Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih menghitung potensi penerimaan negara dari pengenaan pajak ekspor nikel.

Rencana pengenaan pungutan terhadap nikel khususnya diungkap pertama kali oleh Menkeu Purbaya, Rabu (25/3/2026). Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembahasan pungutan ekspor dari hasil penghiliran nikel.

Menurut Menteri Bahlil, pihaknya sedang menghitung formulasi pengenaan pajak ekspor terhadap produk turunan nikel seperti nickel pig iron (NPI).

"Salah satu di antaranya kami dorong untuk pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi, seperti NPI. NPI produk daripada nikel lagi kami hitung, sekali lagi saya menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak [ekspor] NPI-nya," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Sejalan dengan itu, Bahlil menyebut pihaknya akan mendorong keseimbangan antara pasokan dan permintaan nikel dengan melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Tujuannya untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pabrikan dalam negeri dan kualitas harga.

"Bukan kemungkinan, sudah menjadi keputusan dari kami bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan," terang Bahlil.

Bahlil itu memastikan sampai saat ini belum ada perubahan kebijakan yang dilakukan. Namun, dia membuka peluang untuk memberlakukan relaksasi secara terukur terkait dengan RKAB, baik nikel maupun batu bara.

Artinya, dia membuka kemungkinan untuk menambah volume produksi dua komoditas mineral itu di dalam negeri. Syaratnya, harganya tidak boleh jatuh dan pasokan maupun permintaannya terjaga.

"Jadi jangan kebutuhan industrinya contoh 300 [juta ton], kami mengeluarkan RKAB di atas 300 atau 400 [juta ton]. Itu nanti harganya jatuh, dan saya enggak mau saudara-saudara kita yang pengusaha tambang dihargai dengan harga yang rendah. Kalau harganya bagus, negara dapat royaltinya bagus, pengusahanya juga bagus, kemudian rakyat yang ikut bekerja juga bisa mendapatkan dampak yang baik," terangnya.

Bea Keluar Batu Bara

Di sisi lain, Bahlil turut memastikan formulasi pungutan bea keluar batu bara juga masih dihitung bersama dengan Menkeu Purbaya. Namun, berbeda dengan yang sebelumnya sempat diutarakan Bendahara Negara, Bahlil memastikan pungutan tarif ekspor batu bara belum akan berlaku 1 April 2026.

"Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa untuk lebih berhati-hati. Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga kami harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu," ungkapnya.

Mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu mengatakan, pemerintah masih ingin memastikan agar tidak ada kebijakan yang salah dibuat. Sebab, mayoritas batu bara yang diekspor Indonesia atau sebesar 60% sampai 70% itu berkalori rendah sehingga tidak berharga tinggi.

Sementara itu, lanjutnya, porsi ekspor batu bara dari Indonesia yang berkalori tinggi hanya sekitar 10%.

"Jadi jangan sampai kami salah membuat kebijakan. Tetapi, saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pada Rabu (25/3/2026), Menkeu Purbaya menyebut telah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo terkait dengan pengenaan bea keluar terhadap sejumlah ekspor komoditas. Ini menjadi salah satu upaya untuk mendulang penerimaan negara lebih tinggi agar bisa memperkecil defisit APBN.

"Yang kami omongin ke Pak Presiden baru batu bara sama nikel. Yang lain belum kami omongin. Jadi saya enggak tahu dapat persetujuan apa nggak," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk (INCO) waswas kekurangan pasokan nikel untuk sejumlah proyek hilirisasi perusahaan pada tahun ini.

Kekhawatiran itu muncul tak lepas dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang hanya disetujui 30% dari pengajuan awal. Kendati demikian, perusahaan pelat merah itu tak merinci berapa kuota produksi nikel yang telah disetujui tersebut.

Presiden Direktur INCO Bernardus Irmanto menuturkan, persetujuan RKAB 2026 jumlahnya jauh di bawah volume yang dibutuhkan untuk mendukung operasional pabrik pengolahan alias smelter di masa depan.

Padahal, INCO tengah membutuhkan pasokan yang besar untuk tiga proyek hilirisasi utama yang sedang berjalan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Adapun ketiga proyek itu yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Sulawesi Tenggara, IGP Sorowako di Sulawesi Selatan, dan IGP Morowali di Sulawesi Tengah.

“Kuota [RKAB] yang diberikan kepada PT Vale sekitar 30% dari apa yang kami minta. Kemungkinan besar tidak akan bisa memenuhi komitmen-komitmen kami terhadap pabrik-pabrik yang tadi saya jelaskan,” ujar Bernardus dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (19/1/2026).

Adapun kebutuhan bahan baku untuk proyek HPAL yang tengah dikerjakan tergolong besar. Dia merinci, proyek HPAL di Pomalaa berkapasitas 120.000 ton membutuhkan suplai bijih limonit mencapai 21 juta ton per tahun.

Kemudian, kebutuhan pasokan bijih nikel untuk proyek IGP Morowali mencapai sekitar 10,4 juta ton limonit dan 5,5 juta ton saprolit per tahun.

Sementara itu, proyek HPAL Sorowako diproyeksikan membutuhkan suplai nikel limonit sekitar 11,5 juta ton per tahun.

“Jadi mudah-mudahan kami PT Vale bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan revisi RKAB dan juga mendapatkan volume yang cukup untuk memenuhi komitmen terhadap mitra serta komitmen terhadap pemegang saham kami,” imbuh Bernardus.

Sebelumnya, INCO mengumumkan RKAB 2026 telah disetujui Kementerian ESDM pada Kamis (15/1/2026). Saat itu, Bernardus menuturkan bahwa persetujuan ini menegaskan kembali kepastian operasional perusahaan dan kelanjutan investasi jangka panjang.

Dia menegaskan, operasional segera dijalankan secara optimal guna mengejar ketertinggalan akibat penghentian sementara yang sebelumnya dilakukan. Pihaknya pun menyambut baik kepastian ini sebagai fondasi penting untuk menjaga disiplin produksi, tata kelola yang baik, serta keberlanjutan industri nikel nasional.

“Dengan dasar perizinan yang lengkap, seluruh kegiatan kami kini berjalan kembali secara normal, patuh, dan berkelanjutan,” ujar Bernardus melalui keterangan resmi.

Adapun persetujuan RKAB 2026 merupakan implementasi kebijakan pemerintah yang kembali menerapkan mekanisme persetujuan RKAB tahunan. Ketentuan ini menggantikan skema sebelumnya yang berbasis tiga tahunan secara terintegrasi dengan perizinan dasar lainnya.

Bernardus menyebut, dengan berlakunya RKAB 2026, perusahaan akan melanjutkan rencana operasional dan produksi sesuai dengan persetujuan yang diberikan, serta memastikan kesinambungan pasokan bagi industri pengolahan dan pemurnian nasional.

Jakarta (ANTARA) - PT Vale Indonesia Tbk menjamin pasokan nikel untuk smelter di Sorowako, Sulawesi Selatan tetap aman meskipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengurangi kuota produksi bijih nikel.

“Sorowako 100 persen, nikel matte tidak ada yang berkurang, sesuai dengan plan,” ujar Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale Budiawansyah ketika ditemui di Jakarta, Kamis.

Budiawansyah menyampaikan bahwa penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah adalah produksi bijih nikel. Tujuan dari penyesuaian produksi bijih nikel, adalah untuk memastikan pasokan nikel sesuai dengan permintaan pasar.

Sedangkan, pasokan untuk smelter tetap terjamin, sehingga produksi nikel matte tetap sesuai target.

Ke depannya, tutur dia melanjutkan, masih ada periode revisi kuota produksi dan pengajuan kembali apabila dibutuhkan.

“Pemerintah itu cuma berusaha mengelola dulu. Hilirisasinya 100 persen, bijihnya yang disesuaikan,” kata Budiawansyah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026, dengan mekanisme persetujuan RKAB tahunan, dan diberikan pada Kamis.

Akan tetapi, Budiawansyah belum mengungkap volume kuota produksi nikel yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan RKAB tersebut.

RKAB tersebut merupakan hasil revisi dari Kementerian ESDM yang berniat memangkas produksi nikel guna mendongkrak harga komoditas nikel di pasar dunia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno berencana memangkas produksi nikel menjadi sekitar 250–260 juta ton pada 2026, turun dari target produksi dalam RKAB 2025 sebanyak 379 juta ton.

Saat ini, kata dia, harga nikel sudah berada di atas 17 ribu dolar AS per dry metric ton (dmt), naik apabila dibandingkan dengan rata-rata tahun 2025 yang berada di kisaran 14 ribu dolar AS per dmt.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai wacana pemangkasan produksi bijih nikel pada 2026 berpotensi membuat smelter kekurangan pasokan bahan baku. Pemangkasan juga berpotensi membuat harga bijih nikel di dalam negeri melonjak.
Adapun Kementerian Energi dan Sumber Mineral (ESDM) menyebut, pemerintah akan mematok produksi nikel sekitar 250 juta hingga 260 juta ton pada 2026. Angka tersebut lebih rendah dibanding rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2025 yang sebesar 379 juta ton.
Rencana pemerintah itu bakal dieksekusi demi menjaga stabilitas harga nikel di tingkat global. Hal ini juga dilakukan demi menyeimbangkan kebutuhan smelter.
Kendati demikian, Ketua FINI Arif Perdana Kusumah mengingatakan kebijakan itu malah berpotensi membuat pasokan dalam negeri sangat kekurangan. Dia menjelaskan, pada 2026 terdapat sejumlah smelter High Pressure Acid Leach (HPAL) beroperasi.
Menurutnya, pada tahun ini kemampuan produksi fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia adalah sekitar 2,7 juta ton nikel kelas 1 dan 2. Dengan demikian, terdapat kebutuhan tambahan sekitar 40 juta hingga 50 juta ton bijih nikel pada tahun 2026, berdasarkan proyeksi produksinya.
"Atau jumlah bijih nikel yang diperlukan pada tahun 2026 sekitar 340 juta hingga 350 juta ton. Jika jumlah produksi bijih nikel pada tahun 2026 dibatasi terlalu ketat melalui persetujuan RKAB, maka akan berpotensi kekurangan pasokan dari dalam negeri yang sangat besar," kata Arif kepada Bisnis, Kamis (15/1/2026).
Dia pun mengingatkan, berkurangnya pasokan dalam negeri itu, dapat membuat impor bijih nikel meningkat. Ini sebagai mekanisme penyeimbangan utama.
Di sisi lain, Arif menilai impor yang mayoritas dari Filipina mengandung sejumlah risiko. Adapun risiko itu seperti ⁠skala terbatas dan biaya lebih tinggi serta kapasitas pelabuhan, logistik, dan pencampuran di Indonesia.
Dia juga mengingatkan harga bijih nikel domestik berpotensi naik tajam akibat persaingan kuota dan kelangkaan. Saat ini harga nikel telah mencapai US$17.900 per ton hingga US$18.000 per ton.
Tak hanya itu, rencana pemangkasan produksi bijih nikel juga dapat berpengaruh pada sektor ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi pada pengurangan tenaga kerja.
"Risiko pengurangan di sektor pertambangan, pekerjaan operasional bergantung pada pemanfaatan pabrik pengolahan dan pemurnian," kata Arif.
Namun, Arif mengaku hingga saat ini pihaknya belum ada pernyataan resmi pemangkasan rencana produksi bijih nikel untuk tahun buku 2026 dari pemerintah.
"Apa yang disampaikan Bapak Menteri ESDM baru-baru ini terkait RKAB 2026 bahwa untuk rencana produksi bijih nikel akan menyesuaikan dengan kebutuhan industrinya. Saat ini kami masih menunggu hasil perhitungan dan keputusan akhirnya," tutur Arif.
Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut, pemerintah bakal memangkas produksi bijih nikel menjadi di level 250 juta hingga 260 juta ton pada tahun ini. Dia mengatakan, patokan produksi nikel tersebut ditetapkan guna mengendalikan harga nikel yang stagnan di level US$14.000 per ton.
"Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250-260 [juta ton] tahun ini, kemungkinan sekitar segitu," kata Tri kepada wartawan, Rabu (14/1/2025).
Di sisi lain, Tri juga menerangkan bahwa proses penerbitan RKAB akan berlangsung setelah perusahaan memenuhi persyaratan semua teknis, lingkungan dan lain sebagainya.
Namun, hingga saat ini, dia menyebut proses penerbitan RKAB masih dievaluasi. Terlebih, prosesnya dilakukan pada aplikasi baru yaitu MinerbaOne.
"Ada beberapa memang yang perusahaan itu masukkan angkanya nggak pas dan lain sebagainya, ya biasalah itu. Tapi jangan dianggap ini membuat gangguan terhadap RKAB, itu enggak pas. Semua baik-baik saja. Kan sampai Maret juga kita bisa pakai 25%," tuturnya.

Bisnis.com, JAKATA — Pemerintah berencana mematok produksi nikel yang lebih rendah sekitar 250 juta - 260 juta ton pada 2026. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada pasokan nikel dan batu bara yang makin tipis pada tahun ini.

Sekadar informasi target produksi yang dipatok Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu lebih rendah jika dibandingkan dengan catatan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang menyebut RKAB 2025 mencapai 364 juta ton.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, patokan produksi nikel tersebut ditetapkan guna mengendalikan harga nikel yang stagnan di level US$14.000 per ton.

"Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250-260 [juta ton] tahun ini, kemungkinan sekitar segitu," kata Tri kepada wartawan, Rabu (14/1/2025).

Untuk itu, pemerintah tengah berupaya untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus untuk menyeimbangkan dengan kebutuhan smelter. Adapun, saat ini harga nikel disebut telah mencapai US$17.900 per ton hingga US$18.000 per ton.

"Oh iya lah [harga terkerek], kan harganya sudah jadi 18.000 sekarang kan? US$17.000 something. Dari berapa coba rata-rata di tahun 2025 US$14.000, US$14.800 paling tinggi," tuturnya.

Di sisi lain, Tri juga menerangkan bahwa proses penerbitan RKAB akan berlangsung setelah perusahaan memenuhi persyaratan semua teknis, lingkungan dan lain sebagainya.

Namun, hingga saat ini, dia menyebut proses penerbitan RKAB masih dievaluasi. Terlebih, prosesnya dilakukan pada aplikasi baru yaitu MinerbaOne.

"Ada beberapa memang yang perusahaan itu masukkan angkanya nggak pas dan lain sebagainya, ya biasalah itu. Tapi jangan dianggap ini membuat gangguan terhadap RKAB, itu enggak pas. Semua baik-baik saja. Kan sampai Maret juga kita bisa pakai 25%," tuturnya.

Sementara itu, Dewan Penasihat Pertambangan APNI Djoko Widajatno mengatakan, industri tambang nikel dipastikan tetap patuh pada kebijakan pemerintah meski ruang produksi dibatasi.

Kendati demikian, dia tak memungkiri mundurnya persetujuan RKAB 2026 imbas perubahan aturan berdampak langsung pada anggota APNI. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 17 Tahun 2025, persetujuan RKAB dari sebelumnya 3 tahunan menjadi kembali per 1 tahun.

Dalam ketentuan tersebut, pemegang RKAB periode 2024–2026 maupun 2025–2027 tetap diwajibkan mengajukan penyesuaian RKAB 2026.

“Anggota APNI terdampak dengan mundurnya persetujuan RKAB 2026. Namun, industri tetap taat pada kebijakan pemerintah dalam pengajuan RKAB dan tidak mengurangi atau menahan produksi,” ujar Djoko kepada Bisnis.

Dia menjelaskan, bagi perusahaan yang telah memperoleh persetujuan RKAB 3 tahunan, pemerintah memberikan izin produksi maksimal sebesar 25% dari total volume RKAB yang telah disetujui. Kebijakan relaksasi ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2.E/HK.03/DJB/2025 tentang RKAB 2026.

Skema tersebut membuat aktivitas pertambangan tetap berjalan meski dengan kapasitas terbatas. “Bagi pemegang RKAB yang sudah disetujui untuk 3 tahun, tetap diizinkan berproduksi sebesar 25% dari persetujuan RKAB yang diberikan,” tuturnya.

Djoko menegaskan bahwa sesuai dengan surat edaran tersebut, produksi anggota APNI secara umum masih dibatasi. Meski demikian, pelaku usaha memilih tetap beroperasi agar kesinambungan usaha dan rantai pasok industri nikel tidak terputus.

Di sisi lain, APNI berharap pengaturan produksi ke depan dapat dilakukan secara lebih seimbang. Menurut Djoko, pengendalian produksi perlu mempertimbangkan neraca cadangan nasional sekaligus kebutuhan bahan baku smelter yang saat ini juga mengalami penyesuaian kapasitas.

“Harapan anggota APNI, jika terjadi pengaturan produksi, tetap menjaga neraca cadangan dan memenuhi kebutuhan smelter yang disesuaikan dengan penurunan produksinya,” jelasnya.

APNI menilai sinkronisasi kebijakan produksi tambang dan kebutuhan smelter menjadi kunci agar program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah tetap berjalan optimal. Tanpa keseimbangan tersebut, pembatasan produksi berpotensi menimbulkan efek berantai pada industri pengolahan.

“Pengaturan yang tepat penting agar tidak mengganggu pencapaian hilirisasi sesuai dengan program pemerintah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nasib saham-saham penambang nikelINCO, NCKL, ANTM, hingga MBMA dipertaruhkan di tengah ketidakpastian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada usaha pertambangan mineral 2026.

Molornya penebitan RKAB sejumlah perusahaan tambang dinilai akan memperlambat penjualan domestik dan ekspor, termasuk pada komoditas nikel.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Battery MaterialsTbk. (MBMA) dinilai menjadi emiten yang berada pada posisi paling siap untuk memetik keuntungan di tengah rencana pengetatan pasokan nikel nasional pada 2026 dan reli harga komoditas tersebut secara global.

Kans emiten kongsi Garibaldi ‘Boy’ ThohirdanGrup Saratogaitu ditopang oleh kombinasi faktor makro yang mendukung dan perbaikan fundamental internal melalui efisiensi biaya, penguatan hilirisasi, serta proyekhigh pressure acid leach(HPAL) yang mulai memasuki fase krusial.