Jakarta (ANTARA) - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menyerukan peningkatan transparansi terkait kebijakan publik dan harga komoditas-komoditas strategis pada Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 yang diperingati setiap 20 April.

“YLKI menyoroti praktik kenaikan tarif layanan di sektor strategis seperti transportasi, energi, dan air minum yang sering kali tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, akibat minimnya transparansi dalam pengambilan berbagai kebijakan publik tersebut, masyarakat sebagai konsumen menjadi pihak yang paling terdampak tanpa memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan keberatan atau masukan.

Padahal, lanjut dia, kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan dan perlindungan konsumen, bukan semata-mata kepentingan bisnis atau fiskal.

“Oleh karena itu, YLKI menuntut adanya transparansi dalam penetapan tarif dan kebijakan publik, termasuk keterbukaan komponen biaya serta pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

Salah satu kebijakan publik yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena menimbulkan dampak yang luas di masyarakat adalah terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menuturkan, dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan pada Februari 2026, baru 2,1 juta di antaranya yang diaktifkan kembali kepesertaannya per 15 April lalu.

Niti menyatakan layanan kesehatan dan perlindungan dari produk berisiko adalah hak dasar konsumen yang harus dijamin negara, sehingga percepatan reaktivasi peserta PBI yang dinonaktifkan menjadi langkah mendesak guna memastikan tak ada masyarakat rentan kehilangan akses layanan kesehatan.

Selain akses terhadap layanan kesehatan, pihaknya juga menyoroti terkait produk makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

Ia pun meminta pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap produk yang membahayakan kesehatan, termasuk produk adiktif serta pangan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL), melalui regulasi yang tegas, pembatasan iklan, serta pengawasan yang efektif.

“Tanpa intervensi negara yang kuat, konsumen akan terus terekspos risiko kesehatan yang sistemik,” ucapnya.

Tidak hanya perbaikan terhadap tata kelola PBI BPJS Kesehatan, YLKI juga memandang pentingnya penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Niti mengatakan, MBG merupakan kebijakan strategis yang harus dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Ia juga menekankan agar implementasi program tersebut tidak menggerus alokasi wajib belanja negara di sektor pendidikan, sehingga diperlukan transparansi dan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Di samping itu, identifikasi ulang penerima manfaat penting untuk memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran.

Ia juga meminta pemerintah untuk menjamin keamanan pangan dalam setiap tahapan implementasi program, dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) atas setiap risiko, termasuk potensi keracunan makanan.

“Tanpa jaminan keamanan dan akuntabilitas, program (MBG) ini justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok paling rentan,” ujar Niti.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengaku telah melakukan pelimpahan berkas perkara Dokter Richard Lee ke Kejaksaan. Richard Lee dilaporkan Samira Farahnaz alias Doktif terkait pelanggaran perlindungan konsumen.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan pelimpahaan itu dilakukan pada Selasa kemaren. “Benar, berkas perkara DRL sudah dilimpahkan ke Kejati Banten pada hari Selasa 31 Maret 2026 kemarin sekira pukul 13.00 WIB,” kata Budi, Rabu (1/4/2026).

Budi menyebutkan, saat ini pihaknya masih menunggu apakah berkas perkara Richard Lee tersebut sudah dinyatakan lengkap. “Kita masih menunggu terkait berkas perkara tersebut apakah sudah dinyatakan lengkap atau masih harus pemenuhan. Sehingga penyidik mengambil langkah untuk perpanjangan penahanan 40 hari ke depan,” ujar dia.

Sebagai informasi, Richard Lee resmi ditahan pada Jumat 6 Maret 2026 dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang dilaporkan Samira Farahnaz alias Doktif.

Doktif melaporkan Richard Lee atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen produk dan perawatan kecantikan pada 2 Desember 2024.

Lihat video: Terungkap Alasan Polisi Langsung Tahan Richard Lee Usai Diperiksa



Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Reonald Simanjuntak menjelaskan penetapan tersangka dilakukan penyidik terkait laporan yang dilayangkan Dokter Detektif (Doktif) Samira Farahnaz pada 2 Desember 2024 dengan nomor LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya.

"Kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan penetapan pada 15 Desember 2025 pada saudara RL," ujarnya.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan hingga saat ini belum ada pengajuan penangguhan penahanan dari kuasa hukum Dokter Richard Lee. Diketahui, Richard Lee ditahan atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang dilaporkan Samira Farahnaz alias Doktif.

“Belum ada pengajuan penangguhan penahanan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dikutip Senin (9/3/2026).

Budi menerangkan, Richard Lee ditempatkan bersama tahanan lainnya di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Polisi memastikan, hak-hak Richard Lee tetap dipenuhi, termasuk hak menjalankan ibadah puasa dan sahur.

“Selama menjalani penahanan, hak-hak yang bersangkutan tetap dipenuhi selayaknya tersangka lain yang sedang menjalani masa tahanan, termasuk hak untuk menjalankan ibadah puasa dan sahur. Hingga saat ini tidak terdapat keluhan yang disampaikan,” ujar dia.

Sebelumnya, penahanan dilakukan usai penyidik memeriksan dokter Richard Lee pada Jumat, 6 Maret 2026. Budi menjelaskan, penahanan dilakukan lantaran Richard Lee dianggap telah menghambat proses penyidikan. "Berdasarkan pertimbangan, tindakan Tersangka DRL yang dinilai menghambat penyidikan," ungkap Budi.

Lihat video: Terungkap Alasan Polisi Langsung Tahan Richard Lee Usai Diperiksa



Adapun perbuatan yang dianggap menghambat penyidikan yakni, Richard Lee mangkir dari panggilan pemeriksaan pada 3 Maret 2026. Kala itu, Richard disebut tak memberi penjelasan pada penyidik, tetapi malah live TikTok.

"Tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan tanggal 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas. Justru pada hari tersebut tersangka diketahui melakukan live pada akun tiktok," imbuhnya.

Selain itu, kata Budi, Richard juga mangkir dari wajib lapor. "Tersangka juga mangkir wajib lapor pada Senin, 23 Februari 2026 dan Kamis, 5 Maret 2026 tanpa alasan yang jelas," jelas Budi.

Batam (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau (OJK Kepri) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebagai upaya utama memperkuat perlindungan konsumen.

Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya mengatakan bahwa OJK Kepri konsisten mengedepankan perlindungan konsumen yang berintegritas.

“OJK akan terus hadir memastikan masyarakat terlindungi, paham risiko, serta mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan aman,” katanya di Batam, Selasa.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerima dan memproses 817 pengaduan masyarakat sepanjang 2025.

“Mayoritas laporan berasal dari sektor financial technology (fintech). Seluruhnya kami tindak lanjuti melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital,” ujarnya.

Selain itu, OJK Kepri juga mencatat maraknya laporan terkait aktivitas keuangan ilegal. Sepanjang periode 2025, terdapat 280 laporan pinjaman online ilegal dan 88 laporan investasi ilegal.

“Melalui kanal Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), tercatat 6.316 laporan korban penipuan, mulai dari penipuan transaksi belanja, fake call atau impersonation, penipuan kerja, hingga penipuan melalui media sosial,” kata dia.

Meski demikian, kontribusi laporan dari Kepri secara nasional hanya sebesar 1,54 persen dan tidak masuk dalam sepuluh provinsi tertinggi dalam pelaporan.

“Mudah-mudahan ini menunjukkan masyarakat Kepri sudah memiliki literasi yang semakin baik,” kata dia.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan kanal resmi pengaduan, termasuk melalui situs iasc.ojk.go.id sebagai bagian dari sistem penanganan penipuan keuangan.

Sebagai upaya untuk melindungi konsumen, OJK Kepri melaporkan capaian kegiatan edukasi literasi keuangan dan penguatan inklusi keuangan bagi masyarakat.

“Di 2025 kami melakukan sebanyak 87 kegiatan edukasi keuangan dengan total 145.397 peserta dari berbagai lapisan masyarakat,” katanya.

Dalam rangka memperkuat inklusi keuangan, OJK Kepri juga aktif menjalankan kegiatan di seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu.

“Bekerja sama dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), inklusi keuangan diperluas melalui 648 kegiatan di seluruh kabupaten/kota di Kepri yang melibatkan 266.368 peserta,” katanya.

Ke depan, OJK Kepri menegaskan ingin memperluas jangkauan layanan perbankan guna mewujudkan masyarakat yang memiliki literasi keuangan baik, serta memperkuat perlindungan konsumen.

Memasuki 2026, OJK Kepri juga menginisiasi kampanye nasional Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 di bulan Maret ini.

Terdapat armada SiMOLEK (Sarana Informasi Mobil Literasi Keuangan) di Batam dan Tanjungpinang pada 2-9 Maret, serta kegiatan literasi ekonomi syariah untuk segmen ibu rumah tangga pada 11 Maret.

"Program ini bertujuan mengakselerasi literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kegiatan seperti layanan edukasi keuangan jemput bola, dan edukasi ekonomi syariah dalam momentum Ramadhan," tutupnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polda Metro Jaya kembali memanggil Dokter Richard Lee pada 19 Februari 2026. Hal itu dilakukan untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen.

"Penyidik Polda Metro Jaya sudah mengirim surat panggilan pada hari Kamis, pada hari Kamis 19 Februari 2026 pukul 10.00," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Sabtu (14/2/2026).

Budi menegaskan, penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya dipastikan sah setelah gugatan praperadilan Richard Lee ditolak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Sudah kami tegaskan bahwa praperadilan tersangka DRL ditolak. Artinya, penetapan status tersangka saudara DRL sah," ujar Budi.

Sebelumnya, polisi menetapkan Dokter Richard Lee sebagai tersangka atas laporan yang dilayangkan Dokter Detektif (Doktif) Samira Farahnaz. Dokter Detektif melaporkan Richard Lee atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen produk dan perawatan kecantikan pada 2 Desember 2024.

Lihat video: Sidang Praperadilan Dokter Richard Lee, Richard Lee Pertanyakan Status Tersangka



Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Reonald Simanjuntak ketika itu menjelaskan penetapan tersangka dilakukan penyidik terkait laporan yang dilayangkan Dokter Detektif (Doktif) Samira Farahnaz pada 2 Desember 2024 dengan nomor LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya.

"Kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan penetapan pada 15 Desember 2025 pada saudara RL," ujarnya.

JAKARTA - Bulan Februari menjadi momen istimewa yang identik dengan perayaan kasih sayang sekaligus awal yang baru melalui Tahun Baru Imlek 2026. Di momen penuh makna ini, MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), melalui aplikasi MotionLife, menghadirkan promo spesial bertajuk “February Self Care Deal” sebagai ajakan untuk memulai tahun dengan perhatian lebih pada kesehatan diri.

Melalui promo ini, MNC Life mengajak masyarakat menjadikan perlindungan kesehatan sebagai bentuk nyata self-love yang berdampak jangka panjang. Selama periode 1–28 Februari 2026, setiap pembelian Asuransi Kesehatan di MotionLife dengan plan apa pun berkesempatan mendapatkan GRATIS Scaling Gigi di Ocean Dental untuk 5 orang pembeli pertama.

Dengan premi mulai dari Rp50 ribuan per bulan, nasabah dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang komprehensif, mulai dari manfaat rawat inap hingga Rp90 juta per tahun, rawat jalan via telemedicine, layanan kesehatan yang mudah diakses, hingga perlindungan finansial yang membantu menjaga ketenangan di tengah risiko kesehatan yang dapat terjadi kapan saja. Proses pembelian dilakukan secara praktis melalui MotionLife , dengan aktivasi polis instan tanpa medical check-up serta kemudahan pengajuan klaim secara digital.

Kolaborasi antara MNC Life dan Ocean Dental dalam promo ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendorong gaya hidup sehat melalui pendekatan preventif. Perawatan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap diri sendiri, sekaligus simbol kesiapan menyambut tahun yang baru dengan senyum yang lebih sehat dan percaya diri.

Melalui aplikasi MotionLife , nasabah dapat dengan mudah membandingkan produk, memilih plan sesuai kebutuhan, melakukan pembayaran secara digital, hingga mengelola polis dalam satu aplikasi. Sebagai bagian dari MNC Financial Services, MNC Life terus berinovasi menghadirkan solusi perlindungan yang mudah diakses, relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, dan selaras dengan momen-momen penting dalam kehidupan. Memaknai Bulan Kasih Sayang dan Tahun Baru Imlek sebagai awal yang baru, MNC Life mengajak masyarakat untuk menjadikan kesehatan sebagai investasi utama demi masa depan yang lebih baik.

Kalau dari data BPKN, jumlahnya itu dulu ada 793 LPKSM. Sekarang ini cuma setengahnya, hampir setengahnya, yaitu 388 LPKSM.

Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) turun menjadi 388 dan mendorong penguatan jejaring perlindungan konsumen di daerah.

Ketua Komisi Kerja Sama dan Pengkajian Kelembagaan BPKN Lasminingsih mengatakan LPKSM berperan penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat, terutama konsumen rentan yang membutuhkan pendampingan.

“Kalau dari data BPKN, jumlahnya itu dulu ada 793 LPKSM. Sekarang ini cuma setengahnya, hampir setengahnya, yaitu 388 LPKSM,” kata Lasminingsih dalam Catatan Akhir Tahun (CAT) BPKN 2025, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penurunan jumlah LPKSM menjadi perhatian karena lembaga tersebut kerap menjadi pintu awal bantuan bagi konsumen yang menghadapi persoalan, mulai dari layanan keuangan hingga sengketa perumahan.

Lasminingsih menyebut LPKSM bekerja dengan keterbatasan, namun banyak yang tetap bertahan karena didorong semangat membantu konsumen.

“LPKSM adalah swadaya masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan BPKN mendorong penguatan kolaborasi “segitiga” antara BPKN, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan LPKSM, agar penanganan pengaduan di daerah lebih terhubung dan tidak selalu terpusat di Jakarta.

Dalam pemetaan yang dilakukan, BPKN juga mempertemukan LPKSM dengan BPSK dan pemerintah daerah setempat untuk memperkuat komunikasi, mempercepat rujukan kasus, serta menyamakan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa.

Lasminingsih menilai banyak persoalan konsumen bersifat lintas isu, misalnya sengketa perumahan yang dapat mencakup sertifikat, kelistrikan, hingga pembiayaan, sehingga membutuhkan koordinasi antarpihak.

BPKN menargetkan upaya penguatan jaringan di daerah terus berjalan agar eksistensi LPKSM tidak terus menurun, termasuk melalui forum komunikasi, kunjungan, dan fasilitasi jejaring kerja.

Ia menambahkan BPKN mendorong pembentukan LPKSM baru melalui kegiatan sosialisasi dan forum komunikasi yang melibatkan organisasi masyarakat, yayasan, serta komunitas lokal agar ikut menjadi bagian dari penguatan perlindungan konsumen.

“Jangan sampai yang 388 ini malah turun lagi, kita tetap semangat, kita kenalkan dengan BPSK-nya, supaya mereka ada komunikasi dan sebagainya,” ujar dia.

CAT BPKN 2025 juga menyoroti perlindungan konsumen mencakup banyak sektor dan kelompok, seiring jumlah konsumen yang berkembang dan dinamika transaksi yang semakin kompleks di berbagai daerah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa total kerugian yang dilaporkan ke Indonesia Anti Scam Center (IASC) tembus Rp7,8 triliun, sejak peluncurannya pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025. Sebanyak Rp 386,5 miliar dana berhasil diblokir.

IASC telah menerima 343.402 laporan penipuan. Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan ke IASC sebanyak 563.558 rekening dengan 106.222 rekening telah dilakukan pemblokiran.

Masyarakat yang mengetahui informasi atau menerima penawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) diimbau untuk segera melaporkan ke OJK.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan peluang menyelamatkan uang hilang dari penipuan itu bergantung pada kecepatan pelaporan dari korban.

Rata-rata laporan penipuan masyarakat Indonesia terbilang tinggi, sebanyak 874 per hari. Kiki membandingkan dengan rata-rata pelaporan di negara lain yang kebanyakan hanya 115 per hari.

Ketua Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto mengatakan rata-rata waktu uang hilang itu sekitar satu jam pasca penipuan. Sementara itu, hanya sekitar 1% pelapor yang melaporkan dalam waktu kurang dari satu jam pasca penipuan.

"Tolong jangan sampai terkena scam. Karena kalau terkena scam, sudah tahunya terlambat, lapornya beberapa jam setelahnya, hanya 1% [korban] yang lapor di bawah 1 jam," ujar Hudiyanto.

Meski demikian, Kiki memaparkan persentase dana yang dapat diselamatkan dari total laporan scam di Indonesia hampir mencapai 5%. Sementara di negara lain hanya sekitar 2%.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah menyusun desain awal skema penjaminan polis asuransi yang disesuaikan dengan karakteristik industri perasuransian Indonesia. Hal ini sehubungan dengan persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan dijalankan LPS.

Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menyampaikan bahwa skema tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Adapun, PPP ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

Sebagai inisiatif dan pondasi langkah awal, Mahendra mengatakan OJK telah meluncurkan database polis nasional pada Juni lalu. Tujuannya, untuk memastikan penjaminan polis asuransi berbasis data yang akurat.

"Implementasi penuh skema ini akan memperkuat mekanisme resolusi perusahaan asuransi, memberikan kepastian pembayaran klaim pasca likuidasi, dan menjadi pilar utama dalam pemulihan serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi," terang Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

Program tersebut merupakan hal penting yang merupakan mandat penting dalam memperkuat perlindungan konsumen dan kepercayaan publik. Mahendra menjelaskan, secara historis, program ini diamanatkan dalam UU nomor 40 2014 tentang perasuransian yang seharusnya berlaku tahun 2017, namun belum dapat diimplementasikan sampai sekarang karena belum tersedia landasan operasional dan lembaga.

"Namun, melalui Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK, maka mandat tersebut kembali ditegaskan pelaksanaannya dilakukan dalam 5 tahun sejak Undang-Undang P2SK yaitu tahun 2028," terang Mahendra.

Sebagai informasi, PPP merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK) No.4/2023. Dalam penyelenggaraan PPP, setiap perusahaan asuransi wajib menjadi peserta penjamin polis. Selain itu, perusahaan asuransi yang akan mengikuti program tersebut harus dinyatakan memenuhi tingkat kesehatan tertentu.

Salah satu indikator untuk kepesertaan program tersebut adalah tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Maka, risk based capital (RBC) menjadi salah satu kriterianya. Tetapi, hal itu masih dalam pembahasan.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Pinjaman daring atau pinjol terus diminati karena memberikan akses pendanaan yang lebih cepat dibandingkan perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol mencapai Rp 90,99 triliun hingga September 2025. Angka ini naik 22,16% secara tahunan (yoy).

Pertumbuhan pembiayaan pindar diiringi dengan kenaikan tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari (TWP90).

Data OJK menunjukan TWP90 per September 2025 sebesar 2,82%. Angka ini naik 44 basis poin (bps) secara tahunan dan naik 12 bps secara bulanan.

Ketua ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menilai kasus gagal bayar pinjol masih sering terjadi. Menurutnya, banyak faktor yang memicu galbay, mulai dari kondisi keuangan yang tidak stabil, kesalahan dalam mengatur pengeluaran, hingga minimnya pemahaman atas syarat pinjaman. Padahal konsekuensi gagal bayar cukup berat, seperti denda yang membengkak, tekanan psikologis, hingga potensi persoalan hukum.

Risiko lain yang kerap luput disadari adalah turunnya skor kredit di SLIK OJK. Dampaknya, pengguna akan kesulitan mengajukan kredit lain, termasuk kredit kendaraan maupun KPR. Karena itu kemampuan melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo menjadi kunci agar konsumen terhindar dari teror penagih utang.

OJK menyebut pengaduan terkait debt collector menjadi salah satu yang paling banyak diterima. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa sekitar separuh dari total keluhan konsumen berkaitan dengan praktik penagihan.

Ia menegaskan upaya yang dilakukan OJK mencakup langkah preventif dan kuratif, salah satunya melalui penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Selain regulasi, OJK terus mengintensifkan edukasi agar masyarakat memahami hak dan kewajiban saat mengambil pinjaman. Friderica atau kerap yang disapa Kiki mengingatkan bahwa permintaan terhadap perlindungan konsumen harus diimbangi tanggung jawab untuk membayar kewajiban.

Ia menyampaikan pesan sederhana, yaitu jika tidak ingin berhadapan dengan penagih utang maka cicilan harus dibayar sesuai ketentuan.

"Kita terus edukasi kalau tidak mau ketemu debt collector ya bayar, kewajibannya seperti apa," kata Kiki, dikutip Minggu (16/11/2025).

Bagi konsumen yang menghadapi kesulitan keuangan, langkah paling aman adalah menghubungi lembaga keuangan dan meminta restrukturisasi. Kiki menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan perusahaan, namun sikap proaktif dari debitur dapat menghindari eskalasi masalah. Menurutnya, lebih baik berinisiatif menjelaskan kondisi daripada menghindar sampai akhirnya dicari oleh penagih.

"Tapi dari pada dicari-dicari mending proaktif sendiri kalau memang ada kewajiban yang belum bisa dipenuhi," kata Kiki.

Kesadaran untuk mengukur kemampuan finansial sebelum mengambil pinjaman menjadi benteng utama agar masyarakat tidak terjebak dalam tekanan utang dan teror debt collector.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kenaikan signifikan jumlah kredit macet pada borrower fintech atau pinjol berusia di bawah 19 tahun.

Per Agustus 2025, terdapat 22.694 akun yang masuk kategori macet, meningkat dari 2.479 akun pada Juni 2024. Kenaikan tersebut mencapai 815,45% secara tahunan (yoy).

OJK menyampaikan bahwa peningkatan kredit macet pada kelompok usia sangat muda berkaitan dengan rendahnya literasi dan kesadaran pengelolaan keuangan. OJK juga menyampaikan bahwa sebagian anak muda belum memahami ketentuan layanan pembiayaan digital, termasuk kewajiban pembayaran, bunga, dan denda.

"Kelompok usia muda masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keuangan dan seringkali menggunakan layanan pembiayaan tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar," ujar OJK dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (16/11/2025).

Untuk memperkuat perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan SEOJK 19/2025 yang mulai berlaku pada Juli 2025. Aturan tersebut menetapkan batas usia minimal penerima dana di layanan pembiayaan digital menjadi 18 tahun serta mensyaratkan penghasilan minimal Rp3 juta.

Adapun per Agustus 2025 total ada 257.331 borrower fintech dengan usia kurang dari 19 tahun dengan total outstanding Rp 316,87 miliar. Tercatat 65% akun borrower berstatus lancar, sedangkan sisanya masuk kategori dalam perhatian khusus hingga macet.

Sementara itu, mengutip data OJK, pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjolmencapai Rp 90,99 triliun hingga September 2025. Angkaini naik 22,16% yoy.

Kendati melambat dibandingkan dibandingkan denganangka pertumbuhan September 2024, laju pembiayaan pinjolmasih jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja multifinance dan perbankan.

Piutang multifinance per September 2025 tumbuh melambat jadi 1,07% yoydan kredit konsumsi perbankan tumbuh 7,42% yoy.

Pertumbuhan pembiayaan pindardiiringi dengan kenaikan tingkat wanprestasilebih dari 90 hari (TWP90).

Data OJK menunjukan TWP90 per September 2025 sebesar 2,82%. Angka ini naik44 basis poin (bps) secara tahunan dan naik 12 bps secara bulanan.

Adapun sebelumnyaOJK telah meminta pinjaman dalam jaringan (pindar) atau pinjol memperketat syarat penyaluran kredit. OJK juga telah menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024.

OJK melihat bahwa selain kondisi ekonomi peminjam yang memburuk, ada pula peminjam yang sedari awal memiliki niat untuk tidak melunasi pinjaman.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kenaikan signifikan jumlah kredit macet pada borrower fintech atau pinjol berusia di bawah 19 tahun.

Per Agustus 2025, terdapat 22.694 akun yang masuk kategori macet, meningkat dari 2.479 akun pada Juni 2024. Kenaikan tersebut mencapai 815,45% secara tahunan (yoy).

OJK menyampaikan bahwa peningkatan kredit macet pada kelompok usia sangat muda berkaitan dengan rendahnya literasi dan kesadaran pengelolaan keuangan. OJK juga menyampaikan bahwa sebagian anak muda belum memahami ketentuan layanan pembiayaan digital, termasuk kewajiban pembayaran, bunga, dan denda.

"Kelompok usia muda masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keuangan dan seringkali menggunakan layanan pembiayaan tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar," ujar OJK dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (16/11/2025).

Untuk memperkuat perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan SEOJK 19/2025 yang mulai berlaku pada Juli 2025. Aturan tersebut menetapkan batas usia minimal penerima dana di layanan pembiayaan digital menjadi 18 tahun serta mensyaratkan penghasilan minimal Rp3 juta.

Adapun per Agustus 2025 total ada 257.331 borrower fintech dengan usia kurang dari 19 tahun dengan total outstanding Rp 316,87 miliar. Tercatat 65% akun borrower berstatus lancar, sedangkan sisanya masuk kategori dalam perhatian khusus hingga macet.

Sementara itu, mengutip data OJK, pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjolmencapai Rp 90,99 triliun hingga September 2025. Angkaini naik 22,16% yoy.

Kendati melambat dibandingkan dibandingkan denganangka pertumbuhan September 2024, laju pembiayaan pinjolmasih jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja multifinance dan perbankan.

Piutang multifinance per September 2025 tumbuh melambat jadi 1,07% yoydan kredit konsumsi perbankan tumbuh 7,42% yoy.

Pertumbuhan pembiayaan pindardiiringi dengan kenaikan tingkat wanprestasilebih dari 90 hari (TWP90).

Data OJK menunjukan TWP90 per September 2025 sebesar 2,82%. Angka ini naik44 basis poin (bps) secara tahunan dan naik 12 bps secara bulanan.

Adapun sebelumnyaOJK telah meminta pinjaman dalam jaringan (pindar) atau pinjol memperketat syarat penyaluran kredit. OJK juga telah menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024.

OJK melihat bahwa selain kondisi ekonomi peminjam yang memburuk, ada pula peminjam yang sedari awal memiliki niat untuk tidak melunasi pinjaman.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]