Bisnis.com, SEMARANG — Metro Park View Hotel Kota Lama Semarang akan membuka booth di acara Traditional Wedding Expo yang berlangsung pada 27 hingga 30 Juni 2025 di Java Supermall Semarang.

Dalam acara Wedding Expo, pengunjung berkesempatan mendapatkan potongan harga hingga Rp3 juta serta berbagai penawaran menarik lain yang hanya tersedia selama pameran berlangsung.

“Kami mengundang para pasangan calon pengantin untuk datang langsung ke booth pameran dan berkonsultasi dengan tim yang siap membantu merancang hari bahagia Anda,” ujar Marketing Communication Metro Park View Hotel Kota Lama Semarang Revita Andira dalam siaran pers, Kamis (26/6/2025).

Metro Park View Hotel Kota Lama Semarang memiliki fasilitas ballroom yang mampu mengakomodasi hingga 1.000 tamu undangan untuk konsep standing party. Tak hanya ruang yang megah, kenyamanan para tamu juga menjadi prioritas, dengan tersedianya dua area parkir yang lapang serta layanan valet gratis yang disediakan khusus pada hari pernikahan.

Bagi pasangan pengantin yang menghendaki konsep pernikahan yang lebih privat, tersedia paket pernikahan dengan jumlah tamu undangan yang terbatas dengan harga mulai dari Rp20 juta rupiah untuk 100 tamu undangan.

Paket ini sudah mencakup hidangan lengkap, ruang transit untuk pengantin, kamar menginap, uji rasa makanan (test food), voucher kamar gratis, hingga ruangan untuk keperluan rapat teknis sebelum hari-H.

Tersedia pula pilihan paket all-in lengkap baik untuk konsep pernikahan internasional maupun tradisional, yang telah mencakup vendor-vendor terpercaya seperti wedding organizer, dekorasi, MC dan hiburan, dokumentasi, pencahayaan, hingga kue pernikahan.

Informasi lebih lanjut dan reservasi dapat dilakukan melalui WhatsApp di nomor 0811 2688 110.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa hari ini, Kamis (26/6/2025). Hasto akan menjawab langsung pertanyaan baik dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun Majelis Hakim.

Untuk diketahui, sidang pemeriksaan terdakwa pada perkara suap penetapan anggota DPR 2019–2024 dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku itu dilakukan setelah rentetan sidang pemeriksaan saksi hingga ahli.

Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto mempersilakan tim JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih dulu bertanya kepada Hasto. Dia lalu mengingatkan terdakwa agar memberikan keterangan sebenarnya.

"Kami ingatkan kepada terdakwa agar memberi keterangan yang benar, apa adanya, karena kejujuran saudara nanti membantu diri saudara sendiri, ya?," kata Rios di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2025).

Atas perintah Hakim Ketua itu, Hasto pun menjawab bakal memberikan keterangan dengan sebenarnya."Baik, Yang Mulia," ucap Hasto.

Untuk diketahui, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan di kasus Harun Masiku. Salah satu perbuatan yang ditudingkan kepada elite PDIP itu adalah memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

Pada dakwaan sekunder, Hasto didakwa ikut memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU Maret 2025 lalu, uang yang diberikan Hasto bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku adalah SGD57.350 dan Rp600 juta.

Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun.

Padahal, Riezky Aprilia merupakan caleg yang saat itu memeroleh suara kedua terbesar setelah Nazarudin Kiemas, caleg terpilih dapil Sumsel I yang meninggal dunia. Akan tetapi, Hasto menginginkan agar Harun yang lolos menjadi anggota DPR menggantikan almarhum.

"Terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai Anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku," demikian bunyi dakwaan jaksa.

JAKARTA, investor.id – Lapangan Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) milik ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) berhasil menyumbangkan tambahan minyak sebesar 30 ribu barel minyak per hari (barrel of oil per day/BOPD), dari wilayah kerja Blok Cepu, Jawa Timur. Adapun, hal tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (26/6/2025) secara virtual.

Dalam acara tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah tengah berupaya mewujudkan swasembada energi. Salah satunya, menggenjot produksi minyak dan gas domestik.

Saat ini, pemerintah menargetkan produksi minyak siap jual alias lifting, ditargetkan menembus angka 900 ribu hingga 1 juta BOPD pada tahun 2030 atau lebih cepat.

“Hari ini kita meresmikan blok minyak yang ada di Cepu sebesar 30 ribu barel per day. Atas arahan Bapak Presiden untuk urusan energi harus kita harus pada swasembada, target kita 2029-2030 lifting kita harus 900 ribu sampai 1 juta barel,” papar Bahlil.

Diketahui, produksi minyak di Lapangan Banyu Urip sebelumnya sekitar 150 ribu BOPD. Dengan penambahan produksi 30 ribu BOPD tersebut, maka produksi minyak bumi di kawasan tersebut mencapai 170 ribu hingga 180 ribu BOPD. Tambahan ini berasal dari 4 sumur baru yang dijajaki pada tahun lalu.

Bahlil mengungkapkan, nilai investasi untuk pengembangan wilayah kerja migas ini mencapai US$ 4 miliar. Dengan bertambahnya produksi minyak di Blok Cepu ini, maka turut memberikan kontribusi terhadap negara senilai US$ 35 miliar. Dengan demikian, hal tersebut tentunya turut mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi kita investasi US$ 4 miliar, tapi pendapatan negara dari totalnya sudah mencapai US$ 35 miliar, dan itu juga yang meningkatkan PAD di Cepu dan Jawa Timur,” jelas Bahlil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan 121 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan usaha hulu migas yang berada pada peruntukan zona minyak dan gas (migas) serta di luar zona migas dalam kurun waktu 2021 hingga 2025.

Dan kini, KKP melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) berkomitmen mempercepat perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) termasuk industri hulu migas agar pemanfaatan ruang laut sesuai dengan tata ruangnya.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana menyebutkan sejak terbitnya UU Cipta Kerja, pemerintah memiliki target tinggi di bidang investasi, salah satunya yaitu terkait simplifikasi perizinan.

“Laut memiliki beberapa layer, mulai dari dasar laut hingga kolom perairan sehingga pada lokasi yang sama dimungkinkan ada beberapa pemanfaatan kegiatan yang berbeda," jelas Kartika, dikutip dari siaran pers KKP, Kamis (26/6).

Ketahanan energi melalui ketersedian migas juga menjadi prioritas. Jika tidak berada di zona migas, pipa tersebut masih dapat diberikan izin dengan syarat, untuk memudahkan proyek pembangunan migas.

Lakukan Evaluasi

KKP akan melakukan evaluasi di bidang pertambangan dan menindaklanjuti perizinan-perizinan yang sudah terbit. Tak hanya itu, KKP juga dapat mereview Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan bersama K/L lain merumuskan perencanaan tata ruang di darat dan laut untuk 20 tahun ke depan.

Dalam dokumen tersebut, Kartika berharap lokasi-lokasi rencana pertambangan sudah dapat dimasukkan atau diatur melalui peraturan pelaksana sebagai dasar perizinan KKPRL.

Sebelumnya, di berbagai kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terus menekankan pentingnya penataan ruang laut untuk menjaga kelestarian ekosistem, kehidupan sosial masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Bondowoso, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) dapat mendorong industri lokal dan penambahan tenaga kerja.

Salah satunya adalah proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), seperti di PLTP Blawan Ijen Unit 1, Bondowoso, Jawa Timur, yang diresmikan pada Kamis.

“Manfaat dari pembangunan pembangkit PLTP energi baru terbarukan yang pertama adalah mendorong pertumbuhan industri lokal dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 40 persen, dan setelah kita hitung, kontribusi PLTP dan bonus produksi panas bumi sebesar Rp426,5 miliar per tahun,” ujar Bahlil.

Selain itu, Menteri ESDM mengatakan pembangunan dan pengoperasian PLTP Blawan Ijen Unit 1 juga memberikan 1.404 orang pekerjaan baru.

Tak hanya melakukan peresmian pengoperasian PLTP Ijen yang telah COD (Commercial Operation Date), pada kesempatan ini dilaksanakan pula peresmian pengoperasian PLTP yang telah COD dan groundbreaking pembangunan PLTP, peningkatan produksi minyak 30 ribu barel Blok Cepu, serta penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

“Kita juga meresmikan PLTS (untuk) desa-desa yang belum mendapat listrik. Sesuai arahan Bapak Presiden, desa-desa ini kita akan memakai PLTS dan sekarang sudah kita memulai untuk sampai dengan 5-10 tahun ke depan agar semua desa kita bisa mendapat manfaat listrik,” ujar dia.

Menurut Bahlil, upaya ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait transisi energi, target ketahanan dan swasembada energi Indonesia, penciptaan sumber daya manusia (SDM) di sektor EBT, serta target nol emisi pada tahun 2060.

“Ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia menjalankan apa yang menjadi konsensi nasional untuk mendorong agar net zero emission (NZE) kita di 2060 bisa sesuai dengan target,” kata Bahlil.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap tujuan dari rencana menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan tujuan dari kebijakan ini untuk memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan.

"Pada prinsipnya pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, termasuk dari hasil penjualan barang dan jasa secara online. Kebijakan ini tidak mengubah prinsip dasar tersebut, namun justru memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan," kata Rosmauli dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).

Selain itu, tujuannya untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital dan menutup celah shadow economy khususnya dari pedagang online yang belum menjalankan kewajiban perpajakan, baik karena kurangnya pemahaman maupun keengganan menghadapi proses administratif yang dianggap rumit.

Dengan melibatkan marketplace sebagai pihak pemungut, diharapkan pemungutan PPh Pasal 22 ini dapat mendorong kepatuhan yang proporsional, serta memastikan bahwa kontribusi perpajakan mencerminkan kapasitas usaha secara nyata.

"Tujuan utama ketentuan ini adalah untuk menciptakan keadilan dan kemudahan. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kemudahan administrasi, meningkatkan kepatuhan dan memastikan perlakuan pajak yang setara antarpelaku usaha, tanpa menambah beban atau menciptakan jenis pajak baru," jelasnya.

Dengan ketentuan ini bukan berarti ada pengenaan pajak baru. Ketentuan ini hanya mengatur pergeseran (shifting) dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang online, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan marketplace sebagai pihak yang ditunjuk.

"Rencana ketentuan ini bukanlah pengenaan pajak baru. Ketentuan ini pada dasarnya mengatur pergeseran (shifting) dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang online, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace sebagai pihak yang ditunjuk," jelas Rosmauli.

Dalam hal ini Rosmauli menekankan UMKM orang pribadi dengan omzet di bawah Rp 500 juta tetap tidak dipungut pajak. Pedagang orang pribadi dalam negeri yang beromzet sampai dengan Rp 500 juta per tahun tetap tidak dikenakan PPh dalam skema ini sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saat ini peraturan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah. Kami memahami pentingnya kejelasan bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena itu apabila aturan ini telah resmi ditetapkan, kami akan menyampaikannya secara terbuka, lengkap dan transparan kepada publik," tegasnya.

Berdasarkan sumber Reuters, pemerintah akan mewajibkan platform e-commerce memungut pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjual. Kriteria pedagang yang dikenakan pajak adalah mereka yang memiliki omzet di atas Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun.

Empat perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Grup Salim serempak mengumumkan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024. Total dividen yang dibagikan dari keempat emiten tersebut mencapai sekitar Rp 6,5 triliun.

Keputusan ini mencerminkan fundamental keuangan yang kuat meskipun kondisi ekonomi masih menantang.Pembagian dividen telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham.

Keempat emiten dimaksud adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), dan PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP).

Kapan jadwal pembagian dividen masing-masing dividen dan berapa besaran per saham?

INDF Bagikan Dividen Rp 2,4 Triliun, Yield Menarik

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp 2,4 triliun, atau Rp 280 per saham. Jika mengacu pada harga saham saat RUPST yaitu Rp 8.050 per saham, maka dividen yield mencapai sekitar 3,5%.

Emiten yang dikenal sebagai produsen Indomie ini tercatat rutin membagikan dividen setiap tahun. Tahun lalu, INDF memberikan Rp 267 per saham, sementara dua tahun sebelumnya masing-masing Rp 257 dan Rp 278 per saham.

Kinerja keuangan INDF tetap solid dengan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 8,64 triliun, naik 6,06% dari tahun sebelumnya. Pendapatan perseroan juga meningkat menjadi Rp 115,7 triliun dari Rp 111,7 triliun.

Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan tak terbatas sebesar Rp 53,3 triliun dengan ekuitas mencapai Rp 108,9 triliun. Dari sisi prospek, analis Retail Research Andrian Alamsyah Saputra menilai kebijakan makan bergizi gratis oleh Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi katalis positif bagi produsen makanan olahan seperti INDF, meskipun ada risiko fluktuasi nilai tukar.

Berikut jadwal dividen INDF:

• Cum dividen pasar reguler/negosiasi: 1 Juli 2025
• Ex dividen pasar reguler/negosiasi: 2 Juli 2025
• Cum dividen pasar tunai: 3 Juli 2025
• Ex dividen pasar tunai: 4 Juli 2025
• Recording date: 3 Juli 2025
• Pembayaran dividen: 23 Juli 2025

ICBP Bagi Rp 2,9 Triliun, Setara 41% dari Laba

PT Indofood CBP Tbk (ICBP), unit bisnis konsumer Grup Salim, juga membagikan dividen besar senilai Rp 2,9 triliun atau Rp 250 per saham. Jumlah ini setara dengan 41,2% dari laba bersih tahun buku 2024. ICBP dikenal sebagai emiten yang konsisten dalam memberikan dividen.

Tahun lalu membagikan Rp 200 per saham. Sementara dua tahun sebelumnya masing-masing Rp 188 dan Rp 215 per saham.

Laba bersih ICBP sepanjang 2024 mencapai Rp 8,81 triliun, tumbuh 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan naik dari Rp 67,9 triliun menjadi Rp 72,59 triliun. Emiten ini juga memiliki saldo laba ditahan tak terbatas sebesar Rp 38,89 triliun dan total ekuitas Rp 67 triliun.

Jadwal pembagian dividen ICBP:

• Cum dividen pasar reguler/negosiasi: 1 Juli 2025
• Ex dividen pasar reguler/negosiasi: 2 Juli 2025
• Cum dividen pasar tunai: 3 Juli 2025
• Ex dividen pasar tunai: 4 Juli 2025
• Recording date: 3 Juli 2025
• Pembayaran dividen: 22 Juli 2025

SIMP Naikkan Dividen Dua Kali Lipat

PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) yang bergerak di bidang kelapa sawit, memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp 310 miliar atau Rp 20 per saham. Nilai ini dua kali lipat lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 10 per saham.

Untuk tahun buku 2022 dan 2021, SIMP masing-masing memberikan dividen sebesar Rp 15 dan Rp 13 per saham.

Laba bersih SIMP melonjak 110% menjadi Rp 1,54 triliun dari Rp 736 miliar. Meski pendapatan sedikit turun menjadi Rp 15,96 triliun dari Rp 16 triliun, kinerja bottom line tetap impresif. Saldo laba ditahan tak terbatas tercatat Rp 13,45 triliun dengan total ekuitas Rp 23,98 triliun.

Jadwal dividen SIMP:

• Cum dividen pasar reguler/negosiasi: 30 Juni 2025
• Ex dividen pasar reguler/negosiasi: 1 Juli 2025
• Cum dividen pasar tunai: 2 Juli 2025
• Ex dividen pasar tunai: 3 Juli 2025
• Recording date: 2 Juli 2025
• Pembayaran dividen: 22 Juli 2025
  
  

LSIP Bagi Rp 443 Miliar, Laba Naik Nyaris Dua Kali Lipat

Satu lagi emiten agribisnis Grup Salim, PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP), turut membagikan dividen sebesar Rp 443,29 miliar atau Rp 65 per saham. Rasio pembagian ini setara dengan 30% dari laba bersih tahun 2024.

LSIP juga konsisten menebar dividen, dengan nilai Rp 39 per saham pada 2023, Rp 53 pada 2022, dan Rp 51 pada 2021.

Laba LSIP naik signifikan sebesar 93% menjadi Rp 1,47 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 761,9 miliar. Pendapatan dari kontrak pelanggan juga tumbuh menjadi Rp 4,56 triliun dari Rp 4,18 triliun. Emiten ini memiliki saldo laba ditahan sebesar Rp 10,72 triliun dan total ekuitas Rp 12,55 triliun.

Jadwal pembagian dividen LSIP:

• Cum dividen pasar reguler/negosiasi: 30 Juni 2025
• Ex dividen pasar reguler/negosiasi: 1 Juli 2025
• Cum dividen pasar tunai: 2 Juli 2025
• Ex dividen pasar tunai: 3 Juli 2025
• Recording date: 2 Juli 2025
• Pembayaran dividen: 18 Juli 2025
  
  

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Qatar telah menyepakati kerja sama pembangunan 50.000 unit hunian vertikal atau apartemen bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Kesepakatan itu tertuang dalam nota kesepahaman antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan perusahaan properti Qatar, PT Al Qilaa International Indonesia yang ditandatangani pada Kamis (26/6/2025).

Chairman PT Al Qilaa International Indonesia, Sheikh Abdulaziz Al Thani mengatakan, pembangunan 50.000 unit rumah merupakan proyek yang besar.

Kerja sama yang disepakati saat ini merupakan pembangunan hunian vertikal bersubsidi untuk tahap pertama.

"Ini adalah proyek yang besar. Kami sedang berbicara lebih dari 50 ribu unit di proyek ini. Ini adalah proyek fase 1. Saya harap dengan tim besar yang ada di lantai ini, kita bisa bekerja bersama-sama untuk melihat ini segera (terealisasi)," ujar Al Thani usai penandatanganan nota kesepahaman di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis.

"Kami sedang mengerjakan proyek ini, dan kami akan meneruskan proyek ini. Kami memiliki semua dana, kami memiliki semua dukungan untuk proyek ini, dan kami akan terus berjalan," jelasnya.

Al Thani bilang, unit apartemen yang dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas kolam renang, sekolah, nursery dan sejumlah fasilitas lain.

Untuk diketahui, kesepakatan pembangunan 50.000 unit apartemen subsidi ini merupakan bagian dari proyek investasi 1 juta hunian vertikal yang sebelumnya dijanjikan Qatar ke pemerintah Indonesia.

Al Thani melanjutkan, nilai investasi untuk proyek tahap pertama ini sebesar 2,5 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 40,53 triliun (asumsi kurs Rp 16.217).

Hunian vertikal ini akan disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Al Thani juga mengapresiasi keterlibatan Bank Tabungan Negara (BTN) dan Danantara yang ikut memberikan dukungan terhadap proyek ini.

Penandatanganan nota kesepahaman pada Kamis juga dihadiri Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan COO Danantara Dony Oskaria.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat pada perdagangan sesi I hari ini. Menurut Equity Analyst CNBC Indonesia Research Susi Setiawati, salah satu faktor penggerak IHSG hari ini adalah adanya rotasi aset dari investor yang telah melakukan taking profit di pasar luar, lalu mengalihkan dananya ke pasar Indonesia.Hal inipun mencerminkan sentimen positif pelaku pasar terhadap prospek pasar keuangan dalam negeri.

Saksikan dialog Bunga Cinka bersama Equity Analyst CNBC Indonesia Research Susi Setiawati di Program Power Lunch CNBC Indonesia, Rabu (25/06/2025).

Indonesia disebut memerlukan sistem registrasi resi gudang yang transparan dan terpercaya, hal ini karena Indonesia memiliki potensi agribisnis dan logistik yang besar. PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI), bagian dari Holding BUMN Danareksa, menjawab tantangan ini melalui perannya sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang pertama di Indonesia.

Momentum strategis penguatan ekosistem resi gudang nasional, yang telah mencatat peningkatan mencapai 120% pada tahun 2024 ini diperkuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT KBI yang dilaksanakan pada Rabu, 25 Juni 2025 di Menara Danareksa.

Direktur Utama PT KBI Budi Susanto mengungkapkan capaian signifikan, yakni Pendapatan dari Penerbitan Resi Gudang melonjak 176% dalam nilai transaksi dengan peningkatan berat komoditas lebih dari 10.000 ton. Sementara itu, volume kontrak berjangka tumbuh 10.5% secara tahunan.

Capaian ini mendorong pertumbuhan pendapatan perusahaan sebesar 25.4% dan kenaikan laba bersih 22% year-on-year, didorong terutama oleh ekspansi bisnis kliring dan layanan resi gudang.

Fondasi operasional Sistem Resi Gudang (SRG) PT KBI dimulai pada tahun 2010 dengan platform digital bernama IsWare. Pada tahun 2020, PT KBI lalu mengembangkan pondasi operasional SRG melalui inovasi sistem berbasis blockchain bernama IsWare Next Gen.

Teknologi ini menjamin keamanan dan keutuhan historis transaksi melalui penyimpanan data yang canggih. Dalam implementasinya, PT KBI berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pilot project Korporasi Petani, yang diluncurkan pada 14 Mei 2024 untuk pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. PT KBI bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Indonesia (BAPPEBTI) juga aktif melakukan sosialisasi program ini di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sumatera Barat dan Lampung guna optimalisasi pemanfaatan resi gudang. Selain itu, pada tahun ini, PT KBI akan fokus mengembangkan sistem terintegrasi dalam ekosistem SRG bersama BAPPEBTI yang nantinya menjadi sumber informasi strategis bagi seluruh pelaku usaha dan stakeholder terkait.

"Sinergi tiga pilar-kekuatan BUMN, keandalan sistem teknologi, dan kolaborasi ekosistem industri-menjadi kunci percepatan transformasi digital komoditas nasional," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025).

Upaya ini menjadi fondasi penting bagi program strategis pemerintah seperti ketahanan pangan dan efisiensi logistik, didukung oleh 365 gudang dan lebih dari 100 Pengelola Gudang yang telah resmi disetujui oleh BAPPEBTI.

Implementasi IsWare telah mendorong peningkatan penerbitan resi gudang secara signifikan pada tiga komoditas utama: Timah, Beras, dan Kopi, dengan total nilai transaksi tahun 2024 mencapai 1,7 Triliun Rupiah. Untuk tahun 2025, PT KBI menargetkan peningkatan volume transaksi resi gudang pada sentra komoditas strategis seperti Gabah Kering Giling, Beras, dan Gula Kristal Putih, serta akselerasi adopsi digital di kalangan pengelola gudang di berbagai wilayah Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte memanggil Presiden Donald Trump "Daddy" saat keduanya mengadakan pertemuan di tengah konferensi NATO, di Den Haag, Belanda. Ini menanggapi penggunaan kata-kata umpatan oleh presiden Paman Sam tersebut ketika ia menuduh Iran dan Israel melanggar perjanjian gencatan senjata.

Rabu dini hari selama pertemuan bilateral antara keduanya, Trump menyamakan negara Israel dan Iran dengan "dua anak di halaman sekolah" yang terlibat "pertengkaran hebat". Inilah yang akhirnya membuat Rute bereaksi.

"Anda tahu, mereka bertarung seperti neraka," kata Trump.

"Anda tidak bisa menghentikan mereka. Biarkan mereka bertarung sekitar dua-tiga menit, lalu mudah untuk menghentikan mereka," lanjutnya.

Foto: Presiden AS Donald Trump dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte berbicara selama pertemuan puncak NATO di Den Haag, Belanda, 25 Juni 2025. (REUTERS/Toby Melville)

Hal ini kemudian ditanggapi Rutte denganmengangkat alis. Ia pun kemudianmenyela Trump.

"Daddy (Ayah) terkadang harus menggunakan bahasa yang kuat untuk membuat mereka berhenti," ujarnya.

Ini pun disambut Trump lagi. Trump menyebut memang, penggunaan bahasa kuat harus dilakukan.

"Anda harus menggunakan bahasa yang kuat," Trump setuju.

"Sesekali Anda harus menggunakan kata tertentu," ujarnya.

Trump sendiri sebenarnya menerima julukan Rutte. Ia mengatakan selama dikonferensi pers berbeda, kata Daddy, yang ditunjukkan sekretaris jenderal itu bermaksud demikian dengan penuh kasih sayang.

Ketika ditanya apakah Trump memandang sekutu NATO-nya sebagai "anak-anaknya", ia pun menjawab, "Tidak, [Rutte hanya] menyukai saya".

"Saya rasa dia menyukai saya. Jika tidak, saya akan memberi tahu Anda. Saya akan kembali dan memukulnya dengan keras, oke? Dia melakukannya dengan penuh kasih sayang, 'Ayah, kamu Ayahku," ujar Trump lagi.

Rutte punmembela penggunaan kata itu dan terus memuji Trump. Ia menggambarkannya sebagai "teman baik" seraya menyebut bahasanya adalah masalah selera.

"Saya pikir dia pantas mendapatkan semua pujian," ujar Rutte lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menampik bahwa penerimaan negara mengalami tekanan pada tahun ini akibat sejumlah keadaan tak terduga. Dia pun menyinggung intensifikasi penerapan pajak digital.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan, khususnya di sektor komoditas, sempat membayar pajak lebih tinggi dengan asumsi harga komoditas tahun 2022–2023 yang tidak lagi relevan. Itu menyebabkan restitusi (pengembalian pajak) harus dilakukan tahun ini.

“Misalnya batu bara pernah mencapai US$240 per ton, sekarang hanya US$140. Mereka membayar pajak berdasarkan harga tinggi sebelumnya, dan sekarang harus dikembalikan,” ujarnya seperti yang disiarkan kanal YouTube Bloomberg Television, dikutip Rabu (26/6/2025).

Selain itu, sambungnya, penerapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% ke 12% juga batal. Belum lagi dividen dari BUMN yang kini dikelola Danantara.

Hadapi tekanan tersebut, Sri Mulyani pun mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah taktik untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Kami sedang membentuk joint task force untuk melihat potensi penerimaan dari sisi penegakan hukum, kepatuhan, dan kebocoran; termasuk perpajakan digital dari penggunaan platform dan sebagainya," ungkapnya.

Di sisi belanja, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan tetap menjaga disiplin anggaran. Setiap usulan program prioritas baru dari Presiden Prabowo Subianto akan dievaluasi dengan pendekatan trade-off, mengingat keterbatasan ruang fiskal yang ada.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan langkah itu merupakan bagian dari upaya menjaga kredibilitas fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan tekanan terhadap sumber penerimaan.

“Ini batas maksimal belanja negara tahun ini. Kalau ada prioritas baru, maka harus ada program yang dikorbankan agar tetap sesuai kemampuan fiskal,” tutupnya.

Pajak Seller e-Commerce

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana mewajibkan perusahaan e-commerce seperti Shopee hingga Tokopedia untuk memungut pajak penjualan para pedagang di platform tersebut.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli menyebut kebijakan ini didasari tugas pemerintah untuk menciptakan perlakuan yang adil antara pelaku UMKM yang berjualan secara daring dan UMKM yang berjualan secara luring.

"Saat ini, rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak masih dalam tahap pembahasan," ujar Rosmauli kepada Bisnis, dikutip Kamis (26/6/2025).

Hanya saja, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani belum memastikan kapan aturan baru tersebut akan berlaku. Rosmauli meminta setiap pihak bersabar karena pemerintah akan memberikan penjelasan lebih lanjut usai aturan resminya terbit.

"Kapan berlakunya nanti akan diatur oleh ketentuan tersebut," ucapnya.

Pemerintah sudah pernah mengeluarkan regulasi serupa pada akhir 2018, yang mewajibkan semua operator e-commerce untuk membagikan data penjual dan membuat mereka membayar pajak atas pendapatan penjualan. Hanya saja, aturan tersebut dicabut tiga bulan kemudian karena penolakan dari pelaku industri.