Presiden Prabowo Subianto hari ini berangkat untuk lawatan ke luar negeri. Beberapa negara bakal dikunjungi Prabowo dalam beberapa hari ke depan, pertama dari Jakarta Prabowo akan berangkat ke Arab Saudi terlebih dahulu.

Sekitar pukul 15.30 WIB, Prabowo terbang ke Arab Saudi dari Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur. Dua hal utama akan menjadi bahasan Prabowo dalam kunjungan kenegaraan tersebut, soal konflik timur tengah dan juga soal pelaksanaan haji.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan presiden akan membicarakan beberapa hal khusus penanganan haji. Mulai dari evaluasi penanganan haji, permintaan kuota haji ditambah, hingga usulan soal pembentukan kampung haji Indonesia di Tanah Suci Mekkah.

"Memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan pelaksanaan penanganan haji. Termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi," beber Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusumah, Selasa (1/7/2025).

Setelah dari Arab Saudi, Prabowo akan melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Brasil. Di sana dia akan menghadiri KTT BRICS. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia hadir dalam acara besar negara-negara BRICS setelah resmi diterima jadi anggota tetap awal tahun ini.

"Setelah dari Arab Saudi, Bapak Presiden akan melanjutkan kunjungan untuk menghadiri Bridge di Brasil," sebut Prasetyo.

Prabowo, kata Prasetyo, juga direncanakan akan hadir ke Prancis usai hadir di KTT BRICS Brasil. Ini merupakan kunjungan balasan dari Prabowo setelah menerima Presiden Emmanuel Macron di Jakarta beberapa waktu lalu. Prabowo diundang dalam perayaan Bastille Days di Prancis.

Bisnis.com, JAKARTA — Emisi sektor listrik Amerika Serikat (AS) sudah mencapai level tertinggi dalam tiga tahun. Angka ini kemungkinan akan terus meningkat selama bulan-bulan puncak musim panas karena penggunaan sistem pendingin udara yang lebih besar mendorong peningkatan produksi dari pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas alam.

Berdasarkan data Ember, selama 5 bulan pertama tahun 2025, emisi sektor listrik AS dari pembakaran bahan bakar fosil naik 5% menjadi sekitar 640 juta metrik ton.

Dilansir Reuters, peningkatan emisi sekitar 32 juta ton dari bulan yang sama tahun lalu terutama berasal dari peningkatan penggunaan batu bara dalam bauran pembangkit listrik AS karena perusahaan listrik sejauh ini telah mengurangi penggunaan gas alam dari tahun lalu setelah harga gas naik.

Namun, perusahaan listrik mulai meningkatkan produksi dari batu bara dan gas untuk memenuhi permintaan listrik yang lebih tinggi dari rumah dan bisnis yang terkait dengan penggunaan AC yang boros listrik. Tren produksi yang lebih tinggi tersebut pada gilirannya akan semakin meningkatkan total polusi sektor listrik. Bahkan, saat produksi listrik dari sumber daya bersih seperti pembangkit listrik tenaga surya mencapai rekor tertinggi.

Data dari LSEG, selama paruh pertama tahun 2024, pembangkit listrik tenaga batu bara AS naik sebesar 14% dari periode yang sama pada 2024 menjadi 14,9 juta megawatt jam (MWh).

Pendorong utama di balik peningkatan penggunaan batu bara adalah kenaikan tajam harga gas alam selama kuartal I tahun ini, yang memberikan tekanan biaya baru pada utilitas dan memacu penggunaan batu bara yang lebih murah dalam campuran pembangkitan.

Harga gas alam berjangka Henry Hub yang menjadi harga acuan utama untuk gas alam AS telah mencapai rata-rata sekitar US$3,53 per juta British thermal unit (BTU) sepanjang tahun ini. Hal itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata US$2,15 per BTU selama paruh pertama tahun 2024.
Sebagai akibat dari lonjakan biaya gas lebih dari 60% itu, produksi listrik tenaga gas selama Januari hingga Juni turun 4,2% menjadi 31,8 juta MWh.

Proporsi tenaga batu bara yang lebih tinggi dalam campuran pembangkit listrik AS berdampak besar pada emisi secara keseluruhan. Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara mengeluarkan sekitar 950.000 metrik ton karbon dioksida per terawatt jam produksi listrik. Hal itu sebanding dengan sekitar 540.000 ton karbon dioksida (CO2) per TWh dari pembangkit listrik berbahan bakar gas. Hal tersebut juga menjadi alasan emisi bahan bakar fosil secara keseluruhan telah meningkat jauh lebih tajam daripada output listrik bahan bakar fosil sejauh tahun ini.

AS memiliki dua periode puncak penggunaan listrik yang terdefinisi dengan baik setiap tahun untuk pemanasan selama musim dingin dan untuk pendinginan selama musim panas. Selama lebih dari satu dekade, penggunaan listrik selama musim panas telah melampaui kebutuhan listrik selama musim dingin, karena unit pendingin udara membutuhkan volume listrik yang lebih besar daripada sistem pemanas.

Tahun ini, tren berlanjut setelah beberapa wilayah di AS dilanda gelombang panas yang memecahkan rekor selama paruh kedua bulan Juni dan diperkirakan mengalami gelombang panas lebih lanjut selama bulan Juli, Agustus, dan hingga September.

Untuk memenuhi peningkatan penggunaan listrik yang diakibatkannya, perusahaan utilitas akan membutuhkan output daya yang lebih besar dari semua sumber produksi tetapi terutama dari bahan bakar fosil yang dibutuhkan untuk memenuhi sebagian besar penggunaan sistem pada malam hari saat pembangkitan tenaga surya berhenti.

Harga gas tetap jauh di atas level tahun lalu, sebagian besar sistem pembangkitan listrik akan terus memprioritaskan peningkatan output dari batu bara yang relatif lebih murah daripada gas yang lebih mahal. Diproyeksikan, terjadi peningkatan baru dalam emisi listrik karena adanya peningkatan penggunaan listrik.

Reporter: Melysa Anggreni | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Konsep perdagangan margin bukanlah hal baru dalam dunia trading saham. Penyediaan fasilitas margin dari perusahaan sekuritas juga semakin beragam, lengkap dengan tawaran yang menarik.

PT Kiwoom Sekuritas misalnya, menawarkan bunga margin yang lebih rendah pada tahun ini sebesar 0,024% per hari atau sekitar 8,76% per tahun.

“Kami berpandangan bahwa ini adalah salah satu faktor kenaikan demand fasilitas pinjaman modal yang kami tawarkan,” ujar Oktavianus Audi, VP, Head of Marketing, Strategy Planning Kiwoom Sekuritas kepada Kontan.co.id, Selasa (01/7).

Selain itu, momentum fluktuasi pasar uang cenderung kondusif dan peningkatan transaksi dari nasabah margin existing juga turut berkontribusi dalam meningkatkan frequencies dan volume transaksi.

Hal ini terbukti karena terdapat lonjakan nilai transaksi mencapai Rp 693 miliar atau naik 4,23% dalam setahun terakhir.

“Jika dibandingkan dengan semester pertama di tahun lalu, jumlah nasabah margin aktif juga meningkat 86% dan secara keseluruhan, pemberian limit margin kami sudah mencapai Rp 30,9 miliar secara ytd per 30 Juni 2025,” ungkap Audi.

PT Kiwoom sekuritas juga menyediakan fasilitas margin bagi nasabah online dengan plafon limit sebesar Rp 1 miliar. Meski begitu, penggunaannya akan disesuaikan dengan perhitungan rainbow limit.

Mekanisme perhitungan ini juga nantinya menyesuaikan dengan berbagai faktor risiko seperti haircut ratio.

“Jadi semakin tinggi haircut ratio, maka presentase penggunaan plafon limit juga akan semakin mengecil karena kembali lagi dengan menyesuaikan risikony,” jelas Audi.

Namun, semakin kecil haircut ration dengan kategori 1% - 5%, maka penggunaan limit akan semakin besar dengan multiple hingga lima kali.

Jethro Xavier, Investment Advisor Henan Sekuritas menyimpulkan bahwa fasilitas leverage ini cukup selektif dan dengan penilaian tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing sekuritas.

“Kembali lagi kami akan menyesuaikan dengan profil risiko nasabah serta aktivitas transaksi nasabah selama enam bulan terakhir,”

PT Henan Putihrai Sekuritas menawarkan limit margin sebesar dua kali untuk nilai jaminan tunai dan satu kali untuk nilai portofolio. “Dengan minimal jaminan sebesar Rp 50 juta,” tutup Jethro kepada Kontan.co.id, Selasa (01/7).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengebor minyak lebih banyak agar lifting nasional bisa mendekati 1 juta barel per hari (bph).

"Di sisi lifting minyak, sangat tergantung pada berbagai langkah-langkah yang saat ini sedang terus dilakukan oleh kementerian terkait (Kementerian ESDM)," ucapnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (1/7).

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2026, pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 600 BOPD-605 BOPD. Angka tersebut masih jauh dari harapan.

Oleh karena itu, sang Bendahara Negara menegaskan pemerintah berupaya mempercepat eksplorasi. Langkah ini ditempuh berbarengan dengan perbaikan keekonomian proyek dan pemberian insentif untuk mendorong investasi di bidang eksplorasi.

"Dari update terkini, Bapak Presiden Prabowo (Subianto) baru saja meresmikan peningkatan lifting minyak yang memberikan kontribusi 30 ribu barel per hari dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Bojonegoro," bebernya.

"Ini memberikan milestone baru agar lifting minyak nasional bisa terus ditingkatkan mendekati 900 ribu barel, bahkan 1 juta barel, seperti yang diharapkan," imbuh wanita yang akrab disapa Ani itu.

Di lain sisi, KEM-PPKF RAPBN 2026 menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di level US$60-US$80 per barel. 

Sementara, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta ada kenaikan ke posisi US$65 per barel hingga US$85 per barel.

Sri Mulyani menjelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi penetapan harga minyak mentah alias ICP.

Pertama, stabilitas dan situasi politik di Timur Tengah. Kedua, kebijakan produksi OPEC. Selanjutnya, ketiga adalah outlook permintaan global, terutama dari Tiongkok yang beriringan dengan upaya seluruh dunia untuk melakukan transisi energi.

"Pemerintah menetapkan rentang asumsi ICP dengan hati-hati agar asumsi harga minyak tidak menjadi sumber deviasi fiskal yang terlalu besar, terutama akan sangat mempengaruhi proyeksi pendapatan negara dan belanja subsidi serta kompensasi energi," tandasnya.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penyaluran bantuan pangan serta beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dapat dilakukan pada awal Juli 2025. Penyaluran dilakukan usai Bapanas menerima anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui anggaran biaya tambahan (ABT) untuk penyaluran bantuan pangan serta SPHP. Saat ini, pihaknya sedang menunggu transfer anggaran dari Kemenkeu.

"Rakortas-nya udah, Menteri Keuangannya sudah setuju, tinggal transfer-nya, setelah itu baru bisa," ujar Arief kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

Kendati anggaran belum diterima, Arief optimistis penyaluran bisa dilakukan dalam pekan ini. "Bisa minggu ini lah. Biasanya sehari pencairan anggaran. Yang susah itu kan pengajuannya. Kalau pengajuannya udah disetujui, sudah, cepat (prosesnya)," tambah Arief.

Terkait beras SPHP baru mau disalurkan bulan ini, Arief menerangkan untuk menjaga harga gabah di tingkat petani. Sebab, masih dalam musim panen raya pada Maret-April sehingga stok beras melimpah

Arief menekankan, penyaluran beras SPHP nantinya tak hanya akan dikirim ke wilayah timur Indonesia saja. Namun, juga ke daerah-daerah yang harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Semua (wilayah) sekarang. Kalau lihat, hampir semua wilayah (harga berasnya naik). (Beras SPHP disalurkan ke wilayah) yang terindikasi naik harga berasnya di atas 5% ya. Berarti kita sekarang waktunya. Kan sudah bener, waktunya SPHP sama bantuan pangan disalurkan sekarang," jelas Arief.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto disebut bakal mengirimkan nama-nama calon Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia (RI) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu (2/7/2025) besok.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurut dia, nama-nama calon dubes tersebut termasuk untuk negara Amerika Serikat (AS).

"Menurut informasi dari Menteri Sekretaris Negara bahwa terutama duta besar beberapa negara sahabat, termasuk Amerika Serikat, konfirm besok akan dikirim ke DPR. Dan kita akan proses sesuai mekanisme yang berlaku di Komisi I," kata Dasco di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

"Satu nama (yang diserahkan),” ujarnya melanjutkan.

Namun, Dasco membantah saat ditanya apakah eks Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi adalah nama yang disodorkan menjadi calon Dubes RI untuk AS.

Dia meminta publik untuk menunggu Komisi I DPR yang mengumumkan nama calon Dubes AS.

"Bukan, bukan, bukan. Nanti besok biar Komisi I, ini ada pimpinan Komisi I akan menjelaskan kepada pers terhadap duta besar negara sahabat yang dikirim oleh pemerintah kepada DPR," kata Dasco.

Politikus Partai Gerindra ini hanya menegaskan bahwa nama-nama calon dubes tersebut bakal diproses melalui mekanisme yang ada. Sebab, jangka waktu pada masa sidang DPR kali ini pendek.

"Kita akan usahakan secepatnya, agar dapat segera dilantik pada selesai masa sidang yang saat ini," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, ada 12 posisi dubes yang kosong, yakni Dubes RI untuk Amerika Serikat; Dubes RI untuk Jerman; Dubes RI untuk Korea Utara; Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa; dan PTRI di Markas PBB New York. Kemudian, Dubes RI untuk Meksiko; Dubes RI untuk Afghanistan; Dubes RI untuk Azerbaijan; Dubes RI untuk Libya; Dubes RI untuk Madagaskar; Dubes RI untuk Myanmar; dan Dubes RI untuk Polandia.

Khusus untuk posisi Dubes AS telah kosong lama, yakni sejak 2023 lalu. Sosok terakhir yang menjadi Dubes AS adalah Rosan Roeslani.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Kirim Nama-nama Calon Dubes ke DPR Rabu, 12 Posisi Dubes Kosong", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/07/01/18110571/prabowo-kirim-nama-nama-calon-dubes-ke-dpr-rabu-12-posisi-dubes-kosong.

Jakarta, CNBC Indonesia - Chief Strategy & Business Development Officer PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (Spindo) Johanes W. Edwards menyoroti dinamika global yang tengah memengaruhi industri baja nasional. Salah satunya adalah kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang kini semakin meluas dan menekan daya saing produk baja Indonesia.

Menurutnya, para pelaku industri cenderung bersikap wait and see terutama untuk merespons pasar ekspor ke AS. Meski sektor baja domestik belum sepenuhnya terdampak, Johanes memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan dan pemerintah tidak segera mengambil langkah protektif, produk baja China berpotensi membanjiri pasar Indonesia.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Spindo memilih untuk melakukan diversifikasi pasar ke kawasan baru. Saksikan dialog Dina Gurning bersama Chief Strategy & Business Development Officer PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (Spindo) Johanes W. Edwards dalam segmen Manufacture Check di Program AutobizzCNBC Indonesia, Selasa (01/07/2025).

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Harga beras di Indonesia terus mengalami kenaikan pada Juni 2025, di tengah penurunan produksi padi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan naik 2,05% secara bulanan (month to month/MtM) dan 3,62% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Kenaikan juga tercermin di tingkat grosir dan eceran, masing-masing tumbuh 1,78% (MtM) dan 1,06% (MtM).

Menurut data BPS, inflasi beras di tingkat grosir secara tahunan mencapai 4,16%, sedangkan di tingkat eceran mencapai 3,38%.

Hal ini harga beras di tingkat penggilingan terus menunjukkan tren kenaikan pada Juni 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat seluruh kategori kualitas beras mengalami kenaikan harga, dengan rata-rata tertinggi terjadi pada kualitas pecah.

"Jika kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras medium naik 2,05% secara Mtm dan naik 2,84% secara tahunan," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konfrensi pers, Selasa (1/7).

Lebih lanjut Pudji menyebut bahwa inflasi beras ini seiring dengan produksi padi nasional pada Mei 2025 yang mengalami penurunan signifikan, hanya mencapai 4,98 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 22,74% dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 6,44 juta ton.

Sementara luas panen pada bulan tersebut juga hanya mencapai 0,98 juta hektare, merosot 22,13% yoy dibanding tahun lalu dari sebelumnya 1,26 juta hektare.

Dari hasil survei terhadap 893 penggilingan di 33 provinsi, diketahui bahwa beras kualitas medium masih mendominasi pasar dengan porsi 52,65%, diikuti premium 35,26%, submedium 10,88%, dan beras pecah 1,21%.

Adapun rata-rata harga beras di penggilingan pada Juni 2025 adalah sebagai berikut:

• Premium: Rp13.268/kg (naik 2,05% MtM, naik 2,84% YoY)
• Medium: Rp12.869/kg (naik 2,33% MtM, naik 4,51% YoY)
• Submedium: Rp12.675/kg (naik 1,25% MtM, naik 4,66% YoY)
• Pecah: Rp13.333/kg (naik 2,71% MtM, naik 10,44% YoY)

Harga beras tertinggi tercatat di Kalimantan Tengah untuk kualitas premium sebesar Rp17.500/kg, sementara harga terendah ditemukan di NTT (Nusa Tenggara Timur) untuk kualitas medium Rp10.000/kg, serta di Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan untuk submedium.

Sepanjang periode Juni 2024–Juni 2025, harga rata-rata tertinggi terjadi pada Juni 2025 untuk hampir seluruh jenis kualitas beras, menandai tekanan pasokan yang cukup tinggi meskipun produksi diperkirakan meningkat ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Budi Prajogo, menyatakan menerima dengan lapang dada keputusan partainya yang mencopot dirinya dari posisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten.

Ia menegaskan siap ditempatkan di posisi mana pun sesuai arahan partai.

“Prinsipnya kita sebagai kader siap patuh dan taat ditempatkan di posisi mana saja,” kata Budi di Serang, Selasa.

Terkait pencopotan tersebut, Budi menyebut tidak akan melakukan nota keberatan maupun menggugat keputusan ke Mahkamah Partai. “Kita tidak punya perasaan untuk tidak setuju atau apa. Kita siap patuh dan taat,” kata dia.

Meski belum mengetahui pasti posisi barunya di DPRD, Budi memilih menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan partai dan mekanisme lembaga. “Berharapnya di komisi berapa? Ya kita lihat saja nanti ya. Saya nggak berani mendahului,” ujarnya.

Budi juga memberikan klarifikasi soal beredarnya memo bertanda tangan dan berfoto dirinya yang dianggap sebagai upaya menitipkan calon siswa dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon.

“Dan yang disebut namanya itu pun tidak lolos. Saya juga tidak kenal, tidak tahu. Ini hanya nasib pengantar saja,” kata Budi. Ia menegaskan tidak ada intervensi kepada pihak sekolah dalam proses seleksi tersebut.

Sebelumnya, DPW PKS Banten mengambil langkah tegas dengan mencopot Budi dari jabatan pimpinan DPRD setelah beredarnya dokumen memo tersebut. Posisi Wakil Ketua DPRD Banten kini akan diisi oleh Imron Rosadi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten.

Ketua DPW PKS Banten Gembong R. Sumedi menyatakan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme internal partai dan bentuk tanggung jawab terhadap publik.

“Rolling jabatan seperti ini merupakan hal biasa dalam mekanisme internal kami. Jika ada hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai partai, maka akan segera kami evaluasi dan tindak lanjuti,” ujar Gembong dalam konferensi pers yang digelar di Serang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencopot Budi Prajogo dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten, menyusul polemik dugaan titipan siswa dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon yang menyeret nama politisi tersebut.

Keputusan ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Banten Gembong R. Sumedi sebagai bentuk sikap partai terhadap kasus yang mencuat ke publik.

“Beliau sudah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi dari kejadian ini,” ujar Gembong di Kota Serang, Selasa.

Ia menegaskan bahwa pencopotan dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik partai, terutama dalam isu-isu yang menyentuh sektor publik seperti pendidikan.

“Ini langkah penegakan etik. Tidak boleh ada kompromi terhadap tindakan yang berpotensi mencederai keadilan dan kepercayaan publik, khususnya dalam sektor pendidikan,” ujar Gembong tegas.

Sebagai pengganti, PKS menunjuk Imron Rosadi, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi V DPRD Banten. Imron akan mengisi posisi strategis tersebut dengan mandat membawa semangat pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meskipun diwarnai pergantian kepemimpinan internal, Gembong memastikan bahwa partainya tetap solid mendukung program-program Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.

“PKS tetap komitmen menyukseskan program-program Andra-Dimyati,” ujarnya.

Sementara, Gubernur Banten Andra Soni menghormati keputusan internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengganti Budi Prajogo dengan Imron Rosadi sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Menurutnya, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan partai politik.

“Saya tak ikut wilayah partai. Karena itu kedaulatan partai politik,” ujar Andra Soni saat dimintai tanggapan.

Ia menegaskan, pergantian unsur pimpinan legislatif adalah hal yang lazim dalam dinamika politik dan merupakan hak prerogatif partai pengusung.

Kasus dugaan titipan siswa dalam penerimaan peserta didik baru ini sebelumnya menuai sorotan luas di kalangan masyarakat, mengingat pentingnya asas keadilan dan transparansi dalam dunia pendidikan. Langkah PKS ini disebut sebagai upaya menjaga akuntabilitas politik di tengah tekanan opini publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) ungkap alasan rendahnya realisasi anggaran untuk program makan gizi bergizi (MBG). Pada semester I/2025, anggaran baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, serapan anggaran yang masih rendah ini terjadi lantaran BGN menyesuaikan dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada. Per 1 Juli 2025, Dadan menyebut bahwa sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

“Jadi kalau serapan hari ini baru Rp5 triliun, itu karena memang penyerapan yang kami lakukan sesuai dengan jumlah SPPG yang ada,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (1/7/2025).

Untuk diketahui, total penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) per 1 Juli 2025 mencapai 5,59 juta penerima. Secara terperinci, total 5,59 juta penerima itu mencakup PAUD sebanyak 81.649 penerima, Raudhatul Athfal (RA) 33.643 penerima, dan TK 205.860 penerima.

Kemudian, jenjang SD sebanyak 2,19 juta penerima, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 205.595 penerima, SMP 1,31 juta penerima, MTs 217.996 penerima, SMA 638.383 penerima, SMK 416.973 penerima, MA 111.910 penerima, dan SLB 8.706 penerima.

Selanjutnya, Ponpes 27.480 penerima, PKBM 1.207 penerima, ibu menyusui 30.672 penerima, ibu hamil 18.031 penerima, balita 85.920 penerima, dan seminari 802 penerima. Dengan demikian, total penerima MBG per 1 Juli 2025 mencapai 5.592.745 penerima.

Dia meyakini anggaran yang terserap akan semakin besar seiring bertambahnya SPPG dan penerima manfaat di sejumlah daerah. Pasalnya, kata dia, semakin banyak penerima manfaat MBG dan SPPG, maka serapan anggaran akan semakin besar.

Dia memperkirakan, akan ada 20 juta penerima MBG di 8.000 SPPG pada Agustus 2025. Dengan jumlah tersebut, Dadan memprediksi total anggaran yang bakal terserap mencapai Rp8 triliun pada Agustus 2025.

“Nanti kalau didobelkan di September, dua kali lipatnya. Artinya Rp14 triliun satu bulan akan terserap. Itu cara penyerapan di Makan Bergizi Gratis,” tutur Dadan kepada awak media.

Sementara itu, Dadan memperkirakan penyerapan anggaran untuk program MBG diperkirakan mencapai Rp121 triliun hingga akhir 2025. Sejalan dengan hal itu, BGN berencana untuk mengajukan anggaran tambahan sebanyak Rp50 triliun untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat di 2025.

“Kelihatannya BGN harus kembali ke Komisi IX untuk menjustifikasi tambahan Rp50 triliun, karena kalau Rp71 triliun saja tidak cukup,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Untuk diketahui, BGN telah mengantongi anggaran senilai Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG tahun ini. Kendati begitu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program tersebut baru mencapai Rp5 triliun hingga semester I/2025. Realisasi itu setara 7,1% dari total alokasi anggaran Rp71 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memeriksa pengurus dan pemegang saham PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (AKII) serta menjatuhkan sanksi administratif kepada AKII selaku Penyelenggara Pinjaman Daring (Pindar) berizin di OJK.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan, sebagai bagian dari tindakan pengawasan terhadap Akseleran, OJK telah melakukan berbagai langkah, di antaranya meminta pengurus dan pemegang saham, untuk segera menyelesaikan permasalahan Akseleran

"Khususnya terkait dengan kewajiban kepada para pemberi dana (lender)," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (1/7/2025).

PIXABAY/FIRMBEE Ilustrasi pinjaman online atau pinjol, pinjaman daring.

Ia menambahkan, OJK juga melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap Akseleran dan evaluasi menyeluruh mengenai operasional, infrastruktur, dan root cause permasalahan Akseleran.

Kegiatan itu mencakup kesesuaian business model AKII dengan ketentuan yang berlaku, untuk selanjutnya menginstruksikan pengurus dan pemegang saham agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan.

Agusman menyebut, pihaknya memonitoring secara ketat terkait dengan upaya konkret penyelesaian kewajiban Akseleran kepada para lender, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan upaya-upaya perbaikan fundamental lainnya oleh pengurus dan pemegang saham sesuai komitmen guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha Akseleran selaku pinjaman daring (pindar) berizin di OJK.

Itu termasuk memberikan pelayanan dan respons yang baik kepada setiap pengguna atau masyarakat sebagaimana mestinya.

Tak hanya itu, OJK juga melakukan langkah-langkah lainnya, berupa upaya penegakan kepatuhan (law enforcement) terhadap pihak-pihak Akseleran yang terbukti melakukan pelanggaran, atau tidak memenuhi komitmen, di antaranya penilaian kembali terhadap pihak utama sesuai ketentuan yang berlaku.

PIXABAY/PIYAPONG SAYDAUNG Ilustrasi pinjaman online, pinjol.

Sebelumnya, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia atau Akseleran tengah mengalami gagal bayar akibat pinjaman yang macet.

Komisaris Utama sekaligus Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengakui, pihaknya memang sedang menghadapi pinjaman yang macet.

"Di platform Akseleran memang sedang ada permasalahan pinjaman gagal bayar," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (24/6/2025).

Ia menambahkan, saat ini pihaknya sedang fokus untuk melakukan penagihan ke penerima pinjaman terkait. Di sisi lain, pihaknya juga tengah mengupayakan untuk dapat mencari investor baru.

Akseleran memang tengah menghadapi tudingan gagal bayar ke lender. Berdasarkan data di situs resminya, tingkat keberhasilan bayar 90 hari atau TKB90 Akseleran hanya 45,11 persen per Sabtu (21/6/2025).

Angka ini menunjukkan hanya 45,11 persen peminjam yang mampu melunasi kewajiban dalam waktu 90 hari kalender.

TKB90 merupakan indikator utama kesehatan platform peer-to-peer lending. Semakin tinggi nilainya, semakin sehat perusahaan.

Dalam kasus Akseleran, angka itu berarti tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) mencapai 54,89 persen—lebih dari separuh total pinjaman yang disalurkan. Angka TKB60 juga lebih rendah, hanya 32,54 persen.