Suara buruh bukan sekadar tuntutan, tetapi masukan strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif.

Jakarta (ANTARA) - Peringatan Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei pada dasarnya bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang artikulasi kolektif bagi pekerja untuk menyuarakan hak dan keadilan.

Pada May Day 2026, gelombang aksi yang diperkirakan melibatkan ratusan ribu buruh di berbagai daerah menjadi pemantik kuat bahwa isu ketenagakerjaan masih jauh dari kata ideal.

Konsentrasi massa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, mencerminkan bahwa suara buruh tetap relevan di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks.

Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai lebih dari 147 juta orang, menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai isu strategis dalam pembangunan nasional.

Namun, May Day seharusnya tidak berhenti sebagai simbol. Ia menjadi resonansi dari persoalan yang lebih dalam: bagaimana pekerja menghadapi perubahan struktur ekonomi global yang semakin menuntut fleksibilitas, tetapi sering kali mengorbankan kepastian kerja.

International Labour Organization pada 2024 mencatat bahwa sekitar 60 persen pekerja di negara berkembang masih berada dalam sektor informal, termasuk Indonesia yang angkanya mencapai sekitar 59 persen. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja belum menikmati perlindungan kerja yang memadai, sehingga suara mereka menjadi semakin penting untuk didengar.

Tekanan ekonomi

Resonansi suara buruh tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi global yang terus meningkat. Konflik Rusia-Ukraina telah memicu volatilitas harga energi dan pangan, yang berdampak langsung pada biaya hidup pekerja.

International Monetary Fund dalam World Economic Outlook (2023) mencatat inflasi global mencapai 8,7 persen pada 2022, sementara pertumbuhan ekonomi melambat ke kisaran 3 persen. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda: upah riil pekerja tergerus, sementara peluang kerja tidak tumbuh secepat kebutuhan angkatan kerja.

Di Indonesia, tekanan tersebut tercermin dalam struktur ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik (2025) mencatat tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3 persen, meskipun angka ini tidak sepenuhnya menggambarkan kualitas pekerjaan. Banyak pekerja yang berada dalam kondisi bekerja dengan jam kerja rendah dan pendapatan tidak stabil.

Selain itu, sektor padat karya, seperti tekstil dan manufaktur, menghadapi tekanan global yang berujung pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini memperkuat urgensi perlindungan tenaga kerja dalam kebijakan ekonomi nasional.

Keadilan sosial

Dalam konteks keadilan sosial, resonansi suara buruh mencerminkan tuntutan akan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan pekerja.

World Bank (2023) mencatat bahwa ketimpangan pendapatan di banyak negara berkembang masih tinggi, dengan koefisien Gini Indonesia berada di kisaran 0,38 dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa sebagian hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok pekerja.

Selain itu, akses terhadap jaminan sosial juga menjadi isu krusial. International Labour Organization (2023) melaporkan bahwa hanya sekitar 48 persen populasi global yang memiliki akses penuh terhadap perlindungan sosial.

Di Indonesia, meskipun cakupan program, seperti BPJS Ketenagakerjaan, terus meningkat, masih terdapat kesenjangan signifikan, terutama bagi pekerja informal. Dalam situasi ini, suara buruh menjadi dorongan penting untuk memperluas sistem perlindungan sosial yang inklusif.

Peran strategis

Menghadapi tantangan ekonomi dan keadilan sosial, buruh tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pembangunan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi kunci untuk menjawab tantangan global.

Organisation for Economic Co-operation and Development (2023) menunjukkan bahwa negara dengan produktivitas tenaga kerja tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan ketimpangan yang lebih rendah.

Namun, produktivitas tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia. Investasi pada pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penting. World Bank (2022) dalam laporan Human Capital Index menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan pendapatan individu hingga 30 persen dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peran buruh dalam meningkatkan keterampilan dan adaptasi terhadap perubahan teknologi menjadi sangat krusial.

Di sisi lain, pemerintah dan sektor usaha juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem kerja yang adil dan produktif. Dialog sosial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang seimbang. Tanpa kolaborasi, resonansi suara buruh berisiko tidak terkonversi menjadi kebijakan yang efektif.

Arah masa depan

Pada akhirnya, resonansi suara buruh adalah cermin dari arah pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam era transformasi digital dan ketidakpastian global, tantangan ketenagakerjaan akan semakin kompleks.

International Labour Organization (2024) memperkirakan bahwa otomatisasi dan digitalisasi akan mengubah sekitar 23 persen pekerjaan dalam dekade ini, menciptakan kebutuhan keterampilan baru, sekaligus risiko kehilangan pekerjaan bagi sebagian pekerja.

Bagi Indonesia, momentum May Day 2026 harus dimaknai sebagai titik refleksi. Suara buruh bukan sekadar tuntutan, tetapi masukan strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif. Keadilan sosial tidak akan tercapai, tanpa perlindungan pekerja, dan pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan, tanpa kontribusi tenaga kerja yang produktif.

Dengan demikian, resonansi suara buruh seharusnya tidak berhenti pada 1 Mei. Ia harus terus bergema dalam setiap kebijakan, menjadi pengingat bahwa pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menempatkan manusia, termasuk pekerja sebagai pusat episentrumnya.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026