Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna perangkat seluler yang memanfaatkan fasilitas pengisian charger USB di tempat umum kini dihadapkan pada risiko keamanan siber yang dikenal sebagai juice jacking.

Fenomena ini merujuk pada pemanfaatan port USB sebagai pintu masuk bagi peretas untuk menyalin data atau menyuntikkan perangkat lunak berbahaya (malware).

Istilah juice jacking pertama kali muncul pada tahun 2011 setelah demonstrasi "Wall of Sheep" di ajang Defcon. Dalam simulasi tersebut, para peneliti menunjukkan betapa mudahnya sebuah ponsel dikompromikan melalui kios pengisian daya palsu.

Kabel USB memiliki fungsi ganda, yakni menyalurkan daya listrik dan memindahkan data melalui set pin yang berbeda. Titik risiko terletak pada pin data tersebut, yang dapat membuka sesi komunikasi tersembunyi saat perangkat terhubung ke perangkat keras yang telah dimodifikasi.

Pakar keamanan internet dan Chief Revenue Officer SIMO, Eric Plam, menjelaskan bahwa stasiun pengisian daya yang telah dikompromikan dapat terlihat normal bagi pengguna. Layar perangkat tetap menunjukkan status pengisian daya seperti biasa tanpa ada tanda-tanda mencurigakan.

“Di balik layar, port berbahaya tersebut mungkin mencoba menginstal malware atau menyalin informasi sensitif milik pengguna,” kata Eric Plam dilansir CNET Rabu, (15/4/2026).

Selain port publik, kabel USB yang dimodifikasi juga menjadi ancaman karena dapat berisi komponen mikroskopis yang berperan sebagai aksesori tepercaya. Hal ini memungkinkan peretas untuk mengeluarkan perintah atau membaca data tanpa adanya petunjuk visual pada perangkat korban.

Secara teknis, terdapat tiga kategori utama serangan juice jacking. Pertama adalah pencurian data sederhana, di mana port yang terkompromi mencoba menarik berkas, foto, hingga daftar kontak yang terekspos saat koneksi disetujui.

Kategori kedua adalah instalasi malware yang bersifat lebih intrusif. Perangkat lunak berbahaya yang terpasang dapat memantau aktivitas pengguna secara berkelanjutan atau memberikan akses jarak jauh kepada peretas bahkan setelah kabel dicabut.

Kategori yang paling serius adalah serangan firmware. Serangan ini menargetkan perangkat lunak tingkat rendah yang mengendalikan perangkat keras, sehingga perubahan yang terjadi sangat sulit dideteksi dan dihapus oleh sistem operasi biasa.

Meskipun ancaman ini nyata secara teknis, data menunjukkan bahwa kasus juice jacking di tengah masyarakat umum masih sangat minim. Hingga November 2025, belum ada laporan kasus yang terdokumentasi secara publik mengenai infeksi melalui port USB di fasilitas umum.

Eric Plam menambahkan bahwa meskipun otoritas seperti FBI dan FCC sering mengeluarkan peringatan, perangkat modern saat ini sudah memiliki pertahanan yang kuat. Sistem operasi terbaru biasanya memblokir jalur serangan klasik dengan menonaktifkan transfer data secara otomatis.

Perangkat berbasis iOS dan Android kini mewajibkan otorisasi eksplisit dari pengguna sebelum aksesori apa pun dapat membuka saluran data. Hal ini secara efektif menutup celah yang sering dimanfaatkan pada standar koneksi lama seperti SlimPort atau MHL.

Pengguna disarankan waspada jika muncul perintah tak terduga untuk "memercayai" perangkat atau mengizinkan transfer berkas saat hanya ingin mengisi daya. Tanda lain yang perlu diperhatikan adalah lonjakan penggunaan data yang aneh atau daya baterai yang terkuras lebih cepat dari biasanya.

Jika diduga telah menjadi korban, pengguna harus segera mencabut kabel, mengaktifkan mode pesawat, dan memulai ulang perangkat. Penghapusan profil atau aplikasi yang tidak dikenal serta perubahan kata sandi secara menyeluruh sangat disarankan untuk menjaga keamanan akun.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 65 miliar serangan siber tercatat menghantam jalur koneksi digital atau pintu akses data (Application Programming Interface/API) di kawasan Asia-Pasifik sepanjang 2025.

Lonjakan serangan sebesar 23% ini menjadi alarm keras bagi perusahaan yang tengah keranjingan mengadopsi kecerdasan buatan (AI), namun abai mengunci pintu masuk data.

Ketergantungan perusahaan pada AI untuk layanan pelanggan hingga otomatisasi bisnis kini menciptakan celah keamanan yang kian menganga. Menurut Laporan 2026 Apps, APIs, and DDoS State of the Internet (SOTI) dari Akamai, kecepatan inovasi yang tidak dibarengi keamanan jalur data ini memicu kerugian finansial nyata di pusat pertumbuhan digital kawasan.

Data menunjukkan fenomena mengkhawatirkan di mana 61% serangan pada jalur data tahun lalu melibatkan aktivitas yang tidak wajar. Para peretas kini beralih strategi. Mereka tidak lagi membongkar paksa pintu keamanan, melainkan "menyamar" dan menyalahgunakan logika bisnis aplikasi.

Direktur Teknologi dan Strategi Keamanan untuk wilayah Asia Pasifik-Jepang Akamai Reuben Koh mengatakan di seluruh kawasan Asia-Pasifik, penerapan kecerdasan buatan (AI) mempercepat transformasi bisnis dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kecepatan ini juga telah menyebabkan kesenjangan tata kelola yang semakin melebar.

“Sehingga memaksa berbagai organisasi untuk meninjau kembali lanskap risiko mereka secara keseluruhan,” kata Reuben dikutip Senin (6/4/2026).

Dia menambahkan berbagai organisasi harus memprioritaskan pembangunan tata kelola operasional yang lebih kuat agar inovasi dapat terus berjalan dengan cepat.

Mereka juga perlu memiliki visibilitas yang lebih jelas terhadap API mereka, mengelola bot dan agen AI, melakukan pemantauan real-time di seluruh tumpukan sistem, serta mengintegrasikan keamanan ke dalam aplikasi mulai dari tahap pengembangan hingga saat runtime.

Kegagalan dalam melakukan hal ini dapat mengakibatkan gangguan operasional yang meluas, kerugian finansial yang besar, dan hilangnya kepercayaan pelanggan.

Dia menuturkan penjahat siber kini menggunakan robot (bot) pintar bertenaga AI untuk meniru perilaku manusia guna mengelabui sistem keamanan tradisional. Modusnya beragam, mulai dari transaksi ilegal otomatis, pencurian data massal, hingga memicu permintaan data berulang-ulang yang bertujuan menguras kuota AI perusahaan yang harganya sangat mahal.

Selain itu, serangan yang menargetkan proses transaksi digital mencatat pertumbuhan eksplosif hingga 104% secara global dalam dua tahun terakhir. Berbeda dengan serangan konvensional yang hanya membanjiri jaringan, serangan ini langsung melumpuhkan proses spesifik seperti transaksi perbankan dan layanan belanja daring.

Tren pembuatan aplikasi instan dengan bantuan AI, atau dikenal sebagai "vibe coding", menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi ini mempercepat perusahaan meluncurkan layanan baru. Di sisi lain, kecepatan ini sering melahirkan kesalahan pengaturan pada pintu akses data yang langsung dibuka ke publik tanpa pengawasan manusia.

"Perusahaan kini dipaksa meninjau kembali risiko mereka secara keseluruhan karena kecepatan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini," ujarnya.

Di negara maju seperti Singapura dan Jepang, kata Reuben, tantangan utama terletak pada sulitnya memantau jutaan pintu akses data yang sangat masif.

Sementara itu, di negara berkembang seperti Vietnam dan Thailand, pesatnya digitalisasi belum dibarengi dengan ketersediaan ahli keamanan siber yang cukup.

Guna memitigasi risiko, perusahaan disarankan untuk memprioritaskan langkah strategis seperti mengetahui secara pasti setiap pintu akses data yang terbuka secara real-time, membedakan antara pengguna manusia, asisten AI yang sah, dan robot jahat, serta menanamkan protokol keamanan sejak hari pertama pembuatan aplikasi.

“Terakhir, memastikan perlindungan tetap bekerja saat aplikasi sedang digunakan oleh pelanggan,” kata Reuben.

Bisnis.com, JAKARTA — Gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon dalam rentang waktu berdekatan memicu tekanan politik terhadap pemerintah, di tengah meningkatnya risiko keamanan yang mulai dipertanyakan bagi keterlibatan Indonesia dalam operasi penjaga perdamaian dunia.

Insiden yang terjadi pada 29-30 Maret 2026 itu menewaskan tiga personel TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Dalam dua kejadian berbeda, satu prajurit tewas akibat ledakan proyektil di dekat pos pasukan yakni Praka Farizal Rhomadhon.

Disusul dua prajurit lain yang gugur setelah konvoi logistik UNIFIL dihantam ledakan di wilayah Lebanon Selatan. Keduanya yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

Tekanan politik untuk menarik pasukan pun langsung menguat. Salah satunya dari Ketua MPR Ahmad Muzani. Dia secara terbuka meminta pemerintah mempertimbangkan penarikan seluruh pasukan TNI dari Lebanon jika tidak ada jaminan keamanan yang memadai.

"Kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita yang merupakan pasukan penjaga perdamaian, maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon Selatan. Sesuai dengan konstitusi, yakni menjaga keselamatan bagi warga negaranya," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Pemerintah Didesak Evaluasi

Peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi terkait dengan penempatan pasukan di daerah konflik.

Menurutnya, selama dewan keamanan PBB belum memutuskan untuk mengakhiri misi perdamaian di Lebanon, Indonesia pun sudah harus mulai mempertimbangkan untuk menarik pasukan di daerah konflik. Terlebih, keputusan itu dilakukan apabila situasi di lapangan semakin memburuk.

"Dilihat situasi di lapangan jika terus memburuk bisa dilakukan penarikan," ujar Beni saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Beni menambahkan, jika nantinya Indonesia lebih memilih untuk mengambil bagian dalam operasi perdamaian, maka pemerintah harus mempersiapkan skenario terburuk dalam peningkatan eskalasi konflik, khususnya di Asia Barat.

Senada, Pengamat militer Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sidratahta Mukhtar menyatakan bahwa pemerintah harus mulai mengevaluasi penempatan prajurit TNI di daerah konflik.

Namun demikian, secara historis Indonesia sudah mengemban tugas untuk ikut andil dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana amanah UUD 1945. Oleh sebab itu, jika memang perlu adanya penarikan pasukan, maka tidak harus ditarik seluruhnya.

"Indonesia punya legasi besar dalam peran perdamaian dunia sesuai spirit konstitusi kita yang mendorong pentingnya dunia yang damai," tutur Sidratahta kepada Bisnis.

Dia pun berpandangan bahwa sebaiknya Indonesia melakukan pembicaraan serius untuk membahas peran perdamaian di wilayah konflik. Selaras dengan itu, Indonesia juga harus membahas soal persiapan menghadapi potensi perang dunia ke-III.

"Presiden kita sebenarnya sangat mengerti kondisi geopolitik yang makin dinamis, maka saatnya Indonesia membicarakan serius dengan harapan lahir blueprint baru peran perdamaian yang lebih baik. Termasuk memasukan unsur sipil dan potensi pertahanan lain kita," pungkasnya.

Bukan Hanya Angka

Selain dari pengamat, sejumlah legislator juga ikut ambil bagian dalam menyuarakan soal gugurnya tiga prajurit TNI. Misalnya, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin. Dia mengatakan insiden tidak bisa dipandang dari sudut risiko biasa dalam konflik.

"Kepergian Farizal [Dkk] bukan sekadar angka dalam laporan misi internasional. Ini adalah pengingat bahwa kontribusi pada perdamaian global datang dengan harga yang nyata dan karena itu, perlindungan serta keadilan bagi para prajurit menjadi hal yang tidak bisa ditawar," ujar Nurul saat dihubungi.

Oleh sebab itu, dia pun mendesak agar peristiwa ini bisa diselidiki secara menyeluruh dan transparan, serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat, termasuk Israel.

Dia juga mengecam bahwa penyerangan terhadap personel penjaga perdamaian, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Tidak boleh ada impunitas. Harus ada kejelasan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana akuntabilitasnya," tambahnya.

Adapun, anggota Komisi I DPR fraksi Nasdem, Amelia Anggraini meminta agar pemerintah maupun Mabes TNI bisa memprioritaskan keselamatan prajurit. Tentunya, langkah yang dilakukan nantinya tidak harus sampai mengurangi komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Dia menuturkan bahwa penarikan pasukan di daerah konflik tidak perlu dilakukan secara reaktif. Namun, tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan komitmen politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia perlu tetap mengambil peran aktif dalam misi perdamaian dunia, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif, berbasis mitigasi risiko, dan berorientasi pada keselamatan prajurit," tutur Anggraini.

Sikap Kemhan

Sebelumnya, Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan TNI bakal berkoordinasi dengan markas besar Unifil terkait peningkatan eskalasi bersenjata di Lebanon.

Dia menegaskan, koordinasi itu dilakukan untuk memastikan keselamatan seluruh personel serta menjamin penanganan terbaik bagi para korban. Oleh sebab itu, pemerintah menekankan bahwa keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama.

"Kemhan menegaskan bahwa keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama," ujar Rico saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).

Dia pun mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam konflik diharapkan menghormati hukum humaniter internasional serta menjamin keamanan personel penjaga perdamaian.

Di samping itu, Rico juga menegaskan, sejauh ini Indonesia tetap berkomitmen untuk terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

"Indonesia tetap berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung stabilitas kawasan melalui partisipasi dalam misi perdamaian PBB," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump memblokir akuisisi aset perusahaan teknologi fotonik atau semikonduktor antara perusahaan AS, Emcore Corp dengan HieFo Corp.

Dikutip dari Bloomberg, Sabtu (3/1/2026) Trump menghadapi kekhawatiran karena HieFo Corp yang berbasis di Delaware itu dikendalikan oleh seorang warga China. Alhasil, kesepakatan kedua perusahaan ditunda untuk saat ini.

Adapun, nilai akuisisi aset industri fotonik milik Emcore oleh HieFo Corp itu diperkirakan senilai sekitar US$3 juta. Akuisisi yang dilakukan HieFo terhadap bisnis Emcore pada 2024 tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko bagi kepentingan strategis Amerika Serikat.

Dalam perintah resmi yang dirilis Gedung Putih pada Jumat waktu setempat, Trump menyatakan bahwa HieFo Corp “dikendalikan oleh seorang warga Republik Rakyat China.”

Trump menyebut transaksi tersebut dapat mendorong tindakan yang mengancam atau merusak keamanan nasional Amerika Serikat. Namun, perintah itu tidak merinci identitas individu yang dimaksud maupun detail spesifik terkait ancaman yang dikhawatirkan pemerintah AS.

“Transaksi ini dengan ini dilarang,” kata Trump dalam perintahnya.

Dia juga memerintahkan HieFo untuk melepaskan seluruh kepentingan dan hak atas aset Emcore, di mana pun berada, dalam waktu maksimal 180 hari.

Penilaian risiko tersebut sebelumnya juga disampaikan oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (Committee on Foreign Investment in the United States/CFIUS).

Setelah perintah Trump dikeluarkan, Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa hasil investigasi CFIUS menemukan adanya risiko terhadap keamanan nasional.

Meski demikian, pernyataan Departemen Keuangan tidak menjelaskan secara terperinci jenis risiko keamanan nasional yang dimaksud dalam transaksi tersebut. Hal ini menambah ketidakjelasan mengenai aspek spesifik yang menjadi perhatian utama pemerintah AS.

Hingga Jumat malam waktu setempat, baik HieFo maupun Emcore belum memberikan tanggapan resmi. Kedua perusahaan juga belum mempublikasikan pernyataan apa pun di situs web mereka terkait keputusan tersebut.

Sebagai informasi, Emcore merupakan perusahaan teknologi yang sebelumnya tercatat di bursa saham, sebelum kemudian menjadi perusahaan tertutup. Emcore menyebut bahwa HieFo membeli bisnis chip serta fasilitas produksi wafer indium-phosphide miliknya dengan nilai sekitar US$2,92 juta.

Saat transaksi diumumkan, HieFo menjelaskan bahwa perusahaan tersebut didirikan bersama oleh Genzao Zhang, mantan wakil presiden bidang teknik di Emcore, serta Harry Moore, yang menurut profil LinkedIn-nya pernah menjabat sebagai direktur penjualan senior di Emcore.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan riset kecerdasan artifisial (AI) yang menciptakan ChatGPT, OpenAI, mengakui peramban web berbasis AI milik mereka rentan terhadap risiko serangan prompt injection.

OpenAI menilai bahwa serangan prompt injection terhadap browser ChatGPT Atlas merupakan ancaman yang tidak akan hilang dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, prompt injection merupakan jenis serangan yang memanipulasi agen AI agar mengikuti instruksi berbahaya yang seringkali disembunyikan di dalam halaman situs web atau pesan email.

Melansir dari unggahan blog resminya Rabu (24/12//2025), OpenAI menyatakan bahwa tantangan ini serupa dengan skema penipuan dan rekayasa sosial yang ada di internet.

Startup AI dengan valuasi Rp 8.305 triliun per Oktober 2025 ini mengakui bahwa fitur "agent mode" dalam ChatGPT Atlas justru memperluas ancaman keamanan siber bagi pengguna.

"Prompt injection adalah tantangan keamanan AI jangka panjang, dan kami perlu terus memperkuat pertahanan kami terhadapnya," tulis OpenAI dalam keterangan resminya.

Sebagai langkah mitigasi, OpenAI menerapkan siklus respons cepat yang proaktif untuk menemukan strategi serangan baru secara internal sebelum dieksploitasi oleh pihak luar. Salah satu taktik berbeda yang diambil OpenAI adalah pengembangan penyerang otomatis berbasis model bahasa besar (LLM-based automated attacker).

Bot ini dilatih menggunakan metode reinforcement learning untuk berperan sebagai peretas yang mencari cara menyelinapkan instruksi berbahaya ke dalam agen AI. Melalui simulasi tersebut, bot dapat mempelajari bagaimana target AI berpikir dan tindakan apa yang akan diambil jika menghadapi serangan tertentu.

Wawasan terhadap penalaran internal ini memungkinkan OpenAI menemukan celah keamanan lebih cepat dibandingkan dengan hacker di dunia nyata.

Sebelumnya, Pusat Keamanan Siber Nasional (NCSC) Inggris telah memperingatkan bahwa serangan prompt injection terhadap aplikasi AI generatif mungkin tidak akan pernah bisa diselamatkan secara total.

NCSC menyarankan para profesional keamanan siber untuk fokus pada pengurangan dampak risiko daripada sekadar mencoba menghentikan serangan sepenuhnya.

Principal Security Researcher di firma keamanan siber Wiz Rami McCarthy menyatakan bahwa cara yang berguna untuk mengukur risiko dalam sistem AI adalah dengan mengalikan tingkat otonomi dengan akses yang dimiliki.

"Peramban agen AI cenderung berada di ruang yang menantang, yakni otonomi moderat yang dikombinasikan dengan akses yang sangat tinggi," ujar McCarthy dikutip dari TechCrunch.

Menurut McCarthy, profil risiko peramban agen saat ini masih dianggap terlalu tinggi dibandingkan nilai manfaat yang diberikan untuk sebagian besar kasus penggunaan sehari-hari.

Risiko tersebut mencakup akses ke data sensitif seperti email dan informasi pembayaran, meskipun akses inilah yang membuat AI menjadi alat yang sangat fungsional.

Guna mengurangi risiko, OpenAI menyarankan pengguna untuk membatasi akses login dan memberikan instruksi yang spesifik kepada agen AI.

Juru bicara OpenAI menyebutkan bahwa Atlas telah dilatih untuk selalu meminta konfirmasi pengguna sebelum mengirim pesan atau melakukan transaksi pembayaran. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)