Jakarta, CNBC Indonesia - Pemegang saham PT Vale Indonesi)a Tbk (INCO) resmi menyetujui pengangkatan Fauzambi Syahrul Multhazar sebagai Presiden Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Senin, (28/7/2025).

Fauzambi akan duduk di jajaran dewan komisaris bersama Katherine Angela Oendoen dan Shiro Imai. Ketiganya menjadi bagian dari komposisi komisaris terbaru perseroan.

Fauzambi merupakan figur berlatar belakang militer dengan rekam jejak panjang di TNI AD. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (AKABRI) tahun 1988 serta sejumlah pendidikan militer lanjutan seperti Suslapa I, II, dan Seskoad.

Lebih jauh, berikut merupakan profil Fauzambi Syahrul Multhazar dikutip dari situs web resmi Vale Indonesia:

Profil Fauzambi Syahrul Multhazar

Sebelum bergabung dengan Vale Indonesia, Fauzambi menjabat sejumlah posisi strategis di Kementerian Pertahanan. Di antaranya adalah Kepala Satuan Pengawas Universitas Pertahanan RI pada tahun 2020 dan Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat pada 2016.

Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Veteran di Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan. Pengalaman lainnya termasuk posisi strategis di Direktorat Strategi Pertahanan dan berbagai jabatan fungsional lainnya.

Karier militernya juga mencakup pengalaman sebagai Komandan Resor Militer 173/PVB Kodam XVII/Cenderawasih dan Dandim 0719/Jepara Kodam IV/Diponegoro. Ia bahkan pernah menjabat sebagai Komandan Detasemen dan Komandan Unit di berbagai satuan Kopassus.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta memberi ruang kepada pekerja bukan penerima upah untuk menjadi peserta jaminan pensiun yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pasalnya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan kelompok masyarakat ini seperti petani, nelayan hingga pedagang menjadi penopang perekonomian nasional namun tidak terlindungi Jaminan Pensiun.

Selain itu, pada kelompok pekerja rentan yang tidak dapat upah rutin seperti buruh bangunan atau pekerjaan lainnya harus dimasukkan ke dalam program jaminan sosial JP dengan dukungan iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan pemerintah seharusnya menjamin kebutuhan sosial bagi pekerja informal. Termasuk dengan dukungan iuran melalui skema APBN.

"APBN harusnya mendukung setiap pekerja informal. Kalau kita baca pasal 1 angka 31 Undang-Undang 13 tahun 2003, yang menjadi subjek yang disejahterahkan adalah pekerja di dalam hubungan kerja dan di luar kerja. Tetapi ketika kita baca konteks konstruksi batang tubuh Undang-Undang 13 yang diatur adalah pekerja formal semua, tidak disebut pekerja di luar hubungan kerja," ungkap Timboel di gedung BJ Habibie BRIN, Senin (28/7/2025)

Timboel menjelaskan tanpa jaminan sosial, sektor pekerja informal pada dasarnya memberikan beban APBN karena ketika memasuki masa pensiun, pekerja informal sulit memperoleh pendapatan sehingga memiliki kesulitan finansial untu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhasil, pemerintah harus menyalurkan bantuan bantuan sosial.

Dia menekankan intervensi pemerintah mempunyai andil penting untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kekuatan politik dibutuhkan agar penyelanggaraan jaminan sosial terhadap pekerja informal dapat terealisasi.

"Menurut saya harus ada political will pemerintah. Kemauan politik untuk bagaimana bisa menciptakan jaminan sosial itu lebih inklusif , lebih adaptif, lebih berkelanjuran," paparnya.

Namun, dia menilai banyak regulasi yang dibuat pemerintah saat ini membatasi ruang pekerja informal untuk ikut dalam Jaminan Pensiun. Padahal, Undang-undang memberi ruang jaminan sosial JP untuk pekerja informal bisa saja diterapkan.

"Sebenarnya pekerja informal bisa menjadi peserta jaminan pensiun kalau membaca pasal 8 ayat 2 Pepres 109 tahun 2013. Tapi kata 'dapat' yang disebutkan dalam pasal 8 tidak dijalankan oleh pemerintah yang artinya hal ini hanya pekerja formal yang mendapatkan jaminan pensiun," jelasnya.

Seperti diketahui, program jaminan pensiun saat ini hanya ditujukan bagi pekerja formal. Sedangkan pekerja informal hanya diberi akses kepada Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM) membukukan kenaikan pendapatan yang ditopang oleh jasa penundaan kapal pada semester I/2025.

Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan IPCM tercatat sebesar Rp714 miliar atau meningkat 19,25% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada semester I/2025 dari Rp598,75 miliar pada semester I/2024.

Dilihat dari kontribusi pendapatan, pemasukan dari jasa penundaan kapal sebesar Rp639,27 miliar menyumbang porsi paling besar yaitu 89,53% terhadap total pendapatan.

Selanjutnya kontribusi dari jasa pemanduan kapal sebesar Rp51,18 miliar atau 7,17% dari total pendapatan. Adapun, pada awal tahun, IPCM mulai mengoperasikan layanan jasa layanan penundaan kapal di Pelabuhan Tarakan yang menjadi bagian dari komitmen perseroan memperluas jangkauan
layanan dan mendukung kelancaran logistik nasional.

Sementara pendapatan jasa pelayanan kapal khususnya pada Terminal Khusus (Tersus) mengalami lonjakan 32,52% yoy menjadi Rp258,4 miliar dari sebelumnya Rp194,99 miliar.

Direktur Utama IPCM Shanti Puruhita menyatakan hal ini didukung oleh peningkatan kinerja pada beberapa wilayah operasi eksisting maupun wilayah operasi baru di Indonesia bagian timur.

“Upaya kami dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui kerja sama dengan mitra strategis telah menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Ekspansi yang kami lakukan di wilayah Indonesia Timur juga telah memperlihatkan potensi pendapatan yang semakin baik dan meningkat," kata Shanti dalam keterangan resmi, Senin (28/7/2025).

Adapun, pendapatan dari pelabuhan umum juga naik 12,91% yoy menjadi Rp306,49 miliar dari sebelumnya Rp271,44 miliar. Kemudian pada TUKS ikut meningkat 12,3% yoy menjadi Rp125,56 miliar dari sebelumnya Rp111,81 miliar.

Dari sisi neraca keuangan, tercatat aset naik 5,31% sejak awal tahun (ytd) sebesar Rp1,65 triliun menjadi Rp1,74 triliun, didukung kenaikan aset lancar sebesar 12,33% menjadi Rp1,05 triliun pada akhir Juni 2025.

"IPCM berkomitmen untuk terus menjaga kinerja positif perusahaan selain juga konsisten menjaga pertumbuhan Perseroan. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan menjaga kepercayaan para pemegang saham akan investasinya di saham IPCM," pungkas Shanti.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Program loyalitas tahunan MyPertamina Tebar Hadiah 2025 sukses menggelar pengundian Periode 1 pada Minggu, 20 Juli 2025. Pengundian yang berlangsung di SPBU 34-451-68, Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Cirebon ini merupakan wujud apresiasi Pertamina kepada seluruh pelanggan setia pengguna aplikasi MyPertamina yang telah berpartisipasi selama Periode 1, yaitu 20 Mei hingga 30 Juni 2025.

"MyPertamina Tebar Hadiah 2025 merupakan wujud komitmen kami terhadap loyalitas pengguna," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dalam keterangannya, Senin (28/7).

Antusiasme masyarakat terekam dari keberhasilan mengumpulkan lebih dari 1,2 juta kupon undian hanya pada periode pertama. Jumlah ini berasal dari jutaan transaksi yang dilakukan pengguna aplikasi MyPertamina, dengan lebih dari 12,2 juta poin MyPertamina yang ditukarkan demi kesempatan memenangkan beragam hadiah menarik.

Pada periode pertama ini, Pertamina Patra Niaga menyediakan berbagai hadiah menggiurkan. Hadiah utama yang menjadi rebutan adalah 1 unit mobil Honda HR-V. Selain itu, terdapat 5 paket menonton langsung balap Sean Gelael di FIA World Endurance Championship 2025 di Jepang masing-masing untuk 2 orang, 3 paket umrah masing-masing untuk 2 orang, 2 unit motor Vespa Sprint, 2 unit iPhone 16 Pro, dan 2 unit laptop MacBook Pro M4. Hadiah lainnya meliputi 20 unit Logam Mulia @1 gram, 20 E-Voucher MyPertamina senilai Rp500.000, dan 25 E-Voucher MyPertamina senilai Rp250.000.

Proses pengundian dilaksanakan secara transparan, disaksikan oleh perwakilan Pertamina Patra Niaga, perwakilan Kementerian Sosial, pihak notaris, serta pihak kepolisian setempat. Hal ini memastikan seluruh tahapan berlangsung sesuai prosedur dan dapat dipercaya.

Bagi pelanggan yang belum beruntung, peluang masih terbuka lebar. Pertamina masih membuka kesempatan di Periode 2 yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Agustus 2025. Pengundian berikutnya dijadwalkan pada 17 September 2025.

Untuk berpartisipasi, pelanggan dapat mengumpulkan poin MyPertamina sebanyak-banyaknya mulai 20 Mei hingga 31 Oktober 2025 dan menukarkannya menjadi kupon undian. Setiap 10 poin MyPertamina dapat ditukar menjadi 1 kupon undian.

Poin MyPertamina dapat diperbanyak dengan melakukan pembelian produk Pertamax Series, Dex Series, dan tabung Bright Gas, atau berbelanja di Bright Store & Bright Cafe. Nama-nama pemenang Periode 1 telah diumumkan dan dapat dilihat pada tautanhttps://mypertamina.id/pemenang-mth2025.

Para pemenang akan dihubungi dan diverifikasi secara resmi oleh tim Pertamina Call Center 135 melalui sambungan telepon melalui nomor 135 atau 021-85500135, atau email resmi dari alamat [email protected]. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap penipuan dan hanya merujuk pada informasi dari saluran komunikasi resmi.

Pertamina.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) secara resmi menyerahkan hasil pekerjaan Proyek Restorasi Tangki Mogas 42-T-301 E/F/G/H di Refinery Unit VI Balongan milik PT Kilang Pertamina Internasional melalui Handover Operational Acceptance (OA). Serah terima ini menjadi tonggak penting perjalanan proyek EPC strategis yang mendukung penguatan ketahanan energi nasional.

WIKA terus mendukung tercapainya Program Prioritas Nasional Pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya pada pilar Ketahanan Energi dan Hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan proyek ini yang mencakup pembangunan empat unit tangki Gasoline baru, masing-masing berkapasitas 29.000 m³, dilengkapi dengan sistem perpipaan, fasilitas pendukung, serta perangkat keselamatan berstandar tinggi.

Dengan nilai kontrak sebesar Rp279,3 miliar, proyek ini tidak hanya meningkatkan kapasitas penyimpanan kilang, tetapi juga memperkuat keandalan sistem distribusi serta meningkatkan efisiensi operasional kilang. Penambahan kapasitas ini diharapkan turut mendukung peningkatan produksi, optimalisasi margin kilang, dan menjaga pasokan energi yang stabil bagi wilayah DKI Jakarta dan Banten, yang merupakan area suplai utama dari RU VI Balongan.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menyampaikan bahwa proyek Restorasi Tangki Mogas Balongan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat infrastruktur energi nasional.

"Melalui penerapan teknologi dan prinsip keberlanjutan, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, serta keandalan sistem penyimpanan dan distribusi energi Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (28/7/2025).

Selama proses pembangunan, WIKA memberdayakan lebih dari 400 orang tenaga kerja lokal serta UMKM sebagai bentuk nyata komitmen terhadap dampak sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat proyek tidak hanya dirasakan melalui output fisik semata, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar proyek.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas dan efisiensi pelaksanaan, WIKA juga mengandalkan tim engineering in-house dan menerapkan pendekatan digital melalui Building Information Modeling (BIM). Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya mempercepat proses konstruksi, tetapi juga meningkatkan ketepatan dan transparansi dalam manajemen proyek.

Keberhasilan proyek ini turut mendorong pencapaian risk rating ESG sebesar 53/100 dari S&P Global yang menjadi capaian terbaik dalam industri konstruksi nasional. Hal ini menunjukkan keseriusan WIKA dalam penerapan prinsip keberlanjutan di setiap pengerjaan proyeknya.

Rampungnya fase Operational Acceptance ini menandai kesiapan fasilitas Tangki Mogas Balongan untuk mulai dioperasikan secara penuh, serta menjadi langkah awal menuju fase Final Acceptance yang dijadwalkan pada Juli 2025.

Keberhasilan ini juga merupakan buah dari kolaborasi erat antara WIKA, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan seluruh pemangkukepentingan yang terlibat dalam mewujudkan proyek strategis nasional ini.Sebagai informasi, proyek ini mendapat penghargaan dari KPI atas pencapaian 243.000 jamkerja selamat tanpa kecelakaan kerja, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen tinggi WIKAdalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain itu, proyek ini juga mendapat pengakuan dalam pelaksanaan On Time, On Budget, On Scope, On Risk, dan On Return (OTOBOSOROR), hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai aspek penting secara terukur dan bertanggung jawab, sehingga ditetapkan sebagai proyek percontohan untuk pelaksanaan proyek sejenis di lingkungan KPI.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2025, rata-rata garis kemiskinan nasional sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan. Artinya, rumah tangga miskin dengan rata-rata 4,72 anggota hanya memiliki pengeluaran di bawah Rp 2.875.235 per bulan.

Angka ini menjadi standar kemiskinan menurut BPS 2025, dan menjadi dasar dalam menetapkan kategori miskin serta angka kemiskinan di Indonesia 2025.

Berdasarkan standar tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total populasi. Angka ini menunjukkan penurunan dari 8,57 persen pada September 2024.

Beda Standar, Beda Hasil

Meski angka kemiskinan nasional versi BPS menunjukkan perbaikan, lembaga internasional seperti Bank Dunia mencatat data yang sangat berbeda.

Dalam laporan Macro Poverty Outlook yang dirilis April 2025, Bank Dunia menyebut bahwa sebanyak 60,3 persen penduduk Indonesia, atau sekitar 171,8 juta orang, hidup di bawah garis kemiskinan global.

Perbedaan tersebut terjadi karena standar kemiskinan yang digunakan tidak sama.

Kategori miskin menurut BPS ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar (cost of basic needs), yaitu pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik makanan maupun non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan transportasi.

Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan berdasarkan klasifikasi pendapatan negara.

Untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia, garis kemiskinan ditetapkan sebesar 6,85 dollar AS per kapita per hari dalam purchasing power parity (PPP), atau sekitar Rp 41.000 per hari.

Jika dikalikan per bulan, nilainya mencapai Rp 1,23 juta per orang, jauh di atas batas yang digunakan oleh BPS.

Penjelasan BPS: Konteks Nasional Jadi Acuan

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menegaskan bahwa pengukuran kemiskinan oleh BPS disusun berdasarkan kondisi konsumsi riil masyarakat Indonesia.

“Yang kita data adalah rumah tangga. Karena konsumsi di Indonesia terjadi dalam konteks kolektif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/7/2025).

Pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, BPS menggunakan sampel sekitar 345.000 rumah tangga di seluruh Indonesia. Data dikumpulkan berdasarkan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok.

BPS juga mencatat bahwa garis kemiskinan di setiap wilayah berbeda-beda, tergantung pada harga barang dan pola konsumsi masyarakat setempat.

Sebagai contoh, di Jakarta, garis kemiskinan per kapita per September 2024 tercatat sebesar Rp 846.085. Ini berarti satu rumah tangga miskin dengan rata-rata jumlah anggota dapat memiliki pengeluaran hingga lebih dari Rp 4,2 juta per bulan.

Rawan Miskin Masih Tinggi, Kemiskinan Ekstrem Turun

Selain penduduk miskin, BPS juga mencatat adanya kelompok rentan miskin dan menuju kelas menengah.

Pada September 2024, sebanyak 24,42 persen penduduk tergolong rentan, dan 49,29 persen berada di kelompok menuju kelas menengah. Ini berarti lebih dari separuh populasi Indonesia masih berada dalam kondisi ekonomi yang rawan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem, BPS untuk pertama kalinya juga merilis data kemiskinan ekstrem nasional.

Per Maret 2025, jumlahnya tercatat sebesar 2,38 juta orang atau 0,85 persen dari total penduduk, menurun dari 3,56 juta orang atau 1,26 persen pada Maret 2024.

Ketimpangan Menurun, Tapi Masih Tinggi di Kota

Bersamaan dengan angka kemiskinan, BPS juga melaporkan perkembangan tingkat ketimpangan ekonomi yang diukur dengan gini ratio.

Pada Maret 2025, gini ratio nasional tercatat 0,375, lebih rendah dibandingkan 0,381 pada September 2024.

Ketimpangan di perkotaan tercatat sebesar 0,395, turun 0,007 poin, sementara di perdesaan sebesar 0,299, turun 0,009 poin. Secara spasial, 31 provinsi memiliki tingkat ketimpangan di bawah rata-rata nasional, dan 7 provinsi di atas rata-rata.

DKI Jakarta mencatat tingkat ketimpangan tertinggi, yakni 0,441, sedangkan Kepulauan Bangka Belitung menjadi wilayah dengan ketimpangan terendah, yaitu 0,222.

BPS juga mengungkap sebaran angka kemiskinan antarwilayah. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Papua Pegunungan, yaitu 30,03 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah tercatat di Bali, yakni 3,72 persen.

Dari total 38 provinsi di Indonesia, 18 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional, sedangkan 20 provinsi berada di atas rata-rata nasional.

Bisnis.com, BANDUNG--Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman memastikan bahwa peretasan data warga Jabar merupakan kabar bohong atau hoax.

Herman menuturkan setelah mendapat informasi adanya dugaan kebocoran data dari media sosial X pihaknya langsung melakukan cross check dan validasi sesuai arahan dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

“Ya, kami sudah lakukan penelusuran, validasi dan hasilnya tidak ada kebocoran data. Informasi yang disampaikan oleh digital ghost itu hoax atau tidak benar, kabar bohong,” katanya, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, apa yang ada di media sosial itu merupakan klaim sepihak yang dilakukan orang tak bertanggung jawab untuk memancing pembeli di dark web. “Itu teknik biar dipercaya oleh pasar dan kemudian diperjualbelikan di web dark. Yang benar, di kami tidak ada kebocoran data,” katanya.

Herman pun mencontohkan, dari data yang tersebar di media sosial itu sudah dilakukan pencocokan dengan yang ada di Pemerintah Provinsi Jabar.

“Contoh, ada nama Herman, ternyata NIK nya lain, usianya lain, alamatnya juga lain. Jadi, data tersebut bukan dari Pemda Provinsi Jawa Barat. Di kami tidak ada kebocoran data,” ucapnya.

Pihaknya pun telah melakukan langkah-langkah pengamanan data sesuai dengan standar operasional dan prosedur dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Mulai dari akses jaringan, kemudian semua aplikasi yang digunakan oleh Pemda Provinsi Jabar kami pastikan dilengkapi dengan pengamanan, kami lakukan tes secara reguler terhadap semua aplikasi, ketiga terkait server, kami juga itu dibangun sendiri dan ada di dalam data centre kami, kemudian ada backupnya juga di data recovery centre dan kami pastikan aman,” katanya.

Kemudian dari sisi kelembagaan, pihaknya pun sudah membentuk komputer security, incident, response, tim. "Tim yang bekerja 1x24 Jam, apabila ada indikasi gangguan keamanan, apabila ada indikasi serangan dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gerak Bullish Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat ditopang oleh saham-saham papan pengembangan dan akselerasi, kala saham-saham papan utama bergerak stagnan dan melemah. Bagaimana risikonya?

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan pasar akan memiliki volatilitas yang jauh lebih tinggi apabila reli ditopang oleh saham-saham papan pengembangan dan akselerasi.

“Tidak semua pelaku pasar dan investor akan menerimanya, karena ada beragam karakteristik pelaku pasar dan investor yang bermain di jangka panjang,” kata Nico, Senin (28/7/2025).

Volatilitas pasar yang terlalu tinggi, kata dia, juga akan dihindari oleh pelaku pasar dan investor yang berasal dari kalangan institusi. Investor institusi menurutnya cenderung akan menghindari aset yang berisiko dan memindahkan portofolionya ke pasar obligasi.

Hanya saja, lanjutnya, apabila saham-saham papan pengembangan dan akselerasi memang kuat secara fundamental, memiliki potensi evaluasi yang menarik, prospek sektoralnya juga baik, dan didukung oleh narasi yang kuat, bukan tidak mungkin pelaku pasar dan investor tentu memiliki alasan yang kuat untuk bisa masuk.

Di sisi lain, Nico melihat pergerakan pasar yang volatil cenderung akan menarik investor yang bermain di jangka pendek.

Lebih lanjut, Nico menuturkan penguatan IHSG saat ini cenderung disebabkan oleh saham-saham berkapitalisasi pasar besar yang mengalami kenaikan. Saham-saham tersebut seperti BBRI, BBCA, BMRI, DCII, BYAN, TLKM, BREN, AMMN, DSSA, ASII, dan TPIA yang dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan.

“Meskipun ada saham-saham perbankan di posisi big cap, namun saham selain perbankan mendukung untuk terus mengalami kenaikan,” tuturnya.

Hal tersebut menurut Nico Berbeda dengan LQ45 dengan bobot besar yang berada di saham-saham seperti BBRI, BBCA, BMRI, TLKM, AMMN, ASII, BRPT, BBNI, dan GOTO.

Seperti yang diketahui, kata Nico, karena didominasi oleh sektor perbankan, dan rata-rata kinerja sektor perbankan sedang mengalami pelemahan, hal ini membuat LQ45 semakin sulit untuk beranjak naik.

Adapun untuk paruh kedua ini, menurut Nico sentimen bagi pergerakan LQ45 akan datang dari kesepakatan dagang antara Amerika dengan Indonesia, potensi penurunan tingkat suku bunga The Fed, pemangkasan tingkat suku bunga Bank Indonesia, dan beberapa program pemerintah mulai berjalan.

Sementara itu, sentimen negatif berasal dari tensi geopolitik tambahan antara Thailand dengan Kamboja, kesepakatan tarif yang masih bisa berubah, dan kebijakan Trump yang selalu berubah.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau JAI (IPCM) membukukan laba bersih Rp90 miliar pada semester I-2025. Angka itu meningkat 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp79 miliar.

Kenaikan laba tersebut sejalan dengan pendapatan perseroan yang tumbuh 19 persen dari Rp599 miliar menjadi Rp714 miliar. Pertumbuhan ini merupakan buah dari strategi perusahaan untuk menggenjot sektor pendapatan dari bisnis di luar Pelindo Group.

Sebagian besar pendapatan IPCM berasal dari segmen jasa penundaan kapal Rp639,27 miliar, yang menyumbang 89,53 persen dari total pendapatan. Sementara segmen jasa pemanduan kapal menghasilkan pendapatan Rp51 miliar atau 7,17 persen.

Direktur Utama IPCM, Shanti Puruhita mengatakan, upaya manajemen meningkatkan kinerja lewat kerja sama dengan mitra strategis menunjukkan hasil yang sesuai harapan.

"Ekspansi yang kami lakukan di wilayah Indonesia Timur juga telah memperlihatkan potensi pendapatan yang semakin baik dan meningkat," katanya melalui keterangan resmi, Senin (28/7/2025).

Pada awal 2025, IPCM mulai mengoperasikan layanan jasa penundaan kapal di Pelabuhan Tarakan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen perseroan untuk memperluas jangkauan layanan dan mendukung kelancaran logistik nasional.

Pendapatan dari jasa pelayanan kapal, khususnya terminal khusus (tersus) meningkat hingga 32,5 persen menjadi Rp258,4 miliar. Hal ini didukung peningkatan kinerja pada beberapa pelabuhan di wilayah operasi, baik yang sudah ada (existing) maupun baru di Indonesia bagian timur.

Pendapatan pada Pelabuhan Umum juga meningkat 12,9 persen menjadi Rp306,49 miliar. Kemudian pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) juga meningkat 12,3 persen menjadi Rp125,6 miliar.

Dari sisi neraca, IPCM memiliki kondisi keuangan yang sehat. Per 30 Juni 2025, posisi aset naik 5,3 persen menjadi Rp1,74 triliun. Hal ini didukung kenaikan aset lancar sebesar 12,3 persen menjadi Rp1,05 triliun, sejalan dengan pertumbuhan pendapatan.

Shanti menambahkan, IPCM juga senantiasa memberikan apresiasi kepada pemegang saham dan investor yang selalu memberikan dukungan kepada IPCM. Pada RUPS Juni lalu, perseroan telah membagikan total dividen Rp166,8 miliar di mana dividen final mencapai Rp125,2 miliar.

"IPCM berkomitmen untuk terus menjaga kinerja positif perusahaan selain juga konsisten menjaga pertumbuhan Perseroan. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan menjaga kepercayaan para pemegang saham akan investasinya di saham IPCM," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan komitmen kuat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari sisi Bank Indonesia, Perry menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat bauran kebijakan, mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran. Ketiga instrumen tersebut digunakan secara terkoordinasi untuk mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar, serta memastikan sistem keuangan tetap solid dan inklusif.

Saksikan di CNBC Indonesia, Senin (28/07/2025).

Proses penggarapan kapal ini dilaksanakan selama dua tahun, mulai 2023 hingga 2025

Surabaya (ANTARA) - Departemen Teknik Sistem Perkapalan (DTSP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya merancang kapal perang multifungsi terbesar bernama ADRI LIII berkapasitas 2.500 DWT untuk TNI Angkatan Darat (AD).

“Proses penggarapan kapal ini dilaksanakan selama dua tahun, mulai 2023 hingga 2025,” ujar Kepala Program Studi Pascasarjana DTSP ITS Prof Dr Ir Agoes Santoso MSc MPhil CEng FIMarEST MRINA di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Kapal yang telah diserahterimakan kepada TNI AD pada 14 Juli 2025 itu berjenis Landing Craft Utility (LCU) memiliki panjang 102 meter dan lebar 18 meter, serta mampu mengangkut berbagai alutsista seperti kendaraan taktis, tank,l dan perlengkapan tempur lainnya.

Tim DTSP ITS mengerjakan keseluruhan proses desain ADRI LIII, mulai dari konstruksi, permesinan, interior hingga sistem kelistrikan, serta mengevaluasi pembangunan fisik dan uji fungsi kapal.

“ITS pun juga dilibatkan untuk mendampingi dan mengevaluasi pembangunan fisiknya sampai uji fungsi kapal,” katanya.

Seluruh tahapan dirancang mengikuti standar kelas dan regulasi dari Kementerian Pertahanan RI untuk menjamin kekuatan, kenyamanan dan keselamatan selama operasional kapal.

“Fasilitas yang dibangun oleh Kemhan (Kementerian Pertahanan) dapat dimanfaatkan secara maksimal berkat dukungan keahlian dari ITS yang kompeten dalam perencanaan kapal,” kata Agoes.

Pembangunan ADRI LIII selaras dengan target SDGs poin ke-9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, menunjukkan komitmen ITS terhadap pengembangan teknologi pertahanan nasional.

“Semoga hal ini dapat membuka lebih banyak peluang pengembangan kapal militer di Indonesia dan mengembangkan keilmuan di ITS,” tuturnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Lebih dari 3.200 buruh Boeing mengancam mogok kerja massal usai menolak tawaran kontrak baru yang ditawarkan perusahaan.

Kontrak para pekerja perusahaan Amerika Serikat (AS) itu berakhir pada Minggu (27/7). Boeing Co lalu menawarkan perpanjangan kontrak dengan kenaikan upah 20 persen dalam 4 tahun, bonus ratifikasi sebesar US$5.000, serta lebih banyak waktu liburan dan cuti sakit, tetapi ditolak para pekerja.

Serikat Pekerja Mesin dan Dirgantara Internasional (IAM) menuturkan mayoritas buruh yang tergabung di Distrik 837 menolak kontrak tersebut. Namun, belum ada penjelasan spesifik terkait alasan penolakan itu.

"Proposal dari Boeing Defense gagal memenuhi prioritas dan pengorbanan para pekerja terampil Serikat IAM," kata serikat IAM dikutip Reuters, Minggu (28/7).

Para buruh pembuat jet tempur AS itu mengatakan kontrak baru yang ditawarkan tidak memenuhi prioritas dan pengorbanan mereka. Jika benar terjadi mogok massal, ini dipastikan mengganggu operasional 3 pabrik Boeing di wilayah St. Louis.

Akan tetapi, serikat buruh Boeing memutuskan menunda mogok massal selama seminggu ke depan hingga 4 Agustus 2025. Ini seiring dengan masa tenang yang mereka gelar.

Wakil presiden Boeing Air Dominance sekaligus Eksekutif Senior St. Louis Site mengatakan manajemen kecewa karena karyawan Boeing menolak 'tawaran kontrak termahal' yang pernah diberikan perusahaan kepada IAM, serta mengklaim telah memenuhi semua prioritas pekerja.

"Kami telah mengaktifkan rencana kontingensi dan fokus mempersiapkan mogok kerja. Tidak ada pembicaraan yang dijadwalkan dengan serikat pekerja," tambah Gillian.

Mogok kerja bukan kali pertama terjadi di Boeing. Pada musim gugur lalu, perusahaan sampai menawarkan kenaikan upah 38 persen selama 4 tahun untuk mengakhiri mogok kerja 53 hari dari 33 ribu buruh di sektor pesawat penumpang.