TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG melemah 0,38 persen ke level 7.520,9 pada sesi I perdagangan hari ini, Kamis 31 Juli 2025. Bursa Amerika Serikat juga mayoritas melemah setelah bank sentral AS (The Fed) menahan suku bunga acuan pada 30 Juli 2025.

Hingga akhir sesi I perdagangan hari ini, sebanyak 259 saham menguat, sementara 376 melemah, dan 209 stagnan. “Dengan nilai transaksi mencapai Rp8.8 triliun, frekuensi trading sebanyak 1.15 juta kali dan volume trading sebanyak 204,4 juta lot ,” demikian paparan Tim Analis Samuel Sekuritas Indonesia pada Kamis Siang, 31 Juli 2025.

Saham emiten perhotelan PT Bukit Uluwatu Villa (BUVA) yang baru saja lepas dari suspensi bursa, menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan frekuensi transaksi mencapai 35.828 kali. Disusul emiten BBCA dan ANTM masing-masing sebanyak 34.524 dan 28.875 kali.

Dari segi volume, saham Gojek Tokopedia (GoTo) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 29,5 juta lot. Lalu disusul saham BKSL dan BUVA masing-masing 14,7 dan 8,9 juta lot.

Indeks sektor consumer siklikal atau IDXCYCLIC menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini dengan kenaikan 0,8 persen. Disusul indeks sektor consumer non siklikal (IDXNONCYC) yang menguat 0,5 persen.

Sementara itu, indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) menjadi indeks yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini yakni minus 1,5 persen. Lalu disusul indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) minus 1,3 persen, dan indeks sektor transportasi (IDXTRANS) minus 1,2 persen.

Lima emiten dengan kenaikan tertinggi atau top gainer berdasarkan persentase kenaikan pada sesi pertama hari ini antara lain, KUAS (+33,3 persen ke Rp 68 per saham); BRRC (+29,3 persen ke Rp 75 per saham); SCNP (+28 persen ke Rp 210 per saham); BUVA (+27,8 persen ke Rp 248 per saham); CGAS (+25,7 persen ke Rp 122 per saham).

Sedangkan lima besar emiten dengan penurunan terdalam atau top loser berdasarkan persentase penurunan antara lain, OKAS (-14,6 persen ke Rp 244 per saham); VAST (-14,5 persen ke Rp 170 per saham); SWID (-11 persen ke Rp 97 per saham); BWPT (-10,1 persen ke Rp 115 per saham); TBLA (-9,7 persen ke Rp 790 per saham).

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) mencatatkan penurunan kinerja sepanjang semester I/2025. BUMI membukukan laba bersih sebesar US$20,40 juta atau setara Rp331,21 miliar (kurs Jisdor 30 Juni 2025 Rp16.231 per dolar AS).

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, BUMI mencatatkan pendapatan sebesar US$677,93 juta atau setara Rp11 triliun pada semester I/2025. Pendapatan ini naik 13,78% year on year (YoY) dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$595,84 juta.

Seiring meningkatnya pendapatan, beban pokok pendapatan BUMI juga naik 5,31% YoY menjadi US$570,90 juta, dari sebelumnya pada semester I/2024 sebesar US$542,09 juta.

Meski begitu, laba bruto BUMI tercatat tercatat melonjak 99,14% menjadi US$107,02 juta pada akhir Juni 2025 dari sebelumnya sebesar US$53,74 juta pada semester I/2024.

Setelah dikurangi berbagai macam beban yang diefisiensikan, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk BUMI tercatat turun hingga 75,97% menjadi US$20,40 juta atau setara Rp331,21 miliar. Laba bersih ini turun dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar US$84,91 juta atau setara Rp1,37 triliun.

Salah satu penekan laba bersih BUMI adalah beban bunga dan keuangan yang naik 47,45% menjadi US$11,47 juta, dari sebelumnya hanya sebesar US$7,78 juta.

Adapun hingga akhir Juni 2025, BUMI mencatat jumlah aset sebesar US$3,91 miliar, naik dari akhir Desember 2024 yang sebesar US$4,16 miliar.

Sementara itu, jumlah liabilitas BUMI berkurang menjadi US$1,11 miliar per 30 Juni 2025, dari sebelumnya sebesar US$1,29 miliar per 31 Desember 2024.

Di sisi lain, total ekuitas BUMI adalah sebesar US$2,80 miliar pada akhir Juni 2025, dari US$2,86 miliar pada akhir 2024.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, BUMI menargetkan pendapatan non-batu bara dapat berkontribusi sebesar 50% dari total pendapatan perseroan pada 2030.

Vice President Investor Relations & Chief Economist Bumi Resources Achmad Reza Widjaja menjelaskan perseroan berharap akan ada pendapatan non-batu bara sekitar 50% dari total pendapatan perseroan.

“Kalau kita lihat sekarang ini, 17% pendapatan dari non-batu bara. Karena kami ada konsolidasi dengan Bumi Resources Minerals, kami punya saham 20% di BRMS, jadi ada masukan pendapatan atau profit dari BRMS tentunya,” ujar Reza beberapa waktu lalu.

Reza juga menyampaikan pada 2026 nanti, produksi BRMS dapat meningkat. Lalu, pada 2027 dan seterusnya, Reza meyakini pendapatan non-batu bara termal BUMI akan terus meningkat sampai nantinya tahun 2060.

Reza menuturkan BUMI juga akan melirik berbagai usaha tambang lainnya, bukan hanya batu bara. Menurutnya, hal ini sesuai dengan keahlian perseroan di sektor tambang.

“Unlocking the future, ini yang kami akan angkat. Kami notabene tidak melihat batu bara ke depan itu akan menjadi penopang dari bisnis kita sendiri,” kata Reza.

Menurutnya, BUMI akan mengubah perusahaan ini dengan bisnis yang tadinya hanya berfokus pada batu bara menjadi non-batu bara. Hal ini sesuai dengan yang diwacanakan oleh pemerintah dan dunia.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani perintah yang memberlakukan tarif sebesar 50 persen terhadap impor produk tembaga tertentu mulai 1 Agustus 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Dalam proklamasi yang ditandatangani pada Rabu (30/7/2025), Trump menyebut tarif baru tersebut diberlakukan dengan alasan keamanan nasional, khususnya terhadap produk tembaga setengah jadi dan turunan yang banyak digunakan dalam sektor militer dan energi bersih. Barang-barang yang dikenakan tarif meliputi pipa tembaga, kawat, batang, kabel, konektor, dan komponen kelistrikan, menurut pernyataan Gedung Putih.

Trump sebelumnya telah mengungkapkan rencana penerapan tarif ini pada awal Juli, meski belum memaparkan rincian lengkap. Rencana tersebut muncul setelah Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menyerahkan hasil penyelidikan dan rekomendasi kepada presiden.

Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Trump pada akhir Februari lalu, untuk menilai apakah perlu diterapkan tarif atas produk tembaga, mengingat perannya sebagai bahan baku penting dalam sektor pertahanan dan kendaraan listrik. Sebagai bagian dari proklamasi tersebut, Trump juga memberi wewenang kepada Menteri Perdagangan untuk mengambil langkah tambahan, termasuk mewajibkan 25 persen limbah tembaga berkualitas tinggi hasil produksi domestik dijual di dalam negeri.

Selain tembaga, Trump juga telah menetapkan kebijakan tarif terhadap sektor lain seperti otomotif, baja, dan aluminium, dengan dalih keamanan nasional. Pada awal Juni, pemerintah AS menggandakan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50 persen, hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan sejak penerapan kebijakan perlindungan tahap pertama.

Meningkatnya permintaan global terhadap tembaga membuat Amerika Serikat semakin bergantung pada impor logam tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, AS pernah menjadi salah satu produsen utama tembaga dunia.

Pejabat AS menyebut Trump menyadari ketergantungan berlebihan terhadap tembaga impor dapat menimbulkan kerentanan terhadap kemampuan militer, pembangunan infrastruktur, dan inovasi teknologi dalam negeri. Menurut data Gedung Putih, penggunaan tembaga impor di AS melonjak dari hampir nol persen pada 1991 menjadi 45 persen dari total konsumsi pada 2024.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pertamina (Persero) mengukuhkan posisinya sebagai pionir transisi energi Indonesia dengan menjadikan Net Zero Emission (NZE) sebagai strategi inti perusahaan. Sebagai BUMN energi strategis, Pertamina tidak hanya memandang NZE sebagai komitmen lingkungan, melainkan sebagai pilar utama untuk membangun ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan daya saing global di era transformasi energi dunia.

Untuk memastikan fokus dan konsistensi pelaksanaan agenda keberlanjutan ini, Pertamina telah membentuk Direktorat Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis, yang berperan sebagai penggerak utama dalam menyelaraskan strategi bisnis perusahaan dengan target dekarbonisasi dan pembangunan rendah karbon.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan bahwa komitmen NZE Pertamina diwujudkan melalui dua pilar utama: dekarbonisasi bisnis dan akselerasi pengembangan energi hijau.

“Pilar pertama, dekarbonisasi, mencakup efisiensi energi, loss reduction, pembangkit listrik hijau atau rendah karbon, elektrifikasi peralatan, penggunaan bahan bakar rendah atau tanpa emisi karbon untuk armada, serta peningkatan portofolio aktif,” ungkap Fadjar.

Pilar kedua, pengembangan bisnis rendah karbon dan offset karbon, berfokus pada pengembangan energi panas bumi, energi surya, biofuel, hidrogen biru dan hijau, ekosistem kendaraan listrik dan baterai, teknologi CCS dan CCUS, solusi berbasis alam dan ekosistem, serta pengembangan bisnis pasar karbon.,” lanjutnya.

Kedua pilar tersebut diperkuat dengan penyempurnaan Peta Jalan NZE Pertamina, yang saat ini tengah dikembangkan berbasis pada pendekatan ilmiah, strategi bisnis, dan pertimbangan finansial.

Roadmap ini dirancang agar selaras dengan standar pelaporan global seperti International Financial Reporting Standards (IFRS S1 dan S2) dan nasional seperti Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK 1 dan 2), guna memastikan integrasi penuh antara agenda keberlanjutan dan dampak finansial, sekaligus memperkuat kesiapan Pertamina dalam mengakses skema pembiayaan iklim (climate finance).

Sebagai bentuk konkret dari langkah strategis ini, Pertamina akan menyelenggarakan Workshop “Mengakselerasi Bisnis Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional”.

Kegiatan ini akan menandai peluncuran proses penyempurnaan Peta Jalan NZE serta peresmian Universitas Pertamina Sustainability Center, yang akan berfungsi sebagai pusat inovasi, riset, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung transisi energi nasional.

“Seluruh inisiatif ini merupakan bagian dari upaya integratif Pertamina untuk menjawab tantangan global, sekaligus memimpin arah transformasi energi nasional,” ujar Fadjar.

Upaya Pertamina ini juga sejalan dengan Asta Cita poin 2 dan 8 dari Pemerintahan Presiden Prabowo, yang menekankan pentingnya swasembada energi dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, penyelarasan roadmap NZE juga mendukung salah satu dari lima sasaran utama Visi RPJPN 2025–2045, yaitu pembangunan berkelanjutan menuju NZE.

Dalam konteks global, Pertamina turut merespons aspirasi Pemerintah Indonesia pasca COP29 yang menekankan pentingnya definisi, klasifikasi, dan peluang kerja sama internasional dalam pembiayaan iklim dan perdagangan karbon.

Melalui roadmap yang terintegrasi dan pendekatan kolaboratif, Pertamina memperkuat posisinya dalam diplomasi iklim internasional serta membuka peluang investasi hijau masa depan.

“Pertamina percaya bahwa keberlanjutan bukan hanya tujuan, tetapi fondasi utama transformasi bisnis yang resilien, kompetitif, dan berdaya saing global,” tegas Fadjar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal temuan pencatatan gap atau selisih ekspor impor produk turunan nikel antara BPS dengan GACC atau bea cukai China.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna menyatakan bahwa dirinya masih belum bisa berkomentar jauh soal temuan itu.

"Sementara saya tidak bisa berkomentar karena bukan di bidang kita dulu. Itu kan masih di sana. Bukan kewenangan kami," ujar Anang di Kejagung, dikutip Kamis (31/7/2025).

Namun demikian, Anang menyatakan, penyidik korps Adhyaksa bakal melakukan pendalaman apabila temuan gap produk turunan nikel itu diadukan atau dilaporkan ke pihaknya.

Dengan demikian, juru komunikasi Kejagung RI itu memastikan apabila nantinya sudah ada laporan, maka pihaknya bakal menindaklanjuti laporan tersebut.

"Sepanjang ada laporan pengaduan pasti kami tindak lanjut, kami pelajari dan di dalami," pungkasnya.

Beda Data Produk Turunan Nikel

Bisnis sebelumnya menemukan adanya selisih antara jumlah importasi feronikel dan nikel matte yang diekspor Indonesia ke China. Hal itu berdasarkan data BPS milik Indonesia dengan bea cukai China (GACC).

Khusus untuk feronikel, pada 2020-2024 atau selama 5 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah ekspor feronikel Indonesia ke China mencapai 29,08 juta ton. Data ekspor-impor BPS itu dikoleksi dari Bea Cukai.

Sementara itu, yang tercatat di otoritas kepabeanan China (GACC), hanya sebesar 27,67 juta ton. Artinya, ada gap sekitar 1,41 juta ton.

Secara nominal, gapnya mencapai US$400,5 juta selama 2020-2024. China mencatatkan nilai impor feronikel yang lebih sedikit dibandingkan dengan data ekspor yang tercatat di Indonesia.

Berbeda dengan feronikel, importasi China terhadap komoditas nikel matte justru lebih banyak, baik secara nominal maupun volume, dibandingkan yang tercatat di Indonesia.

Bisnis mencatat bahwa total akumulasi importasi nikel matte oleh China dengan kode HS 75011000 mencapai 838.349,4 ton dan US$7,36 miliar, sementara yang tercatat di data resmi pemerintah Indonesia yakni BPS, mencapai 559.977 ton dan US$6,69 miliar.

Selisih antara data Bea Cukai China dan BPS 2022-2024, mencapai 278.372,2 ton atau secara nominal sebesar US$666,9 juta atau sekitar Rp10,67 triliun (kurs 16.000 per US$) hanya dalam waktu 3 tahun terakhir.

Artinya, jika nilai Rp10,67 triliun itu dihitung sebagai penghasilan perusahaan dan dikaitkan dengan tarif pajak badan di Indonesia sebesar 20%, maka total potensi penerimaan PPh badan yang hilang dari eksportasi nikel matte sebesar Rp2 triliun.

Misalnya dia bisa berdampak terhadap biaya kesehatan, itu juga harus dimasukkan ke dalam proyek yang sifatnya blacklist,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk membuat daftar hitam dan putih proyek yang akan digarap berdasarkan tingkat risiko.

“Ayo bantu untuk mendorong Danantara punya blacklist (daftar hitam) dan whitelist (daftar putih) project,” ucap Bhima dalam acara bertajuk, “Mendanai Krisis Iklim: Bagaimana Perbankan di Indonesia Mendukung Pembiayaan Batu Bara” di Jakarta, Kamis.

Bhima menjelaskan bahwa proyek-proyek yang nantinya masuk ke daftar putih sebaiknya merupakan proyek yang rendah karbon, termasuk proyek komponen dan instalasi energi terbarukan, transmisi, dan proyek yang bisa meningkatkan nilai tambah.

Adapun sejumlah proyek yang ia nilai perlu menuai dukungan, yakni proyek industri tanaman chlor alkali (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT; kemudian proyek industri nata de coco (kelapa) di kawasan industri Tenayan, Riau; industri oleoresin (pala) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Lebih lanjut, ia juga mendukung industri fillet ikan nila di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; serta industri karagenan (rumput laut) di Kupang, NTT.

Di sisi lain, tutur Bhima, proyek-proyek yang masuk ke daftar hitam adalah proyek atau sektor yang sebaiknya dihindari Danantara dan anak usahanya, sebab mengandung risiko tinggi, berupa stranded asset dan tidak mendukung pencapaian target pengurangan emisi karbon.

“Misalnya dia bisa berdampak terhadap biaya kesehatan, itu juga harus dimasukkan ke dalam proyek yang sifatnya blacklist,” tutur Bhima.

Terdapat tiga proyek yang menurut Bhima wajib dihindari, seperti proyek DME (Dimethyl Ether) dari batu bara yang ditargetkan akan berlokasi di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin.

Selain itu, Bhima juga menilai proyek kilang minyak dan tangki penyimpanan minyak sebagai proyek yang wajib dihindari.

“Sepertinya kita masih akan bergantung terus pada investasi di sektor fosil,” kata Bhima.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam membangun bisnis keluarga, tentunya terdapat suka dan duka yang dirasakan. Semuanya termasuk dalam kisah perjalanan, agar terus berkembang dan membawa nama baik keluarga di hadapan banyak orang.

Dilansir dari Ramsey Solutions, Kamis (31/07/2025), bisnis keluarga juga membutuhkan strategi dan tips khusus yang tepat untuk membesarkan nama dan reputasi bersama.

Simak 10 Tips Membangun Bisnis Keluarga:

1. Tentukan Peran dan Tanggung Jawab Secara Tegas dan Terbuka

Di dalam bisnis keluarga, banyak peran antar anggota yang menjadi tidak sesuai karena adanya hubungan personal. Hal ini dapat menimbulkan konflik, seperti rasa tidak dihargai, atau bahkan disorganisasi internal. Maka dari itu, penting bagi Anda untuk menentukan peran dan tanggung jawab kinerja sejak awal.

Setiap anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis tersebut, harus memahami tugas masing-masing secara profesional. Melalui hal tersebut, bisnis yang dikembangkan dapat berjalan lancar sesuai dengan struktur kerja yang jelas dan tidak mengandalkan intuisi semata.

2. Buat Batasan yang Tegas antara Urusan Keluarga dan Kepentingan Bisnis

Bisnis yang dikembangkan bersama keluarga, tentunya dibangun dengan kepercayaan dan penuh kasih sayang. Namun, seluruh keputusan bisnis harus tetap berdiri pada logika, data, dan strategi yang dilakukan.

Hal ini dilakukan untuk menjaga batasan, dengan cara tidak melibatkan konflik rumah tangga ke dalam ranah bisnis. Cobalah bersikap secara profesional dan menciptakan ruang yang sehat untuk berkembang tanpa adanya keterikatan emosi satu sama lain.

3. Rancang Kesuksesan dengan Perencanaan Jangka Panjang

Banyak bisnis keluarga yang mengalami kegagalan akibat minimnya perencanaan regenerasi. Sukses tidak hanya menunjuk pada pengganti, tetapi juga mempersiapkan segala hal dari segi kapasitas kepemimpinan, pengetahuan industri, hingga kemampuan mengelola krisis di dalam bisnis.

Melalui hal tersebut, cobalah untuk menilai potensi masing-masing calon penerus, dan berikan pelatihan serta pengalaman secara bertahap, agar mereka memiliki bayangan saat memimpin bisnis yang dijalani.

4. Bangun Struktur Organisasi yang Profesional dan Terukur

Tidak cukup rasanya, jika bisnis keluarga hanya mengandalkan loyalitas dari masing-masing anggota. Meskipun bisnis tersebut dilakukan dalam lingkup keluarga, tetapi segala bentuk perencanaannya harus memiliki struktur yang formal.

Struktur tersebut dapat dibangun dari sistem manajemen SDM, keuangan, hingga laporan yang sesuai dengan prinsip bersama. Hal ini tidak hanya berlaku di lingkup internal saja, tetapi juga untuk mendapatkan kepercayaan mitra dan klien, bahwa bisnis yang dijalankan berjalan secara profesional.

5. Libatkan Profesional dari Luar untuk Menambah Perspektif

Saat proses pengambilan keputusan, banyak pertimbangan yang harus dipikirkan secara objektif. Namun, di momen tersebut biasanya banyak kesalahpahaman dan ketidaksamaan dalam beropini, sehingga membutuhkan tenaga profesional yang mampu memberikan saran secara tepat.

Anda dapat meminta bantuan dengan melibatkan profesional eksternal seperti akuntan, konsultan bisnis, atau manajer independen. Melalui bantuan tersebut, tenaga profesional tersebut dapat memberikan pandangan kritis dan solusi berdasarkan pengalaman lintas industri yang diketahui.

6. Buat Kebijakan Khusus tentang Karyawan Keluarga

Salah satu sumber ketegangan dan permasalahan dalam bisnis keluarga adalah persepsi ‘anak emas’ atau perlakuan khusus terhadap anggota keluarga.

Untuk menghindari hal tersebut, Anda dapat menjaga keadilan dan transparansi, dengan cara membuat kebijakan tertulis yang mengatur bagaimana anggota tersebut dapat keluarga direkrut, dinilai, dipromosikan, maupun diberhentikan. Hal ini tidak hanya membahas soal aturan, tetapi tentang upaya dalam membangun kepercayaan terhadap sistem yang diterapkan.

7. Lakukan Komunikasi yang Rutin, Terstruktur, dan Terbuka

Dalam membangun bisnis, biasanya banyak konflik yang muncul bukan karena perbedaan pendapat, tetapi tidak adanya wadah untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.

Melalui hal tersebut, Anda harus mampu menciptakan komunikasi yang baik dan formal melalui rapat atau atau diskusi bersama keluarga. Komunikasi yang dilakukan secara terstruktur dan terbuka sangat penting untuk menyamakan visi, menghindari miskomunikasi, serta menciptakan suasana saling menghargai satu sama lain.

8. Hindari Praktik Nepotisme yang Tidak Produktif

Praktik nepotisme banyak ditemukan dalam bisnis keluarga, dan menjadi salah satu ancaman yang cukup nyata. Dalam hal ini, janganlah memaksakan anggota keluarga untuk bergabung jika mereka tidak memiliki minat, kompetensi, atau nilai yang selaras dengan bisnis tersebut.

Selain itu, jangan pernah memberikan posisi tinggi hanya berdasarkan hubungan darah sesama keluarga. Cobalah beri kesempatan kepada mereka yang mampu menunjukkan prestasi dan integritas, baik dari dalam maupun luar keluarga.

9. Pertahankan Nilai Keluarga sebagai Identitas dan Budaya Perusahaan

Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan komitmen yang diwariskan secara turun-temurun, dapat dijadikan sebagai fondasi moral sekaligus diferensiasi dari perusahaan lain. Hal ini juga dikategorikan sebagai identitas atau ciri khas yang dapat dikenal oleh banyak orang.

Jika Anda dan anggota keluarga yang terlibat berhasil mempertahankan dan melestarikan budaya tersebut, maka loyalitas dan etos kerja karyawan pun akan meningkat secara signifikan.

10. Siapkan Dokumen Hukum dan Kepemilikan Sejak Awal

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan mempertahankan reputasi bisnis antar keluarga, cobalah untuk membuat kesepakatan bisnis secara legal. Hal tersebut dilakukan melalui akta pendirian, anggaran dasar, perjanjian kepemilikan, hingga perjanjian warisan.

Upaya ini untuk mempertegas adanya kejelasan dalam struktur kepemilikan, pembagian saham, dan mekanisme pengambilan keputusan, sehingga kedepannya bisnis yang dikembangkan akan berjalan secara maksimal.

Ini 10 Tips Bisnis Membangun Perusahaan Bersama Keluarga dan Cara Menangani Konflik

Proses transisi yang tidak dirancang secara cermat dapat menimbulkan konflik internal, hingga mampu mengguncang kestabilan usaha dan menimbulkan sengketa kepemilikan antar generasi.

Oleh karena itu, Anda harus menghindari konflik tersebut, dengan cara dan pemahaman yang tepat. Melansir dari Egon Zehnder, Rabu (30/07/2025), Berikut Cara Efektif Mengatasi Masalah dalam Bisnis Keluarga:

1. Terapkan Sistem Meritokrasi untuk Menghindari Kecemburuan Internal

Sistem meritokrasi merupakan suatu sistem atau prinsip, di mana penempatan individu dalam suatu jabatan, posisi, atau tanggung jawab tertentu didasarkan pada kemampuan. Dengan menetapkan standar evaluasi berbasis kinerja dan kompetensi, semua pihak akan merasa dihargai secara adil.

Cara ini tidak hanya membangun semangat kerja, tetapi juga menghindari adanya tuduhan yang dapat merusak keharmonisan para anggota.

2. Buka Dialog Antar Generasi untuk Menjembatani Perbedaan Pandangan

Banyak temuan kasus dalam bisnis keluarga yang terjadi akibat perbedaan pemikiran antar generasi. Generasi senior kerap mengandalkan pengalaman dan intuisi, sementara generasi muda berpikir secara dinamis dan berbasis teknologi.

Perbedaan ini seharusnya tidak perlu dijadikan sebagai masalah, tetapi membutuhkan keterbukaan dan ketersediaan menerima satu sama lain. Lakukan forum diskusi secara rutin atau mentoring antar generasi, untuk menciptakan sinergi antara kebijaksanaan dan inovasi.

3. Lakukan Evaluasi Organisasi secara Berkala untuk Mengantisipasi Ketimpangan

Dalam bisnis keluarga, ketimpangan sering terjadi karena adanya dominasi keputusan oleh pihak tertentu, kurangnya transparansi, ataupun jabatan. Untuk menghindari hal tersebut, Anda dapat melakukan evaluasi yang objektif dan rutin.

Jika proses evaluasi yang diinginkan dapat berjalan lancar, sebaiknya dilakukan secara transparan, melibatkan pihak internal dan eksternal. Melalui hal tersebut, maka organisasi dapat tumbuh secara sehat, harmonis, serta seluruh keputusan bisnis yang diambil berlandaskan pada prinsip keadilan dan profesionalisme. (Maharani Dwi Puspita Sari)

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamekraf) Irene Umar mengungkapkan adanya rencana kejutan besar dalam perayaan Hari Kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

Hal ini disampaikannya usai rapat koordinasi bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Rabu (30/7/2025).

Menurut Irene, rapat tersebut membahas persiapan perayaan HUT ke-80 RI yang disebut akan menghadirkan sesuatu yang berbeda dan belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia.

“Ada gebrakan apa? Itu namanya surprise. Nanti akan ada kejutan sebagai bentuk kolaborasi Bapak Presiden dengan berbagai sektoral. Ini bentuk nyata bahwa kita semua mau kolaborasi. Jadi kolaborasi, dan akan ada surprise untuk warga negara Indonesia,” tuturnya kepada wartawan

Saat ditanya lebih jauh, Irene enggan membocorkan detailnya. Namun, dia memberi sedikit gambaran.

“Spill-nya itu akan sesuatu yang berbeda dan pertama kali diadakan di Indonesia,” katanya.

Rapat lintas kementerian dan lembaga tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan, mulai dari Kementerian Pariwisata, BUMN, Kemendikbudristek, pelaku UMKM, hingga pihak dari Danantara.

“Ramai. Gotong royong. Kan Indonesia itu gotong royong,” tutur Irene menggambarkan semangat kolaborasi yang dibawa dalam persiapan perayaan kemerdekaan tahun ini.

Lebih lanjut, Irene menyebut bahwa konsep acara tidak hanya akan berupa hiburan atau upacara semata, melainkan menyeluruh.

“Ini 360. Luar biasa. 360 derajat itu artinya melibatkan semuanya,” pungkas Irene.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai membuka kembali sejumlah rekening dormant atau tidak aktif yang sempat diblokir, menyusul keresahan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.

"Betul [pemblokiran rekening dormant sudah dibuka]," kata Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah kepada Bisnis, Kamis (31/7/2025).

Langkah pembukaan kembali rekening tersebut dilakukan setelah muncul keresahan di tengah masyarakat, terutama dari pihak-pihak yang terdampak.

Natsir sebelumnya menjelaskan terdapat jutaan rekening dormant yang datanya diterima dari perbankan. Dari jumlah itu, lebih dari 140.000 rekening diblokir oleh PPATK pada Mei 2025, berdasarkan data per Februari 2025.

Dia bilang sebagian rekening memang sudah dibuka kembali dan sisanya akan direaktivasi apabila pemilik rekening melakukan konfirmasi.

Dia menyebut, rekening-rekening yang dibekukan itu tidak melakukan transaksi selama lebih dari 10 tahun dan mengendapkan dana mencapai Rp428,6 miliar. Selain tidak aktif, data pemilik rekening juga tidak diperbarui.

Polemik rekening dormant ini disuarakan oleh sejumlah pihak. Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan, misalnya, meminta PPATK menjelaskan secara resmi kepada masyarakat ihwal pemblokiran sementara rekening dormant.

Hinca berujar, Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja (raker) dengan PPATK seusai masa reses untuk meminta penjelasan lebih terperinci terkait dengan langkah tersebut. Namun, dirinya berharap PPATK dapat proaktif menjelaskannya lebih rinci ke publik secepatnya.

Selain itu, elite Partai Demokrat ini mengingatkan agar kewenangan PPATK ini jangan sampai menabrak prinsip dasar di dunia perbankan, yakni kepercayaan.

“Saya kira ini isu sensitif. Jadi, sekali lagi saya minta PPATK jelaskan. Secara resmi, tadi kan disebutkan di Instagram-nya saja, janganlah. Ini sesuatu yang sangat serius, besar, penting, orang banyak, publik harus tahu,” tegasnya, Senin (28/7).

Pengacara kawakan Hotman Paris Hutapea melalui akun Instagram @hotmanparisofficial turut menyoroti langkah ini. Menurutnya, keputusan PPATK tersebut melanggar hak asasi manusia. Dirinya menilai lembaga negara tidak memiliki hak untuk memblokir rekening pribadi masyarakat.

Sementara, Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menyatakan publik baru-baru ini dikejutkan oleh langkah PPATK memblokir ribuan rekening nasabah yang tidak aktif selama 3 bulan. Menurutnya, hal ini memicu sentimen publik yang khawatir akan uangnya tidak aman.

"Menyikapi hal tersebut berikut catatan YLKI, pertama YLKI meminta PPATK memberi informasi penjelasan yang clear kepada konsumen alasan pemblokiran tersebut dan langkah-langkah bagi konsumen yang terkena pemblokiran sehingga hak dasar konsumen atas informasi dapat dipenuhi oleh PPATK," ujarnya.

Kedua, YLKI meminta PPATK juga selektif dalam memblokir rekening karena menyoal keuangan sangat sensitif, apalagi jika rekening yang diblokir merupakan tabungan konsumen yang sengaja diendapkan untuk keperluan dan jangka waktu tertentu.

Catatan ketiga, tambah Rio, atas pemblokiran tersebut PPATK perlu ada waktu pemberitahuan kepada konsumen sebelum diblokir, sehingga konsumen terinformasi dan bisa memitigasi soal tabungannya serta konsumen bisa menyanggah jika akun rekening tersebut aman dan tidak digunakan untuk perbuatan pidana apalagi menyangkut judi online

"[Keempat] YLKI meminta pembukaan blokir rekening tidak mempersulit konsumen dan YLKI meminta PPATK menjamin uang konsumen tetap utuh dan aman tak kurang sepeser pun atas pemblokiran yang dilakukannya," ujarnya.

Kelima, terkait pemblokiran akun rekening, YLKI meminta PPATK membuka hotline crisis center bagi konsumen yang ingin mencari informasi maupun melakukan pemulihan akun rekening bank yang terkena blokir.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai membuka kembali sejumlah rekening dormant atau tidak aktif yang sempat diblokir, menyusul keresahan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.

"Betul [pemblokiran rekening dormant sudah dibuka]," kata Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah kepada Bisnis, Kamis (31/7/2025).

Langkah pembukaan kembali rekening tersebut dilakukan setelah muncul keresahan di tengah masyarakat, terutama dari pihak-pihak yang terdampak.

Natsir sebelumnya menjelaskan terdapat jutaan rekening dormant yang datanya diterima dari perbankan. Dari jutaan rekening dormant yang ditemukan, lebih dari separuhnya sudah diaktifkan kembali.

Tak hanya itu, lebih dari 140.000 rekening juga disebutkan telah diblokir oleh PPATK pada Mei 2025, berdasarkan data per Februari 2025. Dia bilang sebagian rekening memang sudah dibuka kembali dan sisanya akan direaktivasi apabila pemilik rekening melakukan konfirmasi.

Dia juga menyebut, rekening-rekening yang dibekukan itu tidak melakukan transaksi selama lebih dari 10 tahun dan mengendapkan dana mencapai Rp428,6 miliar. Selain tidak aktif, data pemilik rekening juga tidak diperbarui.

Polemik rekening dormant ini disuarakan oleh sejumlah pihak. Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan, misalnya, meminta PPATK menjelaskan secara resmi kepada masyarakat ihwal pemblokiran sementara rekening dormant.

Hinca berujar, Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja (raker) dengan PPATK seusai masa reses untuk meminta penjelasan lebih terperinci terkait dengan langkah tersebut. Namun, dirinya berharap PPATK dapat proaktif menjelaskannya lebih rinci ke publik secepatnya.

Selain itu, elite Partai Demokrat ini mengingatkan agar kewenangan PPATK ini jangan sampai menabrak prinsip dasar di dunia perbankan, yakni kepercayaan.

“Saya kira ini isu sensitif. Jadi, sekali lagi saya minta PPATK jelaskan. Secara resmi, tadi kan disebutkan di Instagram-nya saja, janganlah. Ini sesuatu yang sangat serius, besar, penting, orang banyak, publik harus tahu,” tegasnya, Senin (28/7).

Pengacara kawakan Hotman Paris Hutapea melalui akun Instagram @hotmanparisofficial turut menyoroti langkah ini. Menurutnya, keputusan PPATK tersebut melanggar hak asasi manusia. Dirinya menilai lembaga negara tidak memiliki hak untuk memblokir rekening pribadi masyarakat.

Sementara, Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menyatakan publik baru-baru ini dikejutkan oleh langkah PPATK memblokir ribuan rekening nasabah yang tidak aktif selama 3 bulan. Menurutnya, hal ini memicu sentimen publik yang khawatir akan uangnya tidak aman.

"Menyikapi hal tersebut berikut catatan YLKI, pertama YLKI meminta PPATK memberi informasi penjelasan yang clear kepada konsumen alasan pemblokiran tersebut dan langkah-langkah bagi konsumen yang terkena pemblokiran sehingga hak dasar konsumen atas informasi dapat dipenuhi oleh PPATK," ujarnya.

Kedua, YLKI meminta PPATK juga selektif dalam memblokir rekening karena menyoal keuangan sangat sensitif, apalagi jika rekening yang diblokir merupakan tabungan konsumen yang sengaja diendapkan untuk keperluan dan jangka waktu tertentu.

Catatan ketiga, tambah Rio, atas pemblokiran tersebut PPATK perlu ada waktu pemberitahuan kepada konsumen sebelum diblokir, sehingga konsumen terinformasi dan bisa memitigasi soal tabungannya serta konsumen bisa menyanggah jika akun rekening tersebut aman dan tidak digunakan untuk perbuatan pidana apalagi menyangkut judi online

"[Keempat] YLKI meminta pembukaan blokir rekening tidak mempersulit konsumen dan YLKI meminta PPATK menjamin uang konsumen tetap utuh dan aman tak kurang sepeser pun atas pemblokiran yang dilakukannya," ujarnya.

Kelima, terkait pemblokiran akun rekening, YLKI meminta PPATK membuka hotline crisis center bagi konsumen yang ingin mencari informasi maupun melakukan pemulihan akun rekening bank yang terkena blokir.

Jakarta: PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) hari ini mengumumkan kinerja keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025.

Di tengah kondisi pasar batu bara yang terus melemah dan langkah strategis divestasi dari aset-aset konvensional, TBS tetap mencatat kemajuan nyata dalam agenda transisinya.

Perseroan telah secara aktif masuk ke dalam tiga lini usaha baru pengelolaan limbah, energi
terbarukan, dan kendaraan listrik.

Mengacu laporan keuangan, Kamis, 31 Juli 2025 semester ini, pendapatan konsolidasian tercatat sebesar USD172,2 juta, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD248,7 juta.

Penurunan ini utamanya disebabkan oleh menurunnya volume penjualan segmen pertambangan batu bara dari 1,7 juta ton menjadi 0,7 juta ton, serta turunnya harga jual rata-rata dari USD83 per ton menjadi USD52,9 per ton.

Tren penurunan harga ini sejalan dengan pergerakan indeks harga batu bara global yang terus melandai sejak tahun lalu. Sementara itu, penurunan volume penjualan terjadi karena melemahnya permintaan batu bara secara global dan keputusan perseroan untuk menyesuaikan strategi penjualan demi menanti momentum harga yang lebih menguntungkan.

Segmen bisnis pertambangan dan perdagangan batubara mencatatkan pendapatan sebesar USD91,6 juta atau berkontribusi 53 persen terhadap total pendapatan perseroan, menurun dari 82 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan ini mencerminkan komitmen TBS dalam mengurangi ketergantungan terhadap sektor batu bara dan mempercepat transisi menuju portofolio bisnis yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Pada semester pertama 2025, perseroan mencatat rugi bersih sebesar USD115,3 juta. Angka
ini sebagian besar disebabkan oleh pencatatan rugi non-kas dari divestasi dua anak usaha pembangkit listrik tenaga uap yakni PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) yang diselesaikan pada Maret dan Mei 2025.

Rugi non-kas dari divestasi ini tercatat sebesar USD96,9 juta. Kerugian tersebut tidak berdampak pada arus kas perseroan, justru menghasilkan tambahan dana segar berupa pemasukan ke dalam kas TBS sebesar USD123,6 juta.

Penjualan dua unit PLTU tersebut berkontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon sebesar 1,4 juta ton setara CO? (tCO?e) setara dengan penurunan emisi sebesar 86 persen dalam setahun. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam percepatan transisi TBS menuju target netral karbon pada tahun 2030.

Sementara itu, pilar baru TBS dalam bisnis pengelolaan sampah mulai menunjukkan kontribusi
positif secara signifikan. Unit usaha ini membukukan pendapatan sebesar USD59,6 juta dengan EBITDA mencapai USD10 juta hingga akhir Juni 2025. Dengan demikian, margin EBITDA tercapai sebesar 17 persen, mencerminkan efisiensi dan potensi profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan lini batu bara TBS.

Akuisisi Sembcorp Environment Pte. Ltd. pada bulan Maret dan kemudian Sembcorp Enviro Facility Pte. Ltd. pada bulan Mei 2025, turut memperluas kapabilitas TBS di sektor pengolahan limbah skala regional.

“Kami melihat bisnis pengelolaan sampah sebagai elemen kunci dalam transformasi TBS ke depan. Selain memiliki potensi pertumbuhan yang kuat, sektor ini memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Direktur TBS, Juli Oktarina dalam keterangan tertulis.

Sebagai bagian dari ekspansi portofolio energi terbarukan, TBS juga mengembangkan dua proyek strategis yang mencerminkan komitmen Perseroan terhadap transisi energi bersih.

PLTS Terapung Tembesi di Batam, dengan kapasitas terpasang sebesar 46 MWp, merupakan salah satu proyek PLTS terapung terbesar di Indonesia yang dikembangkan bersama PLN Nusantara Power.

Proyek ini telah mencapai financial closing dan ditargetkan mencapai operasi komersial
(COD) pada semester kedua 2026.

(ANN)

Saya ingin memastikan bahwa logistik terutama sembako itu aman, sembako harus aman, maka kami meninjau ke pasar tradisional

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan harga bahan pokok di Kabupaten Jember stabil dan distribusi bahan pokok lancar pascakelangkaan bahan bakar minyak (BBM) setelah meninjau pasar tradisional yaitu Pasar Tanjung Jember, Kamis.

"Saya ingin memastikan bahwa logistik terutama sembako itu aman, sembako harus aman, maka kami meninjau ke pasar tradisional," kata Khofifah di Jember, Kamis.

Peninjauan itu dilakukan sebagai tindak lanjut terjadinya kelangkaan BBM yang melanda Kabupaten Jember akibat penutupan jalan nasional Gumitir serta cuaca buruk di Selat Bali yang berimbas pada antrean panjang di Pelabuhan Ketapang.

"Rata-rata harganya normal dan tidak ada lonjakan signifikan. Yang terpenting ada hal-hal yang harus terus dipantau bagaimana sirkulasi logistik terpengaruh atau tidak sehingga dapat dicarikan solusinya," tuturnya.

Ia menjelaskan ada beberapa komoditas yang memerlukan perhatian khusus yakni beras medium, Minyakita dan gula pasir.

"Beras yang dijual pedagang di Pasar Tanjung semuanya premium dan tidak ada beras medium, namun harga beras medium lebih murah sesuai dengan kemampuan masyarakat," katanya.

Gubernur Khofifah kembali mengajak seluruh masyarakat Jember agar bersama mengawal dan menyukseskan proses penyediaan dan distribusi logistik bagi berbagai komoditas pokok.

"Apa yang menjadi kebutuhan pangan masyarakat harus terjaga di saat terjadi kelangkaan BBM. Alhamdulillah hari ini suplai BBM kembali normal sehingga semua sektor diharapkan normal semua," ujarnya.

Sementara itu, harga berbagai bahan pokok di Pasar Tanjung Jember tercatat stabil yaitu daging sapi Rp120.000/kg, daging ayam ras Rp30.000/kg, telur ayam ras berkisar Rp27.000 - 28.000/kg dan tepung terigu Rp12.000/kg.

Sedangkan cabai merah besar Rp28.000/kg, cabai rawit merah Rp30.000 - 36.000/kg, bawang merah Rp60.000/kg, bawang putih Sinco Rp30.000/kg dan bawang putih kating Rp50.000/kg.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025