Isu ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga keberlanjutan sistem peternakan tidak bisa diselesaikan secara parsial, dibutuhkan kolaborasi global yang kuat

Yogyakarta (ANTARA) - Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global di sektor peternakan dan ketahanan pangan.

"Isu ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga keberlanjutan sistem peternakan tidak bisa diselesaikan secara parsial, dibutuhkan kolaborasi global yang kuat," kata Dekan Fakultas Peternakan UGM Prof Budi Guntoro dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, kolaborasi lintas negara tersebut diwujudkan melalui forum The 7th International Joint Graduate Seminar (IJGS) yang digelar Fakultas Peternakan UGM di Maejo University, Thailand, beberapa waktu lalu.

Kegiatan tersebut menjadi ajang akademik internasional bagi mahasiswa pascasarjana, dosen dan peneliti untuk berbagi hasil riset sekaligus memperkuat jejaring ilmiah lintas negara.

"Dan IJGS menjadi salah satu jembatan penting untuk itu," katanya.

Melalui penyelenggaraan IJGS, Fapet UGM menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pertukaran ilmu pengetahuan, inovasi riset dan pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang peternakan.

"Kegiatan IJGS diharapkan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya kolaborasi riset berkelanjutan serta kontribusi nyata terhadap pembangunan pangan dan pertanian global," katanya.

IJGS merupakan forum ilmiah tahunan yang diinisiasi Fapet UGM sebagai bagian dari komitmen memperkuat kerja sama dengan berbagai universitas di negara-negara kawasan ASEAN.

Penyelenggaraan IJGS ke-7 ini menandai keberlanjutan kerja sama akademik antara Fapet UGM dan Maejo University yang selama ini telah terjalin melalui berbagai program kolaboratif, seperti pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian bersama, hingga publikasi ilmiah internasional.

"Melalui IJGS, kami ingin memberikan ruang bagi mahasiswa pascasarjana untuk tampil percaya diri dalam forum internasional, sekaligus mendorong lahirnya kolaborasi riset yang berdampak nyata bagi pengembangan peternakan dan pertanian berkelanjutan," katanya.

Dalam pelaksanaannya, IJGS ke-7 memiliki sejumlah tujuan, antara lain menyediakan forum ilmiah internasional bagi mahasiswa pascasarjana, meningkatkan kapasitas akademik dan kemampuan komunikasi ilmiah, serta mendorong kolaborasi riset lintas negara, khususnya di kawasan ASEAN.

"Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat jejaring akademik global serta mendukung internasionalisasi perguruan tinggi," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Suara buruh bukan sekadar tuntutan, tetapi masukan strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif.

Jakarta (ANTARA) - Peringatan Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei pada dasarnya bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang artikulasi kolektif bagi pekerja untuk menyuarakan hak dan keadilan.

Pada May Day 2026, gelombang aksi yang diperkirakan melibatkan ratusan ribu buruh di berbagai daerah menjadi pemantik kuat bahwa isu ketenagakerjaan masih jauh dari kata ideal.

Konsentrasi massa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, mencerminkan bahwa suara buruh tetap relevan di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks.

Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai lebih dari 147 juta orang, menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai isu strategis dalam pembangunan nasional.

Namun, May Day seharusnya tidak berhenti sebagai simbol. Ia menjadi resonansi dari persoalan yang lebih dalam: bagaimana pekerja menghadapi perubahan struktur ekonomi global yang semakin menuntut fleksibilitas, tetapi sering kali mengorbankan kepastian kerja.

International Labour Organization pada 2024 mencatat bahwa sekitar 60 persen pekerja di negara berkembang masih berada dalam sektor informal, termasuk Indonesia yang angkanya mencapai sekitar 59 persen. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja belum menikmati perlindungan kerja yang memadai, sehingga suara mereka menjadi semakin penting untuk didengar.

Tekanan ekonomi

Resonansi suara buruh tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi global yang terus meningkat. Konflik Rusia-Ukraina telah memicu volatilitas harga energi dan pangan, yang berdampak langsung pada biaya hidup pekerja.

International Monetary Fund dalam World Economic Outlook (2023) mencatat inflasi global mencapai 8,7 persen pada 2022, sementara pertumbuhan ekonomi melambat ke kisaran 3 persen. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda: upah riil pekerja tergerus, sementara peluang kerja tidak tumbuh secepat kebutuhan angkatan kerja.

Di Indonesia, tekanan tersebut tercermin dalam struktur ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik (2025) mencatat tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3 persen, meskipun angka ini tidak sepenuhnya menggambarkan kualitas pekerjaan. Banyak pekerja yang berada dalam kondisi bekerja dengan jam kerja rendah dan pendapatan tidak stabil.

Selain itu, sektor padat karya, seperti tekstil dan manufaktur, menghadapi tekanan global yang berujung pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini memperkuat urgensi perlindungan tenaga kerja dalam kebijakan ekonomi nasional.

Keadilan sosial

Dalam konteks keadilan sosial, resonansi suara buruh mencerminkan tuntutan akan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan pekerja.

World Bank (2023) mencatat bahwa ketimpangan pendapatan di banyak negara berkembang masih tinggi, dengan koefisien Gini Indonesia berada di kisaran 0,38 dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa sebagian hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok pekerja.

Selain itu, akses terhadap jaminan sosial juga menjadi isu krusial. International Labour Organization (2023) melaporkan bahwa hanya sekitar 48 persen populasi global yang memiliki akses penuh terhadap perlindungan sosial.

Di Indonesia, meskipun cakupan program, seperti BPJS Ketenagakerjaan, terus meningkat, masih terdapat kesenjangan signifikan, terutama bagi pekerja informal. Dalam situasi ini, suara buruh menjadi dorongan penting untuk memperluas sistem perlindungan sosial yang inklusif.

Peran strategis

Menghadapi tantangan ekonomi dan keadilan sosial, buruh tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pembangunan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi kunci untuk menjawab tantangan global.

Organisation for Economic Co-operation and Development (2023) menunjukkan bahwa negara dengan produktivitas tenaga kerja tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan ketimpangan yang lebih rendah.

Namun, produktivitas tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia. Investasi pada pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penting. World Bank (2022) dalam laporan Human Capital Index menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan pendapatan individu hingga 30 persen dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peran buruh dalam meningkatkan keterampilan dan adaptasi terhadap perubahan teknologi menjadi sangat krusial.

Di sisi lain, pemerintah dan sektor usaha juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem kerja yang adil dan produktif. Dialog sosial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang seimbang. Tanpa kolaborasi, resonansi suara buruh berisiko tidak terkonversi menjadi kebijakan yang efektif.

Arah masa depan

Pada akhirnya, resonansi suara buruh adalah cermin dari arah pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam era transformasi digital dan ketidakpastian global, tantangan ketenagakerjaan akan semakin kompleks.

International Labour Organization (2024) memperkirakan bahwa otomatisasi dan digitalisasi akan mengubah sekitar 23 persen pekerjaan dalam dekade ini, menciptakan kebutuhan keterampilan baru, sekaligus risiko kehilangan pekerjaan bagi sebagian pekerja.

Bagi Indonesia, momentum May Day 2026 harus dimaknai sebagai titik refleksi. Suara buruh bukan sekadar tuntutan, tetapi masukan strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif. Keadilan sosial tidak akan tercapai, tanpa perlindungan pekerja, dan pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan, tanpa kontribusi tenaga kerja yang produktif.

Dengan demikian, resonansi suara buruh seharusnya tidak berhenti pada 1 Mei. Ia harus terus bergema dalam setiap kebijakan, menjadi pengingat bahwa pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menempatkan manusia, termasuk pekerja sebagai pusat episentrumnya.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkap tiga tantangan yang memerlukan respon tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni membangkitkan kepercayaan usaha, memperkuat konsumsi dan investasi, serta memastikan implementasi kebijakan efektif di dunia usaha.

“Kita memiliki kerangka kebijakan yang kuat, dan itulah yang harus kita tingkatkan termasuk juga kebijakan hilirisasi dan industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” kata Perry di Grha Bhasvara Icchana Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, mengenai tantangan pertama, Perry mengingatkan pentingnya upaya membangkitkan kepercayaan pelaku usaha serta mempertemukan dan menyalurkan pembiayaan ke proyek-proyek prioritas nasional guna mendorong stabilitas yang dinamis dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tantangan kedua berkaitan dengan penguatan mesin pertumbuhan domestik melalui konsumsi yang tetap terjaga dan peningkatan investasi, sehingga program prioritas pemerintah terus berjalan sekaligus didukung kapasitas pembiayaan yang memadai.

Sementara itu, pada tantangan ketiga, Perry mengingatkan pentingnya memastikan kebijakan, baik yang telah maupun yang akan dirumuskan, dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat dunia usaha, perbankan, hingga masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kondisi global saat ini penuh ketidakpastian seiring dengan konflik geopolitik yang belum mereda, sehingga berdampak pada perlambatan ekonomi, peningkatan harga minyak global, hingga tekanan arus modal keluar.

Di tengah ketidakpastian global, Perry pun menegaskan perlunya penguatan sinergi dalam mendorong perekonomian Indonesia dengan berbasis kekuatan domestik, permintaan domestik.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa tekanan global dapat memengaruhi perekonomian domestik melalui tiga jalur utama.

Pertama, jalur finansial akibat meningkatnya aset safe haven yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil obligasi AS, sehingga memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kedua, jalur komoditas yang dipicu gejolak harga minyak seiring ketegangan di Selat Hormuz yang turut mendorong kenaikan harga komoditas lain seperti emas dan batu bara.

Ketiga, jalur perdagangan akibat hambatan transportasi dan logistik yang menyebabkan disrupsi pasokan (supply disruption) antarnegara.

Secara keseluruhan, Destry mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berisiko menekan ekonomi domestik, meski pertumbuhan masih terjaga dengan proyeksi sekitar 5,4 persen pada triwulan I 2026.

Karena itu, ia juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi domestik guna meningkatkan daya tahan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan yang belum optimal. Sebab, ujar Destry, mayoritas ekonomi domestik memang ditopang oleh konsumsi sebagai kontributor utama, diikuti investasi dan belanja pemerintah.

“Oleh karena itu, di sinilah kami mencoba melihat apa, sih, permasalahan sebenarnya. Kenapa ekonomi domestik kita ini belum bisa tumbuh optimal. Nah ini yang akan kita akselerasi,” kata Destry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Di saat yang sama, kami juga menjaga kualitas pertumbuhan melalui penyaluran kredit yang selektif ke sektor-sektor yang prospektif dan resilien

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan menyampaikan bahwa perseroan berfokus pada perluasan penetrasi ekosistem dari Mandiri Group guna memitigasi tantangan global maupun domestik sepanjang tahun ini.

Strategi ini dilakukan melalui peningkatan aktivitas dan transaksi nasabah serta akselerasi dari digitalisasi layanan perbankan yang diberikan oleh Mandiri Group.

“Di saat yang sama, kami juga menjaga kualitas pertumbuhan melalui penyaluran kredit yang selektif ke sektor-sektor yang prospektif dan resilien, serta monitoring portofolio secara ketat serta stress testing secara berkala,” kata Riduan menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Perseroan mencermati beberapa tantangan pada 2026, mencakup ketidakpastian global serta situasi domestik akibat dari pengaruh global maupun kondisi internal di Indonesia.

Kemudian, perseroan juga mencermati dinamika suku bunga serta kualitas kredit pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perlambatan ekonomi.

Dari sisi global, Riduan menjelaskan bahwa eskalasi geopolitik masih berpotensi mengganggu rantai pasok serta memicu volatilitas harga komoditas dan pasar keuangan di regional maupun dunia.

Arah suku bunga ke depan pun juga masih sangat bergantung pada perkembangan inflasi dan stabilitas nilai tukar serta dinamika global yang terus bergerak secara dinamis.

Sementara dari dalam negeri, imbuh Riduan, tekanan harga energi dan pelemahan daya beli juga perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi profil risiko debitur Bank Mandiri, khususnya yang memiliki eksposur pada komoditas yang dipengaruhi harga global.

Dengan strategi yang dilakukan perseroan, Riduan memastikan bahwa hingga saat ini kualitas aset tetap solid. Hal ini sebagaimana tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang terjaga di bawah 1 dan NPL coverage ratio sebesar 245 persen per Maret 2026.

Pada saat yang sama, Bank Mandiri menjaga buffer permodalan yang kuat dengan rasio capital adequacy ratio (CAR) di atas 19 persen untuk menghadapi berbagai skenario tantangan ke depan.

Dalam menghadapi dinamika suku bunga, Riduan mengatakan fokus perseroan bukan pada spekulasi arah suku bunga, melainkan memastikan struktur pendanaan, likuiditas, dan portofolio mix agar tetap adaptif.

Oleh karena itu, Bank Mandiri terus memperkuat dana murah atau current account saving account (CASA) yang berasal dari transaksional banking.

Penguatan ini dilakukan melalui akselerasi transaksi nasabah dan penguatan ekosistem digital yang sekaligus mendorong pertumbuhan fee-based income recurring serta menjaga profitabilitas Bank Mandiri yang berkelanjutan.

Pada saat yang sama, tegas Riduan, perseroan juga tetap berkomitmen untuk mendukung pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta menjalankan agenda strategis pemerintah lainnya.

“Dengan fundamental yang kuat, Bank mandiri optimis dapat menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat peran sebagai agent of development bagi pembangunan perekonomian Indonesia,” kata Riduan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih pada Sabtu (28/3/2026) siang hingga sore hari. Rapat yang berlangsung di akhir pekan ini dilakukan guna membahas penyesuaian serta penentuan sejumlah kebijakan strategis di sektor ekonomi dan energi.

"Hari Sabtu siang sampai dengan sore hari ini, 28 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk menentukan penyesuaian dan penentuan beberapa kebijakan ekonomi dan energi," tulis Sekretariat Kabinet lewat akun media sosial Instagram resminya @sekretariat.kabinet.

Pertemuan tersebut diselenggarakan melalui sambungan video conference dan diikuti oleh sekitar 15 menteri Kabinet Merah Putih. Agenda utama pembahasan berfokus pada langkah-langkah krusial untuk merespons dinamika ekonomi nasional dan pengelolaan ketahanan energi ke depan.

Sejumlah menteri yang tampak hadir dalam rapat virtual tersebut, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, serta Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Selain itu, turut bergabung Menteri Keuangan Purbaya, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Staf Kepresidenan Qodari, hingga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

Lihat video: Bensin Hanya untuk Orang Kaya? Prabowo Dorong Transisi Massal ke Kendaraan Listrik



Meski dilaksanakan pada hari libur, rapat ini menunjukkan urgensi pembahasan kebijakan yang tengah digodok pemerintah. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai detail poin-poin kebijakan yang diputuskan khususnya di bidang ekonomi dan energi.

Efisiensi yang sejati adalah bagaimana mengelola sumber daya negara secara lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih berorientasi pada masa depan

Jakarta (ANTARA) - Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan fiskal yang kompleks.

Di satu sisi, Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin anggaran dengan mempertahankan batas defisit maksimal tiga persen dari produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, negara juga dituntut mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen sekaligus membiayai berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga berbagai proyek pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan fiskal yang tidak kecil.

Situasi ini menjadi semakin rumit ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik yang meningkat, terutama konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong harga energi global dan mengganggu stabilitas perdagangan internasional.

Dalam kondisi seperti ini, rencana kebijakan efisiensi fiskal melalui pemotongan anggaran kementerian dan lembaga yang dilontarkan Pemerintah memang dapat menjadi opsi disiplin anggaran yang dibutuhkan.

Namun jika dilakukan secara berlebihan, kebijakan tersebut juga berisiko mengurangi daya dorong fiskal terhadap perekonomian. Inilah yang kerap dianalogikan sebagai “buah simalakama” dalam pengelolaan fiskal: pilihan kebijakan yang sama-sama memiliki konsekuensi besar dari sisi pemenuhan serta strategi yang harus dijalankan.

Realitas anggaran

Sejak reformasi keuangan negara pada awal 2000-an, Indonesia menetapkan batas defisit maksimal tiga persen dari PDB sebagai mekanisme pengendalian fiskal. Kebijakan ini terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi makro dalam jangka panjang.

Rasio utang pemerintah Indonesia, misalnya, masih berada di kisaran 38–40 persen dari PDB pada tahun 2025, dan menurut data Kementerian Keuangan, posisi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara maju yang rasio utangnya melampaui 90 persen dari PDB.

Namun menjaga disiplin fiskal tidak selalu mudah. Realisasi APBN tahun 2025 mencatat defisit sekitar Rp695 triliun atau sekitar 2,92 persen dari PDB (Kementerian Keuangan, 2025). Angka ini mendekati batas maksimum yang diperbolehkan oleh aturan fiskal. Belanja negara mencapai sekitar Rp3.451 triliun, sementara penerimaan negara sekitar Rp2.756 triliun. Perbedaan antara kebutuhan belanja dan kemampuan penerimaan inilah yang kemudian memunculkan tekanan terhadap kebijakan fiskal.

Dalam kondisi seperti ini, salah satu langkah yang sering ditempuh adalah melakukan efisiensi belanja melalui rasionalisasi anggaran kementerian dan lembaga. Namun kebijakan tersebut tidak selalu sederhana karena banyak program yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas.

Selain kebutuhan pembangunan ekonomi, pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk memperkuat program sosial yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, antara lain program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis yang dirancang untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Program ini diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp300 triliun–Rp350 triliun per tahun ketika berjalan penuh dan menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat (Kementerian Keuangan, 2026). Sementara program cek kesehatan gratis yang dirancang untuk memperluas layanan kesehatan preventif juga membutuhkan dukungan anggaran puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Jika digabungkan, kedua program tersebut dapat menyerap lebih dari satu persen PDB dalam belanja sosial tambahan. Dari perspektif pembangunan manusia, investasi ini sangat penting karena kualitas kesehatan dan gizi masyarakat memiliki hubungan erat dengan produktivitas ekonomi.

Laporan Human Capital Index Bank Dunia (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 20 persen dalam jangka panjang.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah dampak geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas, terutama terhadap kenaikan harga minyak mentah untuk kebutuhan impor nasional. Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 dolar per barel dapat menambah beban fiskal hingga Rp60 triliun melalui peningkatan subsidi energi dan kompensasi energi (APBN Sensitivity Analysis, 2025).

Artinya, konflik geopolitik global secara langsung dapat memengaruhi stabilitas fiskal domestik. Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal harus lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global.

Tantangan penerimaan

Masalah struktural lain dalam pengelolaan fiskal Indonesia adalah masih rendahnya rasio pajak terhadap PDB. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects (2025) memperkirakan tax ratio Indonesia berada di kisaran 9–10 persen dari PDB. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yang mencapai sekitar 34 persen dari PDB (OECD Revenue Statistics, 2024).

Rasio pajak yang rendah membuat ruang fiskal pemerintah relatif sempit ketika kebutuhan belanja meningkat. Dengan kata lain, kemampuan negara untuk membiayai program pembangunan masih sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak sebenarnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Studi World Bank dan University of Oxford terhadap pelaku usaha kecil di negara berkembang menunjukkan bahwa intervensi kebijakan sederhana seperti pengingat kewajiban pajak dapat meningkatkan kepatuhan hingga 10–15 persen (Kleven et al., 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan dapat menjadi sumber tambahan penerimaan tanpa harus menaikkan tarif pajak.

Tantangan berikutnya, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam jangka menengah. Target ini bukan sekadar ambisi politik, melainkan kebutuhan ekonomi untuk mempercepat transformasi struktural, meningkatkan pendapatan per kapita, dan membuka lapangan kerja bagi jutaan angkatan kerja baru setiap tahun.

Belanja pemerintah dalam hal ini memainkan peran penting sebagai katalis aktivitas ekonomi. Jika efisiensi fiskal dilakukan secara terlalu agresif melalui pemotongan belanja pembangunan, maka kemampuan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga dapat berkurang.

Strategi kebijakan

Untuk menghindari dilema fiskal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi kebijakan yang tidak hanya fokus pada pemotongan belanja, tetapi juga memperluas kapasitas fiskal negara.

Strategi pertama adalah memperkuat penerimaan pajak melalui reformasi administrasi dan digitalisasi sistem perpajakan. Pelajaran global dari Estonia menunjukkan bahwa setelah menerapkan sistem pajak digital pada awal 2000-an, negara tersebut mampu meningkatkan rasio pajaknya hingga sekitar 33 persen dari PDB (OECD, 2022).

Jika Indonesia mampu meningkatkan tax ratio hanya dua poin persentase saja misalnya dari sekitar 10 persen menjadi 12 persen dari PDB, maka ruang fiskal yang dihasilkan dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun per tahun.

Strategi kedua adalah meningkatkan kualitas belanja negara melalui pendekatan spending better. Negara seperti Korea Selatan pernah melakukan reformasi belanja publik melalui program Performance-Based Budgeting sejak 2005. Evaluasi OECD (2019) menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu meningkatkan efisiensi belanja pemerintah hingga 10–15 persen tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Jika pendekatan serupa diterapkan di Indonesia terhadap belanja pemerintah yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, potensi efisiensi fiskal dapat mencapai sekitar Rp300 triliun–Rp400 triliun tanpa harus memotong program pembangunan prioritas.

Strategi ketiga adalah memperluas pembiayaan pembangunan melalui kemitraan dengan sektor swasta. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) telah banyak digunakan oleh negara seperti India untuk membiayai proyek infrastruktur besar. Laporan Asian Development Bank (2023) menunjukkan bahwa skema tersebut berhasil membiayai proyek infrastruktur senilai lebih dari 200 miliar dolar di India selama dua dekade terakhir tanpa membebani anggaran negara secara langsung.

Strategi keempat adalah memperkuat ketahanan energi nasional untuk mengurangi dampak gejolak geopolitik global. Jepang sejak krisis minyak 1970-an melakukan diversifikasi energi secara agresif melalui pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan ketergantungan Jepang terhadap impor minyak hingga hampir 40 persen dalam tiga dekade.

Pada akhirnya, pengelolaan fiskal bukan sekadar soal menjaga angka defisit agar tetap berada di bawah tiga persen. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Efisiensi fiskal memang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pemotongan anggaran. Efisiensi yang sejati adalah bagaimana mengelola sumber daya negara secara lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih berorientasi pada masa depan.

Jika kebijakan fiskal mampu menemukan keseimbangan tersebut, Indonesia tidak hanya mampu menghindari jebakan buah simalakama fiskal. Lebih dari itu, pengelolaan fiskal yang bijak dapat menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Kusfiardi

Analisis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute

JANUARI 2026 menjadi momentum krusial sekaligus penuh tanda tanya bagi arsitektur ekonomi Indonesia. Pengunduran diri Thomas Djiwandono dari kepengurusan Partai Gerindra demi pencalonan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bukanlah sekadar prosedur administratif rutin untuk memenuhi syarat independensi formal.

Langkah ini, yang diperkuat oleh pengakuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai skema "pertukaran jabatan" (switch) antara Thomas dan Juda Agung, mengonfirmasi sebuah pergeseran fundamental dalam tata kelola bernegara: normalisasi masuknya figur fiskal-politik ke jantung otoritas moneter.

Dalam literatur ekonomi politik, fenomena ini dikenal sebagai Institutional Capture. Kondisi ini terjadi ketika lembaga independen yang memegang mandat publik secara perlahan dikooptasi oleh kepentingan sektoral—dalam hal ini kepentingan fiskal pemerintah—sehingga fungsi check-and-balances yang menjadi pilar stabilitas ekonomi menjadi lumpuh.

Secara kasat mata, pemerintah sedang mempertontonkan fleksibilitas birokrasi. Namun, bagi para pengamat ekonomi politik, ini adalah sinyal peringatan dini akan terjadinya erosi kelembagaan. Skema "tukar guling" posisi ini bukan hanya soal rotasi sumber daya manusia, melainkan soal pengaburan batas-batas disiplin kebijakan yang seharusnya berdiri tegak demi menjaga stabilitas makroekonomi jangka panjang.

Risiko "Fiscal Dominance"

Pencalonan Thomas Djiwandono merupakan manifestasi nyata dari implementasi UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pasal 7 ayat (1) UU tersebut kini memberikan legitimasi baru bagi BI untuk tidak hanya menjaga stabilitas nilai Rupiah, tetapi juga "mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan". Perluasan mandat inilah yang menjadi "karpet merah" sekaligus pembenaran legal bagi eksekutif untuk menyelaraskan arah kebijakan moneter dengan kebutuhan fiskal secara agresif.

Namun, validitas kekhawatiran pasar tidak terletak pada teks legalitas, melainkan pada risiko Fiscal Dominance. Ketika garis pemisah antara pembuat kebijakan belanja (fiskal) dan penjaga nilai tukar (moneter) menjadi cair, Indonesia sedang bermain api dengan kredibilitas institusionalnya.

Risiko ini berakar pada masalah Time Inconsistency. Secara teoretis, pemegang otoritas politik cenderung mengejar insentif ekonomi jangka pendek demi popularitas, seperti memaksakan suku bunga rendah untuk membiayai utang. Tanpa independensi moneter yang absolut, kebijakan ini akan menciptakan bom waktu inflasi dan depresiasi mata uang di masa depan, yang pada akhirnya merugikan ekonomi secara keseluruhan.

Sejarah ekonomi global—mulai dari krisis Amerika Latin di dekade 80-an hingga guncangan Lira Turki dalam beberapa tahun terakhir—menunjukkan bahwa bank sentral yang kehilangan jarak dengan kepentingan politik praktis akan segera kehilangan "jangkar" kepercayaan pasarnya. Begitu bank sentral dipandang sebagai perpanjangan tangan dari kementerian keuangan, efektivitas instrumen suku bunga dalam menjinakkan inflasi akan tumpul karena pasar meragukan objektivitasnya.

Erosi Kredibilitas

Hal yang paling mencolok dari proses transisi ini adalah keterbukaan pemerintah mengenai mekanisme internalnya. Pernyataan Menkeu Purbaya bahwa Thomas "disuruh ngintip-ngintip" dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI sejak November 2025 memberikan sinyal kuat bahwa sinkronisasi kebijakan telah dimulai jauh sebelum proses fit and proper test di DPR berlangsung. Budaya "ngintip" ini secara simbolis merusak kesucian RDG yang seharusnya bersifat steril dari intervensi eksekutif.

Meskipun pemerintah berargumen bahwa keputusan BI bersifat kolektif kolegial—di mana suara seorang Deputi Gubernur harus diuji oleh enam anggota dewan gubernur lainnya—persepsi publik dan pelaku pasar sering kali lebih kuat daripada aturan tertulis. Kehadiran figur yang berada di jantung kekuasaan fiskal di dalam "menara gading" moneter menciptakan asumsi bahwa BI kini diposisikan sebagai "pemadam kebakaran" bagi defisit APBN yang kian melebar.

Klaim Menkeu Purbaya yang menyebut dirinya sanggup menguatkan Rupiah "dalam semalam" jika memiliki otoritas bank sentral semakin mempertegas keinginan kuat eksekutif untuk mendikte instrumen moneter demi stabilitas instan. Ini adalah pola pikir berbahaya yang mengutamakan hasil jangka pendek (stabilitas nilai tukar semu) di atas integritas kelembagaan jangka panjang.

Ancaman Stagflasi

Pencalonan ini adalah Ultimate Sign dari sebuah Institutional Trap (Jebakan Institusional). Ini adalah kondisi di mana regulasi sengaja diadaptasi dan diubah untuk melegalkan langkah-langkah non-konvensional demi menjaga stabilitas politik pasca-elektoral.

Langkah ini kian mengonfirmasi berjalannya pola Political Business Cycle, di mana instrumen ekonomi strategis seperti Bank Sentral tidak lagi dikelola berdasarkan kaidah teknokratis murni, melainkan diselaraskan untuk mengamankan konsolidasi politik dan pembiayaan agenda-agenda strategis pemerintah yang tidak tertampung dalam fleksibilitas APBN konvensional.

Di saat nilai tukar Rupiah nyaris menyentuh level psikologis Rp17.000 per dolar AS, kepercayaan pasar tidak akan bisa dipulihkan hanya dengan klaim keberhasilan administratif atau janji-janji patriotisme ekonomi.

Risiko terbesarnya adalah Stagflasi. Kondisi di mana biaya hidup melonjak akibat depresiasi nilai tukar, namun pertumbuhan ekonomi melambat karena hilangnya kepercayaan investor asing. Skema "tukar guling" ini memberikan pesan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia tidak lagi berbasis pada meritokrasi teknokratis, melainkan pada kompromi kepentingan.

Kekuasaan mungkin memiliki instrumen legal untuk mempermudah sinkronisasi jabatan lewat mekanisme switch posisi, namun kekuasaan tidak memiliki otoritas untuk memerintah persepsi pasar. Tanpa restorasi sekat yang jelas antara mandat moneter dan ambisi fiskal, model Korporatisme Negara ini hanya akan membawa Indonesia pada krisis kredibilitas jangka panjang.

Kredibilitas institusi adalah satu-satunya mata uang yang tidak bisa dicetak oleh mesin uang Bank Indonesia, bahkan melalui skema pertukaran jabatan yang paling rapi sekalipun. Indonesia butuh jangkar, bukan sekadar "pemain cadangan" yang berganti seragam di tengah pertandingan.

Agus Taufiq

Politisi Muda & Inisiator @KebijakanKita

PERKENALKAN, pemuda ini bernama Gibran. Namun ia bukan putra mantan presiden ketujuh Republik Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden. Gibran yang satu ini hanyalah anak muda biasa yang, dalam kamus generasi hari ini, tergolong sebagai sandwich generation. Ia telah lulus kuliah lima tahun lalu, ngekos di Jakarta, dan bekerja dengan penghasilan yang terbilang mepet Upah Minimum Regional (UMR).

Demi menambah pemasukan, Gibran menyambi membuka toko daring kecil-kecilan. Namun pendapatannya tetap habis untuk kos, biaya hidup harian, dan membantu adik-adiknya yang masih bersekolah di daerah asal.

Ia merepresentasikan apa yang kerap disebut sebagai generasi perintis: bekerja keras, mandiri, tetapi belum melihat kepastian kapan bisa benar-benar naik kelas. Sosok seperti Gibran hadir dan berlipat ganda di berbagai kota yang kerap disebut sebagai ruang pengejaran mimpi.

Boro-boro menabung, yang terjadi justru “mantab”, alias makan tabungan. Mereka bukan pemalas dan bukan pula kurang ambisi. Mereka hanya hidup di zaman ketika kerja keras tidak lagi segaris lurus dengan kesuksesan.

Ekonomi Atas Kertas

Secara makro, perekonomian Indonesia pada 2025 memang tidak tampak buruk. Ekonomi tumbuh sekitar 5 persen, dengan BPS mencatat pertumbuhan triwulan III-2025 sebesar 5,04 persen (year-on-year). Namun stabilitas makro tersebut tidak selalu tercermin dalam kondisi rumah tangga, terutama bagi kelompok usia muda di perkotaan.

Di akhir tahun, inflasi 2025 mencapai 2,92 persen (Desember, yoy) menurut data Reuters, masih dalam rentang target bank sentral. Masalahnya, kebutuhan pokok dan biaya hidup bergerak naik, sementara pertumbuhan upah berjalan lamban. Sejumlah ekonom menyoroti stagnasi upah riil di tengah biaya hidup yang terus merangkak ke atas.

Pada saat yang sama, beban anak muda kian berlipat. Putaran ekonomi menuntut produktivitas tinggi, sementara tekanan sosial menuntut penampilan “berhasil”. Lini masa media sosial dipenuhi cerita liburan, karier melesat, dan pencapaian yang dipoles. Di dunia nyata, banyak yang sedang bertahan sambil menahan perih rasa gagal.

Tak mengherankan jika kesehatan mental menjadi isu yang semakin nyata. Kanal resmi Kementerian Kesehatan merujuk hasil survei I-NAMHS yang menunjukkan sekitar 34,9 persen anak muda mengalami masalah kesehatan mental. Ini menjadi alarm bagi satu generasi yang tumbuh di bawah tekanan ekonomi sekaligus ekspektasi sosial.

Pasar kerja pun memberi gambaran yang jujur. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 4,85 persen, dengan rata-rata upah buruh sekitar Rp3,33 juta per bulan. Angka nasional ini kerap ditafsirkan “aman”, tetapi menyembunyikan jurang ketimpangan antarkelompok usia. Untuk kelompok muda, peluang kerja yang layak jauh lebih terbatas.

Kelompok pemuda yang tidak sedang sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) juga masih besar. BPS mencatat Youth NEET Agustus 2024 sebesar 20,31 persen, atau sekitar 9 juta dari 44 juta penduduk usia muda. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan masa muda yang menggantung di ruang tunggu ketidakpastian.

Persoalan lain adalah kualitas kerja. Proporsi pekerja formal memang naik tipis menjadi 42,20 persen pada Agustus 2025, namun mayoritas masih berada di sektor nonformal dengan jam kerja tak ideal dan status kerja rentan.

Banyak anak muda akhirnya masuk ke ekonomi gig karena “yang penting ada pemasukan”, meski praktiknya kerap menghadirkan ketidakpastian pendapatan, minim perlindungan, dan jalur mobilitas kerja yang terbatas.

Paradoks Otonomi Politik

Di tengah tekanan sosial-ekonomi tersebut, satu hal justru menguat: otonomi politik anak muda. Secara demografis, mereka bukan penonton.

Laporan CSIS menunjukkan pemilih usia 15–39 tahun mencakup sekitar 54 persen dari total pemilih dan memiliki perhatian tinggi pada isu kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan, demokrasi, serta pemberantasan korupsi.

Di ruang digital, anak muda mampu membentuk opini, memviralkan isu, bahkan “menghukum” politisi yang abai. Suara mereka lebih berani, cepat, dan sering kali lebih rasional daripada asumsi generasi sebelumnya.

Namun di sinilah paradoksnya. Kendati otonomi politik meningkat, mobilitas sosial tetap berjalan lambat. Ketimpangan memang sedikit membaik, BPS mencatat rasio gini Maret 2025 turun menjadi 0,375, tetapi penurunan tipis tidak identik dengan keadilan struktural.

Yang kerap terjadi justru “kenaikan kelas simbolik”, ketika gaya hidup tampak naik berkat kredit, paylater, atau pinjaman, sementara kondisi ekonomi tetap rapuh akibat minim tabungan, ketiadaan aset, dan kerentanan terhadap guncangan.

Kenaikan kelas sejati membutuhkan prasyarat yang tidak dapat dipikul individu semata: pekerjaan produktif dan terlindungi, keterampilan yang tersambung dengan kebutuhan industri, serta akses terhadap aset awal, terutama hunian.

Di sektor properti, Bank Indonesia mencatat Indeks Harga Properti Residensial (pasar primer) triwulan III-2025 tumbuh 0,84 persen (yoy), sementara penjualan unit masih terkontraksi 1,29 persen (yoy).

Ini menandakan persoalannya bukan semata harga, tetapi juga kemampuan mencicil, stabilitas pendapatan, dan syarat pembiayaan yang sulit dijangkau pemuda.

Menaja Harapan 2026

Karena itu, menaja 2026 tidak cukup dengan slogan kosong. Harapan publik layak diarahkan kepada Presiden Prabowo agar 2026 menjadi tahun kebijakan yang lebih tegas berpihak pada keadilan lintas generasi, bukan sekadar pertumbuhan agregat.

Keadilan lintas generasi berarti satu generasi tidak menumpuk beban seperti biaya hidup, risiko kerja, kerusakan lingkungan, hingga akses hunian, kepada generasi berikutnya, sambil meminta mereka tetap optimistis.

Kebijakan yang benar-benar pro-pemuda harus bergerak pada hal konkret: penciptaan kerja produktif melalui industrialisasi padat karya, penguatan magang sebagai jalur masuk kerja formal, perlindungan dasar bagi pekerja platform, percepatan hunian terjangkau dekat pusat kerja dan transportasi publik, serta layanan kesehatan mental yang mudah diakses.

Pemuda Indonesia tidak kekurangan energi, kreativitas, dan keberanian politik. Mereka kekurangan tangga struktural untuk naik kelas. Jika 2026 hanya menawarkan nasihat motivasi, jutaan anak muda akan terus bergerak tanpa benar-benar berpindah kelas sosial.

Namun jika 2026 menghadirkan kebijakan yang adil lintas generasi, mereka akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kata-kata: kesempatan yang masuk akal untuk menang dan naik kelas.

Jakarta (ANTARA) - Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengidentifikasi ada empat risiko utama yang berpotensi membayangi perekonomian Indonesia pada 2026.

Tantangan tersebut mencakup tekanan global, keterbatasan ruang fiskal dan moneter, meningkatnya pengangguran usia muda, serta potensi gejolak harga pangan dan energi.

Dalam Media Briefing Outlook 2026 di Jakarta, Rabu, Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan mengatakan, kombinasi faktor eksternal dan domestik membuat prospek ekonomi Indonesia ke depan sarat ketidakpastian.

Risiko pertama berasal dari kondisi ekonomi global yang diperkirakan masih melambat pada 2026. Mesin pertumbuhan utama dunia, terutama Amerika Serikat (AS) dan China dinilai belum menunjukkan pemulihan yang solid.

China saat ini menghadapi tekanan deflasi sehingga realisasi pertumbuhan ekonominya dipertanyakan. Sementara AS dibebani defisit anggaran dan utang publik yang besar, yang turut mendorong tekanan inflasi. Perlambatan ekonomi juga terjadi di Eropa, termasuk Inggris dan Jerman, yang tengah menghadapi tekanan fiskal.

“Implikasinya, pertumbuhan ekonomi global 2026 akan sangat gloomy dan lebih lambat,” kata Deni.

Selain perlambatan pertumbuhan, ketegangan geopolitik dan kebijakan perdagangan yang ketat dinilai semakin memperburuk kondisi global.

Eskalasi konflik geopolitik, pembatasan ekspor chip dan tanah jarang (rare earth) oleh sejumlah negara, serta kebijakan tarif resiprokal AS meningkatkan ketidakpastian dan mengganggu rantai pasok internasional.

Menurut Deni, situasi tersebut berisiko memicu volatilitas pasar keuangan global dan mendorong arus modal keluar secara tiba-tiba dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ia mencatat, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah mengalami tekanan serupa. Meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencetak rekor tertinggi, arus modal asing justru mengalami outflow signifikan di pasar saham maupun obligasi.

Kondisi tersebut berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah serta membesarnya defisit neraca pembayaran, yang pada akhirnya menekan cadangan devisa.

Risiko kedua bersumber dari kondisi domestik, khususnya pada sisi fiskal dan moneter. Deni menilai stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah sejauh ini belum memberikan dorongan pertumbuhan yang optimal, sementara penerimaan pajak justru tidak mencapai target.

“Di saat belanja meningkat, penerimaan tidak tercapai. Ini mendorong defisit fiskal membesar dan berisiko mendekati, bahkan melampaui batas 3 persen dari PDB,” ujarnya.

Tekanan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang, terutama dengan jatuh tempo utang pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp700-800 triliun per tahun.

Di tengah persaingan pembiayaan global yang semakin ketat, biaya utang Indonesia dinilai masih tinggi akibat premi risiko yang besar.

Risiko ketiga yang disoroti CSIS adalah meningkatnya pengangguran, terutama di kalangan usia muda dan terdidik.

Meski tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, kualitas lapangan kerja dinilai memburuk karena sebagian besar penyerapan tenaga kerja terjadi di sektor informal.

Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Sepanjang 2025, sekitar 80 ribu pekerja tercatat terkena PHK, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.

“Pengangguran muda dan terdidik ini berbahaya. Mereka melek digital, vokal, dan jika tidak terserap pasar kerja, bisa menjadi discontent yang sewaktu-waktu meletup seperti bom waktu,” kata Deni.

Risiko keempat berkaitan dengan potensi gejolak harga pangan dan energi. Meski inflasi umum masih terjaga, tekanan pada komponen volatile food terus meningkat, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Gangguan produksi akibat bencana alam di sejumlah daerah juga berpotensi mendorong kenaikan harga pangan strategis seperti beras. Di sisi lain, volatilitas harga energi dinilai masih menjadi ancaman, seiring ketegangan geopolitik global dan stimulus besar yang dikeluarkan China.

Menurut Deni, kenaikan harga energi dapat menekan inflasi domestik dan daya beli masyarakat jika tidak diantisipasi secara tepat.

Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, CSIS menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Pertama, pemerintah diminta menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang prudent dengan memprioritaskan pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar guna menjaga ekspektasi pasar di tengah guncangan eksternal dan risiko arus modal keluar.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak dan efisiensi belanja untuk mempersempit defisit, sekaligus memperpanjang tenor utang dan mengurangi ketergantungan pada surat utang jangka pendek yang berbiaya tinggi.

Ketiga, penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan melalui penyelarasan penerbitan obligasi, pembelian surat utang oleh bank sentral, serta kebijakan suku bunga tanpa mengorbankan independensi Bank Indonesia (BI).

Keempat, dukungan harus diarahkan pada sektor-sektor padat karya yang mengalami peningkatan PHK, disertai perluasan program pasar tenaga kerja aktif serta percepatan reskilling bagi pekerja muda dan terdidik yang rentan menganggur.

Kelima, penguatan perlindungan sosial, diversifikasi sumber impor, serta pembangunan cadangan strategis dinilai penting untuk meredam volatilitas harga pangan dan energi.

Dan keenam, pemerintah didorong memanfaatkan periode harga energi yang lebih rendah untuk mereformasi subsidi dan mengalihkan belanja ke investasi yang meningkatkan produktivitas serta mendukung transisi hijau.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan moneter dan fiskal perlu bersifat antisipatif, bukan sekadar reaktif terhadap tekanan jangka pendek

Jakarta (ANTARA) - Dunia ekonomi global tengah memasuki fase yang semakin tidak bersahabat bagi negara berkembang. Jika satu dekade lalu globalisasi masih menjanjikan konvergensi pendapatan antara negara maju dan berkembang, kini harapan tersebut memudar.

Tahun 2025 kemungkinan besar akan dikenang sebagai periode ketika sistem perdagangan global semakin terfragmentasi, bukan hanya karena kebijakan proteksionis Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, tetapi juga karena kebangkitan kembali merkantilisme Tiongkok.

Dalam konteks ini, dunia tidak lagi sekadar tanpa kepemimpinan global (G-Zero), melainkan terjebak dalam kondisi yang lebih problematis: dunia G-Negative-Two, di mana dua kekuatan ekonomi terbesar justru menimbulkan biaya ekonomi global.

Amerika Serikat, yang selama puluhan tahun berperan sebagai jangkar sistem perdagangan internasional, kini bergerak ke arah sebaliknya. Kenaikan tarif impor AS dari rata-rata sekitar 2 persen menjadi sekitar 17 persen dalam waktu singkat, merupakan perubahan struktural yang sangat besar. Lonjakan tarif ini, bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal bahwa pasar terbesar dunia, kini semakin tertutup dan tidak dapat diprediksi.

Lebih berbahaya lagi, tarif digunakan sebagai instrumen politik, sering kali dikaitkan dengan isu keamanan nasional yang definisinya elastis dan subjektif. Ketidakpastian ini menciptakan efek pengganda negatif bagi investasi global, terutama bagi negara berkembang yang sangat bergantung pada stabilitas akses pasar.

Hanya saja, menyalahkan Amerika Serikat semata tidak memberikan gambaran utuh. Di sisi lain, Tiongkok memperkuat strategi merkantilismenya secara agresif. Dengan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap output manufaktur global dan sekitar 14–15 persen terhadap total ekspor dunia, Tiongkok tetap menjadi pemain dominan dalam perdagangan internasional.

Hal yang menjadi persoalan adalah komposisi ekspor tersebut. Meskipun upah tenaga kerja Tiongkok telah meningkat secara signifikan dan PDB per kapita mendekati 13.000 dolar AS, negara ini masih mendominasi ekspor barang-barang bernilai tambah rendah yang seharusnya menjadi ruang bagi negara berkembang lain. Fenomena ini mengindikasikan adanya distorsi kebijakan yang sistemik.

Salah satu distorsi utama adalah kebijakan nilai tukar. Berbagai kajian menunjukkan bahwa renminbi berada pada posisi undervalued sekitar 15–20 persen dibandingkan nilai fundamentalnya.

Kondisi ini secara efektif bertindak sebagai subsidi ekspor terselubung, membuat produk Tiongkok tetap kompetitif, meskipun biaya produksi meningkat. Akibatnya, negara-negara berkembang menghadapi tekanan berat karena industri domestik mereka harus bersaing dengan produk impor murah yang tidak sepenuhnya mencerminkan biaya ekonomi sebenarnya.

Bagi Indonesia, dampak kombinasi proteksionisme AS dan merkantilisme Tiongkok sangat nyata. Amerika Serikat masih menjadi salah satu tujuan ekspor utama Indonesia, khususnya untuk produk manufaktur, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur. Pada 2024, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai lebih dari 23 miliar dolar AS, atau sekitar 11 persen dari total ekspor nonmigas.

Ketika akses ke pasar ini semakin tidak pasti, sektor-sektor padat karya Indonesia menjadi sangat rentan. Di sisi lain, pasar domestik Indonesia dibanjiri produk impor dari Tiongkok. Nilai impor dari Tiongkok telah melampaui 65 miliar dolas AS per tahun, menjadikannya sumber impor terbesar Indonesia.

Tekanan ini tercermin dalam kinerja sektor manufaktur nasional. Kontribusi manufaktur terhadap PDB Indonesia terus turun, dari sekitar 28 persen pada awal 2000-an menjadi hanya sekitar 18–19 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan ini bukan hanya persoalan statistik, melainkan sinyal melemahnya basis industrialisasi nasional. Sektor tekstil dan produk tekstil, misalnya, mengalami penurunan kapasitas dan gelombang pemutusan hubungan kerja sejak 2023.

Jika tren ini berlanjut, Indonesia berisiko mengalami deindustrialisasi dini, suatu kondisi yang secara historis berkorelasi dengan stagnasi pendapatan dan meningkatnya ketimpangan.

Masalah ini menjadi semakin serius karena jalur pembangunan tradisional negara berkembang kini semakin sempit. Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa ekspor manufaktur bernilai tambah rendah merupakan mesin utama pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Korea Selatan dan Taiwan memanfaatkan jalur ini pada 1970–1980-an, sementara Tiongkok melakukannya sejak 1990-an.

Dalam dunia G-Negative-Two, jalur tersebut terhambat oleh dua kekuatan sekaligus: pasar negara maju yang semakin proteksionis dan dominasi ekspor Tiongkok di pasar negara berkembang.

Apa yang harus dilakukan Indonesia dalam situasi ini? Pertama, Indonesia perlu bersikap lebih tegas dan strategis dalam kebijakan perdagangan. Perlindungan industri domestik bukanlah tabu selama dilakukan sesuai dengan aturan internasional. Instrumen, seperti bea masuk anti-dumping, safeguard, dan pengawasan standar teknis, harus dimanfaatkan secara optimal.

Banyak negara berkembang, termasuk Meksiko dan Brasil, telah mulai menerapkan kebijakan serupa untuk menahan lonjakan impor murah yang mengancam industri nasional mereka.

Kedua, strategi industrialisasi Indonesia harus diperkuat dan diperdalam. Hilirisasi sumber daya alam merupakan langkah awal yang penting, tetapi tidak boleh berhenti pada ekspor produk setengah jadi.

Lonjakan ekspor nikel dari sekitar 3 miliar dolas AS pada 2017 menjadi lebih dari 30 miliar dolar AS pada 2023 menunjukkan potensi besar, tetapi dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi masih terbatas. Tanpa pengembangan industri lanjutan, hilirisasi berisiko menciptakan ketergantungan baru terhadap teknologi dan modal asing.

Ketiga, diversifikasi pasar ekspor harus menjadi prioritas utama. Ketergantungan berlebihan pada pasar AS dan Tiongkok meningkatkan kerentanan ekonomi Indonesia. Kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika menawarkan potensi besar, dengan populasi gabungan lebih dari 3 miliar jiwa dan pertumbuhan kelas menengah yang relatif cepat.

Penetrasi pasar ini memerlukan diplomasi ekonomi yang aktif, dukungan pembiayaan ekspor, serta peningkatan kualitas dan standar produk nasional.

Keempat, stabilitas makroekonomi harus dijaga sebagai fondasi utama ketahanan nasional. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, volatilitas arus modal dan nilai tukar akan menjadi tantangan permanen.

Cadangan devisa Indonesia yang berada di kisaran 140 miliar dolar AS harus dikelola secara hati-hati sebagai penyangga terhadap guncangan eksternal. Kebijakan moneter dan fiskal perlu bersifat antisipatif, bukan sekadar reaktif terhadap tekanan jangka pendek.

Pada akhirnya, dunia G-Negative-Two mencerminkan kegagalan kepemimpinan global dalam menyediakan barang publik internasional. Amerika Serikat dan Tiongkok, meskipun sering berseberangan secara politik, memiliki kesamaan dalam satu hal: keduanya semakin memprioritaskan kepentingan domestik dengan mengorbankan stabilitas global.

Dalam situasi ini, negara berkembang, seperti Indonesia, tidak dapat bersikap pasif atau bergantung pada tatanan global lama yang semakin rapuh.

Justru dalam krisis inilah Indonesia dituntut untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih mandiri, realistis, dan berorientasi jangka panjang. Dunia mungkin semakin terfragmentasi, tetapi pilihan kebijakan domestik tetap berada di tangan kita.

Jika mampu merespons dengan kebijakan industri yang cerdas, perlindungan perdagangan yang selektif, serta diversifikasi ekonomi yang konsisten, Indonesia tidak hanya dapat bertahan dalam dunia G-Negative-Two, tetapi juga memperkuat fondasi menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

*) Dr Aswin Rivai adalah pemerhati ekonomi dan dosen FEB UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2025

MOSKOW - Indonesia dan Negara-negara Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas. Apa saja yang termasuk di dalamnya?

Perjanjian antara Indonesia dan EAEU, yang meliputi Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Armenia, dan Kyrgyzstan, akan mendiversifikasi bauran ekspor blok tersebut dan mengurangi dampak negatif sanksi Barat.

Perjanjian ini menetapkan rezim perdagangan bebas untuk lebih dari 90% jenis barang dan mencakup 95% dari perputaran perdagangan timbal balik, menurut Presiden Rusia Vladimir Putin.

Beberapa tarif akan dihapus segera setelah perjanjian berlaku, dan sisanya akan dihapus secara bertahap selama tiga hingga 15 tahun.

Daftar barang yang memenuhi syarat untuk tarif nol meliputi berbagai jenis pupuk, produk kimia dan petrokimia, logam besi dan non-besi, produk pengolahan kayu, dan radioelektronik.

Sementara itu, perdagangan Rusia-Indonesia telah tumbuh 1,8 kali lipat, mencapai USD4,3 miliar pada akhir tahun 2024; barang-barang utama meliputi batu bara, minyak, pupuk, gandum, dan logam besi.

Mengapa Ini Penting?

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, dengan lebih dari 280 juta penduduk.

Ekonominya tumbuh 5% dalam sembilan bulan pertama tahun 2025 dan diperkirakan akan mempertahankan laju tersebut hingga tahun 2026-2027, menurut Bank Dunia.

Indonesia adalah pemain penting dalam industri pertambangan global, memproduksi batu bara, tembaga, emas, timah, bauksit, nikel, dan kobalt.

Produksi minyak dan gasnya sendiri tidak mencukupi kebutuhan yang terus meningkat; sementara itu, negara ini berupaya meningkatkan kedaulatan energinya.

Apa Selanjutnya?

Bloc saat ini sedang mempertimbangkan perjanjian perdagangan preferensial dengan India.

Hingga saat ini, EAEU telah mencapai perjanjian kemitraan dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan perjanjian sementara dengan Mongolia.

Blok tersebut memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Vietnam, Singapura, Serbia, dan Iran, serta perjanjian kemitraan dengan China.

JAKARTA - Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi -terlihat pada kompetisi negara besar semakin tajam, aliansi global yang bergeser, dan konflik yang berpotensi meluas-, ekonomi Indonesia akan terus bertumbuh. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan modal yang cukup, Inflasi terkendali, disiplin fiskal yang terjaga, konsumsi domestik yang kuat, komposisi demografi yang didominasi usia produktif, dan nilai tukar yang relatif tangguh dibanding banyak emerging market lain.

“Indonesia memasuki tahun 2026 tidak dengan tangan kosong,” kata Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia Bidang Luar Negeri, James Riady pada KADIN Friday Breakfast, Pertemuan Penutup Tahun di Hotel Aryadutta, Jakarta, Jumat (12/12/20225).

Hadir pada kesempatan itu, para pimpinan dan anggota Kadin pusat dan daerah. James menjelaskan, pertemuan rutin bulanan pimpinan dan anggota Kadin merupakan ruang diskusi yang jujur, penuh wawasan, dan penuh kehangatan, tempat para pemimpin bisnis dapat memikirkan bersama tantangan yang dihadapi dan peluang yang harus diraih bersama.

“Dan yang lebih penting, komunitas Kadin memberi kita alasan kuat untuk optimistis,” ujar James.

Waketum Kadin James Riady: Tak Ada Negara yang Lebih Baik dari Indonesia

Meskipun dunia penuh ketidakpastian, lanjutnya, Indonesia memiliki pengusaha yang tetap membangun, perusahaan yang terus berinvestasi, inovator yang terus mencipta, dan para pemimpin yang tidak mudah patah oleh berita-berita buruk.

Jika 2025 adalah tahun penyesuaian dan transisi, kata James, tahun 2026 bisa menjadi tahun antisipasi dan keberanian. “Jangan sampai kita menjadi kelompok yang terdiam oleh risiko. Kita harus menjadi komunitas yang bergerak karena peluang,” imbau charman Lippo Group.

Karena kenyataannya, demikian James, setiap masa disrupsi global, Indonesia secara historis selalu muncul lebih kuat asalkan para pemimpinnya tetap tenang, bekerja sama, dan melihat jauh ke depan. “Di tengah dunia yang tidak menentu, Indonesia justru tampil berbeda,” tukasnya.

Tantangan Global

Dunia menjelang akhir 2025 menampilkan wajah yang sulit dan tidak menentu. Di saat menjelang tutup tahun, dunia berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Secara geopolitik, kata James, dunia memasuki era yang paling tidak terduga dalam beberapa dekade. Ada tiga indikasi, yakni kompetisi negara besar semakin tajam. Aliansi global yang bergeser, dan onflik yang sebelumnya regional kini berpotensi meluas.

Lembaga-lembaga dunia -IMF, World Bank, ECB, OECD- menggambarkan ekonomi global sebagai melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar. Ada empat indikasi, yakni perdagangan dunia yang melemah, rantai pasok yang direstrukturisasi demi keamanan, bukan lagi sekadar efisiensi, utang publik di banyak negara berada pada titik tertinggi, dan perlombaan teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan regulasi yang terseok-seok mengikutinya.

“Secara finansial, kerentanan baru muncul,” ujar James. Pertama,banyak aset berada di posisi rentan karena valuasinya telah naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sensitif terhadap kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi, atau koreksi pasar global.

Kedua, sistem perbankan di beberapa negara belum pulih sepenuhnya karena masih membawa tekanan dari kredit bermasalah, kerugian portofolio akibat suku bunga tinggi, dan lemahnya kepercayaan pasar, sehingga guncangan kecil pun dapat memperbesar risiko instabilitas keuangan.

Ketiga, era suku bunga “lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama” menjadi tekanan nyata bagi dunia usaha menjelang 2026.

Secara sosial, demikian James, polarisasi meningkat. Tahun 2026 akan menjadi tahun pemilu di negara-negara kunci —mulai dari pemilu sela di Amerika Serikat, pemilu umum di Brasil, pemilu nasional di Bangladesh, hingga pemilu penting di beberapa negara Eropa— yang semuanya dapat membawa dampak besar bagi pasar dan stabilitas global.

Jika disatukan semuanya, 2026 berpotensi menjadi tahun di mana banyak hal dapat berjalan salah arah. Pertama, perlambatan ekonomi global yang lebih tajam. Kedua, proteksionisme dan pembatasan ekspor yang meningkat. Ketiga, ketidakstabilan energi.

Ketiga, konflik berkepanjangan dengan dampak ekonomi besar. Keempat, disrupsi teknologi yang melampaui kemampuan adaptasi. “Inilah realitas dunia yang sedang kita hadapi,” papar James.

Modal Besar

Namun kata James, betapa unik dan kuatnya posisi Indonesia dibanding banyak negara lain. Kondisi inilah yang sering dilupakan banyak orang. Pertama, transisi politik kita berjalan stabil. Dunia luar melihat politik di Indonesia menunjukkan kesinambungan, kejelasan, dan prediktabilitas, sesuatu yang semakin langka hari ini.

Kedua, fundamental makro kita tetap solid. Inflasi terkendali, disiplin fiskal terjaga, konsumsi domestik kuat, komposisi demografi yang didominasi usia produktif, dan nilai tukar relatif tangguh dibanding banyak emerging market lainnya.

Ketiga, Indonesia sedang menjalani dekade infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Indonesia membangun pelabuhan, jalan, kawasan industri, energi, logistik, ibu kota baru. Semuanya meningkatkan daya saing negara secara nyata.

Keempat, fokus Presiden pada ketahanan pangan, hilirisasi, kesehatan, pertahanan, dan pembangunan jembatan-seribu-jembatan memberikan arah nasional yang jelas.

Kelima, Indonesia memiliki kombinasi langka, yakni stabilitas politik, kekuatan demografi, sumber daya alam, percepatan digital, dan basis manufaktur yang terus tumbuh. Dalam dunia yang terfragmentasi, Indonesia justru semakin menarik.

“Kita harus realistis, namun tetap optimistis memasuki tahun 2026. Kita harus jujur, 2026 tidak akan menjadi tahun yang mudah bagi ekonomi global. Akan ada badai dan sebagian sudah terlihat, sebagian masih muncul di balik horizon. Namun Indonesia tidak memasuki tahun itu dengan tangan kosong. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan modal yang cukup,” ungkap James.

John Riady Ungkap Strategi Perusahaan Terapkan Bisnis Berkelanjutan



Dalam pada itu, program pemerintah di Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menunjukkan dampak positif. Kadin sebagai mitra pemerintah mendukung penuh program pemerintah. Ini semua memberi alasan kuat untuk optimistis. Mekipun dunia penuh ketidakpastian, Indonesia emiliki pengusaha yang tetap membangun, perusahaan yang terus berinvestasi, inovator yang terus mencipta, dan para pemimpin yang tidak mudah patah oleh berita-berita buruk.

“Jika 2025 adalah tahun penyesuaian dan transisi, maka 2026 bisa menjadi tahun antisipasi dan tahun keberanian,” pungkas James. Ia mengimbau para pelaku bisnis untuk menyambut ketidakpastian dengan persiapan. Semua pihak perlu menggemakan narasi ketangguhan Indonesia, bukan narasi kemunduran.