Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal di industri perbankan sebagai upaya menjaga kepercayaan publik.

Hal ini seiring dengan munculnya kasus dugaan penggelapan dana nasabah yang dinilai menjadi peringatan bagi perbankan untuk memperkuat sistem pengawasan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan isu serius yang harus ditangani secara menyeluruh.

“Kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan,” ujarnya dalam jawaban tertulis, Minggu (26/4/2026).

OJK menyatakan telah menerima laporan terkait kasus tersebut dan meminta bank untuk menindaklanjuti tidak hanya melalui proses hukum, tetapi juga memastikan penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta perbaikan pengendalian internal.

Regulator juga menekankan bahwa penguatan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal harus menjadi prioritas utama industri perbankan. Selain itu, penerapan prinsip three lines of defense dinilai krusial untuk mencegah kejadian serupa, didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan budaya manajemen risiko di seluruh lini organisasi.

OJK turut menyoroti pentingnya respons cepat dan transparan dalam menangani setiap insiden yang melibatkan nasabah. Langkah ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas industri perbankan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap perlindungan konsumen.

Di sisi lain, OJK memastikan akan terus memantau perkembangan kasus serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Regulator juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

BNI Tuntaskan Pengembalian Dana Nasabah

Dalam perkembangan terbaru, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah merampungkan pengembalian dana kepada nasabah Gereja Paroki Aek Nabara sebesar Rp28,25 miliar.

Pengembalian tersebut terdiri dari Rp7 miliar yang telah dilakukan sebelumnya serta tambahan Rp21,25 miliar, sehingga seluruh dana telah dikembalikan secara penuh.

Direktur Human Capital and Compliance BNI, Munadi Herlambang, menyampaikan bahwa penyelesaian ini merupakan upaya untuk memberikan kepastian kepada nasabah sekaligus menjaga kepercayaan publik.

“Proses pengembalian dana kepada nasabah Gereja Paroki Aek Nabara telah selesai dilaksanakan,” ujarnya.

BNI juga menyampaikan permohonan maaf kepada umat Katolik di seluruh Indonesia, khususnya jemaat Paroki Aek Nabara, atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Perseroan berharap penyelesaian ini dapat menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas layanan dan sistem pengawasan internal.

Sementara itu, Bendahara Credit Union Paroki Aek Nabara, Natalia Situmorang, menyampaikan rasa syukur atas tuntasnya penyelesaian tersebut.

“Hari ini kami telah menerima penyelesaian pembayaran dari BNI secara penuh,” ujarnya, seraya mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam mengawal proses tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan melakukan pertemuan dengan lembaga pemeringkat Moody’s Ratings menyusul keputusan pemangkasan outlook lima bank besar Indonesia dari stabil menjadi negatif. OJK menegaskan tidak ada persoalan struktural maupun fundamental di sektor perbankan nasional yang perlu dikhawatirkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae menilai pemangkasan outlook tersebut bukan mencerminkan pelemahan kondisi perbankan secara individual.

“Kita sih enggak khawatir, karena secara struktural tidak ada isu. Secara fundamental juga tidak ada isu yang terkait dengan panggilan kita itu,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, pertemuan dengan Moody’s akan menjadi ajang klarifikasi bersama, tidak hanya oleh OJK, tetapi juga melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Komunikasi yang berbasis data dan informasi dinilai menjadi kunci dalam menjelaskan kondisi perbankan nasional kepada lembaga pemeringkat global.

“Ini homework bersama. KSSK juga mungkin ikut bertanggung jawab untuk menjelaskan. Kita sudah familiar dengan cara kerja Moody’s, termasuk penilaian terhadap faktor prudential, governance, dan manajemen risiko,” katanya.

OJK menilai sektor perbankan relatif lebih mudah dijelaskan kepada lembaga pemeringkat karena pengaturannya tidak hanya mengikuti regulasi domestik, tetapi juga standar global. Dari sisi tata kelola (governance), hingga manajemen risiko, seluruhnya dinilai berada dalam koridor yang kuat.

“Kalau mereka menanya secara individual bank, justru lebih gampang menjelaskannya. Dari sisi prudential, governance, sampai risk management, semuanya ada,” ujarnya.

Meski belum memastikan jadwal pertemuan dengan Moody’s, OJK menyatakan akan menyiapkan data dan informasi secara komprehensif, termasuk arah kebijakan ke depan, regulasi, serta kondisi industri perbankan terkini.

“Sebenarnya cukup dengan data informasi yang jelas dan arah kebijakan yang akan kita lakukan. Mulai dari rules, regulation, data, sampai outlook kebijakan, itu semua akan kita siapkan,” katanya.

OJK pun optimistis keputusan Moody’s tidak akan berdampak signifikan terhadap stabilitas perbankan nasional. Pemangkasan outlook tersebut dinilai sebagai refleksi dari penurunan outlook Indonesia secara menyeluruh.

“Saya optimistis tidak akan ada dampak signifikan. Ini konsekuensi dari penurunan outlook secara keseluruhan, karena outlook Indonesia berubah, tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjelaskan,” ujarnya.

Sebelumnya, Moody’s Ratings memangkas outlook lima bank besar Indonesia yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dari stabil menjadi negatif. Namun, peringkat kredit masing-masing bank tetap dipertahankan.

Perubahan outlook menjadi negatif terutama dipicu oleh outlook negatif peringkat kredit Indonesia di level Baa2.

Moody’s menilai terdapat peningkatan risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah. Hal ini tecermin dari kebijakan yang makin sulit diprediksi, koordinasi kebijakan yang kurang konsisten, serta komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif dalam setahun terakhir.

“Jika kondisi ini berlanjut, hal tersebut berpotensi menggerus kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro,” dikutip dari pengumuman Moody’s pada Jumat (6/2/2026).

Namun, Moody’s tetap memertahankan peringkat Indonesia di level Baa2 lantaran ekonomi Indonesia masih cukup tangguh, didukung oleh sumber daya alam, demografi yang kuat, dan pertumbuhan PDB yang stabil.

Jika ke depan peringkat kredit Indonesia diturunkan, maka peringkat kelima bank tersebut juga berpotensi ikut turun. Untuk Bank Mandiri, BRI, dan BCA, penurunan peringkat negara akan langsung menekan penilaian kekuatan dasar bank (BCA bank).

Kemudian untuk BNI dan BTN, penurunan akan terjadi karena berkurangnya asumsi dukungan pemerintah. Selain itu, penilaian risiko rekanan (CRR dan CRA) beberapa bank juga akan ikut diturunkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan rekening menganggur mencapai 1.800 hari atau sekitar 5 tahun akan dianggap sebagai rekening dormant alias tidak aktif. Hal itu diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum, sebagai upaya mendorong standardisasi dan penguatan tata kelola pengelolaan rekening di sektor perbankan.

“Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Dian menjelaskan, berdasarkan POJK tersebut, bank harus memiliki kebijakan dan prosedur, serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan rekening. Bank juga perlu memastikan bahwa nasabah mendapatkan kemudahan pengaktifan dan penutupan rekening dari kanal bank melalui jaringan kantor fisik dan jaringan digital.

Ia mengatakan, standarisasi pengelolaan rekening nasabah diharapkan dapat mengurangi perbedaan perlakuan antarbank, memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi nasabah, serta meningkatkan transparansi layanan perbankan.

Lebih lanjut, dalam melakukan pengelolaan rekening, bank perlu membagi klasifikasi rekening menjadi tiga yaitu:

1. Rekening aktif yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.

2. Rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari.

3. Rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari.

Dian menegaskan, dalam beleid tersebut diatur secara lebih seimbang terkait hak nasabah dan bank dalam membuka dan mengelola rekening. Nasabah juga diwajibkan memberikan informasi yang benar, memperbarui data, serta memiliki itikad baik dalam hubungan dengan bank. Bank akan menampilkan status rekening nasabah dalam kanal digital dan fisik yang menjadi media komunikasi dengan nasabah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Bank Syariah Nasional (BSN) merapikan susunan pengurus perseroan usai pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN yang menambah aset menjadi sekitar Rp71,3 triliun. Penyegaran komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah ini dimaksudkan memperkuat tata kelola di tengah target ekspansi aset di atas Rp100 triliun dalam dua tahun.

Wakil Direktur Utama BSN, Arga M Nugraha, menegaskan seluruh proses pemisahan UUS BTN serta pengalihan hak dan kewajiban dilakukan dengan mengedepankan kepatuhan aturan. “Kita memastikan proses pemisahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan akan tetap GCG,” kata Arga di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BSN di Jakarta, Rabu, dipimpin Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSN Bahrullah Akbar, didampingi jajaran komisaris dan direksi. Dalam rapat itu, pemegang saham menyetujui pemisahan UUS BTN ke BSN, penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, serta perubahan anggaran dasar perseroan.

Pada tingkat komisaris, BSN kini dipimpin Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Bahrullah Akbar yang didampingi Komisaris Independen Ilham Nurhidayatuloh dan Lukman Khakim. Selain itu, posisi komisaris juga diisi Machhendra Setyo Atmaja dan Hilman Latief sebagai komisaris.

Susunan direksi BSN pascaspin-off menempatkan Alex Sofjan Noor sebagai Direktur Utama dan Arga M Nugraha sebagai Wakil Direktur Utama. Direksi lainnya adalah Direktur Finance, Strategy & Treasury Abdul Firman, Direktur Consumer Banking Mochamad Yut Penta, Direktur Risk Management Beki Kanuwa, Direktur Network & Retail Funding Ari Kurniaman, serta Direktur Human Capital & Compliance Anton Rijanto.

Dari sisi kepatuhan syariah, BSN menempatkan Misbahul Ulum sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Adapun anggota Dewan Pengawas Syariah adalah Syarif Hidayatullah yang bertugas mengawal kesesuaian produk dan kegiatan usaha dengan prinsip syariah.

Penetapan susunan pengurus ini menyusul pengalihan seluruh hak, kewajiban, dan tanggung jawab terkait UUS BTN ke BSN yang berlaku efektif pada tanggal efektif pemisahan. Dengan struktur baru tersebut, manajemen BSN diharapkan lebih leluasa mengeksekusi strategi bisnis dan memperluas layanan perbankan syariah kepada nasabah di seluruh Indonesia.