IDXChannel—Simak cara kurban online. Menjalankan ibadah kurban kini kian mudah dengan keberadaan pembayaran kurban secara online, sehingga pekurban tidak perlu mencari hewan kurban sendiri.

Sejumlah lembaga membuka jasa pemrosesan kurban. Mulai dari pembayaran zakat, pembelian hewan kurban, penyembelihan hewan, hingga pendistribusian daging kurban kepada pihak penerima.

Contohnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompet Dhuafa, dan sebagainya. Berkurban secara online hukumnya diperbolehkan dan sah dalam Islam selama prosesnya memenuhi syariat yang telah ditentukan.

Melansir laman BAZNAS (25/5/2026), kurban online memiliki banyak keunggulan. Antara lain, praktis dan efisien bagi pekurban yang tidak dapat mencari dan memproses hewan kurbannya sendiri.

Distribusi dapat lebih merata dan menjangkau daerah yang lebih luas dengan masyarakat yang lebih membutuhkan. Lembaga-lembaga besar seperti BAZNAS dan Dompet Dhuafa dapat menggunakan jaringannya untuk mendistribusikan daging lebih luas.

Prosesnya juga transparan karena lembaga penerima jasa kurban akan memberikan laporan distribusi dan dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, berkurban secara online di BAZNAS juga berpeluang membantu peternak-peternak binaan lembaga tersebut.

Jika Anda tidak berpeluang dan tidak mampu untuk mengurus kurban secara mandiri. Anda dapat melakukan ibadah kurban secara online. Berikut ini adalah tata cara kurban online dengan mudah:

BAZNAS:

• Kunjungi laman resmi BAZNAS
• Pilih jenis hewan kurban (kambing, sapi, atau patungan)
• Isi data diri dengan lengkap
• Bacalah niat kurban dalam hati
• Bayar kurban dengan metode pembayaran yang tersedia
• Anda akan menerima bukti transaksi dan laporan pelaksanaan

Dompet Dhuafa

• Buka laman resmi Dompet Dhuafa (.org)
• Scroll ke bawah, cari menu ‘Kurban’
• Pilih jenis hewan kurban yang ingin Anda beli
• Masukkan jumlah hewan yang ingin dikurbankan
• Pilih jenis pembiayaan
• Masukkan nama donatur (pekurban), email, dan nomor telpon
• Masukkan jumlah orang yang berkurban
• Bacalah niat kurban dalam hati
• Lanjutkan pembayaran hingga transaksi selesai

Sebagai tambahan informasi, harga hewan kurban di laman resmi Dompet Dhuafa saat ini dibanderol mulai dari Rp1,4 jutaan untuk sapi patungan, Rp1,7 juta hingga Rp2 jutaan untuk kambing atau domba, dan sapi utuh mulai Rp9 juta hingga Rp20 juta lebih.

Itulah informasi singkat tentang cara kurban online dengan mudah.

(Nadya Kurnia)

IDXChannel—Bagaimana hukum kurban online dalam Islam? Kini tersedia cara mudah untuk menjalankan ibadah kurban setiap Iduladha, pembelian hewan kurban dapat dilakukan secara online.

Namun, bagaimana hukumnya dalam Islam? Biasanya, berkurban dilakukan dengan mencari hewan kurban terbaik di sekitar tempat tinggal, lalu menyembelihnya di tempat penyembelihan saat hari raya Iduladha.

Saat ini, umat Muslim dipermudah dengan keberadaan kurban online. Alih-alih mencari sendiri hewan kurbannya, pekurban dapat membayar kurban ke lembaga amal atau zakat, bank syariah, atau lembaga pengelola lainnya.

Kemudian, lembaga tersebut akan mengelola dana kurban yang terkumpul untuk membeli hewan kurban. Pengelolaan kurban ini juga mencakup proses penyembelihan dan pembagian daging secara merata.

Sebagai contoh, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kini menerima kurban online. Melansir laman resminya (25/5/2026), tahun ini, sebanyak 10 persen daging kurban akan dialokasikan untuk wilayah terdampak bencana di Indonesia.

Distribusinya mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lembaga pengelola kurban lainnya juga melaksanakan program serupa, bahkan ada yang menangani kurban untuk warga Palestina.

Bagaimana Hukum Kurban Online dalam Islam? Penjelasan Berikut Syarat Sahnya

Lantas bagaimana hukum kurban online? Menurut BAZNAS, kurban secara online adalah sah dan diperbolehkan selama memenuhi syariat dan rukunnya. Sebab dalam praktiknya, kurban online menggunakan akad wakalah atau perwakilan.

Artinya adalah, orang yang menjalankan ibadah kurban mewakilkan proses penyembelihan hewan kurbannya kepada orang lain. Dalam fiqih, wakalah merupakan akad yang diperbolehkan.

Dalam beberapa riwayat hadis, Rasulullah SAW pernah mewakilkan pemotongan hewan kurbannya kepada sahabat. Kemudian, banyak ulama menyepakati bahwa penyembelihan tidak harus dilakukan sendiri oleh pekurban.

Namun, aspek yang tetap harus diutamakan adalah niat tetap dari orang yang berkurban dan proses penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang mewakili (petugas kurban) harus tetap sesuai syariah.

Nahdatul Ulama (NU) dalam laman resminya pun menyebutkan kurban secara online atau berkurban lewat penerima jasa kurban hukumnya boleh dan sah. NU juga menyebutkan penggunaan akad yang sama, yakni wakalah.

Lalu bagaimana syarat sah kurban online? Berikut penjelasan dari BAZNAS:

• Niat berkurban tetap harus diucapkan dan dilakukan oleh orang yang berkurban (bukan diwakilkan)
• Hewan kurban harus memenuhi syariat (sehat, tidak cacat, cukup umur)
• Proses penyembeihan sesuai syariat (penyembelih mengerti tata cara syar’i penyembelihan)
• Daging kurban disalurkan kepada yang berhak

Agar Anda tenang melakukan kurban secara online, pastikan untuk memilih lembaga penerima jasa kurban terpercaya. Anda bisa berkurban di lembaga resmi pemerintah seperti BAZNAS, atau lembaga kelolaan swasta yang terpercaya.

Itulah informasi singkat tentang bagaimana hukum kurban online dalam Islam.

(Nadya Kurnia)

IDXChannel- Kemenhaj memastikan seluruh persiapan layanan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna terus dimatangkan.

Seluruh jamaah haji Indonesia saat ini telah tiba di Makkah dan memasuki fase persiapan akhir menuju Arafah.

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff, mengatakan pergerakan jamaah dari hotel menuju Arafah akan dimulai hari ini, 8 Dzulhijjah, secara bertahap dalam tiga trip, yaitu pukul 07.00, 11.30, dan 16.30 waktu Arab Saudi.

“8 Dzulhijjah, pendorongan jamaah haji Indonesia dari hotel menuju Arafah akan mulai dilakukan bertahap. Karena itu, kami mengimbau seluruh jamaah untuk mematuhi jadwal, mengikuti arahan petugas, tidak bergerak sendiri, dan tidak terpisah dari rombongan,” ujar Maria dikutip Senin (25/5/2026).

Maria menjelaskan, sejak kemarin pukul 07.00 waktu Arab Saudi, Satuan Tugas Arafah mulai diberangkatkan ke lokasi untuk memastikan kesiapan layanan Armuzna, mulai dari pengecekan akhir tenda, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, pelindungan jamaah, hingga proses penerimaan jamaah di Arafah.

“Fase Armuzna adalah tahapan paling penting dan paling padat. Karena itu, seluruh layanan harus benar-benar siap agar jemaah dapat menjalankan puncak ibadah haji dengan tertib, aman, nyaman, dan khusyuk,” katanya.

Menjelang keberangkatan ke Arafah, Kemenhaj mengingatkan jamaah untuk menjaga kondisi fisik, memperbanyak istirahat, makan teratur, minum air yang cukup, serta menyiapkan barang bawaan seperlunya.

“Bawalah barang yang benar-benar dibutuhkan, seperti dokumen identitas, kartu jamaah, gelang identitas, obat pribadi, masker, botol minum, perlengkapan ibadah, pakaian secukupnya, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan kebersihan pribadi. Hindari membawa koper besar, barang berat, perhiasan berlebihan, atau uang tunai dalam jumlah besar,” kata Maria.

Maria juga mengajak jamaah dan petugas untuk saling peduli, terutama kepada jamaah lansia, disabilitas, perempuan, dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu.

“Jika melihat jamaah berjalan sendiri, tampak kebingungan, kelelahan, atau terpisah dari rombongan, segera arahkan kepada petugas terdekat. Keselamatan jamaah adalah tanggung jawab bersama,” tutur dia.

Kemenhaj terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, dan seluruh unsur layanan untuk memastikan pelaksanaan Armuzna berjalan optimal.

“Mohon doa seluruh masyarakat Indonesia agar puncak haji tahun ini berjalan lancar dan seluruh jamaah diberi kesehatan, keselamatan, serta kemudahan,” kata Maria.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Pemerintah dan seluruh petugas haji Indonesia diminta untuk memperkuat mitigasi risiko menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Fase Armuzna dinilai menjadi titik paling krusial dalam rangkaian ibadah haji karena melibatkan perpindahan jutaan jamaah dalam waktu hampir bersamaan dan berpotensi memicu persoalan serius di lapangan.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, M. Nasir Djamil mengingatkan, pelaksanaan haji tahun lalu harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, terutama terkait banyaknya jamaah lanjut usia yang terlantar usai mabit di Muzdalifah.

Saat itu, kata dia, sejumlah jamaah kesulitan menemukan tenda pemondokan di Mina hingga menunggu berjam-jam dalam kondisi kelelahan fisik dan tekanan psikologis.

“Tahun lalu banyak jamaah lansia yang terdampar setelah mabit di Muzdalifah. Sampai waktu zuhur mereka belum menemukan pemondokan di Mina, sementara mereka juga harus mengejar waktu lempar jumrah,” kata Nasir, Senin (25/5/2026).

Dia menambahkan, lemahnya pengendalian lapangan dan koordinasi petugas menjadi salah satu penyebab munculnya kepanikan jamaah.

Karena itu, ia meminta petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu menjalankan fungsi pendampingan secara maksimal selama proses perpindahan jamaah berlangsung.

“Jika petugas kloter, ketua rombongan dan ketua regu efektif melakukan tugasnya maka kepanikan tersebut akan lebih mudah diatasi,” katanya.

Nasir menilai, peran petugas haji tidak hanya terbatas pada administrasi perjalanan, tetapi juga memastikan jamaah tetap tenang, terarah, dan memperoleh informasi yang jelas di tengah situasi padat dan melelahkan.

Apalagi, mayoritas jamaah Indonesia didominasi kelompok lanjut usia yang rentan mengalami disorientasi saat perpindahan massal menuju Mina.

Selain persoalan pendampingan jamaah, Timwas Haji DPR juga menyoroti evaluasi pelaksanaan skema murur dan tanazul yang diterapkan pada musim haji sebelumnya. Nasir mengungkapkan, kondisi lapangan sering kali berubah cepat sehingga pelaksanaan skema tidak berjalan sesuai rencana awal.

Dia mencontohkan, pada pelaksanaan tahun lalu terdapat jamaah lansia, disabilitas, dan kelompok risiko tinggi yang seharusnya mengikuti skema murur justru harus turun akibat kemacetan dan keterlambatan armada bus.

Sebaliknya, ada pula jamaah yang semestinya mengikuti skema tanazul atau menginap, tetapi akhirnya ikut murur karena kondisi lalu lintas dan waktu yang tidak memungkinkan.

“Masalahnya di lapangan tidak selalu sesuai dengan skenario. Ada bus yang tidak bisa berhenti karena macet dan waktunya sudah tidak memungkinkan,” ujarnya.

Menurut Nasir, situasi menuju Muzdalifah memang menjadi fase paling rawan karena seluruh jamaah dari berbagai negara bergerak hampir bersamaan meninggalkan Arafah. Jika tidak diantisipasi dengan matang, kondisi tersebut dapat memicu kekacauan yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan jamaah.

Untuk itu, ia meminta Kemenhaj dan seluruh petugas haji daerah memanfaatkan sisa waktu menjelang puncak ibadah untuk memperkuat simulasi, komunikasi, dan pengendalian lapangan. Ia menekankan bahwa kesalahan teknis sekecil apa pun di Armuzna dapat berdampak besar terhadap kualitas ibadah jamaah.

“Masih ada waktu bagi Kemenhaj dan seluruh petugas haji agar hal-hal yang mengurangi bobot ibadah jamaah haji dapat ditiadakan atau diminimalisir,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel- Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, bertolak menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (18/5/2026).

Keberangkatan Wamenhaj dilakukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai bagian dari Amirul Hajj, memimpin misi haji Indonesia, sekaligus memastikan secara langsung kesiapan dan pengawasan layanan jamaah menjelang fase puncak haji 1447 H/2026 M.

Dahnil menegaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, tertib, transparan, dan berorientasi penuh pada pelayanan jamaah.

“Keberangkatan kami ke Arab Saudi dalamrangka menjalankan amanah sebagai Amirul Hajj, memimpin misi haji Indonesia, sekaligus memastikan seluruh layanan kepada jemaah berjalan baik. Di era Presiden Prabowo, penyelenggaraan haji harus semakin baik, semakin tertib, dan semakin berpihak kepada jamaah,” ujar Wamenhaj dikutip Selasa (19/5/2026).

Menjelang fase puncak haji, Wamenhaj berpesan kepada seluruh jamaah haji Indonesia agar menjaga kesehatan, mengatur tenaga, dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.

“Fase puncak haji sudah semakin dekat. Kami mengimbau seluruh jamaah untuk benar-benar menjaga kesehatan, memperbanyak istirahat, dan mengikuti arahan petugas. Fokus utama kita adalah memastikan jamaah dapat menjalani wukuf di Arafah dan seluruh rangkaian puncak haji dengan aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Wamenhaj juga memastikan pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga pelindungan jamaah.

“Semua petugas harus bergerak dalam satu komando. Pelayanan kepada jamaah, khususnya lansia dan jemaah risiko tinggi, harus cepat, responsif, dan tidak boleh berbelit. Kami akan mengawasi langsung agar seluruh layanan berjalan sesuai standar,” tutur dia.

Selain itu, Wamenhaj meminta jamaah tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami praktik pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh oknum mana pun selama berada di Tanah Suci.

“Kami tegaskan, jangan ragu melapor jika ada pungutan oleh oknum. Segala bentuk pungutan di luar ketentuan resmi tidak boleh terjadi. Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan secara serius, karena pelindungan jemaah adalah prioritas kami,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh jemaah untuk menjaga ketertiban, mengikuti arahan petugas, serta fokus mempersiapkan diri menuju puncak haji.

“Kami ingin jamaah merasa aman, terlindungi, dan dilayani dengan baik. Mari fokus pada ibadah, jaga kesehatan, dan bersama-sama menjaga kelancaran misi haji Indonesia,” tutur Wamenhaj.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI (BRIS) bakal membagikan dividen sebesar Rp1,51 triliun kepada pemegang saham. Nilai dividen tersebut setara dengan Rp32,81 per saham.

BSI menetapkan rasio dividen sebesar 20 persen dari laba bersih tahun buku 2025 yang mencapai Rp7,57 triliun. Rasio tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada Selasa (5/5/2026).

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, rasio dividen yang ditetapkan itu meningkat dibandingkan dividen tahun buku 2024 yang sebesar 15 persen.

"Tahun lalu dividen tunai ditetapkan 15 persen dari laba bersih atau mencapai Rp1,05 triliun, dengan besaran dividen per saham, sekitar Rp22,78," katanya.

Sementara itu, 80 persen laba bersih atau ekuivalen dengan Rp6,05 triliun ditetapkan untuk saldo laba ditahan.

BRI mencetak kinerja yang solid pada tahun lalu. Laba bersih bank syariah tersebut tumbuh 8 persen dari Rp7 triliun menjadi Rp7,57 triliun.

"Moncernya laba BSI ditopang oleh ekspansi pembiayaan yang sehat, peningkatan dana murah, serta akselerasi digital yang mendorong efisiensi dan perluasan layanan kepada nasabah," katanya.

Anggoro mengatakan kebijakan dividen tetap dijalankan secara seimbang antara memberikan return optimal kepada pemegang saham dan menjaga kekuatan permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan.

"Kami adalah bank syariah yang terus tumbuh terlebih setelah memiliki dual licence sebagai bank syariah dan juga bullion bank," ujarnya.

Berikut jadwal pembagian dividen BSI yang diumumkan Kamis (7/5/2026):

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 13 Mei 2026
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 18 Mei 2026
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 19 Mei 2026
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 20 Mei
5. Pembayaran Dividen : 5 Juni 2026

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan duka cita atas meninggalnya satu jamaah haji asal Kabupaten Bogor yang tutup usia pada Selasa (5/5/2026). Dengan demikian, ada 10 jamaah haji yang tutup usia hingga Rabu (6/5/2026).

Juru Bicara Kemenhaj Suci Annisa menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya seorang jamaah haji. Ia menyampaikan, pihaknya akan terus memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, baik di kloter, sektor, maupun fasilitas kesehatan rujukan di Arab Saudi.

"Pada 5 Mei 2026, satu jAmaah atas nama Aen Soleh Salimar, kloter JKS 05 asal Kabupaten Bogor, wafat. Dengan demikian, total jamaah wafat hingga saat ini berjumlah 10 orang," ujar Suci dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Suci menjelaskan, ada 12.725 jamaah yang menjalani rawat jalan, 144 jamaah dirujuk ke KKHI, 232 jamaah dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi, dan 70 jamaah masih menjalani perawatan.

Lebih lanjut, Suci menyampaikan penguatan layanan bimbingan ibadah menjadi perhatian utama. Hingga kini, sebanyak 29.497 jamaah telah memperoleh tasreh (izin) masuk Raudhah, dengan tambahan 341 izin terbit pada 5 Mei 2026.

Jamaah diimbau menggunakan aplikasi Nusuk untuk mengakses layanan masuk ke Raudhah sesuai jadwal.

“Kami terus memperkuat layanan bimbingan ibadah, termasuk pendampingan bagi jamaah sakit serta edukasi ibadah di sektor dan fasilitas kesehatan. Ini penting agar jamaah dapat beribadah dengan benar dan sesuai tuntunan,” jelasnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijah 1447 H pada 17 Mei 2026. Sidang ini juga akan menentukan Hari Raya Iduladha 1447 H.

“Sidang ini juga akan mengumumkan kapan Hari Raya Iduladha 1447 H bagi umat Islam di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Dia menjelaskan, sidang isbat dijadwalkan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, kantor layanan Kementerian Agama, Jakarta. Sidang ini menjadi bagian dari mekanisme pemerintah dalam penentuan awal bulan Hijriah.

“Sidang isbat merupakan forum musyawarah yang mempertemukan pemerintah, ormas Islam, serta para ahli falak dan astronomi dalam menetapkan awal bulan Hijriah,” ujar dia.

Dia menerangkan, proses penetapan awal Zulhijah dilakukan dengan mengintegrasikan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal). Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menghasilkan keputusan yang komprehensif.

Menurutnya, data hisab memberikan gambaran awal posisi hilal, sementara rukyat menjadi konfirmasi faktual melalui pengamatan langsung di berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia.

“Pendekatan ini memastikan keputusan yang diambil tidak hanya berbasis data ilmiah, tetapi juga terkonfirmasi melalui pengamatan lapangan,” kata dia.

Rangkaian sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal yang memaparkan data astronomi dari Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Seminar ini disiarkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi informasi kepada publik. Setelah itu, panitia akan menerima laporan hasil rukyatul hilal dari berbagai lokasi pengamatan, mulai dari wilayah barat hingga timur Indonesia.

“Selanjutnya, Menteri Agama akan memimpin sidang dengan mendengarkan pertimbangan para peserta sebelum menetapkan awal Zulhijah secara resmi,” ujar dia.

Sementara itu, kata dia, berdasarkan data awal yang dipaparkan dalam rapat persiapan, posisi hilal pada 29 Zulkaidah 1447 H secara hisab telah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS.

“Perhitungan menunjukkan tinggi hilal berada di atas 3 derajat dan elongasi di atas 6,4 derajat, sehingga secara teori telah memenuhi kriteria imkan rukyat,” kata dia.

Meski demikian, Abu menegaskan data tersebut masih bersifat prediktif dan belum menjadi dasar penetapan resmi.

“Penetapan awal Zulhijah tetap menunggu hasil rukyat dan keputusan sidang isbat sebagai otoritas resmi pemerintah,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel- Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola, perlindungan jamaah, serta pencegahan haji non-prosedural dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, mengatakan operasional haji hingga Selasa, 5 Mei 2026 atau hari kelima belas berjalan lancar, tertib, dan terkendali.

Berdasarkan data hingga Senin, 4 Mei 2026, sebanyak 229 kloter dengan 89.051 jamaah dan 912 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Proses pemberangkatan, kedatangan, dan pergerakan jamaah terus dalam pendampingan petugas di seluruh titik layanan. Semua dilakukan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jamaah,” ujar Maria dikutip keterangan pers, Rabu (6/5/2026).

Maria menjelaskan, sebanyak 219 kloter dengan 85.039 jamaah dan 873 petugas telah tiba di Madinah. Sementara 68 kloter dengan 26.037 jamaah dan 272 petugas telah bergerak ke Makkah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak haji.

Dari sisi kesehatan, tercatat 10.746 jamaah rawat jalan, 139 jamaah dirujuk ke KKHI, dan 208 jamaah dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi, dengan 76 orang masih dalam perawatan.

Terkait pencegahan haji ilegal, Maria menyebut berdasarkan informasi KJRI Jeddah, dalam satu pekan terakhir 10 WNI ditangkap di Arab Saudi karena diduga terlibat promosi dan praktik jual beli haji ilegal.

Penindakan serupa juga dilakukan terhadap sejumlah warga negara asing lainnya.

“Pemerintah Indonesia mendukung penuh kebijakan Arab Saudi, La Haj bila Tasrih, atau tidak ada haji tanpa izin resmi. Jika ada WNI yang menghadapi proses hukum, penanganannya sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi,” tutur Maria.

Maria menambahkan, penindakan tidak hanya berlaku bagi calon jamaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.

Di dalam negeri, Satgas Haji Ilegal yang melibatkan Kemenhaj, Polri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus melakukan pencegahan di titik pemberangkatan strategis.

“Operasi Satgas Haji Ilegal telah menggagalkan sejumlah keberangkatan yang diduga terkait haji ilegal. Ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan eksploitasi berkedok keberangkatan haji,” kata Maria.

Kemenhaj mengimbau masyarakat tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal karena berisiko merugikan secara finansial dan dapat berujung pada sanksi pidana, deportasi, hingga larangan masuk Arab Saudi sampai 10 tahun.

“Ibadah haji harus dilaksanakan dengan cara yang sah, aman, tertib, dan sesuai aturan. Jika menemukan indikasi penipuan atau praktik haji ilegal, segera laporkan kepada aparat kepolisian,” ujar Maria.

Maria juga mengapresiasi jamaah, petugas haji, ketua regu, ketua rombongan, dan pembimbing KBIHU yang telah menjaga ketertiban serta mematuhi arahan petugas.

Dengan suhu Madinah dan Makkah berkisar 37 sampai 39 derajat celsius, Kemenhaj mengimbau jamaah menjaga kondisi fisik, cukup istirahat, memperbanyak minum air, menggunakan pelindung diri, dan segera melapor kepada petugas kesehatan bila mengalami gangguan kesehatan.

“Mari kita prioritaskan kesehatan, keselamatan, ketertiban, dan kekhusyukan ibadah agar jamaah dapat menjalankan ibadah haji secara optimal,” tutur Maria.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait rencana pemerintah membentuk dan mengelola rekening kas masjid adalah tidak benar (hoaks).

“Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun rencana terkait pengambilalihan pengelolaan dana kas masjid,” ujar Kepala Biro HKP Kemenag Thobib Al-Asyhar di Jakarta, dikutip keterangan tertulis Rabu (22/4/2026).

Thobib menjelaskan, meme maupun video yang beredar di media sosial yang menampilkan foto Menag Nasaruddin Umar disertai tulisan “Pembentukan rekening kas masjid yang nanti akan dikelola pemerintah” merupakan bentuk disinformasi.

“Informasi tersebut sengaja dibuat untuk menimbulkan kegaduhan. Maka dengan ini kami menegaskan, bahwa Menag tidak pernah berbicara soal Rekening Kas Masjid sebagaimana framing konten yang viral tersebut,” kata Thobib.

Pengelolaan kas masjid tetap menjadi kewenangan masing-masing pengurus masjid. Kas masjid dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir masjid sesuai prinsip kemandirian dan kepercayaan jamaah.

Thobib menambahkan, Kementerian Agama justru terus mendorong pengelolaan masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh DKM atau pengurus masjid, tanpa intervensi dalam bentuk penguasaan dana oleh pemerintah.

Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta selalu melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah.

“Mari senantiasa bijak dalam menerima informasi. Pastikan kebenaran setiap informasi hanya melalui situs web resmi Kementerian Agama dan akun media sosial resmi Kemenag RI,” ujar Thobib.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Seksi Layanan Perlindungan Jamaah (Linjam) Daerah Kerja Madinah memastikan kesiapan penuh dalam memberikan perlindungan kepada jamaah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci pada musim haji 2026.

Kepala Seksi Perlindungan Jamaah (Linjam) Daker Madinah, Ali Nurohim, menuturkan pihaknya telah mengerahkan seluruh personel untuk disiagakan di berbagai titik layanan.

“Total ada 60 personel Linjam yang kami tempatkan di Kantor Daker, sektor-sektor, dan Seksus,” ujarnya di Madinah, dikutip Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, personel yang bertugas di sektor akan fokus memberikan perlindungan langsung kepada jamaah yang berada di hotel-hotel pemondokan. Kehadiran petugas Linjam diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi jamaah dalam menjalankan ibadah.

“Tujuan utama kami adalah memastikan jamaah merasa tenang dan yakin bahwa mereka dilindungi selama beribadah,” kata dia.

Selain aspek keamanan, Linjam juga menangani berbagai permasalahan teknis yang dihadapi jamaah, seperti koper yang tertukar atau hilang. Petugas akan membantu proses pencarian dan pengembalian barang milik jamaah.

“Termasuk jika ada koper yang tertukar, Linjam akan membantu mencarikan dan menyelesaikan,” tutur dia.

Linjam juga memberikan perlindungan dalam mobilitas jamaah, khususnya perjalanan dari hotel menuju Masjid Nabawi. Pengamanan dilakukan untuk memastikan jamaah dapat berangkat dan kembali dengan aman tanpa kendala.

Dari total 60 personel, masing-masing sektor ditempatkan tiga petugas Linjam, sementara di Seksus terdapat 32 personel yang dibagi ke dalam lima pos pengamanan di area Masjid Nabawi.

Adapun titik pos Linjam di Masjid Nabawi tersebar di beberapa pintu strategis, yakni Pintu 336 (Pos 1), Pintu 328 (Pos 2), Pintu 310 (Pos 3), Pintu 360 (Pos 4), serta area Raudhah (Pos 5).

“Di Masjid Nabawi terdapat lima pos Linjam yang siaga 24 jam penuh untuk melayani dan melindungi jamaah,” katanya. Ali mengimbau jamaah agar tidak berangkat sendirian saat menuju masjid, melainkan menggunakan sistem berpasangan atau rombongan kecil (buddy system).

Hal ini untuk menghindari jamaah terpisah dari rombongan dan memudahkan saling membantu jika terjadi kendala di lapangan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga identitas jamaah, khususnya kartu Nusuk, agar selalu melekat dan tidak tertinggal di hotel.

“Jangan sampai kartu Nusuk hilang atau tertinggal, karena itu penting untuk kelancaran ibadah,” kata dia. Dengan kesiapan personel dan sistem pengamanan yang terstruktur, Linjam Daker Madinah berharap jamaah haji Indonesia dapat beribadah dengan lebih aman, nyaman, dan khusyuk di Masjid Nabawi maupun selama mobilitas di Madinah.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Satuan Tugas (Satgas) Haji membuka opsi akan menjerat pelaku haji ilegal dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen M. Irhamni mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian jamaah yang menjadi korban.

"Tentunya harapannya apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, korban-korban ini bisa mendapatkan pengembalian, baik secara langsung ataupun dengan tindak pidana pencucian uang nantinya," kata Irhamni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

"Kalau memang itu penyelenggara korbannya banyak, tentunya kami bisa lakukan penegakan hukum dengan tindak pidana pencucian uang," sambung dia.

Nantinya, dengan jeratan TPPU, Polri yang masuk dalam Satgas Haji itu akan menyita semua aliran dana hingga aset para pelaku tindak pidana soal haji.

"Kami nanti cara bertindaknya adalah adanya pengaduan dari masyarakat ataupun dari Kementerian Haji dan Umrah yang sudah dilaporkan atau diadukan di sana, segera kami tindaklanjuti," ujar dia.

Satgas gabungan Polri dan Kemenhaj menggagalkan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan visa nonhaji. Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid mengungkapkan penggagalan itu dilakukan pada Sabtu, 18 April 2026.

"Kemarin Alhamdulillah pada Sabtu dini hari kita sudah melakukan upaya penggagalan ya, upaya mencegah warga negara Indonesia yang kemudian akan melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji," kata Harun di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Pencegahan itu, kata Harun, dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Dia mengatakan, pihak gabungan sedang melakukan pendalaman terhadap delapan orang tersebut.

"Sedang dilakukan pendalaman terkait dengan kegiatan mobilisasi delapan warga negara Indonesia yang melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji ini," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)