jemaah ke Tanah Air. Dahnil meminta seluruh petugas tetap menjaga kualitas layanan hingga akhir operasional haji.

“Setelah ini kita memasuki fase pemulangan. Kami meminta seluruh petugas untuk tetap bertugas sepenuh hati, penuh dedikasi, tetap responsif di hotel-hotel, serta tetap simpatik dan empatik kepada jemaah,” katanya.

Selain kepada petugas, Dahnil juga mengimbau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta seluruh jemaah agar menjaga kondisi fisik menjelang kepulangan ke Indonesia. Jemaah diminta mengurangi aktivitas yang tidak mendesak dan fokus menjaga kesehatan.

“Kami mengimbau kepada KBIHU yang membawa jemaah, juga kepada seluruh jemaah, untuk tetap tertib. Tidak berlebihan melakukan kegiatan, agar kondisi kesehatan tetap terjaga hingga kembali ke Tanah Air,” pungkasnya.

IDXChannel- Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memastikan seluruh proses pergerakan jamaah haji Indonesia pada fase puncak ibadah haji atau Armuzna berjalan lancar, tertib, dan terkendali.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, menyampaikan bahwa seluruh jamaah haji Indonesia telah berhasil diberangkatkan dari Arafah menuju Muzdalifah dan selanjutnya tiba di Mina untuk melanjutkan rangkaian ibadah mabit serta lontar jumrah.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian pergerakan jamaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan dilanjutkan ke Mina berjalan sesuai rencana operasional. Pergerakan terakhir jamaah dari Arafah menuju Muzdalifah berlangsung pada pukul 02.40 waktu Arab Saudi, sementara proses pergerakan dari Muzdalifah menuju Mina selesai pada pukul 07.00 waktu Arab Saudi dan area Muzdalifah telah dinyatakan steril,” ujar Maria di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Dia menjelaskan, keberhasilan proses Armuzna merupakan hasil sinergi seluruh petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta kedisiplinan jamaah dalam mengikuti arahan selama fase puncak haji berlangsung.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah haji Indonesia atas kedisiplinan, ketertiban, dan kepatuhan dalam mengikuti seluruh arahan petugas. Ketertiban jamaah menjadi salah satu kunci utama kelancaran pergerakan Armuzna tahun ini,” katanya.

Saat ini, fokus pelayanan diarahkan pada pendampingan jamaah selama berada di Mina, khususnya dalam pelaksanaan lontar jumrah Aqabah dan hari-hari tasyrik berikutnya.

Sebanyak 751 petugas haji disiagakan di Mina dan ditempatkan di tenda-tenda jamaah serta sejumlah pos layanan sepanjang jalur menuju Jamarat. Selain itu, Kemenhaj juga menyiapkan petugas yang berjaga di Masjidil Haram.

Para petugas dibagi ke dalam 10 satuan ad-hoc yang masing-masing bertanggung jawab terhadap 11 hingga 13 markas atau kawasan tenda jamaah.

“Penguatan layanan ini dilakukan agar jamaah mendapatkan pendampingan, pelindungan, dan bantuan secara cepat serta terkoordinasi selama fase Mina berlangsung,” ujar Maria.

Kemenhaj juga mengimbau seluruh jamaah untuk tetap mematuhi jadwal lontar jumrah yang telah ditentukan dan tidak memaksakan diri, terutama pada siang hari ketika suhu di Mina mencapai 41 derajat celcius.

“Kami mengimbau jamaah Indonesia untuk tidak melaksanakan lontar jumrah pada pukul 10 pagi hingga 2 siang waktu Arab Saudi guna menghindari cuaca panas dan kepadatan. Jamaah diharapkan tetap berada di dalam tenda dan mengikuti arahan petugas,” kata Maria.

a juga meminta jamaah memanfaatkan jalur dua atau jalur atas yang telah disiapkan sebagai jalur resmi pergerakan jamaah Indonesia menuju Jamarat guna mendukung kelancaran arus dan mengurangi potensi kepadatan.

Selain itu, Maria mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama fase Mina dengan memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan secara teratur, menggunakan payung atau pelindung kepala saat berada di luar tenda, serta membatasi aktivitas fisik di luar keperluan ibadah.

“Khusus bagi jamaah lansia, jamaah disabilitas, dan jamaah risiko tinggi, kami meminta keluarga kloter, ketua rombongan, dan sesama jamaah untuk terus memberikan perhatian dan pendampingan,” ujarnya.

Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umrah juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam.

“Kami mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji serta kembali ke Tanah Air dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh,” tutur Maria.

(kunthi fahmar sandy)