Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna perangkat seluler yang memanfaatkan fasilitas pengisian charger USB di tempat umum kini dihadapkan pada risiko keamanan siber yang dikenal sebagai juice jacking.

Fenomena ini merujuk pada pemanfaatan port USB sebagai pintu masuk bagi peretas untuk menyalin data atau menyuntikkan perangkat lunak berbahaya (malware).

Istilah juice jacking pertama kali muncul pada tahun 2011 setelah demonstrasi "Wall of Sheep" di ajang Defcon. Dalam simulasi tersebut, para peneliti menunjukkan betapa mudahnya sebuah ponsel dikompromikan melalui kios pengisian daya palsu.

Kabel USB memiliki fungsi ganda, yakni menyalurkan daya listrik dan memindahkan data melalui set pin yang berbeda. Titik risiko terletak pada pin data tersebut, yang dapat membuka sesi komunikasi tersembunyi saat perangkat terhubung ke perangkat keras yang telah dimodifikasi.

Pakar keamanan internet dan Chief Revenue Officer SIMO, Eric Plam, menjelaskan bahwa stasiun pengisian daya yang telah dikompromikan dapat terlihat normal bagi pengguna. Layar perangkat tetap menunjukkan status pengisian daya seperti biasa tanpa ada tanda-tanda mencurigakan.

“Di balik layar, port berbahaya tersebut mungkin mencoba menginstal malware atau menyalin informasi sensitif milik pengguna,” kata Eric Plam dilansir CNET Rabu, (15/4/2026).

Selain port publik, kabel USB yang dimodifikasi juga menjadi ancaman karena dapat berisi komponen mikroskopis yang berperan sebagai aksesori tepercaya. Hal ini memungkinkan peretas untuk mengeluarkan perintah atau membaca data tanpa adanya petunjuk visual pada perangkat korban.

Secara teknis, terdapat tiga kategori utama serangan juice jacking. Pertama adalah pencurian data sederhana, di mana port yang terkompromi mencoba menarik berkas, foto, hingga daftar kontak yang terekspos saat koneksi disetujui.

Kategori kedua adalah instalasi malware yang bersifat lebih intrusif. Perangkat lunak berbahaya yang terpasang dapat memantau aktivitas pengguna secara berkelanjutan atau memberikan akses jarak jauh kepada peretas bahkan setelah kabel dicabut.

Kategori yang paling serius adalah serangan firmware. Serangan ini menargetkan perangkat lunak tingkat rendah yang mengendalikan perangkat keras, sehingga perubahan yang terjadi sangat sulit dideteksi dan dihapus oleh sistem operasi biasa.

Meskipun ancaman ini nyata secara teknis, data menunjukkan bahwa kasus juice jacking di tengah masyarakat umum masih sangat minim. Hingga November 2025, belum ada laporan kasus yang terdokumentasi secara publik mengenai infeksi melalui port USB di fasilitas umum.

Eric Plam menambahkan bahwa meskipun otoritas seperti FBI dan FCC sering mengeluarkan peringatan, perangkat modern saat ini sudah memiliki pertahanan yang kuat. Sistem operasi terbaru biasanya memblokir jalur serangan klasik dengan menonaktifkan transfer data secara otomatis.

Perangkat berbasis iOS dan Android kini mewajibkan otorisasi eksplisit dari pengguna sebelum aksesori apa pun dapat membuka saluran data. Hal ini secara efektif menutup celah yang sering dimanfaatkan pada standar koneksi lama seperti SlimPort atau MHL.

Pengguna disarankan waspada jika muncul perintah tak terduga untuk "memercayai" perangkat atau mengizinkan transfer berkas saat hanya ingin mengisi daya. Tanda lain yang perlu diperhatikan adalah lonjakan penggunaan data yang aneh atau daya baterai yang terkuras lebih cepat dari biasanya.

Jika diduga telah menjadi korban, pengguna harus segera mencabut kabel, mengaktifkan mode pesawat, dan memulai ulang perangkat. Penghapusan profil atau aplikasi yang tidak dikenal serta perubahan kata sandi secara menyeluruh sangat disarankan untuk menjaga keamanan akun.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mulai memacu pengembangan infrastruktur perangkat keras untuk menyambut era jaringan komunikasi nirkabel generasi keenam (6G).

Riset tersebut berfokus pada perancangan antena mikrostrip berdimensi ekstra kecil serta pemanfaatan satelit orbit rendah. Persiapan teknologi secara mandiri ini dinilai esensial agar Indonesia siap menghadapi komersialisasi jaringan 6G yang diproyeksikan hadir pada 2030.

Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Telekomunikasi BRIN Yohanes Galih Adhiyoga mengatakan perancangan antena single layer dan multilayer sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan ruang pada perangkat masa depan.

Desain tersebut harus diperhitungkan secara matang karena satu telepon seluler akan memuat berbagai macam antena sekaligus.

“Kita tidak mungkin memiliki antena yang dimensinya melebihi ukuran telepon seluler itu sendiri. Oleh karena itu, antena harus dirancang sekecil mungkin agar dapat ditempatkan di dalam perangkat,” kata Yohanes dikutip dari siaran resmi, Sabtu (7/3/2026).

Selain perangkat seluler, tim periset turut mengadopsi konsep teknologi Starlink melalui pengembangan sistem phased array untuk komunikasi satelit. Sistem mutakhir ini memungkinkan arah pancaran sinyal bergerak mengikuti lintasan satelit secara elektronik, tanpa memerlukan pergerakan komponen mekanis.

Seluruh proses fabrikasi dan pengujian komponen dilakukan di laboratorium BRIN menggunakan perangkat yang mampu mengukur frekuensi hingga 110 gigahertz.

Inisiatif riset domestik tersebut merespons langsung dinamika kompetisi global yang bergerak cepat menuju era 6G. Berbeda dengan jaringan generasi kelima (5G) yang menggunakan spektrum millimeter-wave, 6G akan beroperasi pada pita frekuensi sub-terahertz hingga terahertz.

Lompatan frekuensi ini memaksa pelaku industri global mengembangkan material canggih jenis metakomposit guna menghasilkan transmisi sinyal dan bandwidth yang optimal.

Secara teknis, jaringan 6G ditargetkan mencapai tingkat latensi mikrodetik, atau seribu kali lipat lebih cepat dibandingkan batas latensi 5G. Berdasarkan proyeksi para pakar industri, kecepatan transfer data 6G berpotensi menembus hingga satu terabit per detik pada kondisi ideal.

Kemampuan transmisi ekstrem tersebut membuka peluang bagi layanan baru bernilai tinggi, seperti video holografik dan sistem kontrol jarak jauh industri yang presisi secara real-time.

Dari sisi operasional dan ekonomi, era 6G diprediksi akan mengubah orientasi bisnis para operator telekomunikasi global. Ke depan, arsitektur 6G akan dirancang ulang untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan korporasi dan kawasan industri.

Fokus baru tersebut menitikberatkan pada peningkatan keandalan, otomatisasi tingkat tinggi, serta integrasi bawaan dengan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dan komputasi tepi (edge computing).

Model layanan yang menggabungkan fungsi komunikasi murni dengan komputasi ini diyakini memiliki nilai jual komersial yang jauh lebih kuat.

Saat ini, teknologi 6G masih murni berada dalam fase penelitian tanpa adanya standar global yang mengikat. Kendati demikian, persaingan ekonomi dan geopolitik antarnegara telah memanas, tecermin dari tingginya investasi untuk mengamankan paten dan mendominasi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa klausul transfer data dalam perjanjian dagang Indonesia—Amerika Serikat (AS),Agreement on Reciprocal Trade(ART), bukan berarti Pemerintah memberikan data warga negara Indonesia kepada AS.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan masih banyak terjadi mispersepsi di masyarakat terkait perjanjian tersebut, khususnya anggapan bahwa Pemerintah menukarkan data warga negara Indonesia (WNI).

“Itu tidak betul sama sekali, kemudian bahwa pemerintah akan menukarkan data 280 juta itu juga fokus yang mencederai pengetahuan dari masyarakat,” kata Meutya di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Meutya menjelaskan di era digital saat ini, data memang telah menjadi komoditas yang tidak bisa dihindari pergerakannya. Data, menurutnya, secara alami bergerak lintas negara seiring dengan aktivitas digital masyarakat.

Dia menekankan ART dengan Amerika Serikat membuka kerangka pertukaran data antara Indonesia dan AS dengan berlandaskan prinsip-prinsip pelindungan data yang berlaku dan diakui oleh kedua negara. Bahkan, praktik pertukaran data lintas negara tersebut sejatinya sudah lama terjadi.

“Jadi apa yang dilakukan ART ini adalah untuk memberikan kerangkah hukum terhadap apa yang sudah berlaku saat ini,” katanya.

Meutya mencontohkan, masyarakat Indonesia saat ini menggunakan berbagai platform digital dan layanan pembayaran digital berbasis Amerika Serikat.

Aktivitas tersebut secara otomatis melibatkan pertukaran data warga negara Indonesia ke luar negeri, termasuk ke AS, misalnya melalui layanancloudyang pusat datanya berada di Negeri Paman Sam.

“Jadi ini justru bagi kami memberikan kepastian hukum atau kerangka hukum terhadap praktik-praktik yang sudah berlaku dalam hal lintas data, lintas negara, data lintas negara,” katanya.

Lebih lanjut, Meutya menyampaikan dalam hubungan dagang dan kerja sama antarnegara, Indonesia tentu menginginkan jaminan data warga negara tetap aman ketika berada di negara mitra.

Menurutnya, prinsip saling pengakuan atas standar keamanan data itulah yang tercermin dalam ART, yakni bahwa Indonesia dan AS sama-sama mengakui memiliki standar pelindungan data yang setara.

Dia juga menegaskan perjanjian ini tidak bersifat memaksa. Masyarakat tetap memiliki pilihan untuk tidak menggunakan platform digital, layanan pembayaran, atau teknologi berbasis Amerika Serikat.

“Jadi tetap ada pilihan, ini bukan kewajiban mentransfer data. Pilihan bahwa kalau mentransfer data, ini diamankan oleh hukum pertama UU PDP yang kedua sekarang kerangka hukum kesepakatan perjanjian ART. Jadi sekarang malah lebih kuat, ada dua kerangka hukum,” ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pengakuan standar keamanan data yang setara antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi prinsip pelaksanaan transfer data yang tercantum dalam Agreement on Resiprocal Trade (ART).

Meutya menjelaskan, perjanjian ART mencerminkan pengakuan kepada Amerika Serikat, sebagai negara penerima data, memiliki standar keamanan data yang sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi di Indonesia.

"Misalnya negara-negara di Eropa sudah hampir semuanya memang sesuai dengan standar untuk tukar-menukar data dengan Indonesia. Nah ini bedanya adalah Amerika juga ingin dianggap menjadi negara yang memang juga diakui oleh Indonesia, setara dengan keamanan di Indonesia," kata Meutya di Jakarta pada Jumat.

Ia menambahkan, aspek perlindungan data di Amerika Serikat bisa terjamin, mengingat banyak perusahaan keamanan siber global berasal dari negara tersebut.

Meutya menjelaskan, praktik transfer data lintas negara pada dasarnya sudah berlangsung sejak lama melalui penggunaan platform digital atau layanan pembayaran digital.

Menurutnya, ketika masyarakat menggunakan platform maupun layanan digital yang dimiliki perusahaan asal Amerika Serikat, maka secara otomatis terjadi perpindahan data ke luar negeri seperti melalui layanan cloud maupun sistem pembayaran digital.

Dia menegaskan, transfer data bukanlah sebuah kewajiban, melainkan pilihan ketika masyarakat menggunakan platform digital asal Amerika Serikat. Meutya menepis mispersepsi bahwa pemerintah memberikan data pribadi masyarakat Indonesia kepada Amerika Serikat.

"Banyak terjadi mispersepsi adalah bahwa pemerintah memberikan datanya, itu tidak betul sama sekali. Kemudian pemerintah akan menukarkan data 280 juta (masyarakat Indonesia), Itu juga hoaks yang mencederai pengetahuan dari masyarakat," ujar Meutya.

Menurutnya, perjanjian ART tidak melemahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), melainkan memberikan kepastian hukum terhadap praktek transfer data lintas negara yang sudah berjalan. Transfer data antar negara justru semakin diperkuat dari aspek kerangka hukum melalui perjanjian ART.

"Pilihan bahwa kalau mentransfer data, ini diamankan oleh hukum, pertama PDP, yang kedua sekarang kerangka hukum kesepakatan perjanjian ART. Jadi sekarang malah lebih kuat, ada dua kerangka hukum," ucap Meutya.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Meutya Hafid memastikan data konsumen Indonesia yang ditransfer ke Amerika Serikat tetap aman, walaupun pengamat menyoroti detail data yang akan dikirim.

Meutya mengatakan poin transfer data konsumen Indonesia ke AS, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan dagang resiprokal atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART) Indonesia dan AS, sejalan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi alias UU PDP.

“UU PDP ya berlaku. Jadi, kami akan tetap melindungi data-data warga negara,” kata Meutya saat ditemui di Perpustakaan Jakarta, Rabu (25/2).

Poin transfer data konsumen Indonesia ke AS tertuang pada bagian tiga dalam kesepakatan dagang resiprokal. Dalam Pasal 3.2 poin b tertulis Indonesia akan memfasilitasi perdagangan digital dengan Amerika Serikat, termasuk dengan memastikan transfer data melalui sarana elektronik melintasi perbatasan yang terpercaya dengan perlindungan yang memadai untuk pelaksanaan bisnis.

Meutya menilai, kesepakatan itu menguatkan praktik yang sudah terjadi saat ini. “Bahwa memang sudah ada perkembangan data, kita menggunakan platform banyak juga dari mancanegara, termasuk Amerika Serikat,” ujarnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyampaikan transfer data yang disepakati dalam perjanjian ART tetap tunduk pada aturan domestik, yaitu UU PDP. “Data yang dimaksud dalam perjanjian itu yakni data yang diperlukan untuk bisnis seperti sistem aplikasi,” demikian dikutip dari keterangan pers, Minggu (22/2).

Namun Kemenko Perekonomian tidak memerinci data yang dimaksud. Kementerian hanya menyampaikan transfer data lintas-batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, komputasi awan atau cloud, dan jasa digital lainnya.

“Artinya, tidak ada penyerahan kedaulatan data,” demikian dikutip.

Pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun secara digital seperti transmisi cloud dan kabel, dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.

Kemenko Perekonomian menyampaikan kepastian aturan transfer data memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di kawasan. Sebab, perusahaan teknologi global membutuhkan regulasi yang dapat memfasilitasi pemrosesan data lintas-negara dengan perlindungan data yang memadai.

Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat menarik investasi pusat data, infrastruktur cloud, dan layanan digital lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi pengaturan transfer data yang disepakati dalam perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan meskipun terdapat kesepakatan dalam ART, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tetap menjadi landasan utama.

“Jadi kita akan tetap melindungi data-data warga negara kita,” kata Meutya saat ditemui usai Peluncuran Aplikasi Sahabat AI di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Meutya menjelaskan ketentuan transfer data yang termuat dalam ART pada dasarnya memperkuat praktik yang telah berlangsung selama ini. Menurutnya, pertukaran data lintas negara sudah lama terjadi, seiring dengan penggunaan berbagai platform digital asing, termasuk dari Amerika Serikat.

“Jadi apa yang termaktub dalam ART itu justru menguatkan atau memberi kerangka hukum terhadap praktek-praktek yang memang sudah berlangsung cukup lama,” ujarnya.

Meski demikian, Meutya menekankan sebagai negara berdaulat, Indonesia tetap berpegang pada UU PDP sebagai payung hukum utama dalam pengelolaan dan perlindungan data.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) juga menegaskan pengaturan transfer data dalam perjanjian Indonesia–AS tetap tunduk pada ketentuan hukum domestik, khususnya UU PDP.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut merupakan data yang dibutuhkan untuk kepentingan bisnis, terutama yang berkaitan dengan sistem aplikasi.

“Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya,” kata Haryo dalam jawaban tertulis yang dikutip Senin (23/2/2026).

Menurut Haryo, kesepakatan tersebut tidak berarti adanya penyerahan kedaulatan data. Pemerintah memastikan seluruh proses pemindahan data baik secara fisik maupun digital, termasuk melalui transmisi cloud dan kabel dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.

Lebih lanjut, Haryo menilai kepastian regulasi terkait transfer data lintas negara justru dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di kawasan. Menurutnya, perusahaan teknologi global membutuhkan kepastian hukum yang memungkinkan pemrosesan data lintas batas, sekaligus menjamin perlindungan data yang memadai.

“Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat menarik investasi pusat data [data center], cloud infrastructure, dan layanan digital lainnya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Chairman CISSReC Pratama Persadha menilai transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat dalam skala besar membawa sejumlah konsekuensi terhadap kedaulatan dan keamanan siber negara.

Menurutnya, ketika data warga negara berada di yurisdiksi asing, kontrol langsung negara terhadap akses, pemrosesan, dan potensi pemanfaatannya menjadi lebih terbatas.

Data yang secara fisik maupun logis tersimpan di pusat data di Amerika Serikat akan tunduk pada rezim hukum setempat, termasuk mekanisme permintaan akses oleh otoritas penegak hukum dan aparat keamanan nasional negara tersebut.

“Risiko bukan hanya kebocoran akibat peretasan, tetapi juga kemungkinan lawful access oleh otoritas asing berdasarkan hukum domestik mereka,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Pratama menjelaskan, dampak pertama yang perlu dicermati adalah potensi profiling dan analisis perilaku dalam skala besar. Data konsumen Indonesia yang diproses di luar negeri berpeluang digunakan untuk membangun pola preferensi ekonomi, kecenderungan politik, hingga karakteristik sosial masyarakat.

Pada era big data dan kecerdasan buatan, agregasi data lintas platform mampu menghasilkan informasi strategis yang nilainya jauh melampaui transaksi komersial biasa. Data tersebut dapat menjadi dasar penyusunan strategi pemasaran, penetrasi pasar, bahkan strategi pengaruh digital.

Selain itu, terdapat risiko ketergantungan struktural terhadap infrastruktur digital asing. Jika penyimpanan, pemrosesan, dan analitik data terlalu bergantung pada sistem di luar negeri, kedaulatan teknologi nasional dinilai menjadi rapuh.

Ketergantungan itu tidak hanya menyangkut lokasi server, tetapi juga kontrol algoritma, standar keamanan, serta arsitektur sistem. “Dalam situasi krisis geopolitik atau konflik kepentingan, ketergantungan tersebut berpotensi menjadi titik tekan strategis,” tuturnya mengingatkan.

Pratama juga menyoroti potensi kompleksitas penanganan kebocoran data lintas yurisdiksi. Meski perusahaan teknologi global umumnya memiliki standar keamanan tinggi, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal dari insiden.

Jika terjadi pelanggaran keamanan pada entitas pemroses data di luar negeri, proses penegakan hukum, ganti rugi, hingga audit forensik akan melibatkan mekanisme lintas negara yang rumit.

“Bagi Indonesia, tantangannya adalah memastikan bahwa hak subjek data tetap terlindungi secara efektif meskipun datanya diproses di yurisdiksi asing,” tuturnya.

Lebih jauh, Pratama menilai anggapan bahwa pemberian akses data konsumen memiliki kepentingan lebih luas dari sekadar transaksi dagang merupakan asumsi rasional dalam geopolitik digital.

Data menjadi bahan bakar utama ekonomi berbasis kecerdasan buatan. Negara atau korporasi yang menguasai volume dan variasi data terbesar akan memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan teknologi seperti machine learning, sistem rekomendasi, hingga predictive analytics.

Meski demikian, ia menegaskan pentingnya objektivitas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak melarang transfer data lintas negara sepanjang terdapat tingkat pelindungan yang setara atau mekanisme pengamanan yang memadai.

Artinya, secara hukum kerja sama tetap dapat dilakukan apabila dirancang dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan yang kuat. Fokus utamanya, menurut dia, bukan pada boleh atau tidaknya transfer data, melainkan pada tata kelola, klasifikasi data strategis, dan penerapan pengendalian risiko secara ketat.

Pratama memandang kebijakan ini sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, langkah tersebut dapat mempercepat integrasi Indonesia dalam rantai nilai digital global dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Di sisi lain, tanpa arsitektur kedaulatan data yang jelas serta penguatan otoritas pengawas, potensi risiko jangka panjang dinilai bisa melampaui manfaat jangka pendek.

Dia menekankan perlunya batas tegas terhadap jenis data yang dapat ditransfer, kewajiban enkripsi dan anonimisasi yang kuat, mekanisme audit independen, serta hak intervensi negara apabila muncul ancaman terhadap kepentingan nasional.

“Dalam ekonomi digital, keterbukaan memang penting, tetapi kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan tanpa pengamanan yang memadai,” tegas Pratama mengingatkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menegaskan pengaturan transfer data yang disepakati dalam perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) tetap tunduk pada ketentuan hukum domestik, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut merupakan data yang dibutuhkan untuk kepentingan bisnis, terutama yang berkaitan dengan sistem aplikasi.

“Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya,” kata Haryo dalam jawaban tertulis yang dikutip pada Senin (23/2/2026).

Menurut Haryo, kesepakatan tersebut tidak berarti adanya penyerahan kedaulatan data. Pemerintah memastikan seluruh proses pemindahan data, baik secara fisik maupun digital termasuk melalui transmisi cloud dan kabel dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.

Lebih lanjut, Haryo menyampaikan kepastian regulasi mengenai transfer data lintas negara justru memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di kawasan.

Dia menilai perusahaan teknologi global membutuhkan kepastian hukum yang mampu memfasilitasi pemrosesan data lintas batas dengan tetap menjamin perlindungan data yang memadai.

“Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat menarik investasi pusat data [data centers], cloud infrastructure, dan layanan digital lainnya,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati pengaturan pertukaran data lintas negara dalam kerangka ART. Melalui perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen memfasilitasi perdagangan digital, termasuk dengan menjamin kelancaran transfer data lintas negara.

“Indonesia akan memfasilitasi perdagangan digital dengan Amerika Serikat, termasuk dengan cara memastikan transfer data melalui sarana elektronik melintasi perbatasan yang terpercaya dengan perlindungan yang memadai untuk pelaksanaan bisnis,” tulis perjanjian tersebut.

Selain itu, Indonesia juga menyatakan tidak akan memberlakukan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap layanan maupun produk digital asal Amerika Serikat. Aspek keamanan siber turut menjadi bagian dari kesepakatan, dengan kedua negara sepakat untuk berkolaborasi menghadapi berbagai tantangan di bidang tersebut.

Dari sisi kebijakan fiskal, kesepakatan terkait Digital Services Taxes menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengenakan pajak layanan digital atau pungutan sejenis yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat.

Pengaturan pertukaran data ini juga berkaitan dengan akses teknologi dan informasi. Dalam klausul Market Entry Conditions, Indonesia menyepakati larangan penerapan persyaratan alih teknologi maupun kewajiban pengungkapan kode sumber sebagai syarat menjalankan usaha.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Indonesia tidak akan mewajibkan pihak Amerika Serikat untuk mengalihkan atau memberikan akses terhadap teknologi, proses produksi, kode sumber, maupun pengetahuan kepemilikan lainnya sebagai prasyarat berusaha di dalam negeri. Meski demikian, perjanjian tetap memberikan ruang bagi otoritas berwenang untuk mengakses kode sumber atau algoritma dalam konteks investigasi atau proses hukum tertentu, dengan tetap menjamin perlindungan terhadap pengungkapan yang tidak sah.

Selain itu, Indonesia juga menyatakan tidak akan mengenakan bea masuk atas transmisi elektronik, termasuk konten digital, serta mendukung penerapan moratorium permanen bea masuk transmisi elektronik di World Trade Organization (WTO) tanpa syarat.

Bisnis.com, JAKARTA—Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai kesepakatan pertukaran data lintas negara antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) berisiko melonggarkan arus data lintas batas.

Kondisi tersebut dinilai dapat menekan permintaan data center domestik hingga investasi di bidang 5G.

Dalam perjanjian tersebut, Indonesia akan memfasilitasi perdagangan digital dengan Amerika Serikat, termasuk dengan memastikan transfer data melalui sarana elektronik lintas batas yang tepercaya, disertai perlindungan yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan bisnis.

Ketua Indonesia Data Center Provider Organization Hendra Suryakusuma mengatakan kesepakatan tersebut memuat komitmen Indonesia untuk memfasilitasi transfer data lintas negara serta “menahan diri” dari kebijakan yang membatasi pemrosesan data secara onshore, termasuk yang secara khusus disebutkan di sektor keuangan.

“Ini berpotensi mengurangi insentif sebagian pelaku untuk menempatkan beban kerja [workload] di data center Indonesia jika mereka dapat melakukan hosting di luar negeri dengan lebih mudah,” kata Hendra kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Menurut Hendra, implikasi praktis dari kesepakatan tersebut adalah tekanan terhadap pipeline layanan colocation dan hyperscale yang selama ini bertumpu pada narasi kewajiban atau pertumbuhan akibat kebijakan lokalisasi data.

Tekanan tersebut terutama dirasakan pada segmen tertentu, seperti sebagian jasa keuangan dan layanan digital.

Dia menambahkan Indonesia berisiko “dikunci” agar tidak agresif dalam memajaki atau menarik nilai ekonomi digital.

Akibatnya, ekosistem data center lokal berpotensi kehilangan pengungkit kebijakan yang selama ini digunakan untuk mendorong investasi dan permintaan domestik.

Selain itu, Hendra menyoroti adanya klausul yang melarang Indonesia menerapkan pajak layanan digital (digital services tax atau DST) yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal Amerika Serikat.

Dalam lampiran komitmen digital, Indonesia juga diminta menahan diri dari penerapan dukungan wajib platform ke media, seperti paid license, pembagian data pengguna (user data sharing), atau skema bagi hasil (profit sharing).

Menurut Hendra, kebijakan tersebut sangat relevan bagi industri data center karena strategi fiskal dan regulasi platform kerap digunakan negara untuk mendorong reinvestasi lokal, menciptakan ruang bagi kewajiban kehadiran lokal (local presence), serta memperkuat ekosistem konten dan layanan domestik yang pada akhirnya meningkatkan permintaan komputasi lokal.

Di sisi lain, Hendra juga menyoroti risiko pada rantai pasok server dan perangkat data center yang berkaitan dengan isu pengendalian ekspor (export controls) dan penyelarasan sanksi (sanctions alignment).

Dia mengatakan kesepakatan ART memuat klausul penyelarasan ekonomi dan keamanan nasional, di mana Indonesia diminta mengadopsi langkah dengan “equivalent restrictive effect” ketika Amerika Serikat menerapkan pembatasan terhadap negara ketiga.

“Di lampiran perjanjian terdapat dorongan penguatan kerangka pengendalian ekspor serta pembatasan atas item asal Amerika Serikat yang dikendalikan oleh rezim Export Administration Regulations,” katanya.

Implikasi praktis bagi industri data center, lanjut Hendra, antara lain potensi menyempitnya pilihan vendor server, storage, dan jaringan.

Selain itu juga bertambahnya waktu tunggu pengadaan (lead time), meningkatnya biaya kepatuhan seperti pemeriksaan penggunaan akhir (end-use checks), audit, dan due diligence rantai pasok; serta risiko gangguan apabila terdapat entitas atau negara tertentu yang terkena pembatasan.

Selain itu, perjanjian juga mengatur kewajiban Indonesia untuk berkomunikasi dengan Amerika Serikat sebelum menandatangani perjanjian perdagangan digital baru dengan negara lain yang dinilai membahayakan kepentingan penting Amerika Serikat.

Hendra menilai ketentuan ini dapat memengaruhi perkembangan konektivitas ke depan, termasuk pengembangan jaringan generasi kelima dan keenam (5G/6G), infrastruktur kabel bawah laut, serta satelit, yang berpotensi mengubah peta vendor.

Menurutnya, kondisi tersebut akan berdampak langsung pada biaya konektivitas data center. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia juga diwajibkan menggunakan pemasok teknologi komunikasi yang tidak mengompromikan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, termasuk 5G/6G, satelit, dan kabel bawah laut, serta melakukan konsultasi dengan Amerika Serikat.

“Efek ke data center, perubahan vendor dan arsitektur jaringan dapat mengubah belanja modal (capital expenditure/CAPEX) dan belanja operasional (operational expenditure/OPEX) konektivitas, serta mempercepat konsolidasi ke vendor tertentu,” kata Hendra.

Hendra juga menyoroti klausul terkait “essential U.S. interests” dan mekanisme penghentian perjanjian.

Dalam ketentuan tersebut, Amerika Serikat dapat mengakhiri perjanjian apabila Indonesia membuat kesepakatan lain yang dinilai “jeopardize essential U.S. interests”, serta terdapat mekanisme penegakan melalui tindakan sesuai hukum domestik Amerika Serikat.

“Bagi investor data center yang memiliki horizon investasi 10–20 tahun, hal ini meningkatkan risk premium karena kepastian aturan dapat berubah akibat penilaian sepihak atas kepentingan esensial,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan pengaturan transfer data yang disepakati dalam perjanjian ART tetap tunduk pada ketentuan hukum domestik, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut merupakan data yang dibutuhkan untuk kepentingan bisnis, terutama yang berkaitan dengan sistem aplikasi.

“Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya,” kata Haryo dalam jawaban tertulis yang dikutip pada Senin (23/2/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha M Rachbini, berpandangan masih ada ruang negosiasi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia soal tarif resiprokal. Hal itu seiring dengan keputusan Supreme Court of the United States (SCOTUS) atau Mahkamah Agung AS yang membatalkan penerapan tarif besar-besaran yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

“Pemerintah memiliki peluang dan ruang untuk bernegosiasi kembali dengan menggunakan dasar keputusan US Supreme Court yang membatalkan tarif resiprokal untuk dapat memperjuangkan kepentingan dan kedaulatan masyarakat Indonesia,” kata Eisha dalam keterangan yang diterima Republika, Ahad (22/2/2026).

Pemerintah Indonesia dinilai akan lebih bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk ketahanan dan kemandirian pangan, kesejahteraan petani dan UMKM, ekosistem industri halal, perlindungan konsumen halal, serta perlindungan data dan privasi pengguna jasa digital, sekaligus membangun ekosistem digital di Indonesia untuk peningkatan produktivitas.

Secara umum, Eisha mencatat beberapa poin penting dari kesimpulannya tersebut. Ia menjelaskan, dalam kesepakatan perdagangan atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART) Indonesia-AS, kedua negara telah menyepakati tarif untuk produk Indonesia menjadi 19 persen.

Dengan beberapa kesepakatan perdagangan di antaranya menghapus 99 persen hambatan tarif bagi produk-produk AS, komitmen impor AS ke Indonesia untuk barang industri, pertanian, dan energi, pelonggaran TKDN, transfer data secara cross border ke AS, pelonggaran kebijakan restriksi ekspor Indonesia untuk komoditas mineral kritis ke AS, serta pengecualian sertifikasi dan syarat label halal untuk produk-produk impor AS, seperti kosmetik, alat kesehatan, dan barang industri.

Eisha menuturkan, di satu sisi, kesepakatan perdagangan tersebut memberikan fasilitas tarif nol persen untuk 1.819 produk ekspor Indonesia ke AS untuk komoditas pertanian seperti CPO, kopi, kakao, dan teh, serta komoditas manufaktur dan teknologi, seperti komponen elektronik, semikonduktor, komponen pesawat terbang, komoditas kayu dan olahannya, tariff rate quota untuk produk tekstil dan pakaian jadi, serta komitmen investasi sebesar 38,4 miliar dolar AS.

“Kesepakatan timbal balik tersebut terlihat tidak setara antara kedua pihak, di mana produk Indonesia yang diimpor oleh AS mendapatkan tarif 19 persen, walaupun memang terdapat beberapa produk yang mendapat tarif nol persen, seperti produk tekstil, kopi, dan kakao, yang mana ini akan menguntungkan sisi konsumen AS (harga terjangkau untuk produk retail), serta barang komponen industri yang menjadi input atau barang intermediate murah bagi manufaktur AS,” terangnya.

Sementara di sisi lain, penghapusan 99 persen hambatan tarif bagi produk-produk impor dari AS menunjukkan ekspansi pasar bagi AS ke Indonesia yang sangat menguntungkan bagi AS. Impor produk pertanian, seperti gandum, kedelai, dan daging sapi dari AS akan meningkat dan dapat memengaruhi keseimbangan harga di pasar domestik, serta berdampak pada petani dan peternak lokal.

“Hal ini kontradiktif dengan upaya pemerintah (Asta Cita) dalam mendorong ketahanan dan kemandirian pangan nasional dan sangat berisiko pada defisit neraca perdagangan,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktisi keamanan siber sekaligus pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengingatkan adanya risiko dalam mekanisme transfer data pribadi antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diatur dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Ardi menilai ART secara eksplisit merujuk pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Aturan tersebut mensyaratkan agar transfer data lintas batas hanya dilakukan ke negara dengan tingkat perlindungan setara atau lebih tinggi dari Indonesia.

“Di atas kertas, hal ini tampak ideal. Namun, pengakuan terhadap perlindungan data AS dalam ART lebih didasarkan pada hasil negosiasi dagang daripada evaluasi substantif atas sistem perlindungan data yang berlaku di sana,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (22/2/2026).

Faktanya, lanjut Ardi, Amerika Serikat belum memiliki kerangka perlindungan data komprehensif setara General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Sistem hukum di AS, seperti US CLOUD Act, bahkan memungkinkan otoritas AS mengakses data yang tersimpan di server luar negeri, termasuk data WNI.

“Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap penyadapan, eksploitasi, dan pelanggaran privasi yang sangat nyata,” tegasnya.

Tembok birokrasi hukum tidak dipungkiri menjadi salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan data lintas batas. Ketika terjadi kejahatan siber atau pelanggaran terhadap data WNI yang disimpan di server AS, proses penegakan hukum sering kali berlarut-larut dan tidak efektif.

Dia menilai sanksi yang diberikan selama ini pun tidak cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Akibatnya, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dan otoritas terkait dalam melindungi data pribadi mereka.

Krisis ketidakpercayaan ini menurutnya menjadi ancaman serius bagi reputasi pemerintah, sekaligus memperlemah kedaulatan digital Indonesia. Banyak pelanggaran yang terjadi, namun pelaku tidak pernah benar-benar diproses secara hukum.

“Akibatnya, data pribadi masyarakat Indonesia terus menjadi sasaran eksploitasi dan penyalahgunaan,” jelasnya.

Sepanjang 2025, sejumlah kasus kebocoran data di Indonesia dan AS menjadi sorotan. Data kesehatan, perilaku digital, hingga informasi finansial menjadi sasaran peretasan. Bahkan, data yang telah dianonimkan dinilai masih berpotensi diidentifikasi kembali melalui kombinasi metadata dan teknologi analitik yang semakin canggih.

Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa data pribadi telah berubah menjadi komoditas ekonomi bernilai tinggi. Perusahaan teknologi, penyedia layanan cloud, e-commerce, dan media sosial memiliki akses luas terhadap data pengguna.

“Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sehingga data pribadi masyarakat Indonesia semakin rentan menjadi objek eksploitasi, baik secara legal maupun ilegal,” sebut Ardi.

Ardi menekankan bahwa kedaulatan digital bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari strategi nasional di era ekonomi berbasis data. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan implementasi UU PDP berjalan efektif melalui pengawasan transparan, penegakan hukum tegas, serta kerja sama internasional yang konkret dalam penanganan kejahatan siber.

“Tanpa langkah nyata, Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam drama eksploitasi data pribadi di era digital ini,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai kesepakatan pertukaran data lintas negara antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) tidak akan menggerus kedaulatan data nasional.

Ketua Indonesia Data Center Provider Organization Hendra Suryakusuma berpandangan bahwa dalam kerangka hukum nasional, prinsip perlindungan data pribadi tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) beserta seluruh peraturan turunannya.

“Setiap komitmen internasional, termasuk dalam skema Agreement on Reciprocal Tariff [ART] antara Indonesia dan Amerika Serikat, tidak serta-merta menegasikan norma dasar yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis pada Jumat (20/2/2026).

Sejalan dengan itu, pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology Institute Heru Sutadi menilai kebijakan transfer data lintas negara tidak akan menghilangkan kebutuhan keberadaan pusat data domestik.

Menurutnya, data center dalam negeri tetap dibutuhkan, terutama untuk pemrosesan dan penyimpanan data sensitif serta pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Pasalnya, seluruh data yang diproduksi di Indonesia tetap wajib ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Namun, memang penting memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi insentif investasi lokal,” kata Heru kepada Bisnis pada Jumat (20/2/2026).

Heru menambahkan, Indonesia masih dapat mempertahankan daya tarik industri data center selama regulasi menjamin perlindungan data, kepastian hukum, serta kewajiban penyimpanan data strategis di dalam negeri.

Selain itu, Heru menyoroti dominasi infrastruktur cloud global yang saat ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan Google Cloud.

“Dominasi ini menciptakan ketergantungan strategis dan risiko keamanan nasional,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati pengaturan pertukaran data lintas negara dalam kerangka ART. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen untuk memfasilitasi perdagangan digital, termasuk dengan menjamin transfer data lintas negara.

“Indonesia akan memfasilitasi perdagangan digital dengan Amerika Serikat, termasuk dengan cara memastikan transfer data melalui sarana elektronik melintasi perbatasan yang terpercaya dengan perlindungan yang memadai untuk pelaksanaan bisnis,” tulis perjanjian tersebut.

Indonesia juga menyatakan tidak akan memberlakukan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap layanan maupun produk digital asal Amerika Serikat.

Aspek keamanan siber turut menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan keamanan siber. Dari sisi kebijakan fiskal, kesepakatan mengenai digital services taxes menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengenakan pajak layanan digital atau pajak sejenis yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat.

Pengaturan pertukaran data juga berkaitan dengan akses teknologi dan informasi. Dalam klausul Market Entry Conditions, Indonesia menyepakati larangan penerapan persyaratan alih teknologi atau pengungkapan kode sumber sebagai syarat berusaha.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa Indonesia tidak akan mewajibkan pihak Amerika Serikat untuk mengalihkan atau memberikan akses terhadap teknologi, proses produksi, kode sumber, atau pengetahuan kepemilikan lainnya sebagai syarat menjalankan usaha di Indonesia. Kendati demikian, perjanjian tetap memberikan ruang bagi otoritas berwenang untuk mengakses kode sumber atau algoritma dalam konteks investigasi atau proses hukum tertentu, dengan tetap menjamin perlindungan terhadap pengungkapan yang tidak sah.

Selain itu, Indonesia juga menyatakan tidak akan mengenakan bea masuk atas transmisi elektronik, termasuk konten digital, serta mendukung penerapan moratorium permanen bea masuk transmisi elektronik di World Trade Organization (WTO) tanpa syarat.