Bisnis.com, JAKARTA — Perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) menyebabkan Indonesia tidak boleh membuat aturan yang melarang atau membatasi perusahaan asuransi AS memproses atau menyimpan data di luar wilayah Indonesia.

Ketentuan itu tercantum dalam Article 2.30: Other Services Commitments pada poin keempat dalam dokumen negosiasi dagang antara Indonesia dan AS, bertajuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian antara Amerika Serikat dan Indonesia atas Perdagangan Resiprokal yang diunggah oleh United States Trade Representative (USTR).

“Indonesia harus menahan diri dari menetapkan atau memberlakukan aturan apapun yang membatasi kemampuan perusahaan asuransi Amerika Serikat untuk mengolah atau menyimpan data di luar wilayah Indonesia,” bunyi Article 2.30: Other Services Commitments poin keempat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia, Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe berpendapat ketentuan itu menjadi sensitif dan isu krusial bagi Indonesia karena berkaitan dengan kedaulatan data, akses pengawasan regulator, dan perlindungan data pribadi.

“Terutama setelah Indonesia memiliki UU Pelindungan Data Pribadi, karena berpotensi membatasi ruang Indonesia menerapkan data governance requirement, terutama jika frasa ‘tidak boleh membatasi’ ditafsirkan tanpa prudential carve-out, padahal dalam praktik global sektor keuangan, standar yang digunakan adalah free flow of dataplus regulatory access guarantee,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (1/3/2026).

Oleh karena itu, Dody menekankan apabila ketentuan tersebut tidak disertai klausul prudential yang kuat, maka regulator bisa kehilangan akses langsung terhadap data klaim, audit sistem underwriting dan investigasi fraud.

Dody menjelaskan, Article 2.30 tentang Komitmen Jasa Lainnya dalam perjanjian dagang RI–AS pada dasarnya berkaitan dengan prinsip cross-border data flow dan data localization dalam sektor jasa, termasuk jasa keuangan. Menurutnya, ketentuan ini sangat strategis karena menyentuh kedaulatan data, pengawasan prudential, dan arsitektur operasional industri asuransi.

Baginya, ketentuan tersebut secara substansi mengikuti tren dalam perjanjian perdagangan modern seperti digital trade chapter dan financial services liberalization, yang tujuannya adalah menghindari data localization barrier serta meningkatkan efisiensi operasi global.

“Namun dalam sektor keuangan, pendekatan yang lazim secara internasional adalah ‘Free flow with prudential carve-out’ yang artinya data boleh mengalir lintas negara, tetapi regulator tetap boleh mengatur untuk tujuan stabilitas sistem keuangan,” tegasnya.

Dia menambahkan, pendekatan ini juga digunakan dalam standar World Trade Organization (WTO Financial Services Annex) serta praktik pengawasan di berbagai yurisdiksi.

Dalam praktik global, lanjutnya, praktik pemrosesan atau penyimpanan data lintas negara dalam industri asuransi sudah menjadi standar operasional, terutama bagi perusahaan multinasional.

Adapun bentuk praktik yang umum terjadi seperti Regional Data Center terkait data polis, klaim, underwriting, dan aktuaria disimpan pada regional hub, misalnya di Singapura atau Hong Kong.

“Biasanya ini dilakukan oleh grup asuransi global untuk efisiensi IT. Contoh data yang diproses adalah underwriting analytics, fraud detection, catastrophe modeling, risk aggregation global,” ucapnya.

Kemudian, bentuk kedua adalah Cloud-based processing yang menggunakan cloud global seperti AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Dalam model ini data tetap milik perusahaan lokal, tetapi infrastruktur fisik berada di luar Indonesia, dan processing dilakukan secara real-time lintas negara.

Selanjutnya bentuk ketiga adalah Group-level risk management system atau data dikirim ke kantor pusat untuk konsolidasi solvabilitas grup, capital modeling (RBC/economic capital) ataupun compliance global.

Dody menekankan praktik tersebut tidak hanya terjadi pada reasuransi, tetapi pada semua lini usaha dan yang membedakan adalah intensitasnya. Pada reasuransi, hampir selalu terjadi lintas negara karena sifat bisnisnya global, terkait pengiriman data bordereaux, treaty exposure, loss statistics.

“Pada asuransi langsung juga terjadi, terutama pada perusahaan multinasional, produk retail digital, health analytics, motor telematics. Namun regulator biasanya mewajibkan data copy local dan akses audit regulator. Di Indonesia, praktik ini sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui ketentuan outsourcing IT dan manajemen risiko TI,” jelasnya.

Dengan demikian, tegasnya, Indonesia tidak melarang data ke luar negeri, tetapi mensyaratkan kontrol hukum dan prudensial. Dalam hukum positif Indonesia, pembatasan transfer data sektor asuransi berasal dari tiga layer regulasi yakni perlindungan data dalam UU PDP memberikan batasan harus ada perlindungan setara atau consent.

“Kemudian, sistem elektronik dalam PP 71/2019 memberikan batasan harus menjamin akses pengawasan dan prudensial sektor keuangan dalam POJK serta SEOJK TI, memberikan batasan bahwa harus menjamin pengawasan,” tutur Dody.

Untung-Rugi Larangan Asuransi AS Simpan dan Olah Data di Luar Negeri

Penerapan kebijakan tersebut tentu menuai untung dan ruginya bagi Indonesia. Dody menyebut kelebihan kebijakan itu adalah mengefisiensikan biaya operasional industri, sehingga perusahaan asuransi tidak perlu membangun data center lokal mahal, serta dapat menggunakan infrastruktur global. Hal ini dapat menurunkan expense ratio dan meningkatkan daya saing industri.

“Kemudian, transfer teknologi dan analytics dengan integrasi sistem global, yaitu penggunaan AI underwriting, catastrophe modeling global, juga fraud detection yang lebih kuat. Hal ini relevan untuk asuransi kredit, marine cargo, dan asuransi bencana,” ucapnya.

Kelebihan terakhir adalah dapat meningkatkan minat investasi perusahaan global, yang mana liberalisasi data biasanya menjadi salah satu syarat untuk entry market perusahaan asuransi multinasional.

Sementara itu, kekurangan atau risiko dari kebijakan tersebut adalah risiko pengawasan (supervisory risk) karena jika data berada di luar negeri maka regulator domestik akan bergantung pada cooperation agreement. Kondisi ini dapat memperlemah market conduct supervision, juga solvency monitoring real-time.

“Ada potensi risiko kebocoran data dan yurisdiksi hulu jika terjadi cyber breach dan sengketa data, sehingga pertanyaan utama nanti adalah hukum negara mana yang berlaku? Kondisi ini akan menjadi kompleks jika tanpa perjanjian bilateral data governance,” sebutnya.

Dody meneruskan, kekurangan ketiga adalah ketergantungan pada infrastruktur global dalam kondisi geopolitical risk, sanctions, dan cloud outage global, yang mana operasional industri domestik bisa terdampak.

“Terakhir, ada potensi melemahkan pengembangan data center nasional, dimana kebijakan data keluar bebas dapat mengurangi investasi domestik di sektor digital infrastructure,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan transformasi digital nasional masih menghadapi ketimpangan dan kesenjangan yang perlu menjadi perhatian bersama.

Meutya menyampaikan bahwa capaian indeks transformasi digital secara nasional masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang dipaparkan, capaian agregat nasional berada di kisaran skor 49,2.

“Pilar pemerintahan digital rata-rata nasional baru mencapai skor 51,13. Jadi, masih ada ketimpangan dan kesenjangan yang perlu menjadi catatan kita semua,” ujar Meutya dalam acara peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045, Kamis (26/2/2026).

Meutya menegaskan bahwa transformasi digital harus dipandang sebagai kerja bersama yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Dengan lebih dari 700 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dibutuhkan koordinasi, kemauan, keterbukaan, serta kolaborasi untuk beralih dari pendekatan silo menuju pendekatan whole of government demi kepentingan nasional.

Namun demikian, berbagai tantangan nyata masih dihadapi para penyelenggara teknologi digital. Perkembangan teknologi yang sangat cepat bahkan berubah dalam hitungan bulan atau minggu menuntut adanya adaptasi berkelanjutan.

Selain itu, kebutuhan belanja modal (capex) dan biaya operasional (opex) juga tidak kecil sehingga harus direncanakan secara matang.

Di sisi lain, prinsip kemandirian menjadi prioritas utama. Ketergantungan terhadap pihak lain harus diminimalkan, praktik vendor lock-in harus dicegah, dan kedaulatan data nasional perlu terus diperkuat.

Penguatan Tata Kelola dan Regulasi Sistem Elektronik

Dalam kesempatan tersebut, Meutya memaparkan sembilan kebijakan Komdigi untuk mendukung transformasi digital pemerintahan.

Pertama, penguatan tata kelola ekosistem Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik melalui Permen Komdigi Nomor 5 Tahun 2025. Setiap PSE lingkup publik diwajibkan mendaftarkan sistem elektroniknya serta melakukan pemutakhiran data secara berkala. Langkah ini dilakukan agar negara memiliki visibilitas penuh atas sistem yang beroperasi.

Kedua, Komdigi mendorong setiap instansi pemerintah melakukan klasifikasi data berbasis risiko.

Ketiga, menekankan pentingnya pemisahan antara lapisan data dan aplikasi layanan publik agar data tidak terkunci dalam satu sistem tertentu.

Keempat, untuk mendukung integrasi layanan, Komdigi mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Platform ini memungkinkan pertukaran data antarinstansi secara terstandar, terdokumentasi, aman, serta dapat ditelusuri dan diaudit.

Kelima, penguatan tata kelola digital dilakukan melalui kewajiban penggunaan domain go.id oleh seluruh instansi pemerintah. Domain resmi ini menjadi representasi pemerintah di ruang digital sekaligus memudahkan masyarakat mengenali kanal informasi yang sah dan terpercaya.

Keenam, sesuai Permen Kominfo Nomor 16 Tahun 2022, setiap instansi pemerintah didorong untuk melakukan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara berkala.

Ketujuh, dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Komdigi memberikan rekomendasi atau clearance atas belanja TIK instansi guna memastikan keselarasan arsitektur digital nasional.

Kedelapan, melalui Permen Komdigi Nomor 6 Tahun 2025, ditetapkan standar teknis dan prosedur pembangunan serta pengembangan aplikasi SPBE. Standar ini memastikan setiap aplikasi dirancang dengan prinsip interoperabilitas, memenuhi standar keamanan sejak tahap perancangan, serta memiliki arsitektur yang mendukung integrasi jangka panjang.

Kesembilan, sebagai fondasi infrastruktur, Komdigi mendorong pembangunan Pusat Data Nasional berbasis ekosistem guna memperkuat ketahanan sistem dan layanan digital nasional. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Donald Trump memerintahkan para diplomat Amerika di berbagai negara untuk membujuk pemerintah asing agar tidak membuat aturan ketat tentang kedaulatan data terhadap perusahaan teknologi dan perusahaan AI AS.

Menurut laporan Tech Crunch Jumat (27/2/2026), kabel diplomatik yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, pemerintah AS berpendapat aturan semacam itu akan mengganggu aliran data global, meningkatkan biaya teknologi menjadi lebih mahal, serta mengganggu layanan cloud dan perkembangan AI.

Selain itu, AS mengklaim aturan itu juga dapat meningkatkan risiko keamanan siber dan memberi pemerintah terlalu banyak kontrol yang bisa mempengaruhi kebebasan sipil serta memungkinkan sensor.

AS juga meminta para diplomat untuk menolak aturan yang dianggap terlalu membebani, seperti kewajiban penyimpanan data di dalam negeri.

Selain itu, para diplomat diminta untuk mengawasi dan memantau jika ada negara yang ingin membuat undang-undang kedaulatan data. Juga mendukung serta mempromosikan kerja sama internasional bernama Global Cross-Border Privacy Rules Forum, kelompok internasional yang memungkinkan arus data terpercaya secara global melalui sertifikasi perlindungan dan privasi data internasional.

Hal ini terjadi seiring dengan banyak negara yang mulai lebih ketat mengatur perusahaan teknologi besar dan perusahaan AI, karena khawatir data warganya akan disalahgunakan. Seperti Uni Eropa yang sudah membuat aturan seperti General Data Protection Regulation (GDPR), Digital Services Act, dan Artificial Intelligence Act.

Aturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa tersebut membatasi bagaimana perusahaan teknologi mengumpulkan dan memakai data. Apalagi saat ini pemerintahan Trump ingin perusahaan teknologi AI AS tetap kuat dan kompetitif.

Selain itu, menurut Tech Buzz dengan keadaan seperti ini akan membuat perusahaan besar seperti Google, Amazon, Microsoft, dan Meta akan terjebak di tengah persaingan politik antar negara soal aturan data. Perusahaan-perusahaan ini sudah menghabiskan miliaran dolar untuk menyesuaikan sistem mereka dan membangun infrastruktur yang mengikuti aturan perlindungan data di lebih dari 120 negara.

Begitu juga dengan perusahaan cloud besar seperti Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan Google Cloud yang sudah mengeluarkan sangat banyak uang untuk membangun pusat data di berbagai negara.

Namun kini pemerintahan AS justru ingin aturan ketat ini dilonggarkan bahkan ditolak karena dianggap menghambat bisnis Amerika dan tidak adil bagi perusahaan AS. Hal ini membuat perusahaan besar tersebut berada di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi antarnegara. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045 menjadi panduan jangka panjang yang konsisten untuk memastikan transformasi digital pemerintah berjalan terintegrasi dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

“Arah ini kami harapkan dapat menuntun kami semua dalam melangkah dalam mengimplementasikan apa-apa yang kita akan lakukan bersama-sama,” kata Meutya dalam Peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045 yang disiarkan melalui YouTube Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Kamis (26/2/2026).

Meutya menegaskan pemerintahan digital tidak semata-mata berkaitan dengan aplikasi maupun infrastruktur.

Lebih dari itu, transformasi digital harus mampu menyentuh masyarakat melalui pengelolaan data yang baik, sistem digital yang saling terhubung, serta proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang berbasis pada informasi yang tepat, relevan, dan akurat.

Dalam konteks tersebut, Meutya menilai teknologi pemerintah digital memiliki peran strategis sebagai key driver sekaligus fondasi dalam penyediaan layanan publik.

Teknologi ini, menurutnya, memungkinkan terselenggaranya setidaknya tiga fungsi dasar sistem elektronik pemerintahan, yakni pertukaran data, pemrosesan data, dan penyimpanan data.

“Ketiga fungsi ini merupakan syarat mutlak, kami yakini, untuk meningkatkan kualitas data pemerintah dan mewujudkan layanan publik berbasis data atau data-driven public services,” katanya.

Namun demikian, Meutya mengakui penyelenggaraan teknologi pemerintah digital juga dihadapkan pada berbagai tantangan nyata.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat menjadi salah satu tantangan utama, di mana perubahan yang sebelumnya terjadi dalam hitungan tahun kini dapat berlangsung dalam hitungan bulan bahkan minggu.

“Kemudian juga kebutuhan belanja atau modal capex yang tentu perlu dipersiapkan dan operasional opex yang juga tidak kecil,” ujarnya.

Meski demikian, Meutya menekankan pentingnya menjaga ketidaktergantungan pada pihak lain, mencegah terjadinya vendor lock-in, serta memperkuat kedaulatan data nasional sebagai prioritas utama.

Sejalan dengan itu, Komdigi menjalankan mandat untuk membangun fondasi teknologi pemerintah digital yang interoperable, berdaulat, serta terbuka terhadap kolaborasi ekosistem.

Langkah pertama dimulai dari penguatan tata kelola ekosistem Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik sesuai dengan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam regulasi tersebut, setiap PSE lingkup publik diwajibkan untuk mendaftarkan sistem elektroniknya serta memastikan pemutakhiran data dilakukan secara berkala.

“Langkah ini kami dorong agar negara memiliki visibilitas penuh atas sistem yang beroperasi, siapa pengelolanya, bagaimana standar keamanannya dan bagaimana tanggung jawabnya ditetapkan,” kata Meutya.

Langkah kedua, dalam payung regulasi yang sama, Komdigi mendorong setiap instansi pemerintah untuk melakukan klasifikasi data berbasis risiko.

Upaya ini dinilai penting mengingat data merupakan aset strategis bangsa yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, serta penyelenggaraan layanan publik.

Ketiga, Komdigi mendorong penerapan pemisahan lapisan data dari aplikasi layanan publik. Dengan pendekatan ini, data dapat berdiri sebagai aset strategis negara dan tidak terkunci dalam satu sistem atau terjebak dalam praktik vendor lock-in.

“Lebih jauh dari itu, fondasi data yang terkelola dengan baik akan menjadi prasyarat penting bagi pemanfaatan berbagai macam teknologi terbaru termasuk kecerdasan artifisial atau AI di sektor publik pada masa depan,” ujar Meutya.

Keempat, Komdigi mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai platform pertukaran data antarinstansi pemerintah. Platform ini memungkinkan integrasi layanan yang terstandar, terdokumentasi, dan terlindungi.

Melalui SPLP, pertukaran data tidak lagi dilakukan secara ad hoc, melainkan melalui mekanisme yang terkontrol, dapat ditelusuri (traceable), serta dapat diaudit untuk menjaga integritas data. Meutya menilai SPLP sebagai tulang punggung ekosistem layanan publik yang saling terhubung.

“Kelima, penggunaan nama domain go.id oleh seluruh instansi pemerintah merupakan bagian penting dari tata kelola digital nasional sekaligus menjadi representasi resmi pemerintah di ruang digital serta memudahkan juga bagi masyarakat untuk mengenali, mengetahui kanal-kanal resmi dari pemerintah,” katanya.

Keenam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2022, Komdigi mendorong setiap instansi pemerintah untuk melakukan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara berkala. Audit ini bertujuan memastikan sistem elektronik memenuhi standar keamanan, memiliki pengendalian internal yang efektif, serta mampu memitigasi risiko gangguan layanan.

“Ini penting dilakukan agar transformasi digital di tingkat instansi dapat termonitor resiliensinya,” ujar Meutya.

Selanjutnya, dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Komdigi turut memberikan dukungan melalui pemberian rekomendasi clearance belanja TIK bagi instansi pemerintah.

Langkah ini ditujukan untuk memastikan keselarasan arsitektur SPBE nasional, mencegah perbedaan standar antarlembaga, menghindari duplikasi kegiatan, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran negara sesuai dengan semangat efisiensi yang ditekankan Presiden.

Sejalan dengan pelaksanaan audit TIK dan clearance belanja TIK tersebut, Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional juga menekankan pentingnya akuntabilitas berkelanjutan dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

Seluruh kementerian dan lembaga diwajibkan menyampaikan hasil pelaksanaan clearance tahun sebelumnya, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah diberikan.

Kedelapan, melalui Peraturan Menteri Komdigi Nomor 6 Tahun 2025, Komdigi menetapkan standar teknis dan prosedur pembangunan serta pengembangan aplikasi SPBE.

Standar ini bertujuan memastikan setiap aplikasi pemerintahan dirancang dengan prinsip interoperabilitas sebagai fondasi, memenuhi standar keamanan sejak tahap desain, serta memiliki arsitektur yang mendukung integrasi jangka panjang.

Kesembilan, sebagai lapisan infrastruktur, Komdigi juga mendorong pembangunan pusat data nasional berbasis ekosistem.

Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan resiliensi sistem dan layanan digital secara nasional, memungkinkan pengalokasian risiko secara proporsional, serta mendorong kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan dunia usaha.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai kesepakatan pertukaran data lintas negara antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) tidak akan menggerus kedaulatan data nasional.

Ketua Indonesia Data Center Provider Organization Hendra Suryakusuma berpandangan bahwa dalam kerangka hukum nasional, prinsip perlindungan data pribadi tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) beserta seluruh peraturan turunannya.

“Setiap komitmen internasional, termasuk dalam skema Agreement on Reciprocal Tariff [ART] antara Indonesia dan Amerika Serikat, tidak serta-merta menegasikan norma dasar yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis pada Jumat (20/2/2026).

Sejalan dengan itu, pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology Institute Heru Sutadi menilai kebijakan transfer data lintas negara tidak akan menghilangkan kebutuhan keberadaan pusat data domestik.

Menurutnya, data center dalam negeri tetap dibutuhkan, terutama untuk pemrosesan dan penyimpanan data sensitif serta pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Pasalnya, seluruh data yang diproduksi di Indonesia tetap wajib ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Namun, memang penting memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi insentif investasi lokal,” kata Heru kepada Bisnis pada Jumat (20/2/2026).

Heru menambahkan, Indonesia masih dapat mempertahankan daya tarik industri data center selama regulasi menjamin perlindungan data, kepastian hukum, serta kewajiban penyimpanan data strategis di dalam negeri.

Selain itu, Heru menyoroti dominasi infrastruktur cloud global yang saat ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan Google Cloud.

“Dominasi ini menciptakan ketergantungan strategis dan risiko keamanan nasional,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati pengaturan pertukaran data lintas negara dalam kerangka ART. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen untuk memfasilitasi perdagangan digital, termasuk dengan menjamin transfer data lintas negara.

“Indonesia akan memfasilitasi perdagangan digital dengan Amerika Serikat, termasuk dengan cara memastikan transfer data melalui sarana elektronik melintasi perbatasan yang terpercaya dengan perlindungan yang memadai untuk pelaksanaan bisnis,” tulis perjanjian tersebut.

Indonesia juga menyatakan tidak akan memberlakukan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap layanan maupun produk digital asal Amerika Serikat.

Aspek keamanan siber turut menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan keamanan siber. Dari sisi kebijakan fiskal, kesepakatan mengenai digital services taxes menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengenakan pajak layanan digital atau pajak sejenis yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat.

Pengaturan pertukaran data juga berkaitan dengan akses teknologi dan informasi. Dalam klausul Market Entry Conditions, Indonesia menyepakati larangan penerapan persyaratan alih teknologi atau pengungkapan kode sumber sebagai syarat berusaha.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa Indonesia tidak akan mewajibkan pihak Amerika Serikat untuk mengalihkan atau memberikan akses terhadap teknologi, proses produksi, kode sumber, atau pengetahuan kepemilikan lainnya sebagai syarat menjalankan usaha di Indonesia. Kendati demikian, perjanjian tetap memberikan ruang bagi otoritas berwenang untuk mengakses kode sumber atau algoritma dalam konteks investigasi atau proses hukum tertentu, dengan tetap menjamin perlindungan terhadap pengungkapan yang tidak sah.

Selain itu, Indonesia juga menyatakan tidak akan mengenakan bea masuk atas transmisi elektronik, termasuk konten digital, serta mendukung penerapan moratorium permanen bea masuk transmisi elektronik di World Trade Organization (WTO) tanpa syarat.

Bisnis.com, JAKARTA — Infrastruktur lokal dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan pengelolaan data medis tetap aman dan terkontrol di tengah transformasi digital berbasis AI sektor kesehatan.

CEO IDCloudHost, Alfian Pamungkas Sakawiguna mengatakan meningkatnya digitalisasi data medis, isu kedaulatan data dan kepatuhan regulasi sehingga menjadikan infrastruktur lokal sebagai kebutuhan utama.

Menurutnya, melalui infrastruktur AI lokal, institusi layanan kesehatan dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan tanpa harus bergantung pada layanan luar negeri.

"Hal ini dinilai penting untuk menjaga kontrol penuh atas data pasien sekaligus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan data kesehatan nasional," katanya dalam siaran pers, Selasa (3/2/2026).

Dia menambahkan kedaulatan data merupakan aspek fundamental dalam transformasi digital sektor kesehatan. Di era AI, pemanfaatan teknologi kesehatan harus dibangun di atas infrastruktur lokal yang teregulasi dan independen.

Alfian menuturkan kehadiran infrastruktur AI lokal memungkinkan institusi kesehatan untuk mengembangkan inovasi digital secara berkelanjutan tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kepercayaan publik.

IDCloudHost menggandeng Edelweiss Healthcare Group untuk menghadirkan infrastruktur AI lokal. Kerja sama ini berfokus pada pemanfaatan private cloud on-premise sebagai fondasi pengelolaan data kesehatan dan pengembangan sistem berbasis AI.

Dia menjelaskan dengan pendekatan ini, seluruh data dan sistem AI tetap berada di dalam yurisdiksi Indonesia serta dikelola sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, Direktur Edelweiss Hospital Bentang Salapan Cianjur, Ratih Rustiati mengatakan kolaborasi dengan IDCloudHost dinilai memberikan dampak strategis bagi penguatan sistem operasional dan pengembangan teknologi berbasis cloud di lingkungan rumah sakit.

"Dengan fondasi infrastruktur lokal, pengembangan teknologi dapat dilakukan secara lebih terkontrol dan berorientasi pada kepentingan nasional," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berjalan alot. Sejumlah komitmen masih dibahas sementara, termasuk terkait perdagangan digital yang dinilai berbenturan dengan kedaulatan data.

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai sikap AS tersebut muncul karena Indonesia dianggap enggan menerapkan langkah konkret untuk memfasilitasi alur data lintas batas yang bebas hambatan.

Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan visi AS terkait perdagangan terbuka.

“Saya melihat hal ini terkait erat dengan aturan data localization Indonesia, yang mewajibkan penyimpanan data sensitif secara lokal, regulasi PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik] yang memaksa platform asing mendaftar dan mematuhi standar lokal,” kata Heru kepada Bisnis pada Kamis (11/12/2025).

Heru menegaskan sebagai negara berdaulat, Indonesia harus tegas mempertahankan regulasi yang sudah diatur dalam undang-undang, termasuk soal pelindungan data pribadi. Ia menyebut data masyarakat Indonesia tidak dapat ditransfer ke negara lain tanpa persetujuan pemiliknya.

“Begitu juga dengan PSE yang aturannya kan sangat rendah, hanya mendaftar. Masak begitu saja tidak mau,” imbuhnya.

Menurut Heru, kondisi ini menimbulkan ironi karena banyak negara lain yang tidak dibebani komitmen tambahan justru dikenakan bea masuk yang sama atau lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ia menilai standar yang diminta AS seperti penghapusan hambatan non-tarif dan komitmen terhadap perdagangan digital bebas sulit dipenuhi karena bertentangan dengan visi kedaulatan digital Indonesia yang menekankan kontrol nasional atas data demi melindungi ekonomi dan keamanan negara.

Dia menambahkan, dorongan AS agar alur data lintas batas dilakukan tanpa restriksi, termasuk pengakuan atas kecukupan yurisdiksi data AS, berbenturan dengan kebijakan Indonesia seperti data localization dan PSE yang dirancang untuk mencegah dominasi asing serta memastikan data tetap berada di wilayah nasional.

“Kalau melihat undang-undang pelindungan data pribadi, memberikan negara lain kebebasan mengakses data pribadi dari Indonesia, bisa mengancaman kedaulatan, karena memungkinkan alur data bebas yang berpotensi mengeksploitasi sumber daya digital lokal tanpa resiprokal,” katanya.

Heru juga menilai mundurnya Indonesia dari komitmen perdagangan digital dapat berdampak ganda. Bagi perusahaan teknologi global seperti Google dan Amazon, kebijakan tersebut berarti hambatan tetap ada sehingga meningkatkan biaya kepatuhan, membatasi ekspansi, dan memperlambat inovasi lintas negara.

“Bagi pemain lokal, startup lokal mendapat manfaat proteksi, dengan ruang lebih besar untuk berkembang tanpa kompetisi ketat, mendukung ekosistem digital nasional dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Di sisi lain, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai Indonesia perlu mempertahankan standar tinggi dalam pelindungan data masyarakat, termasuk dalam isu transfer data dan kewajiban data localization.

Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah mengatur bahwa Indonesia tidak boleh mentransfer data ke negara dengan standar pelindungan data yang lebih buruk.

“Amerika Serikat dengan berbagai kasus data breach nampaknya mempunyai perlindungan data pribadi yang buruk,” kata dia kepada Bisnis pada Kamis (11/12/2025).

Dia menambahkan ketentuan transfer data pribadi tidak dilakukan dalam skema hubungan G2G. Karena itu, pihak AS tidak dapat memaksakan Indonesia untuk mentransfer data ke wilayahnya. Pemerintah, tegasnya, wajib menjaga pelindungan data pribadi masyarakat tanpa kompromi.

“Termasuk jika dimasukan dalam perundingan dagang Indonesia-AS. Indonesia harus mempunyai kekuatan yang berimbang dalam bernegosiasi dengan AS,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, kesepakatan tarif dagang kedua negara terancam gagal setelah pejabat Washington semakin frustrasi karena Indonesia dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli 2025.

“Mereka mengingkari apa yang sudah kami sepakati pada bulan Juli,” kata seorang pejabat AS yang enggan disebutkan identitasnya, dikutip dari Reuters, Rabu (10/12/2025).

Pejabat itu mengatakan perwakilan Indonesia telah menyampaikan kepada USTR Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sebagian komitmen mengikat dalam perjanjian tersebut. Hal ini mengonfirmasi laporan awal Financial Times (FT).

Sumber FT menyebut Indonesia bukan hanya memperlambat implementasi kesepakatan, tetapi secara terang-terangan menyatakan tidak dapat memenuhi komitmen sebelumnya dan ingin menegosiasikannya ulang agar tidak mengikat.

“Situasi ini sangat bermasalah dan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat. Indonesia berisiko kehilangan kesepakatan tersebut,” ujarnya.

AS menilai Indonesia mundur dari komitmen penghapusan hambatan non-tarif atas ekspor industri dan pertanian AS, serta langkah konkret di sektor perdagangan digital. USTR meyakini Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menyepakati kesepakatan tersebut, namun kini dinilai menahan implementasi karena pertimbangan politik domestik.

Hingga kini, kantor Presiden Prabowo dan Menko Airlangga belum memberikan tanggapan. USTR juga menolak berkomentar. Greer dijadwalkan berbicara dengan Airlangga pekan ini untuk menjembatani perbedaan pandangan kedua pihak.

Kesepakatan ini merupakan respons Washington terhadap pengiriman surat kepada lebih dari 20 mitra dagang berisi ancaman tarif jika tidak mencapai kesepakatan sebelum 1 Agustus. Dalam surat kepada Indonesia, AS sempat mengancam tarif sebesar 32% sebelum akhirnya disepakati turun menjadi 19%.

Indonesia juga menyetujui penghapusan sejumlah hambatan non-tarif, termasuk aturan ketat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dinilai menghambat investasi perusahaan AS. Namun pelaku usaha domestik memperingatkan pelonggaran TKDN dapat menekan daya saing nasional.

Apple termasuk perusahaan yang terdampak aturan tersebut. Indonesia sempat melarang penjualan iPhone 16 karena tidak memenuhi ketentuan TKDN 40%, sebelum akhirnya mencabut larangan setelah Apple menyetujui rencana investasi untuk produksi komponen di Indonesia.

Kesepakatan dagang ini juga menghadapi hambatan lain. Indonesia sebelumnya menolak klausul yang dianggap koersif karena memungkinkan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak menandatangani kesepakatan lain yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan AS. Malaysia dan Kamboja telah menyetujui klausul tersebut sebagai bagian dari upaya AS menahan pengaruh China di Asia Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA — IBM, perusahaan teknologi multinasional, memproyeksikan teknologi kecerdasan buatan (AI) akan memegang peranan sentral dalam melahirkan model bisnis baru.

Pandangan tersebut jadi sorotan utama dalam paparan strategis General Manager and Technology Leader IBM ASEAN Catherine Lian.

Dia mengatakan akan ada 5 pilar tren teknologi yang bakal mendefinisikan ulang industri global. Hal tersebut ialah AI sebagai pengganda pertumbuhan, Sovereign AI, agentic AI berskala besar, Trusted AI, dan keuntungan Quantum (Quantum Advantage).

"AI sebagai pengganda pertumbuhan menempatkan teknologi ini sebagai mesin pencipta pendapatan yang vital bagi perusahaan," ujarnya di Jakarta Kamis (11/12/2025).

Dia memaparkan data riset sebanyak 72% CEO menilai AI generatif sebagai sumber keunggulan kompetitif utama. Lebih jauh, 85% eksekutif juga meyakini teknologi ini membuka peluang luas bagi penciptaan model bisnis baru yang inovatif.

Optimisme ini yang akhirnya mendorong lonjakan investasi di sektor-sektor strategis. Industri yang teregulasi ketat seperti Layanan Keuangan dan Perbankan diproyeksikan mencatatkan kenaikan belanja teknologi yang signifikan, dari US$14 miliar atau sekitar Rp233 triliun pada 2023 menjadi US$66 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun pada 2028.

Eskalasi belanja teknologi tersebut berjalan beriringan dengan tren Sovereign AI atau kedaulatan AI. Lian menegaskan bahwa konsep kedaulatan data kini menjadi strategi bisnis fundamental untuk mendorong perusahaan ke level berikutnya.

Pada 2027, diperkirakan 80% perusahaan multinasional akan menerapkan strategi data berdaulat melalui pendekatan hybrid cloud by design.

Di sisi lain, pihak IBM menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia memegang kunci utama dalam realisasi potensi ekonomi ini. Sebanyak 64% CEO mengakui kesuksesan implementasi teknologi bergantung penuh pada adopsi oleh manusia dibandingkan kecanggihan sistem itu sendiri.

Selain faktor SDM, aspek kepercayaan dan keamanan siber disinyalir juga menjadi fondasi yang tidak terpisahkan. IBM mendorong pelaku industri untuk memprioritaskan kesiapan menghadapi era kuantum atau Quantum Safe.

IBM memandang Quantum Safe sebagai fitur paling kritis saat ini untuk melindungi investasi masa depan. Organisasi yang telah siap secara kuantum berpotensi mengadopsi teknologi baru tiga kali lebih cepat dibandingkan kompetitornya.

Menutup laporannya, IBM menegaskan komitmen untuk terus mendukung pasar Indonesia. Melalui fokus pada kedaulatan data dan modernisasi infrastruktur perbankan, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam ekonomi digital global pada 2026. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan keamanan siber asal Jepang, Trend Micro, tengah membangun data center yang ditargetkan beroperasi paling lambat pada pertengahan 2026.

Kehadiran data center tersebut wujud dukungan perusahaan terhadap kedaulatan data sekaligus upaya dalam menjangkau sektor keuangan yang memiliki regulasi ketat terkait pengelolaan data.

Field CISO - AMEA Trend Micro Sapna Sumbly mengatakan dalam beberapa tahun terakhir lembaga-lembaga di Indonesia sangat peduli terhadap data pengguna.

Isu mengenai kedaulatan data dan lokalisasi data menjadi perhatian perusahaan dan regulator terlebih di tengah banyak ketegangan geopolitik. Setiap negara ingin menjaga data penggunanya dengan membuat regulasi privasi dan undang-undang data, termasuk regulator di sektor keuangan seperti OJK.

Dia mengatakan OJK sangat ketat dalam mengaudit bank dan institusi sektor keuangan lainnya untuk memastikan bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan yang tepat sebelum mengirim data apa pun ke penyedia cloud di luar Indonesia.

Sapna tidak memberitahu total investasi yang mereka gelontorkan untuk mengembangkan data center di Indonesia.

“Itulah salah satu alasan kami ingin pelanggan kami yang ada tetap percaya diri bahwa kami ingin mendukung mereka dalam perjalanan mereka, baik itu menanggapi regulator, maupun mematuhi regulasi data dan privasi,” kata Sapna kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Sapna mengatakan dengan memiliki data center di Indonesia, Trend Micro ingin meyakinkan kepada seluruh perusahaan, khususnya layanan keuangan dan perbankan, bahwa mereka telah memiliki data center di Indonesia.

Dia menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar penting bagi Trend Micro. Dia tidak memberikan angka mengenai pertumbuhan bisnis Trend Micro di Tanah Air, tetapi dipastikan bahwa potensi pasar Indonesia sangat potensial.

“Fakta bahwa Indonesia memiliki lebih dari 135 bank dalam berbagai bentuk dan ukuran. Dan kemudian lembaga pemerintah yang sangat agresif dalam transformasi digital. Kami melihat ini sebagai negara dengan potensi pertumbuhan yang besar,” kata Sapna.

Sekadar informasi, merujuk pada laporan keuangan Trend Micro membukukan total penjualan 202 miliar yen atau Rp21,86 triliun pada kuartal III/2025. Nilai tersebut stagnan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, khusus regional Asia Pasifik yang mencakup Taiwan, UAE, Singapura, Australia, dan Indonesia, berkontribusi sekitar 77 miliar yen atau Rp8,4 triliun dan regional dengan kontribusi terbesar secara regional.

Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan di regional Asia Pasifik hanya naik tipis 1,1% secara tahunan.

“Kami melihat bahwa potensi negara ini besar dan kami bisa menjadi mitra yang signifikan dalam jalur pertumbuhan itu,” kata Sapna.

Country Manager Trend Micro Indonesia Fetra Syahbana mengatakan kehadiran data center Trend Micro di Indonesia bertujuan untuk mendukung program pemerintah bahwa data itu mesti punya lokalisasi di Indonesia. Indonesia telah memiliki undang-undang PDP yang berfokus pada kedaulatan data, di mana data-data penting harus berada di Indonesia.

“Kalau di dunia perbankan itu kan juga tidak boleh transaksi data nasabah itu keluar dari negara ini gitu kan. Siapapun itu kalau dia beroperasi di Indonesia harus punya data-data Indonesia. Masa dia berapa tahun di Indonesia datanya di luar negeri,” kata Fetra.

Dia mengatakan dengan kehadiran data center di Indonesia, perusahaan yang bergerak di layanan keuangan yang memiliki regulasi ketat tidak perlu khawatir untuk menempatkan data mereka di Trend Micro.

“Jadi ini menunjukkan komitmen jangka panjang kita untuk mendukung customer kita di Indonesia. Dari Indonesia manapun baik itu perbankan, telekomunikasi, sektor publik, pemerintah dan sebagainya,” kata Fetra.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) memutuskan untuk menghentikan penggunaan Microsoft Office dan beralih ke perangkat lunak alternatif asal Eropa.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran soal ketergantungan institusi Eropa pada teknologi Amerika Serikat.

ICC bakal menggunakan openDesk, paket aplikasi perkantoran dan kolaborasi berbasis open source. Software ini disediakan oleh Center for Digital Sovereignty (ZenDiS) atas mandat Kementerian Dalam Negeri Federal Jerman.

Pihak ICC mengonfirmasi proses migrasi ini kepada The Register, meski tidak memberikan perincian tambahan soal alasan maupun nilai kerja sama tersebut.

Keputusan ICC muncul setelah memanasnya hubungan beberapa lembaga internasional dengan pemerintah AS.

Ketegangan meningkat terutama sejak pemerintahan Donald Trump memberlakukan sanksi terhadap pejabat ICC.

Sanksi itu terkait upaya ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

Situasi ini juga sempat memicu insiden. Jaksa ICC Karim Khan dilaporkan kehilangan akses ke akun email Microsoft, meski Microsoft membantah telah menangguhkan layanan.

Sementara itu, tren meninggalkan produk Microsoft sebenarnya bukan hal baru di Jerman. Kota Munich pernah beralih ke Linux dan LibreOffice meski kembali ke Windows pada 2020.

Selain itu, negara bagian Schleswig-Holstein juga mengumumkan migrasi serupa dan baru saja menyelesaikan perpindahan 40.000 akun pemerintah ke sistem open source tahun ini.

Kekhawatiran atas dominasi teknologi AS juga meningkat setelah berbagai gangguan layanan terjadi pada AWS dan Microsoft Azure, serta pengakuan Microsoft bahwa pihaknya tidak bisa menjamin kedaulatan data Eropa di bawah US Cloud Act, yang memungkinkan pemerintah AS mengakses data perusahaan Amerika di mana pun data tersebut berada.

Dalam tanggapannya, Microsoft mengatakan tetap menghargai ICC sebagai pelanggan.

"Kami menghargai hubungan kami dengan ICC sebagai pelanggan dan yakin tidak ada hal yang menghalangi kami untuk terus memberikan layanan kepada ICC di masa mendatang," kata Microsoft.