Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat menunda penerapan royalti dan bea keluar untuk komoditas tambang.

“Dalam pertemuan tadi, kedua menteri sepakat untuk membahas kembali rencana penerapan bea keluar dan royalti. Jadi, dipending (ditunda) untuk pembahasan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Selain kesepakatan tersebut, Anggia juga menyampaikan Bahlil dan Purbaya membahas bagaimana ESDM bisa memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Akan tetapi, Anggia menyampaikan pembahasan antara kedua menteri tersebut belum menyentuh pengaruh melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar kepada harga bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi energi.

“Belum, belum sampai ke sana. Ini kan baru terjadi kan ya, (kurs) Rp17.500-an,” ucap Anggia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), percepatan program swasembada energi, dan pengembangan listrik desa.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyatakan siap mendukung langkah strategis yang disiapkan Kementerian ESDM, terutama yang berdampak pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Purbaya menyoroti sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk memastikan kebijakan fiskal dan sektor energi berjalan selaras dalam mendukung pembangunan nasional.

Menteri ESDM pun menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi kedua instansi, khususnya terkait kebijakan sektor energi dan penerimaan negara.

“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujar Bahlil.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Masih didiskusikan dengan menteri ESDM, tapi yang jelas cukup untuk menutup kenaikan subsidi APBN kita

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berencana menerapkan bea keluar dan windfall tax untuk komoditas batu bara dan nikel sebagai salah satu upaya membantu meringankan beban kenaikan subsidi dalam APBN.

“Oh iya nanti ada (bea keluar dan windfall tax). Tapi itu masih didudukkan dengan Kementerian ESDM. Saya terima aja pokoknya duitnya. Masih didiskusikan dengan menteri ESDM, tapi yang jelas cukup untuk menutup kenaikan subsidi APBN kita,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam taklimat media di Jakarta, Senin.

Sebagai informasi, windfall tax atau pajak keuntungan tak terduga merupakan pajak tambahan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap perusahaan atau sektor industri tertentu yang mendapatkan keuntungan besar secara mendadak akibat kondisi eksternal.

Meski demikian, Purbaya belum mengungkapkan besaran tarif pajak tersebut karena aturan masih dalam tahap perancangan dan pembahasan lintas kementerian.

Ia menjelaskan, selama ini komoditas batubara dan nikel belum dikenakan bea keluar sehingga kerap membuka celah praktik under-invoicing dan potensi penyelundupan.

“Karena pajaknya nol, enggak ada bea keluar, Bea Cukai enggak bisa periksa sebelum barangnya berangkat. Jadi kita under-invoicing di situ besar sekali,” ujarnya.

Dengan adanya penerapan bea keluar, nantinya diharapkan memberi kewenangan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan pemeriksaan sebelum barang dikirim.

“Saya minta itu ada bea keluar sehingga kalau ada bea keluar, Bea Cukai bisa periksa barangnya sebelum berangkat. Sehingga saya bisa kendalikan kebocoran dari under-invoicing atau penyelundupan,” kata Bendahara Negara.

Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen mendorong pengembangan industri hilirisasi, khususnya sektor baterai berbasis nikel. Untuk itu, pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian insentif bagi industri di sektor tersebut.

“Ini kan saya sampaikan dulu sama Menteri Perindustrian ya. Pokoknya nanti, produk yang pakai bahan dalam negeri akan mendapat insentif lebih. Kira-kira gitu. Nanti, masih baru didiskusikan,” kata Menkeu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyatakan penerimaan bea keluar atas ekspor emas hingga kuartal I 2026 masih landai.

"Sampai saat ini, nilai yang bisa kami ambil dari bea keluar (ekspor) emas masih sangat minim," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Selasa.

Dia tidak merinci besaran penerimaan bea keluar atas ekspor emas yang telah terhimpun hingga saat ini.

Namun, Djaka menjelaskan, salah satu pemicu masih landainya penerimaan bea keluar atas ekspor emas yaitu kecenderungan para eksportir menahan diri untuk tidak melakukan ekspor dan menjual emas hanya kepada produsen dalam negeri, seperti PT Aneka Tambang Tbk.

Perilaku tersebut terlihat sejak diberlakukannya pengenaan bea keluar atas ekspor emas yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 yang berlaku sejak 17 November 2025.

Menurut Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto, terlihat tren penurunan volume ekspor emas pada Januari hingga Maret 2026.

Pada periode itu, volume ekspor emas tercatat sebanyak 44,5 kilogram, jauh lebih rendah dibandingkan realisasi volume ekspor sepanjang 2025 yang mencapai 15,3 ton.

Meski penerimaan bea keluar landai, Nirwala menyebut kebijakan itu berdampak positif terhadap pasokan komoditas emas di dalam negeri.

"Fungsi bea keluar itu salah satunya adalah untuk menjamin ketersediaan komoditas tersebut di dalam negeri," ujarnya.

Sebagai catatan, dalam PMK 80/2025, diatur bahwa tarif bea keluar untuk emas batangan olahan seperti minted bar ditetapkan sebesar 7,5 persen hingga 10 persen.

Emas atau paduan emas dalam bentuk bongkah, ingot, dan cast bar dikenakan tarif 7,5 persen hingga 10 persen.

Sementara itu, emas dalam bentuk granula atau bentuk lainnya dikenakan tarif 10 persen hingga 12,5 persen, dan emas dore dikenakan tarif lebih tinggi, yakni 12,5 persen hingga 15 persen.

Kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan emas di dalam negeri, menjaga stabilitas harga, serta mendorong terciptanya nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri dan pendalaman sektor keuangan nasional.

DJBC juga baru menggagalkan upaya ekspor ilegal 190,56 kilogram emas sehingga mencegah potensi kerugian negara senilai Rp41,19 miliar. Total nilai seluruh barang yaitu 28,35 juta dolar AS atau setara Rp502,55 miliar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kondisi saat ini menjadi momentum yang tepat untuk menerapkan kebijakan bea keluar batu bara, seiring tingginya harga komoditas energi global.

Menurut dia, kenaikan harga minyak dunia biasanya diikuti kenaikan harga komoditas tambang dan mineral, termasuk batu bara. Ini bakal menguntungkan negara eksportir.

"Setiap kali harga minyak naik, maka ini akan menaikkan juga (harga) komoditas-komoditas tambang dan juga mineral itu ya. Karena pendapatan harga tadi biasanya dikaitkan dengan harga minyak dunia. Sehingga kalau naik, maka ya (harga) batu bara, nikel dan lain sebagainya itu juga akan terjadi kenaikan,” ujar Fahmy di Jakarta, Sabtu.

Dengan biaya produksi yang relatif rendah, sekitar 40 dolar AS per metrik ton, perusahaan masih memiliki ruang keuntungan yang lebar meskipun dikenakan bea keluar.

Fahmy mengatakan, kebijakan bea keluar pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan ekspor sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Selama ini, ketiadaan bea keluar membuat keuntungan terbesar dari lonjakan harga batu bara lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha.

“Pada saat harga batu bara meningkat tinggi, yang diuntungkan adalah pengusaha, sementara negara hanya mendapat pendapatan relatif kecil dari royalti dan pajak,” ujarnya.

Dengan penerapan bea keluar, lanjut Fahmy, negara berpeluang memperoleh tambahan penerimaan yang dapat menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menilai kebijakan tersebut tidak akan memberikan tekanan signifikan bagi pelaku usaha. Meski margin keuntungan berkurang, perusahaan batu bara masih berpotensi meraup laba besar.

Lebih lanjut, Fahmy mendorong agar kebijakan bea keluar tidak hanya diterapkan pada batu bara, tetapi juga komoditas mineral lainnya. Instrumen ini dinilai penting untuk mengendalikan ekspor bahan mentah serta mendorong hilirisasi di dalam negeri.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat menjamin pasokan untuk kebutuhan domestik, termasuk sektor kelistrikan, sekaligus meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

"Kalau hanya diekspor dalam keadaan mentah seperti batu bara dan tambang lainnya, itu pendapatan negara kecil dan juga nilai tambahnya juga rendah,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sebab, penerimaan negara dari sektor tambang, baik melalui royalti, pajak, maupun bea keluar, pada akhirnya akan kembali ke masyarakat melalui belanja negara.

"Dalam konteks itulah, apakah di royalty atau pajak atau bea keluar, itu nantinya kan masuk APBN, sehingga di APBN bisa digunakan untuk meningkatkan kemakmuran bagi rakyat, sehingga rakyat memperoleh manfaat dari tambang tersebut gitu,” tutup Fahmy.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

Besaran bea keluar untuk sejumlah komoditas tersebut sebenarnya telah disetujui oleh Presiden. Namun, detail kebijakan tersebut akan dirapatkan kembali lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menghitung formulasi pajak ekspor salah satu produk hilirisasi nikel, yakni nickel pig iron (NPI), guna mendorong penerimaan negara melalui optimalisasi sumber pendapatan dari sektor tersebut.

Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut menguatkan rencana pengenaan pajak ekspor produk hilirisasi nikel, termasuk NPI, guna meningkatkan penerimaan negara.

“Produk NPI daripada nikel, kita lagi menghitung. Sekali lagi, saya lagi menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak NPI-nya,” kata Bahlil saat dijumpai di kantor Kemenko Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat.

Terkait rencana penerapan bea keluar batu bara dan nikel yang sebelumnya ditargetkan berlaku 1 April 2026, Bahlil menyebut kebijakan tersebut masih menunggu hasil kajian bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

“Saya pikir belum, karena itu menunggu hasil kajian kami dengan tim dari ESDM dan tim dari Kementerian Keuangan,” kata dia.

Sementara itu, terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara, Bahlil memastikan belum ada perubahan dan hanya akan menerapkan relaksasi secara terukur.

Ia menjelaskan, relaksasi tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan kebutuhan dalam negeri serta mempertimbangkan keseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand).

“Kalau harganya bagus terus, kita akan memproduksi juga lebih banyak. Tetapi kalau harganya turun, kita akan menyesuaikan dengan permintaan di pasar,” kata dia.

Begitu pula untuk RKAB nikel, Kementerian ESDM akan menerapkan prinsip keseimbangan antara pasokan dan permintaan guna menjaga stabilitas harga.

“Berapa kebutuhan pabrik kita, itu yang kita akan mengeluarkan, supaya harganya tidak juga jatuh,” ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga memastikan bahwa Kementerian ESDM akan menaikkan Harga Mineral Acuan (HMA) nikel sebagai bagian dari upaya menjaga kestabilan harga di pasar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar (BK) batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

“Seharusnya kalau besok jadi (rapat), ya (berlaku) 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, kan masih mau sayarapatin dulu,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3).

Selain batu bara, Pemerintah juga sedang menggodok aturan untuk bea keluar khusus nikel.

Besaran bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel itu sebenarnya telah disetujui oleh Presiden. Namun, detail kebijakan tersebut akan dirapatkan kembali lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Purbaya menegaskan belum dapat mengungkapkan besaran pasti tarif bea keluar mengingat aspek teknis masih dalam tahap finalisasi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa dalam rangka untuk lebih berhati-hati, kita setuju untuk meningkatkan pendapatan negara tapi juga kita harus hati-hati dalam pengenaan pajak ekspor

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih melakukan pembahasan teknis pengenaan pajak ekspor batu bara bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, seraya menekankan kehati-hatian guna menjaga harga dan keberlanjutan usaha.

“Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa dalam rangka untuk lebih berhati-hati, kita setuju untuk meningkatkan pendapatan negara tapi juga kita harus hati-hati dalam pengenaan pajak ekspor,” kata Bahlil saat dijumpai di kantor Kemenko Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini, termasuk per 1 April 2026, kebijakan tersebut belum diberlakukan karena Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan masih membahas teknisnya.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan secara hati-hati mengingat kualitas batu bara Indonesia tidak seragam, di mana batu bara kalori rendah mencapai 60-70 persen sehingga berisiko menimbulkan kebijakan yang kurang tepat.

Meski begitu, Bahlil tetap sepakat terhadap upaya untuk mencari sumber pendapatan negara, namun kebijakan harus dirumuskan secara cermat.

“Tapi saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari semakin tidak ada yang bisa menentukan,” kata dia.

Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Bahlil menegaskan belum ada perubahan namun pihaknya akan menerapkan relaksasi terukur.

Relaksasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan batu bara sebagai sumber energi utama nasional serta menjaga keseimbangan supply dan demand, di mana produksi dapat ditingkatkan saat harga membaik dan disesuaikan ketika harga menurun.

“Tujuannya apa? Kita harus memprioritaskan kepentingan domestik. Kita ingin PLN, pupuk, kemudian industri-industri dalam negeri, harus semua terpenuhi. Ini yang kami akan lakukan,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar (BK) batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

“Seharusnya kalau besok jadi (rapat), ya (berlaku) 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3).

Selain batu bara, Pemerintah juga sedang menggodok aturan untuk bea keluar khusus nikel.

Besaran bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel itu sebenarnya telah disetujui oleh Presiden. Namun, detail kebijakan tersebut akan dirapatkan kembali lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Purbaya menegaskan belum dapat mengungkapkan besaran pasti tarif bea keluar mengingat aspek teknis masih dalam tahap finalisasi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengusulkan agar rencana penerapan kebijakan bea keluar batu bara dilakukan secara fleksibel dengan skema berbasis harga guna menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan usaha.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira mengatakan kebijakan tersebut perlu dirancang secara adaptif mengikuti dinamika pasar global.

“Kami mengusulkan penggunaan skema progresif berbasis harga (price-based mechanism). Diterapkan fleksibel mengikuti siklus komoditas,” kata Anggawira di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, langkah itu penting agar kebijakan fiskal tidak justru menekan daya saing ekspor batu bara, saat Indonesia berpeluang menjadi pemasok energi global.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pemerintah memang perlu menjaga penerimaan negara di tengah tekanan geopolitik dan volatilitas harga energi. Namun, desain kebijakan juga harus mempertimbangkan kondisi industri yang saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga, kenaikan biaya logistik, hingga ketidakpastian permintaan.

“Penyusunan kebijakan perlu melibatkan pelaku usaha agar lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan distorsi di lapangan,” ujar dia.

Lebih lanjut, Anggawira menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar tidak menimbulkan beban ganda bagi pelaku industri.

Saat ini, harga DMO batu bara buat kebutuhan pembangkit listrik masih dipatok sekitar 70 dolar AS per ton, sementara biaya produksi dan harga pasar global telah meningkat signifikan.

“Jika bea keluar diterapkan tanpa penyesuaian DMO, maka akan terjadi double pressure bagi pelaku usaha. Dari sisi ekspor dikenakan bea keluar, dari sisi domestik masih dibatasi harga,” ujar dia.

Untuk itu, himpunan mengusulkan adanya mekanisme penyesuaian harga DMO secara bertahap dan realistis, atau skema kompensasi yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan dunia usaha.

Di sisi lain, Anggawira juga mengingatkan bahwa kebijakan bea keluar bakal berdampak langsung terhadap margin usaha, terutama bagi pelaku usaha menengah dan kecil yang lebih rentan jika dibandingkan perusahaan besar.

Beberapa dampak yang berpotensi muncul antara lain penurunan arus kas, penundaan investasi dan eksplorasi, serta tekanan terhadap keberlanjutan produksi.

Dalam jangka menengah, kondisi itu bisa berisiko memengaruhi pasokan batu bara nasional apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Meski demikian, HIPMI memandang kebijakan ini juga dapat menjadi momentum untuk mendorong hilirisasi batu bara serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, selama dirancang secara tepat dan berimbang.

“Kebijakan fiskal seharusnya memperkuat posisi tersebut, bukan melemahkan,” kata Anggawira.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026. Selain batu bara, Pemerintah juga tengah menggodok aturan untuk bea keluar khusus nikel.

Besaran bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel itu sebenarnya telah disetujui oleh Presiden. Namun, detail kebijakan tersebut akan dirapatkan kembali lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar (BK) batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

“Seharusnya kalau besok jadi (rapat), ya (berlaku) 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu.

Selain batu bara, Pemerintah juga sedang menggodok aturan untuk bea keluar khusus nikel.

Besaran bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel itu sebenarnya telah disetujui oleh Presiden. Namun, detail kebijakan tersebut akan dirapatkan kembali lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Purbaya menegaskan belum dapat mengungkapkan besaran pasti tarif bea keluar mengingat aspek teknis masih dalam tahap finalisasi.

“Angka (bea keluar) sudah diputuskan oleh Presiden, tetapi kan rapatnya bisa diskusikan dahulu baru kita bisa keluarkan seperti apa nanti. (Batu bara) jelas akan dikenakan bea keluar sesuai dengan arahan Presiden,” ungkapnya.

Meski demikian, Menkeu juga membuka peluang percepatan implementasi kebijakan tersebut, terutama jika harga batu bara global terus menunjukkan tren kenaikan.

Sebab, kondisi harga komoditas yang tinggi bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Kita lihat seperti apa kondisi industrinya, tetapi kalau kepepet bisa (diterapkan lebih cepat)," tuturnya.

Di sisi lain, ia mengakui adanya keberatan dari pelaku industri tambang terhadap rencana penerapan bea keluar tersebut.

"Mereka (pelaku industri) pasti enggak setuju. Tapi kan harga batu bara tinggi sekali. Sekarang 135 (dolar AS per ton) lebih," ujar Menkeu.

Adapun pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan kebijakan, seiring dengan kondisi harga batu bara yang saat ini dinilai masih cukup tinggi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Masih ada yang protes, itu saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih ada penolakan terhadap kebijakan pengenaan tarif Bea Keluar untuk komoditas batu bara, yang membuat rencana aturan ini masih belum diterapkan hingga saat ini.

“Masih ada yang protes, itu saja,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

Meski begitu, dia menyebut bakal segera mengatasi hambatan tersebut agar kebijakan bisa segera diterapkan.

“Nanti kami bereskan,” tuturnya.

Pengenaan tarif Bea Keluar Batu Bara mulanya akan diterapkan pada 1 Januari 2026.

Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya menyebut bahwa tarif Bea Keluar komoditas batu baru akan berkisar antara lima hingga 11 persen dengan beberapa level penyesuaian yang masih dibahas.

Ditemui usai pelantikan anggota Dewan Energi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1), Purbaya mengatakan ketentuan Bea Keluar Batu Baru telah memasuki tahap proses pengundangan.

Ia memastikan bahwa pemerintah tengah merampungkan regulasi Bea Keluar komoditas batu bara sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Selain itu, Purbaya mendorong agar kebijakan Bea Keluar Batu Bara dapat diberlakukan secara surut. Menurutnya, skema ini memungkinkan negara memperoleh tambahan penerimaan yang signifikan.

Terkait respons pelaku usaha, Purbaya menekankan bahwa pemerintah tidak berada dalam posisi untuk bernegosiasi dengan pengusaha.

Purbaya menilai kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Penerapan Bea Keluar Batu Bara diperlukan untuk mengimbangi besarnya restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dari kegiatan industri tersebut yang selama ini dinilai menambah tekanan pada kapasitas fiskal.

Restitusi PPN kepada industri batu bara mencapai sekitar Rp25 triliun per tahun. Besarnya restitusi tersebut dinilai membuat penerimaan fiskal negara dari sektor batu bara tercatat menurun, bahkan bisa menjadi negatif setelah memperhitungkan berbagai kewajiban perpajakan lain.

Instrumen bea keluar disiapkan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara tetapi juga mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi yang saat ini mekanismenya sedang difinalisasi bersama kementerian terkait.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat (AS) guna melakukan kunjungan kerja dan pertemuan bilateral dengan Presiden Donald Trump. Kunjungan kenegaraan ini difokuskan pada penguatan hubungan strategis serta penandatanganan kesepakatan dagang bersejarah yang diharapkan memperkokoh posisi ekonomi Indonesia di kancah global.

"Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19 Februari. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART)," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

Prabowo beserta rombongan terbatas lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin siang. Sebelum keberangkatan, Kepala Negara telah mengumpulkan sejumlah menteri sektor ekonomi di kediamannya pada Minggu (15/2) guna mematangkan konsolidasi akhir terkait agenda strategis yang akan dibawa ke Negeri Paman Sam tersebut.

Fokus utama dalam pertemuan di Washington nantinya adalah pengesahan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Secara substansi, negosiasi tarif antara kedua negara telah dinyatakan rampung, di mana Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi mayoritas produk asal Amerika Serikat sebagai bentuk kemitraan yang setara.

Sebagai imbal balik resiprokal, Amerika Serikat setuju untuk melakukan pemangkasan tarif secara signifikan terhadap produk-produk ekspor asal Indonesia. Washington akan menurunkan tarif resiprokal dari yang sebelumnya menyentuh angka 32% menjadi 19%, yang diyakini akan meningkatkan daya saing komoditas nasional di pasar AS.

Selain penurunan tarif secara umum, Amerika Serikat juga memberikan pengecualian tarif khusus bagi sejumlah komoditas ekspor unggulan Indonesia. Kebijakan ini mencakup sektor-sektor vital seperti minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao, yang selama ini menjadi tulang punggung devisa negara dari sektor agrikultur.

simulasi pendapatan itu hanya berasal dari komoditas dengan kode HS 2701, yakni batu bara dan briketnya

Jakarta (ANTARA) - Analis kebijakan publik Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis menilai rencana pemerintah memberlakukan kebijakan Bea Keluar Batu bara mulai Januari 2026 berpotensi menambah pendapatan negara sekitar Rp19 triliun dalam satu tahun anggaran.

Potensi penerimaan Bea Keluar itu merupakan hasil riset NEXT Indonesia Center tanpa memasukkan lignit atau batu bara berusia muda dan berkualitas paling rendah.

“Jadi simulasi pendapatan itu hanya berasal dari komoditas dengan kode HS 2701, yakni batu bara dan briketnya. Sedangkan lignit memiliki kode HS 2702. Kalau pemerintah memasukkan lignit dalam Bea Keluar, potensi pendapatannya akan lebih besar,” kata Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan riset tersebut merupakan respons atas rencana pemerintah mengaktifkan kembali kebijakan Bea Keluar atau Pungutan Ekspor batu bara mulai Januari 2026, setelah dua dekade bebas Bea Keluar. Terakhir kali pemerintah memberlakukan Bea Keluar untuk batu bara pada 2005-2006.

Rencana kebijakan tersebut, kata dia, terutama untuk menambah pendapatan negara sekaligus menghapus “subsidi” batu bara yang selama ini diberlakukan, yakni melalui pembebasan bea ekspor.

Menurut Ade Holis, hasil simulasi NEXT Indonesia Center mengungkapkan bahwa potensi aliran dana ke kas negara pada tahun 2026 dari kebijakan tersebut mencapai Rp11,7 triliun untuk skenario pesimis, Rp15,0 triliun skenario moderat, dan Rp19 triliun dalam skenario optimis.

Simulasi dihitung dengan asumsi tarif Bea Keluar 2,5 persen, sebagai titik tengah atau moderat antara 1-5 persen yang dijanjikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai besaran tarif.

Simulasi tersebut juga mempertimbangkan variabel volume ekspor, Harga Patokan Ekspor (HPE), serta proyeksi nilai tukar rupiah terhadap kurs dolar AS. Simulasi ini secara spesifik mengacu pada volume ekspor batu bara yang masuk dalam Kode HS 2701, yakni batu bara dan briket.

“Patokan simulasi itu menggunakan dasar dari Peraturan Menteri Keuangan tahun 2005 saat Bea Keluar Batu bara diberlakukan,” papar Ade Holis.

Kendati demikian, dia mengingatkan kebijakan Bea Keluar bukan sekadar upaya menambah pendapatan negara.

Lebih dari itu, lanjutnya, sekaligus menjadi instrumen penting untuk mendorong hilirisasi dengan memastikan batu bara tidak hanya dikeruk dan dijual mentah keluar negeri, tetapi diolah menjadi bahan baku industri di dalam negeri agar manfaat ekonominya jauh lebih besar.

Sejak kebijakan bebas Bea Keluar diberlakukan, penerimaan negara dari batu bara hanya berasal dari iuran produksi atau royalti dan iuran tetap pertambangan.

Pada tahun 2024, menurut data Kementerian Keuangan, jumlahnya mencapai Rp77,9 triliun atau sekitar 13,33 persen dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan demikian, tambahan pendapatan berupa Bea Keluar dari komoditas SDA ini bakal membantu menggemukkan dompet negara.

Meski potensi pendapatannya sangat menggiurkan, Ade Holis mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap memiliki risiko yang harus diantisipasi, terutama terkait daya saing di pasar internasional.

Pihaknya mencermati kekhawatiran pelaku usaha mengenai potensi penyusutan margin keuntungan akibat tren penurunan harga batu bara global yang dibarengi dengan kenaikan biaya operasional pertambangan.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh mengabaikan preferensi pasar global yang sangat sensitif terhadap harga komoditas. Kunci keberhasilan kebijakan itu terletak pada momentum (timing) dan desain aturan yang adaptif.

"Misalnya, dengan menyusun formula penghitungan yang transparan di mana pungutan hanya berlaku optimal saat harga sedang tinggi, namun segera direlaksasi atau ditangguhkan ketika kondisi pasar sedang lesu,” jelas Ade Holis.

Kendati demikian, data International Trade Center (ITC) menunjukkan posisi tawar Indonesia sebenarnya masih cukup kompetitif. Sepanjang periode 2020-2024, harga jual batu bara Indonesia rata-rata berada 32,6 persen di bawah harga rata-rata dunia.

"Artinya, jika ditambah bea keluar sebesar 5 persen pun masih terbuka ruang lebar bagi produsen batu bara Indonesia untuk bersaing di pasar dunia," jelasnya.

Guna memperkuat efektivitas kebijakan itu, tambahnya, pemerintah harus mempertimbangkan struktur tarif berjenjang yang selaras dengan pergerakan harga dan kualitas batu bara.

Kebijakan itu juga sebaiknya terintegrasi dengan agenda hilirisasi agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada penjualan material mentah. Selain itu, mekanisme evaluasi berkala menjadi syarat mutlak untuk merespons dinamika pasar global secara cepat.

“Dengan pendekatan yang lebih luwes dan berbasis data, bea ekspor batu bara dapat menjadi instrumen yang bukan hanya mengisi kas negara, tetapi juga mengarahkan sektor energi Indonesia menuju struktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” kata Ade Holis.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pihaknya sedang mematangkan regulasi penerapan bea keluar batu bara yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2026.

“Kami sedang siapkan, sesuai hasil dengan DPR juga kemarin kan arahnya demikian,” kata Febrio saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Namun, Febrio tidak membocorkan rencana besaran tarif bea keluar batu bara. Ketika dikonfirmasi, Febrio hanya menjawab regulasi bea keluar batu bara masih dalam proses penyelesaian, termasuk soal besaran tarif.

Dia juga mengamini bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait bea keluar batu bara ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2025.

“(Tarif) sedang kami siapkan. Nanti kami umumkan, ya,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penerapan bea keluar batu bara diperlukan untuk mengimbangi besarnya restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dari kegiatan industri tersebut yang selama ini dinilai menambah tekanan pada kapasitas fiskal.

“Jadi desain ini (penerapan bea keluar batu bara) hanya mengembalikan ini ke seperti yang awal tadi (sebelum UU Cipta Kerja 2020 ketika batu bara masih non-BKP), hanya meng-cover loss yang karena perubahan status (dari non-BKP menjadi BKP),” kata Purbaya dalam raker bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (8/12).

Purbaya menyebut, restitusi PPN kepada industri batu bara mencapai sekitar Rp25 triliun per tahun. Besarnya restitusi tersebut dinilai membuat penerimaan fiskal negara dari sektor batu bara tercatat menurun, bahkan bisa menjadi negatif setelah memperhitungkan berbagai kewajiban perpajakan lain.

Purbaya juga menjelaskan bahwa instrumen bea keluar disiapkan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara tetapi juga mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi yang saat ini mekanismenya sedang difinalisasi bersama kementerian terkait.

Ketika ditanya wartawan mengenai harga batu bara acuan (HBA) tengah dalam tren penurunan, Purbaya memastikan kebijakan bea keluar atas batu bara tetap dilaksanakan pada 2026 meskipun HBA tengah menurun. Adapun tarif bea keluar yang akan diberlakukan rencananya di kisaran 1-5 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025