JAKARTA - Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila . Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengajak generasi muda menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila momentum memperkuat rasa cinta tanah air dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Yuke, Pancasila tidak hanya sebatas sejarah yang dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama di tengah dinamika kehidupan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks.

Wakil Bendahara Umum Bidang Eksternal PDI Perjuangan ( PDIP ) itu menilai, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini berbeda dengan masa perjuangan para pahlawan. Jika dahulu bangsa Indonesia berjuang melawan penjajahan, kini anak muda harus menghadapi derasnya arus informasi digital, meningkatnya sikap individualisme, hingga berbagai persoalan sosial seperti judi online dan krisis kesehatan mental.

"Jakarta adalah miniatur Indonesia. Semua suku, budaya, dan latar belakang berkumpul di kota ini. Di tengah modernisasi yang bergerak sangat cepat, Pancasila menjadi jangkar yang menjaga kita tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan. Saya mengajak anak-anak muda Jakarta untuk mencintai Pancasila dengan cara yang nyata dan relevan dengan perkembangan zaman," ujar Yuke, Senin (1/6/2026).

Yuke menjelaskan, salah satu cara membumikan nilai-nilai Pancasila adalah dengan menghidupkan semangat sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebab itu, ia mendorong generasi muda untuk aktif dalam berbagai kegiatan positif, mulai dari bergabung dalam komunitas, terlibat dalam aksi sosial, hingga membangun kepedulian terhadap sesama.

"Mencintai Pancasila itu keren. Wujudnya bisa melalui kolaborasi kreatif, menjaga toleransi di media sosial, menjauhi tawuran, serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Jangan biarkan sikap individualistis mengikis budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa," tegasnya.

Lebih lanjut, Yuke memastikan DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong pemerintah daerah menghadirkan lebih banyak ruang publik yang ramah bagi generasi muda. Menurutnya, ruang-ruang tersebut dapat menjadi wadah interaksi positif sekaligus sarana menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan inklusivitas.

"Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari kita jaga semangat persatuan ini. Masa depan Jakarta dan Indonesia berada di tangan generasi muda yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila," pungkasnya.

Tanah Laut, Kalsel (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mendorong optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang masih dihadapi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dorongan perkuatan penyelesaian persoalan pertanahan itu mengemuka saat kunjungan kerja Ossy Dermawan ke Tanah Laut yang disambut Bupati H. Rahmat Trianto, Wakil Bupati H.M. Zazuli, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, kepala desa, serta masyarakat penerima sertifikat tanah di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan di Pelaihari, Kabupaten Tala, Senin, mengatakan konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang hampir selalu muncul di berbagai daerah, sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Konflik dan sengketa pertanahan ini bisa terjadi di mana saja. Salah satu langkah yang dapat dioptimalkan adalah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sesuai Peraturan Presiden Nomor 62. Hal ini menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk bermediasi dan mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan yang ada," ujar Ossy.

Menurut dia, keberadaan GTRA menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan persoalan pertanahan secara dialogis dan berkeadilan.

Optimalisasi forum tersebut, ucapnya, dinilai penting karena sengketa lahan tidak hanya berdampak terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah, tetapi juga dapat menghambat investasi, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam penanganan persoalan pertanahan yang masih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat di daerah tersebut.

Kehadiran Bapak Wakil Menteri ATR/BPN di Tanah Laut merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat langkah-langkah penyelesaian yang memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Rahmat.

Bukan itu saja, Rahmat menjelaskan jumlah penduduk Tanah Laut yang mencapai sekitar 372 ribu jiwa berdasarkan sensus 2025 membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang semakin penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan.

"Kami berkomitmen memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN dan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan," kata Rahmat.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Brantas Abipraya (Persero) menyertifikasi sekitar 300 tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja kompeten untuk proyek prioritas pemerintah tersebut.

Sertifikasi yang digelar bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) II Palembang, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dilakukan secara onsite di lokasi proyek pada 21 Mei 2026.

Program ini mencakup sertifikasi tenaga kerja konstruksi strategis jenjang 1 hingga 3.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pelaksanaan sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah.

Selain itu juga untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar memiliki daya saing sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

"Brantas Abipraya meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas material dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan. Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan," ujar Dian dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, proyek Sekolah Rakyat memiliki dampak sosial yang besar sehingga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional.

Adapun peserta sertifikasi berasal dari berbagai bidang pekerjaan konstruksi, mulai dari kepala tukang bangunan gedung, mandor konstruksi bangunan gedung, tukang besi beton, tukang cat bangunan gedung, tukang kayu konstruksi, tukang pasang rangka baja ringan, hingga tukang pasang ubin dan keramik.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU Indro Pantja Pramodo mengatakan, sektor konstruksi memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 10,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja.

"Karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan dengan kualitas terbaik," kata Indro.

Indro menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Oleh karenanya, tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam proyek tersebut harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Menurutnya, sertifikasi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi jaminan mutu terhadap infrastruktur yang dibangun.

Berdasarkan data Kementerian PU, pembangunan infrastruktur pada 2026 diperkirakan membutuhkan sekitar 37.356 tenaga kerja konstruksi yang terdiri atas 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator.

Khusus sektor prasarana strategis, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, diproyeksikan membutuhkan 13.522 tenaga kerja konstruksi.

"Kami mengapresiasi sinergi antara BJKW II Palembang dan Brantas Abipraya melalui pelaksanaan sertifikasi dengan metode onsite. Pendekatan ini efektif karena tidak mengganggu progres proyek dan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di lapangan," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Tagar #SjafrieSAfiekalla ramai diperbincangkan di media sosial X menjelang debat ketiga pemilihan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2026–2029. Percakapan tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap salah satu kandidat, Afifuddin Suhaeli Kalla.

"Afi Kalla Makassar dikenal melalui berbagai kontribusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadirannya sebagai figur Sulawesi Selatan diharapkan mampu menghadirkan gagasan dan perubahan yang positif," tulis salah satu akun di X.

Pantauan hingga Senin (1/6) siang, tagar tersebut mencatat ribuan impresi dan sempat masuk dalam jajaran topik tren. Tagar itu juga dikaitkan dengan dukungan dari Sjafrie Sjamsoeddin terhadap Afi Kalla dalam kontestasi Hipmi.

Sejumlah warganet menyoroti rekam jejak Afi Kalla, terutama dalam bidang pengembangan ekonomi dan kedekatannya dengan pelaku usaha di daerah. Penilaian tersebut dinilai sejalan dengan gagasan yang disampaikan pada debat kedua Hipmi yang digelar pada 23 Mei 2026.

Dalam debat tersebut, Afi menekankan pentingnya kolaborasi antara organisasi pengusaha muda dengan pemerintah. Ia menyebut Hipmi memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan agar berpihak pada pelaku usaha, termasuk UMKM dan industri kecil menengah.

"Hipmi adalah mitra strategis pemerintah. Tugas kita adalah mengawal regulasi agar berpihak kepada pengusaha muda serta IKM dan UMKM," ujar Afi dalam debat yang berlangsung di Bali.

Afi juga mendorong penguatan kapasitas kader melalui ekosistem digital dan penerapan prinsip keberlanjutan, termasuk pengembangan ESG dan pembiayaan hijau. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar pengusaha muda mampu naik kelas di tengah tantangan ekonomi global.

Debat ketiga Hipmi dijadwalkan berlangsung pada 3 Juni 2026 dengan diikuti empat kandidat, yakni Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afifuddin Suhaeli Kalla, dan Anthony Leong. Kontestasi ini dinilai semakin kompetitif seiring menguatnya dukungan publik, termasuk yang tercermin di media sosial.

BOYOLALI - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) , sejumlah kiai muda, pengasuh pesantren, akademisi, dan intelektual nahdliyin dari Solo Raya akan menggelar Halaqoh Kiai Muda NU dengan tema “Meneguhkan Supremasi Moral dan Kepemimpinan Ulama dalam Dinamika NU Kontemporer” di Pondok Pesantren Al-Mustofa, Ngeboran, Sawit, Boyolali, Selasa, 2 Juni 2026.

Ketua Panitia Gus Fawwaz menjelaskan pemilihan Solo Raya sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa alasan. Wilayah ini memiliki jejak sejarah penting dalam perjalanan panjang Nahdlatul Ulama, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara khidmah keumatan dan relasi organisasi dengan kekuasaan.

“Solo menyimpan memori kolektif yang sangat kuat dalam sejarah NU. Di kawasan inilah para ulama pernah merumuskan berbagai sikap strategis untuk menjaga marwah jam’iyah. Karena itu, kami memandang Solo Raya sebagai tempat yang tepat untuk menghidupkan kembali tradisi musyawarah, kritik konstruktif, dan konsolidasi pemikiran menjelang Muktamar ke-35,” ujar Gus Fawwaz di Boyolali, Senin (1/6/2026).

Menurut dia, forum ini lahir dari kegelisahan yang berkembang di kalangan warga nahdliyin akar rumput terhadap berbagai dinamika organisasi yang dinilai berpotensi menggeser peran sentral ulama sebagai penjaga arah moral jam’iyah.

“Kami melihat semakin banyak pertanyaan yang muncul dari warga nahdliyin mengenai posisi ulama, independensi organisasi, dan fungsi Syuriyah sebagai pemegang otoritas moral tertinggi. Halaqoh ini bukan forum untuk menyerang siapa pun, melainkan ruang muhasabah bersama agar NU tetap berada di jalur perjuangan para muassis,” ungkapnya.

Gus Fawwaz menekankan kritik yang disampaikan dalam forum tersebut berangkat dari rasa cinta kepada organisasi, bukan dari semangat permusuhan.

“NU terlalu besar dan terlalu berharga untuk hanya dipandang dalam perspektif perebutan pengaruh dan kepentingan politik sesaat. Para pendiri mewariskan NU sebagai wadah perjuangan umat, sehingga marwah dan independensinya harus terus dijaga oleh seluruh elemen jam’iyah,” katanya.

Forum halaqoh ini direncanakan dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri atas pengasuh pesantren, kiai muda, akademisi, aktivis, dan tokoh penggerak nahdliyin dari berbagai daerah di Solo Raya.

Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Prof Musahadi, Rektor UIN Semarang, serta Ahmad Baso, penulis dan intelektual NU. Sementara, Gus Mustafid (Mlangi) didapuk menjadi moderator.

Gus Fawwaz berharap halaqoh ini dapat menjadi ruang konsolidasi pemikiran yang sehat dan bermartabat untuk memperkuat kembali peran ulama dalam kehidupan organisasi.

“Sejarah menunjukkan bahwa ketika ulama berani menyampaikan pandangan dan menjaga independensi moralnya, NU selalu mampu menemukan jalan terbaik bagi umat. Semangat itulah yang ingin kami hidupkan kembali dari Solo Raya menjelang Muktamar ke-35,” ujarnya.

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, memastikan produksi padi pada musim tanam 2026 tetap berada pada tren positif dengan surplus beras mencapai hampir 50 ribu ton, untuk memperkuat posisi daerah itu sebagai penyangga ketahanan pangan di Jawa Timur.

Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pertanian daerah masih mampu menjaga produktivitas di tengah berbagai tantangan yang dihadapi petani.

"Tahun ini kita kembali surplus. Bahkan jika ditambah surplus tahun 2025 yang mencapai 94.638,08 ton, maka cadangan pangan daerah dalam kondisi sangat aman," kata Ahmad Baharudin saat menghadiri tradisi Labuh Massal di Desa Dukuh, Tulungagung, Senin.

Data pemerintah daerah menunjukkan produksi padi hingga April 2026 mencapai 138.688,59 ton gabah kering panen dari luas lahan sekitar 19.841 hektare.

Dari jumlah tersebut, surplus beras yang dihasilkan diperkirakan mencapai 49.985,50 ton.

Menurut dia, capaian surplus tersebut menjadi indikator penting bagi ketahanan pangan daerah sekaligus menunjukkan efektivitas berbagai program pendampingan pertanian yang dijalankan pemerintah.

Pemerintah daerah juga mencatat sejumlah persoalan yang selama ini menjadi keluhan petani mulai berangsur teratasi, terutama terkait ketersediaan pupuk yang sebelumnya menjadi salah satu hambatan produksi.

Meski demikian, peningkatan produktivitas pertanian dinilai masih memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk perbaikan jaringan irigasi serta modernisasi alat dan mesin pertanian untuk menekan biaya produksi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Dukuh Cuk Sindu Wiyoso menyampaikan harapan agar pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian, khususnya penyediaan sarana pengairan dan bantuan alat mekanisasi pertanian.

"Mayoritas warga menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Karena itu kami berharap kebutuhan air dan alat pertanian seperti hand tracktor dapat terus mendapat perhatian," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuka peluang bagi kelompok tani untuk mengajukan bantuan alat pertanian sesuai mekanisme yang berlaku.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di daerah.

Tradisi Labuh Massal yang digelar masyarakat Desa Dukuh sendiri merupakan warisan budaya agraris yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen.

Tradisi tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga keberlangsungan sektor pertanian yang hingga kini masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat pedesaan di Tulungagung.

Angle ini lebih "bernilai berita" karena fokusnya bukan seremoni Labuh Masal, melainkan surplus beras 49 ribu ton sebagai indikator keberhasilan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah, sementara tradisi budaya ditempatkan sebagai konteks pendukung.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Regulasi yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 April 2026 tersebut memuat perubahan signifikan terkait skema Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Perubahan utama dalam beleid ini mencakup penyempitan kelompok wajib pajak yang berhak menggunakan tarif PPh Final 0,5%, pengecualian profesi tertentu dari skema UMKM, pengaturan baru untuk perseroan perorangan dan koperasi, hingga ketentuan bahwa biaya suap dan gratifikasi tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Dalam konsiderannya, pemerintah menyatakan revisi dilakukan untuk menciptakan praktik bisnis yang sehat, memperluas basis perpajakan, mencegah penghindaran pajak, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

1. Musisi, Influencer hingga Dokter Tak Lagi Masuk Skema PPh Final UMKM

PP 20/2026 menegaskan bahwa penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak lagi dapat dikenai PPh Final 0,5%. Ketentuan ini tercantum dalam perubahan Pasal 56.

Kelompok profesi yang dikecualikan antara lain pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, aktuaris, penilai, serta tenaga ahli sejenis. Selain itu, pemerintah juga memasukkan pemain musik, penyanyi, pembawa acara, pelawak, bintang film, model, penari, pelukis, kreator konten digital, influencer, selebgram, bloger, vloger, atlet, agen iklan, agen asuransi, penceramah, moderator, hingga distributor pemasaran berjenjang sebagai profesi yang tidak lagi dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM.

2. Penerima Tarif PPh Final Dibatasi

Pemerintah mempersempit cakupan wajib pajak yang dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5%.

Berdasarkan Pasal 57 yang direvisi, fasilitas tersebut hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun.

Sementara itu, badan usaha berbentuk perseroan terbatas, firma, persekutuan komanditer (CV), dan badan usaha milik desa tidak lagi menjadi peserta baru dalam skema tersebut.

3. Perseroan Perorangan Milik Profesional Tak Bisa Memanfaatkan Tarif 0,5%

Pemerintah juga menutup celah pemanfaatan perseroan perorangan oleh profesional tertentu.

Perseroan perorangan yang didirikan oleh wajib pajak orang pribadi dengan keahlian khusus dan memberikan jasa yang sejenis dengan pekerjaan bebas tidak dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5%.

Dalam penjelasan aturan, pemerintah mencontohkan konsultan pajak yang mendirikan perseroan perorangan untuk menjalankan jasa konsultasi pajak tidak berhak memperoleh fasilitas tersebut.

4. Omzet Suami-Istri dan Perseroan Perorangan Digabung

Perubahan lain menyangkut penghitungan batas omzet Rp4,8 miliar.

Pemerintah kini mengatur penggabungan omzet suami dan istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Selain itu, omzet perseroan perorangan yang dimiliki oleh wajib pajak yang sama juga diperhitungkan secara kumulatif dalam menentukan kelayakan penggunaan tarif PPh Final UMKM.

Jika total omzet gabungan melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka wajib pajak tidak lagi dapat menggunakan skema PPh Final pada tahun-tahun berikutnya.

5. Koperasi Dapat Tarif Final Maksimal Empat Tahun

PP 20/2026 memberikan ketentuan khusus bagi koperasi.

Koperasi yang memenuhi kriteria dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% selama empat tahun pajak sejak terdaftar sebagai wajib pajak. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, koperasi wajib menggunakan skema pajak normal sesuai tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku.

6. Biaya Suap dan Gratifikasi Tidak Bisa Jadi Pengurang Pajak

Pemerintah juga menambahkan Pasal 20A dalam PP 55/2022.

Ketentuan baru tersebut menyatakan bahwa pengeluaran berupa suap, gratifikasi, atau pemberian lain yang terkait tindak pidana korupsi dan suap, termasuk kepada pejabat publik asing, tidak dapat dikategorikan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, biaya tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak.

Dalam penjelasan regulasi disebutkan pengaturan ini dilakukan antara lain untuk mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta memperkuat agenda antikorupsi dalam sistem perpajakan nasional.

7. Masa Transisi untuk Wajib Pajak Lama

Pemerintah tetap memberikan masa transisi bagi wajib pajak yang sebelumnya telah menggunakan skema PPh Final berdasarkan PP 55/2022.

Wajib pajak orang pribadi yang masa fasilitasnya berakhir pada 2024 diberikan perpanjangan hingga tahun pajak 2026. Sementara sejumlah wajib pajak badan yang sebelumnya telah memperoleh fasilitas masih dapat menggunakan tarif final sampai masa fasilitasnya berakhir sesuai ketentuan lama.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga bahan bakar avtur hingga 10 persen mulai 1 Juni 2026 dalam rangka mendukung konektivitas angkutan udara nasional.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/5/2026), mengatakan penurunan harga avtur di seluruh bandar udara Indonesia itu seiring dengan dinamika harga energi global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Dalam rangka mendukung konektivitas udara nasional, menjaga daya saing industri penerbangan, serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi sektor transportasi udara, Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga avtur domestik yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026," ujarnya.

Menurut dia, secara rata-rata nasional, harga Avtur pada Juni 2026 turun hingga 10 persen dibandingkan periode Mei 2026.

Sebagai contoh, harga Avtur di Aviation Fuel Terminal (AFT) Soekarno-Hatta (CGK) turun dari Rp 24.580 per liter menjadi Rp 22.190 per liter.

Sementara itu, harga Avtur di AFT Ngurah Rai (DPS) turun dari Rp 26.190 per liter menjadi Rp 23.480 per liter, dan AFT Kualanamu (KNO) turun dari Rp 25.720 per liter menjadi Rp 23.090 per liter.

"Besaran penurunan di setiap bandara bervariasi sesuai formula yang berlaku serta mempertimbangkan faktor distribusi dan logistik," sebutnya.

Roberth menambahkan penyesuaian harga avtur dilakukan secara berkala setiap bulan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perhitungannya mengacu pada rata-rata (average) harga publikasi internasional dalam satu periode dengan referensi utama Mean of Platts Singapore (MOPS) Kerosene/Jet sebagai benchmark kawasan.

Sepanjang Mei 2026, harga energi global menunjukkan tren penurunan yang kemudian terefleksikan pada harga Avtur periode Juni 2026.

Roberth juga mengatakan penyesuaian harga tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang transparan dan mengikuti dinamika pasar energi global.

Penyesuaian harga avtur ini dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan regulator, yakni Kementerian ESDM, serta mempertimbangkan perkembangan harga energi global.

"Ketika harga energi global bergerak turun, maka penyesuaian tersebut akan terefleksikan pada harga avtur sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Roberth.

Lebih lanjut, Roberth menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga dalam menjaga keseimbangan antara aspek komersial, keberlanjutan pasokan, dan keandalan layanan kepada seluruh pengguna jasa aviasi.

"Penyesuaian harga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas penerbangan domestik, mendukung pengembangan pariwisata nasional, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Dengan harga yang lebih kompetitif, diharapkan industri penerbangan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Untuk segmen penerbangan internasional, harga avtur mengikuti perkembangan pasar dan tingkat kompetisi di kawasan regional guna menjaga daya saing nasional, dengan tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan penerbangan domestik sebagai prioritas dalam pengelolaan pasokan energi penerbangan.

Saat ini, Pertamina Patra Niaga melayani kebutuhan avtur nasional melalui 72 aviation fuel terminal (AFT), yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk bandara-bandara utama strategis maupun bandara perintis.

"Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan Avtur tetap dalam kondisi aman dan andal di seluruh jaringan aviation fuel terminal guna mendukung kelancaran operasional penerbangan domestik maupun internasional," sebut Roberth.

Pertamina Patra Niaga, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan layanan energi penerbangan yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan dalam mendukung konektivitas udara nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

BEIRUT - Sejumlah besar orang mengungsi dari Dahiyeh di selatan ibu kota Lebanon , Beirut, memadati jalan-jalan yang menuju keluar dari pinggiran kota tersebut, tempat Hizbullah menikmati dukungan luas, setelah pemerintah Israel memerintahkan serangan di daerah tersebut.

Militer Israel telah menerima perintah dari pemerintah untuk menyerang pinggiran selatan pada hari Senin, sehari setelah tentara mencapai titik terdalamnya di Lebanon dalam lebih dari seperempat abad.

Al Jazeera, melaporkan dari Beirut selatan, mengatakan banyak orang mulai mengemasi barang-barang mereka segera setelah perintah serangan diumumkan oleh pemerintah Israel pada Senin pagi.

“Sekitar pukul 7:00 GMT, Perdana Menteri Israel dan Menteri Pertahanan Israel mengeluarkan pernyataan bersama, yang menyatakan bahwa mereka memerintahkan tentara Israel untuk menargetkan pinggiran selatan Beirut, dan segera setelah itu orang-orang mulai mengemasi apa pun yang bisa mereka bawa, dan meninggalkan lingkungan tersebut,” demikian laporan Al Jazeera.

“Tidak banyak tempat yang tersisa untuk dituju karena tempat penampungan yang dikelola pemerintah sudah penuh, dan banyak orang akan tetap berada di dalam mobil mereka, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi.”

Menteri Pertahanan Israel mengatakan dalam pernyataan terpisah pada hari Senin bahwa tidak akan ada “ketenangan di Beirut” jika serangan Hizbullah berlanjut, dan berjanji untuk mendirikan zona yang dikendalikan militer di daerah Sungai Litani di Lebanon selatan.

“Dahiyeh di Beirut tidak berbeda dengan komunitas di Israel utara – jika tidak ada ketenangan di utara, tidak akan ada ketenangan di Beirut,” kata Israel Katz dalam pernyataan yang dirilis oleh kantornya, merujuk pada pinggiran selatan Beirut dan benteng Hizbullah tempat ia sebelumnya pada hari Senin memerintahkan serangan.

“Pada saat yang sama, IDF terus beroperasi dengan tembakan dan manuver melawan teroris dan infrastruktur Hizbullah di Lebanon… untuk mengusir ancaman dari pasukan IDF dan dari penduduk Negara Israel, dan untuk mengubah wilayah Litani menjadi zona di bawah kendali keamanan IDF, bebas dari senjata dan teroris.”

Militer Israel mengambil alih Kastil Beaufort abad pertengahan di sebelah utara Sungai Litani di Lebanon selatan pada hari Minggu saat mereka melakukan serangan terdalam ke negara itu dalam beberapa dekade.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang berjanji untuk menyerang lebih dalam ke Lebanon dan menyebut operasi hari Minggu sebagai “pergeseran dramatis” dalam kampanye melawan Hizbullah, memerintahkan militer pada hari Senin untuk menyerang target di pinggiran selatan Beirut, yang dikenal sebagai Dahiyeh, benteng kelompok Lebanon tersebut.

Sementara itu, Washington telah mengajukan proposal untuk meredakan permusuhan di Lebanon, kata seorang pejabat Amerika Serikat kepada Al Jazeera, menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah mengadakan pembicaraan terpisah dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pejabat AS tersebut mengatakan pada hari Minggu bahwa berdasarkan "peta jalan" yang diusulkan, Hizbullah akan menghentikan semua serangan terhadap Israel sebagai imbalan atas penghentian eskalasi lebih lanjut oleh Israel di ibu kota Lebanon, Beirut.

Proposal AS bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk de-eskalasi bertahap dan penghentian lengkap dan menyeluruh dari semua permusuhan, tambah pejabat tersebut.

Pejabat AS menempatkan tanggung jawab atas putaran pertempuran saat ini pada Hizbullah dan menuduhnya mengikuti arahan Iran tanpa memperhatikan kepentingan Lebanon.

Pejabat itu menambahkan, Iran memperpanjang konflik tersebut. Israel berupaya memposisikan diri sebagai mediator di Lebanon.

“Cara tercepat untuk melindungi warga sipil dan mengurangi eskalasi adalah dengan segera menghentikan tembakan Hizbullah,” kata pejabat itu, menambahkan bahwa Washington tidak mengharapkan Israel untuk mentolerir serangan berkelanjutan terhadap warga sipilnya.

Sementara itu, dalam pernyataan video yang dirilis setelah militer merebut Kastil Beaufort pada hari Minggu, Netanyahu mengatakan tentang kastil yang dikuasai negaranya lebih dari 25 tahun yang lalu: “Kita telah kembali bersatu, bertekad, dan lebih kuat dari sebelumnya.”

“Sekarang arahan saya adalah untuk memperdalam dan memperluas kendali kita di tempat-tempat yang berada di bawah kendali Hizbullah. Perebutan Beaufort adalah tahap dramatis dan perubahan dramatis dalam kebijakan yang kita jalankan,” katanya.

Pasukan Israel menggunakan Kastil Beaufort, juga dikenal sebagai Qalaat al-Shaqif, sebagai pangkalan selama pendudukan mereka selama dua dekade di Lebanon selatan yang berakhir pada tahun 2000.

Lebih dari satu juta orang telah mengungsi secara paksa di seluruh Lebanon sejak pertempuran antara Hizbullah dan Israel meningkat pada 2 Maret.

Gencatan senjata untuk menghentikan pertempuran antara Israel dan Hizbullah diumumkan pada 17 April tetapi tidak pernah dipatuhi.

Kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata dan membenarkan serangan mereka dengan menunjuk pada dugaan pelanggaran pihak lain, dengan Israel melanggarnya hampir setiap hari.

Pasukan Israel menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 35 orang dalam lebih dari 36 serangan di seluruh Lebanon selatan pada hari Minggu saja, menurut perhitungan Al Jazeera.

Menurut angka terbaru dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon, lebih dari 3.412 orang tewas dan 10.269 luka-luka akibat serangan Israel sejak 2 Maret.

Negara-negara di seluruh dunia mengecam peningkatan serangan Israel di Lebanon.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan “tidak ada yang membenarkannya”.

Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menyerukan Israel untuk menghentikan aktivitas militernya di Lebanon, dengan mengatakan peningkatan tersebut telah “mengikis ruang untuk diplomasi”.

Qatar mengutuk serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon dan perluasan serangan daratnya di selatan, menggambarkan kampanye tersebut sebagai peningkatan serius dan pelanggaran hukum internasional.

Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menegaskan solidaritas Kairo dengan Lebanon dalam panggilan telepon dengan Perdana Menteri Nawaf Salam. Ia juga menyerukan penarikan Israel dari seluruh wilayah Lebanon.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan keterangan saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai . Penyidik telah memeriksa puluhan forwarder atau perantara pemilik barang dan penyedia transportasi pengiriman barang dari luar negeri.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan yang dipanggil untuk dimintai keterangan yakni petinggi-petinggi forwarder. "Jadi sedang kita dalami. Masing-masing ada sekitar 20-an lebih forwarder di seluruh Indonesia, di setiap pelabuhan, ada pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan seperti itu," ujar Asep, Senin (1/6/2026).

Praktik culas terkait kegiatan impor ini tidak hanya terjadi di Jakarta. KPK tengah menelusuri hal tersebut.

"Kan ada yang ke teman-teman, ada yang ke Surabaya, ke Semarang kalau tidak salah ya. Ada juga ini dikaitkan dengan cukainya. Ada yang kita pergi ke Semarang, memanggil, ada yang dari Madura dan lain-lain yang sebenarnya saksi," katanya.

Sebelumnya, KPK menggeledah Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam penggeledahan itu, KPK menyita kontainer yang diduga terafiliasi dengan Blueray Cargo, perusahaan yang pemiliknya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan pada Selasa (12/5/2026). Kontainer tersebut tidak diajukan pemberitahuan impor barang ke Bea dan Cukai lebih dari 30 hari.

"Penyidik bergerak melakukan penggeledahan dan penyitaan atas kontainer yang diduga milik importir yang terafiliasi dengani Blueray. Kontainer masih berada di Pelabuhan Tanjung Emasdi mana pemilik kontainer lebih dari 30 hari tidak mengajukan pemberitahuan impor barang ke BC," ujar Budi, Rabu (13/5/2026).

Kontainer itu berisi barang yang masuk kategori dilarang atau dibatasi pemasukannya yakni suku cadang kendaraan. "Kontainer kemudian dibuka dan berisi barang yang termasuk dalam kriteria dilarang atau dibatasi pemasukannya (impor) yaitu sparepart kendaraan," katanya.

TANGERANG SELATAN - Forum Peduli Sungai Ciputat (FPSC) menggelar kegiatan Susur Sungai Ciputat Tahap 1 etape Universitas Terbuka hingga Graha Hijau, Minggu (31/5/2026). Kegiatan ini berkaca dari banjir yang kerap melanda sejumlah kompleks perumahan yang berada di Ciputat dan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Ketua Forum Peduli Sungai Ciputat Ahmad Mutakin mengatakan, dalam Susur Sungai Ciputat Tahap 1 ini tercatat 210 orang dan 10 ambulans terlibat secara langsung. Ratusan partisipan ini dibagi ke dalam tim medis, logistik, 5 tim yang langsung terjun di aliran sungai, dan 5 tim darat sebagai tim assessment kepada warga.

“Lima titik yang sudah dipersiapkan yaitu Universitas Terbuka hingga Pondok Payung Mas, Pondok Payung Mas hingga Pondok Hijau, Pondok Hijau hingga Flyover Ciputat, dan Flyover Ciputat hingga Graha Hijau,” ujar Ahmad, Senin (1/6/2026).

Susur Sungai Ciputat Tahap 1 juga dihadiri Lurah Cipayung Dini Nurlianti. Seluruh tim yang bertugas baik di air maupun darat menemukan banyak hal yang mengkhawatirkan terkait tata ruang wilayah, penegakan aturan, pengelolaan lingkungan, serta perilaku masyarakat.

Temuan-temuan dari lapangan baik berupa foto, video, titik koordinat berdasarkan Global Positioning System (GPS) dan pernyataan warga saat ini sedang dicermati secara mendalam. “Kemudian, kami klasterisasi/kelompokkan baik berdasarkan wilayah, jenis, dan skala masalah,” katanya.

Ahmad menuturkan tahap berikutnya laporan temuan ini diserahkan kepada para pemangku kepentingan di Tangerang Selatan baik eksekutif dalam hal ini Wali Kota, Wakil Wali Kota dan jajarannya serta legislatif Kota Tangerang Selatan.

“Kami tentu berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menindaklanjutinya dalam bentuk kebijakan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat pada perdagangan Senin (1/6/2026).

Mata uang Garuda menguat 76 poin atau 0,43 persen ke level Rp 17.805 per dollar AS dari posisi penutupan sebelumnya Rp 17.881 per dollar AS.

Pengamat mata uang dan komoditas sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan rupiah terjadi di tengah berlakunya kebijakan baru terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) serta masih berlanjutnya ketidakpastian global.

Sebagai informasi, pemerintah kini mewajibkan eksportir SDA merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026.

Dalam aturan tersebut, eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan seluruh DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan, sedangkan eksportir migas wajib menempatkan minimal 30 persen DHE SDA selama tiga bulan.

"Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup menguat 76 poin sebelumnya sempat menguat 95 poindi level Rp 17.805 dari penutupan sebelumnya di level Rp 17.880," ujar Ibrahim dalam riset hariannya, Senin (1/6/2026).

Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan ekspor satu pintu secara bertahap mulai 1 Juni 2026.

Meski implementasi penuh baru ditargetkan berlaku pada 1 Januari 2027, pemerintah memberikan masa transisi hingga awal tahun depan untuk memberi ruang penyesuaian bagi para eksportir.

"Evaluasi pada masa awal penerapan diperlukan untuk memastikan mekanisme baru tersebut dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas ekspor maupun kepastian usaha," ucapnya.

Di sisi lain, Ibrahim menyebut, penguatan rupiah tertahan oleh sentimen global.

Ibrahim menjelaskan pasar masih mencermati perkembangan negosiasi gencatan senjata permanen antara AS dan Iran yang belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Kekhawatiran juga meningkat terkait keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz yang menjadi lintasan sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia.

Selain itu, eskalasi operasi militer Israel terhadap Hizbullah di Lebanon turut memicu kenaikan harga minyak dunia.

Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi tekanan inflasi global dan kemungkinan sikap suku bunga tinggi yang lebih lama oleh bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed).

"Investor semakin mengalihkan fokus ke kemungkinan pengetatan moneter AS lebih lanjut. Mereka sebelumnya mengharapkan pemotongan suku bunga sebelum perang dimulai," kata dia.

Untuk perdagangan Selasa (2/6/2026), Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah akan cenderung fluktuatif namun berpotensi ditutup melemah pada kisaran Rp 17.800 hingga Rp 17.850 per dollar AS.

"Para pedagang sekarang mengamati dengan cermat pidato dari para pejabat Federal Reserve dan data ekonomi AS yang akan datang, termasuk indikator pasar tenaga kerja, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang prospek suku bunga," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang