Sejarah dunia mencatat, peradaban dunia muncul dan berkembang di sepanjang sungai-sungai besar. Sebut saja peradaban Mesir, Mesopotamia, Lembah Indus, dan peradaban China. Mereka menjadikan sungai sebagai “pembuluh vena ekonomi” bagi wilayah di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Sungai menjadi saluran raksasa untuk mendukung kolaborasi intra-regional dan internasional.

Sungai merupakan pusat ekonomi—yaitu ruang hidup, ruang produksi, ruang pangan dan gizi. Indonesia memiliki 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai dengan panjang sekitar 94.573 kilometer.

Seharusnya sungai di Indonesia menjadi salah satu penyangga utama ekonomi—khususnya, ketersediaan pangan dan gizi. Namun sampai hari, sungai belum serius ditempatkan di pusat kebijakan pangan dan gizi nasional.

Sungai semestinya dipenuhi pangan bergizi: ikan lokal, udang, tanaman air, dan beragam pangan akuatik lainnya. Bukan sebaliknya, dipenuhi oleh spesies ikan invasif, seperti sapu-sapu—yang merusak ekosistem sungai dan berdampak negatif pada ekonomi masyarakat sekitar daerah aliran sungai (DAS).

Sungai sebagai Pusat Ekonomi dan Sumber Gizi

Sungai merupakan pusat ekonomi dan bagian dari perikanan darat (inland fisheries). Sungai juga menyediakan pangan yang bernilai tinggi—mengandung protein dan mikronutrien penting bagi manusia.

Aktivitas ekonomi di sungai didominasi perikanan berskala kecil (small-scale fisheries). Basurto dan koleganya (2025), mengemukakan bahwa perikanan skala kecil—melalui pendekatan kolaboratif dan multidimensional berbasis data—diperkirakan mampu menyediakan setidaknya 40% (37,3 juta ton) dari hasil tangkapan perikanan global.

Perikanan skala kecil juga memberikan rata-rata 20% asupan pangan—yang mencakup didalamnya 6 mikronutrien utama yang esensial untuk kesehatan—bagi 2,3 miliar penduduk bumi. Satu dari 12 orang (di mana hampir setengahnya adalah perempuan), tergantung mata pencahariannya terhadap perikanan skala kecil.

Perikanan skala kecil (termasuk perikanan sungai), berkontribusi sekitar 44% dari nilai ekonomi seluruh hasil tangkapan perikanan dunia. Secara nasional dan regional, perikanan skala kecil tidak hanya berdampak pada ekonomi, namun juga pasokan gizi.

Ikan kecil di sungai (misalnya, ikan wader, nilem, dan bilih) mengandung protein berkualitas tinggi, mikronutrien penting (zat besi, kalsium, dan vitamin B12), dan asam lemak esensial. Dengan begitu, ikan kecil direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh wanita dan anak-anak. Sungai juga menghasilkan tanaman air yang kaya akan serat (dietary fiber) yang bagus untuk pencernaan.

Hicks dan koleganya (2019) melaporkan perikanan skala kecil berperan penting dalam menyuplai mikronutrien pada populasi gizi rentan. Dengan kata lain, sungai dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, terutama bagi penduduk di daerah-daerah pelosok yang masih tradisional. Sungai sering menjadi sumber protein yang paling dekat dan murah bagi mereka.

Namun mewujudkan sistem pangan dan gizi berbasis sungai, itu tidak mudah dan perlu keseriusan. Di perkotaan khususnya, sungai sering hanya dipandang sebagai kanal air, tempat membuang sampah dan limbah, dan identik dengan pemukiman kumuh. Bahkan, di Jakarta misalnya, sungai identik dengan ikan sapu-sapu—populasinya meledak dan meresahkan warga.

Ikan Sapu-Sapu: Indikator Ekonomi dan Ekologi DAS yang Buruk

Meledaknya populasi ikan sapu-sapu menunjukkan indikator ekonomi dan ekologi DAS sedang tidak baik-baik saja. Indikator ekonomi, yakni kondisi ekonomi masyarakat sekitar DAS; sementara indikator ekologi, yakni ekosistem sungai—termasuk makhluk hidup yang hidup sungai, contohnya ikan sapu-sapu.

Dominasi ikan sapu-sapu mempersempit ruang hidup ikan lokal, kualitas habitat menurun, dan menyebabkan pendapatan dan ekonomi nelayan turun.

Sementara, harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi yang baik dan pemanfaatan sumber daya DAS yang bijaksana, merupakan syarat utama untuk meningkatkan efisiensi ekologis sungai. Itu seperti dikemukakan oleh Wang dan koleganya (2024), dalam “Global river economic belts can become more sustainable by considering economic and ecological processes”.

Meledaknya populasi ikan sapu-sapu, bisa menjadi sebab dan juga bisa menjadi akibat dari kerusakan ekosistem DAS. Sehingga, pemahaman bahwa ikan sapu-sapu adalah akibat yang ditimbulkan (gejala), perlu ditingkatkan.

Ikan sapu-sapu bisa tumbuh dan berkembang pesat di sungai, khususnya sungai yang tercemar. Itu merupakan gejala lemahnya pengawasan dan penegakkan aturan terkait pengelolaan sungai.

Contohnya, Peraturan Menteri KKP Nomor 19/2020 jelas melarang impor, budidaya, peredaran, dan pelepasan spesies ikan berbahaya ke perairan. Bahkan panduan KKP telah memasukkan ikan sapu-sapu, sebagai ikan invasif yang berbahaya. Namun realitanya persoalan ikan sapu-sapu masih ada, bahkan di beberapa wilayah meledak populasinya.

Ledakan populasi ikan sapu-sapu, juga merupakan gejala bahwa persoalan sungai yang lama belum diselesaikan—yaitu: polusi dan modifikasi sungai.

Diperlukan kolaborasi dan sinergi yang serius para pihak terkait (stakeholders), untuk membuat, mengaplikasikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/regulasi tentang sungai.

Pemetaan kandungan gizi dan keberlimpahan tiap spesies organisme sungai juga diperlukan. Itu penting untuk estimasi potensi pangan lestari di sungai, guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.

Selanjutnya, perlu dilakukan perlindungan ekosistem sungai untuk menjaga produktivitasnya. Khususnya, penegakan aturan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri KKP Nomor 19/2020—tentang larangan impor, budidaya, peredaran, dan pelepasan spesies ikan berbahaya, termasuk ikan sapu-sapu.

Perencanaan infrastruktur sungai yang baik juga diperlukan, untuk menjaga kelestarian ekosistem di daerah aliran sungai (DAS). Termasuk, menetapkan standar aliran dan kualitas air sungai, dan mengatur pembangunan bendungan (dam).

Kesimpulannya, ekosistem sungai harus dijaga keseimbangan, keberagaman, dan produktivitasnya. Sehingga sungai mampu menggairahkan ekonomi, dan penuh gizi (bukan sapu-sapu).

BANDUNG - Kerusakan lingkungan di Jawa Barat kian mengkhawatirkan seiring meluasnya lahan kritis di sejumlah wilayah. Kondisi lahan gundul dan minim vegetasi terlihat di Pangalengan, Cisanti, Cikembang, Puncak Gede, hingga wilayah Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta lemahnya rehabilitasi hutan dinilai mempercepat degradasi kawasan sekaligus meningkatkan ancaman longsor, banjir, dan kekeringan di berbagai daerah.

Tekanan terhadap ekosistem paling terasa di Bandung Raya yang berada di antara wilayah utara dan selatan. Di kawasan Bandung Utara, pembangunan properti dan destinasi wisata mengubah bentang alam yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air.

Sementara di wilayah selatan, aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi memperbesar risiko bencana hidrometeorologi.

Ketua Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) M Taufan Suranto menilai situasi tersebut perlu direspons dengan langkah pemulihan yang cepat dan terarah.

Dia mendukung percepatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah, terutama melalui penanaman pohon di kawasan rawan longsor, penghijauan daerah aliran sungai, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Pentingnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bukan hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga menjaga ketersediaan air, menekan potensi bencana, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Jawa Barat," kata Taufan, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, kawasan hulu perlu dijaga agar sumber air di Jawa Barat terus berlangsung. "Pemulihan kawasan hulu memiliki dampak strategis terhadap keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang menjadi sumber air penting bagi Jabar," ucapnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN EPI dalam penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG), melalui upaya pengendalian pencemaran dan pelestarian ekosistem perairan secara berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menggelar aksi bersih Sungai Ciliwung sekaligus melepas 5.000 bibit ikan spesies lokal dalam rangka memperingati Hari Bumi 2026.

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN EPI Dedeng Hidayat, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan, melalui aksi pelestarian lingkungan bertajuk "EPI River Clean Up Earth Day" di Sungai Ciliwung, Kedung Halang, Kota Bogor, Jabar itu, berhasil diangkat 670 kg sampah dari aliran sungai dalam waktu kurang dari satu jam.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN EPI dalam penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG), melalui upaya pengendalian pencemaran dan pelestarian ekosistem perairan secara berkelanjutan," jelasnya.

Rangkaian kegiatan pada Senin (27/4/2026) itu diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim oleh Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN EPI di Saung Alkesa, dilanjutkan dengan pelepasan 5.000 bibit ikan endemik Ciliwung jenis tengadak dan tawes sebagai upaya menjaga keanekaragaman hayati ekosistem perairan.

Selanjutnya, peserta mengarungi Sungai Ciliwung dari titik Leuwi Orok hingga Saung Alkesa sambil melakukan aksi pungut sampah di sepanjang aliran sungai.

Dedeng menambahkan, kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam merespons berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

"Melalui kegiatan ini, PLN EPI ingin menunjukkan peran aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah perairan. Tantangan seperti pencemaran, perubahan iklim, dan penurunan kualitas ekosistem membutuhkan keterlibatan seluruh pihak," ujarnya.

Ia menegaskan, kepedulian terhadap lingkungan harus diwujudkan melalui aksi konkret yang berkelanjutan.

"Kami percaya bahwa pelestarian lingkungan tidak cukup hanya dengan wacana, tetapi harus dilakukan melalui tindakan nyata. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen PLN EPI dalam mendukung pengendalian pencemaran sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar," tambahnya.

Kegiatan ini melibatkan sekitar 45 peserta dengan menggunakan 10 perahu karet dan tiga kano, serta didukung tim pengamanan dari BPBD Kota Bogor.

Sampah yang dikumpulkan didominasi plastik dan styrofoam, termasuk jenis residu, yang memerlukan penanganan khusus.

"Dalam waktu singkat, kami dapat mengangkat ratusan kilogram sampah. Ini menunjukkan pentingnya aksi berkelanjutan serta kolaborasi lintas pihak dalam menjaga kelestarian sungai," sebut Dedeng.

Melalui aksi nyata ini, tambahnya, PLN EPI menegaskan bahwa menjaga bumi bukan sekadar komitmen, tetapi tanggung jawab bersama yang dimulai dari langkah kecil dan dilakukan secara konsisten untuk masa depan yang lebih lestari.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat mitigasi bencana dan penataan infrastruktur air melalui proyek normalisasi Sungai Winongo.

Langkah ini diambil guna mengembalikan fungsi hidrologis sungai yang sempat terhambat akibat sedimentasi parah dan alih fungsi lahan di area bantaran secara ilegal.

Proyek ini sendiri merupakan hasil kolaborasi teknis antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, memimpin langsung dimulainya normalisasi di kawasan Bendung Tanjung Patangpuluhan, Wirobrajan, pada Jumat (24/4/2026).

“Normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai agar bisa berjalan optimal, baik sebagai saluran air maupun sebagai bagian dari ekosistem kota,” ujarnya di sela kegiatan pengerukan.

Hasto menggarisbawahi bahwa efektivitas aliran air kini menjadi prioritas utama di tengah tantangan cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan tinjauan di lapangan, Sungai Winongo telah lama tidak mendapatkan penanganan fisik secara menyeluruh sehingga memicu pendangkalan hebat.

Kondisi ini diperparah dengan temuan banyaknya bangunan liar di sisi timur sungai yang digunakan untuk kandang ternak hingga lokasi pembuangan sampah yang merusak estetika dan kesehatan lingkungan.

Hasto menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak dibenarkan karena secara teknis menghambat debit air dan meningkatkan risiko banjir luapan yang membahayakan warga.

“Kita lihat sendiri kondisi Sungai Winongo, khususnya di sisi timur, dipenuhi kandang ayam, kandang burung, bahkan dimanfaatkan untuk bank sampah,” tegasnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyebut proyek itu menjadi bagian dari mitigasi risiko longsor di sepanjang bantaran. Pembersihan sedimen diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tampung sungai secara signifikan sebelum memasuki puncak musim penghujan untuk memastikan keamanan pemukiman di sekitar aliran.

“Harapan kami, setelah normalisasi ini, Sungai Winongo bisa berfungsi optimal, tidak terjadi banjir, dan tidak terjadi longsor,” tambah Hasto.

Selain pengerukan, pemerintah daerah telah menyusun skema pemasangan trash barrier sebagai langkah jangka panjang untuk pengelolaan limbah padat secara terintegrasi di aliran sungai tersebut.

Teknologi penyaring sampah ini diproyeksikan dapat menekan biaya operasional pembersihan di area hilir sungai secara permanen.

Setelah normalisasi selesai, target berikutnya adalah pemasangan trash barrier supaya sampah yang hanyut bisa tertahan dan lebih mudah ditangani.

Dari sisi teknis, Kepala BBWS Serayu Opak Maryadi Utama menjelaskan bahwa operasional di lapangan melibatkan alat berat untuk percepatan pengerukan sedimen dasar sungai. Dua unit ekskavator telah dikerahkan ke titik-titik krusial guna membuka alur sungai yang tersumbat oleh material sedimentasi dan sampah domestik yang menumpuk.

“Normalisasi di Sungai Winongo ini dilakukan dengan pengerukan sedimen menggunakan dua alat berat yakni ekskavator. Tujuannya untuk membuka aliran sungai agar lebih lancar hingga ke hilir,” jelas Maryadi.

Lebih lanjut, pihaknya optimis bahwa kelancaran arus merupakan variabel kunci dalam pengendalian banjir di kawasan padat penduduk seperti Wirobrajan.

Menurut Maryadi, normalisasi ini juga berfungsi untuk menjaga kestabilan tebing sungai dari gerusan arus bawah yang berpotensi memicu erosi lahan.

“Kalau arus sungai lancar, maka air tidak akan meluap. Ini yang menjadi tujuan utama dari normalisasi,” pungkasnya.

Selain intervensi fisik, pemerintah menyisipkan aspek pelestarian lingkungan dengan melepas ribuan bibit ikan ke aliran sungai yang telah dibersihkan. Upaya ini ditujukan untuk memulihkan keanekaragaman hayati lokal sekaligus menciptakan potensi daya tarik wisata berbasis lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Hasto juga memberikan instruksi khusus kepada aparat wilayah untuk memperketat pengawasan pasca-proyek agar hasil normalisasi tetap terjaga. Sosialisasi kepada warga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif agar tidak kembali mendirikan bangunan liar di area terlarang demi keberlanjutan fungsi sungai dan keselamatan bersama.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menyoroti maraknya kemunculan ikan sapu-sapu di sejumlah sungai sebagai tanda memburuknya kualitas lingkungan perairan.

Menurut Dedi, ikan sapu-sapu justru berkembang pesat di perairan yang telah tercemar. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dengan penangkapan atau pemusnahan.

“Ikan sapu-sapu di seluruh daerah silakan saja diambil atau ditangkap. Tapi perlu dipahami, ikan ini tumbuh ketika kualitas sungai sudah menurun,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, dominasi ikan sapu-sapu merupakan indikator bahwa ekosistem perairan tidak lagi sehat. Dalam kondisi tersebut, ikan-ikan endemik yang semestinya hidup di sungai justru tidak mampu bertahan.

“Kalau kualitas sungai menurun, maka yang bertahan hidup hanya sapu-sapu,” katanya.

Dedi menegaskan, ada dua langkah yang harus berjalan beriringan untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh. Pertama, mengendalikan populasi ikan sapu-sapu melalui penangkapan. Kedua, memperbaiki kualitas air agar habitat kembali mendukung kehidupan ikan lokal.

“Kalau ingin sapu-sapu hilang, ada dua hal: ikannya diangkat, dan kualitas airnya diperbaiki supaya ikan endemik bisa hidup lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan, fenomena ini hampir pasti ditemukan di wilayah dengan tingkat pencemaran air yang tinggi. “Di daerah yang airnya sudah tercemar, biasanya yang tersisa memang hanya sapu-sapu,” ucapnya.

Terkait langkah di Jawa Barat, Dedi menyebut upaya penangkapan sebenarnya sudah lebih dulu dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.

“Selama ini warga Jabar juga sudah banyak yang mengambil ikan sapu-sapu,” pungkasnya.

Banjir di Tripa ini merupakan banjir langganan, setahun bisa dua kali. Jika mengandalkan anggaran daerah, kita tidak sanggup karena biayanya sangat besar,

Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh menggandeng investor sebagai upaya melakukan normalisasi aliran Sungai (Krueng) Tripa, guna mengatasi persoalan banjir tahunan yang kerap melanda wilayah Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur.

“Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, pemerintah daerah memilih skema kerja sama dengan pihak swasta atau investor,” kata Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan kepada wartawan, Kamis.

Ia mengatakan, rencana ini sebelumnya juga telah dikonsultasikan dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Banjir di tingkat pusat. Langkah ini diambil karena kewenangan pengelolaan sungai tersebut berada di bawah pemerintah pusat dan berkaitan erat dengan mitigasi bencana.

"Banjir di Tripa ini merupakan banjir langganan, setahun bisa dua kali. Jika mengandalkan anggaran daerah, kita tidak sanggup karena biayanya sangat besar,” katanya menambahkan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh mengajak mitra investor dan sudah ada yang bersedia, untuk melakukan pengerukan aliran Sungai Tripa yang membentang di Kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur, kabupaten setempat.

Dalam rencana kerja sama tersebut, kata Teuku Raja Keumangan, investor akan bertanggung jawab penuh atas pembiayaan normalisasi sungai, termasuk pembangunan tanggul di sisi kiri dan kanan sungai.

Sebagai bentuk kompensasi, investor akan memanfaatkan material sungai yang ditemukan selama proses pengerjaan.

Ia mengatakan, sebagian lahan yang terkena dampak pembangunan, seperti perkebunan sawit masyarakat atau pemukiman, akan dikelola dengan sistem bagi hasil.

Investor juga akan diberikan hak atas material sungai (seperti pasir atau mineral lainnya) yang ditemukan sebagai biaya pengganti operasional pengerjaan.

Bupati menegaskan, jika nilai material yang didapat melebihi biaya operasional (berdasarkan perhitungan MOU), maka hasilnya akan dibagi dengan pemerintah daerah untuk menambah pendapatan daerah.

Menindaklanjuti usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Kaenavian selaku Ketua Satgas Pemulihan Banjir telah menurunkan tim pusat untuk meninjau langsung kondisi Krueng Tripa.

"Rencana ini sedang dikaji secara mendalam dengan melibatkan pihak pusat. Saya berharap ini bisa segera terwujud karena inilah satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi banjir di dua kecamatan tersebut," kata Teuku Raja Keumangan.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di tengah penangkapan massal ikan sapu-sapu di sungai Jakarta muncul gagasan pemanfaatan ikan tersebut sebagai sumber ekonomi untuk menekan populasi. Guru Besar IPB University pun menanggapi hal ini.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof Yusli Wardiatno memperingatkan bahwa pemanfaatan tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ikan yang hidup di perairan tercemar dapat mengakumulasi logam berat di dalam jaringan tubuhnya, dengan beberapa temuan menunjukkan kadar yang melampaui ambang batas aman untuk konsumsi.

“Risiko kesehatan juga tetap ada meskipun ikan diolah menjadi produk nonpangan seperti pakan, pupuk, atau bahan industri. Logam berat berpotensi kembali masuk ke rantai makanan atau terserap tanaman melalui pupuk jika proses pengolahannya tidak benar-benar bersih,” katanya, melalui siaran pers, Rabu (22/4/2026).

Oleh karena itu, ia menegaskan, pemanfaatannya harus disertai pengawasan ketat, mulai dari lokasi penangkapan, cara pengolahan, hingga jaminan keamanan produk akhir.

Lebih dari itu, Prof Yusli menjelaskan melimpahnya ikan sapu-sapu di Ciliwung bukanlah tanda ekosistem yang kaya, melainkan indikasi kuat bahwa sungai tersebut sedang "sakit".

“Saat ini, ikan sapu-sapu adalah spesies yang paling mudah ditemukan di Ciliwung, seolah-olah sungai tersebut ‘memang miliknya’. Dominasi ini menunjukkan perubahan mendasar pada kondisi sungai, yang menyebabkan hilangnya keragaman ikan air tawar lokal yang sebelumnya dikenal tinggi di sungai-sungai di Jawa,” ujarnya.

Prof Yusli menjelaskan bahwa berkurangnya ikan lokal bukan semata karena kalah bersaing, tetapi karena lingkungan sungai sudah berubah drastis. Ciliwung telah lama menanggung beban limbah domestik, industri, dan limpasan perkotaan. Berbagai penelitian menunjukkan adanya kandungan logam berat seperti timbal, kadmium, dan merkuri di air maupun sedimen.

Berbeda dengan ikan lokal yang tidak dirancang untuk hidup di lingkungan tercemar, ikan sapu-sapu justru "diuntungkan". Sapu-sapu mampu bertahan dalam kondisi oksigen rendah, air keruh, dan lingkungan yang tidak layak huni bagi spesies lain, menjadikannya penyintas yang mendominasi perairan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan langkah penanganan ikan sapu-sapu yang dinilai mengganggu keseimbangan ekosistem perairan di Jakarta.

Dalam penjelasannya, Pramono mengungkapkan bahwa ikan sapu-sapu kini telah mendominasi sejumlah perairan di Jakarta. Dominasi ini tidak hanya menunjukkan pertumbuhan populasi yang pesat, tetapi juga mulai menekan keberadaan biota air lainnya yang hidup di habitat yang sama.

“Langkah ini dilakukan karena keberadaan ikan sapu-sapu di sejumlah perairan Jakarta sudah sangat dominan, mencapai sekitar 80 persen sampai 90 persen dari populasi biota air, sehingga mengganggu kondisi ekosistem perairan,” ujar Pramono dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Situasi ini kemudian menimbulkan persoalan yang lebih luas terkait dampak ekologis dari keberadaan ikan sapu-sapu itu sendiri, yang dikenal berbahaya bagi ekosistem karena mampu mengubah struktur alami perairan serta menekan populasi ikan lokal yang tidak memiliki daya saing serupa.

Ikan sapu-sapu atau Hypostomus plecostomus sebenarnya berasal dari Amerika Selatan, namun kini telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kajian ekologi, spesies ini dikategorikan sebagai ikan invasif karena hidup di luar habitat aslinya dan berpotensi merusak keseimbangan lingkungan baru yang ditempatinya.

Seiring dengan penyebarannya yang semakin luas, para peneliti menilai bahwa fenomena ini telah membawa dampak global yang perlu mendapat perhatian serius. Peneliti dari Texas A&M University, Joshuah Perkin, menyebut bahwa penyebaran ikan invasif seperti sapu-sapu telah menjadi masalah lintas negara yang memerlukan perhatian serius.

“Alasan mengapa dunia perlu peduli dengan penelitian ini adalah karena ini merupakan masalah global,” katanya.

Lebih lanjut, Joshuah menjelaskan bahwa ikan ini telah menyebar ke berbagai wilayah perairan di Amerika Serikat, seperti Texas dan Florida. Luasnya distribusi tersebut membuat upaya pengendalian menjadi semakin kompleks karena melibatkan banyak ekosistem yang berbeda.

Di sisi lain, perilaku hidup ikan sapu-sapu di dasar perairan turut memperparah kondisi ekosistem sungai. Ikan ini memakan berbagai material organik, sehingga secara langsung bersaing dengan ikan lokal dalam memperoleh sumber makanan yang terbatas.

Akibatnya, keberadaan ikan sapu-sapu tidak lagi sekadar menjadi bagian dari rantai makanan, melainkan mulai mendominasi dan mengganggu keseimbangan ekosistem secara menyeluruh. Dampak yang ditimbulkan antara lain:

* Memakan alga, sisa organik, hingga telur ikan lain di dasar sungai
* Menekan populasi ikan lokal karena persaingan makanan
* Merusak struktur dasar sungai melalui aktivitas menggali
* Berkembang biak cepat sehingga sulit dikendalikan

Dampak-dampak tersebut kemudian berujung pada terganggunya rantai makanan alami di perairan. Ketika populasi ikan lokal menurun, maka keseimbangan ekosistem sungai pun ikut terganggu secara keseluruhan, termasuk terhadap organisme lain yang bergantung pada sistem tersebut.

Selain faktor biologis, penyebaran ikan sapu-sapu juga tidak lepas dari peran manusia. Joshuah menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama adalah kebiasaan melepaskan ikan peliharaan ke alam liar ketika sudah tidak mampu merawatnya, yang justru memperparah kondisi ekosistem.

“Setiap hewan yang dipelihara seharusnya tidak dilepaskan ke alam liar,” katanya.

Dia pun menambahkan bahwa meskipun terdapat ikatan emosional dengan hewan peliharaan, pelepasan ke alam bukanlah solusi yang tepat. Justru, tindakan tersebut dapat menimbulkan masalah baru bagi spesies lokal dan keseimbangan ekosistem.

“Memang sulit untuk menghilangkan ikan peliharaan yang sudah dirawat, dan melepaskannya ke alam mungkin terasa seperti hal yang benar, tetapi berdasarkan banyak bukti ilmiah, ikan-ikan ini dapat menimbulkan masalah bagi spesies lokal dan ekosistem,” tambahnya.

Dengan kondisi tersebut, upaya penanganan ikan sapu-sapu kini difokuskan pada pengendalian populasi, bukan pemusnahan total. Pendekatan ini dinilai lebih realistis untuk menekan dampak tanpa menimbulkan gangguan baru pada ekosistem.

“Upaya pengendalian fungsional, yaitu mengurangi jumlahnya agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar,” katanya.

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sejumlah wilayah masih teredam banjir pada Senin (20/4/2026). Tercatat hingga pukul 14.00 WIB, masih ada 22 RT yang teredam banjir.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 22 RT," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta M Yohan, Senin (20/4/2026).

Yohan menjelaskan empat RT di Kelurahan Pondok Pinang terendam banjir dengan ketinggalan 110 cm. Banjir itu disebabkan karena luapan Kali Pesanggrahan.

"Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan ada 4 RT dengan ketinggian 110 cm. Penyebabnya luapan Kali Pesanggrahan," kata Yohan.

Selanjutnya, 18 RT di Jakarta Timur juga masih terdampak banjir dengan ketinggalan air 30-100 cm. Yohan menyebut genangan itu disebabkan karena luapan Kali Ciliwung.

"Di Jakarta Timur yang masih banjir di Kelurahan Bidara Cina: 2 RT; Kelurahan Kampung Melayu: 8 RT; Kelurahan Cawang: 7 RT; Kelurahan Cililitan: 1 RT," sambungnya.

Ia menyebut pihaknya telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah, untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

JAKARTA - Ikan Sapu-sapu (Loricariidae) kini menjadi pemandangan umum di sungai-sungai besar Indonesia, mulai dari Ciliwung hingga aliran sungai di pinggiran Jakarta. Namun, siapa sangka ikan yang dikenal sebagai "petugas kebersihan" ini memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya dicap sebagai spesies invasif yang mengancam ekosistem.

Berasal dari perairan Amazon, Amerika Selatan, ikan ini menempuh perjalanan ribuan kilometer hingga menjadi penghuni tetap di perairan Nusantara. Bagaimana perjalanannya? Simak ulasan SindoNews berikut ini.

Sejarah ikan Sapu-sapu di Indonesia dimulai sekitar 1980-an. Saat itu, ikan ini didatangkan oleh para importir sebagai komoditas ikan hias. Kemampuannya memakan lumut dan sisa makanan di dinding kaca menjadikannya primadona bagi pemilik akuarium.

Masalah mulai muncul ketika ikan-ikan ini tumbuh besar. Ikan Sapu-sapu jenis tertentu bisa mencapai panjang hingga 60 cm. Banyak pemilik akuarium yang tidak tega membunuhnya, namun tidak sanggup lagi memeliharanya, akhirnya memilih jalan pintas: melepaskannya ke sungai terdekat.

Selain sengaja dilepas, banjir besar yang sering melanda kota-kota besar di Indonesia juga berperan menghanyutkan ikan ini dari kolam-kolam budidaya ke perairan umum.

Lihat video: PANTAU LANGSUNG! Gubernur Jakarta Pramono Anung Pimpin Basmi Ikan Sapu-Sapu



Salah satu alasan mengapa populasi ikan Sapu-sapu meledak di Indonesia adalah daya tahannya yang luar biasa. Di saat ikan lokal seperti Nilem atau Wader mati akibat limbah industri dan domestik, ikan Sapu-sapu justru tetap bugar.

Hal itu karena Ikan Sapu-sapu memiliki sistem pernapasan labirin yang memungkinkan mereka bertahan hidup di air dengan kadar oksigen rendah. Selain itu, ikan ini juga memiliki zirah alami. Kulitnya yang keras dan berduri membuatnya tidak memiliki predator alami di sungai-sungai Indonesia.

Kebiasaan ikan-ikan ini membuat lubang di dinding sungai untuk bertelur kerap memicu erosi dan kerusakan infrastruktur tanggul. Tak heran jika ikan ini menjadi ancaman karena bisa merusak bantaran sungai atau tanggul.

Melimpahnya populasi ikan ini sempat dimanfaatkan oknum nakal untuk bahan baku makanan olahan seperti siomay dan bakso karena tekstur dagingnya yang mirip ikan tenggiri namun harga jauh lebih murah.

Namun, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memberikan edukasi. Mengingat sifat ikan Sapu-sapu yang merupakan filter feeder (penyaring makanan), mereka cenderung menyerap logam berat seperti merkuri dan timbal yang ada di sedimen sungai tercemar. Konsumsi dalam jangka panjang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penguburan ikan sapu-sapu secara hidup-hidup yang dinilai tidak sesuai prinsip Islam.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menyebut tindakan tersebut telah menyalahi dua prinsip, yakni prinsip rahmatan lil ‘alamin dan prinsip kesejahteraan hewan.

Namun, dia mengakui kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam membasmi ikan sapu-sapu itu baik atau ada maslahah, karena itu termasuk hifẓ al-bī’ah (Perlindungan Lingkungan).

Sebab, ikan sapu-sapu termasuk golongan ikan invasif yang dapat merusak ekosistem sungai dan mengancam ikan lokal.

"Itu sejalan dengan maqāṣid syariah yaitu masuk kategori ḍharūriyyāt ekologis modern”, kata Miftah, saat dikutip dari laman resmi MUI, dilihat pada Minggu (19/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa kebijakan lingkungan masuk Hifẓ an-Nasl (Keberlanjutan makhluk hidup), karena dapat menjaga biodiversitas dan mencegah kepunahan spesies local, sehingga keseimbangan generasi makhluk hidup dapat terjaga.

Kendati demikian, dia menuturkan dari perspektif syariah terdapat permasalahan, yaitu membunuh hewan dibolehkan jika ada maslahat, namun metode mengubur ikan sapu-sapu dalam keadaan hidup-hidup terdapat unsur penyiksaan karena termasuk memperlambat kematian.

"Cara tersebut dianggap menimbulkan penderitaan yang tidak perlu," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan untuk memberantas ikan sapu-sapu. Pemberantasan ikan sapu-sapu dilakukan karena dinilai mengganggu keseimbangan ekosistem.

Kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu digalakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperkuat pengerukan, pembersihan sungai dan saluran, serta pemulihan ekosistem perairan di Jakarta.

Pramono mengatakan operasi penangkapan ikan sapu-sapu juga dilakukan sebab keberadaan spesies invasif itu telah mendominasi sejumlah perairan di Jakarta. Keberadaan ikan sapu-sapu juga mengganggu keseimbangan ekosistem.

“Langkah ini dilakukan karena keberadaan ikan sapu-sapu di sejumlah perairan Jakarta sudah sangat dominan, mencapai sekitar 80% sampai 90% dari populasi biota air, sehingga mengganggu kondisi ekosistem perairan,” ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (17/4/2026).

Adapun, seluruh hasil tangkapan akan ditangani sesuai prosedur, yaitu dimatikan dan dikubur secara higienis di lokasi yang telah ditentukan. Tujuannya agar ikan tidak kembali lepas ke perairan, tidak diperjualbelikan, dan dapat dimanfaatkan sebagai kompos alami.

BOGOR - Banjir dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi dalam durasi cukup lama terjadi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (18/4/2026). Fenomena itu kemudian menyebabkan peningkatan debit air sungai hingga meluap dan merendam permukiman warga di beberapa kecamatan.

Berdasarkan data sementara yang dikantongi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir berdampak pada lima kecamatan dan tujuh desa, yaitu Desa Barengkok dan Pangaur di Kecamatan Jasinga, Desa Dago dan Jagabaya di Kecamatan Parung Panjang, Desa Kampung Sawah di Kecamatan Rumpin, Desa Ciomas di Kecamatan Tenjo dan Desa Rengasjajar di Kecamatan Cigudeg.

“Total warga terdampak mencapai 469 kepala keluarga atau 1.614 jiwa. Sebanyak 23 jiwa dari 6 KK sempat mengungsi, sementara 6 jiwa dari 2 KK berada dalam kondisi terancam, dan dilaporkan 1 orang mengalami luka ringan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4/2026).



Pria yang akrab disapa Aam ini menuturkan, kerugian materiil tercatat meliputi 467 unit rumah terdampak, 2 unit rumah terancam, 2 fasilitas pendidikan terdampak, 4 jembatan terdampak, serta 3 titik tembok penahan tanah (TPT) mengalami kerusakan. Hingga Minggu (19/4/2026), kondisi banjir dilaporkan berangsur surut dan sebagian besar warga telah kembali ke rumah masing-masing.

“Namun demikian, sebagian warga di Desa Rengasjajar masih mengungsi di Masjid Al-Kautsar karena rumah mereka masih dipenuhi lumpur. Akses jalan dan jembatan saat ini sudah dapat dilalui,” tuturnya.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Di wilayah rawan banjir dan cuaca ekstrem, masyarakat diminta untuk rutin memantau informasi cuaca, menjaga kebersihan saluran air, serta segera melakukan evakuasi apabila terjadi peningkatan debit air atau tanda-tanda bahaya lainnya.

“Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapan jalur evakuasi juga perlu dipastikan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.