Tanjungpinang (ANTARA) - Bulog Cabang Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), menjamin ketersediaan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk masyarakat kepulauan terluar RI, seperti Anambas dan Lingga, selama tiga bulan ke depan.

Kepala Cabang Bulog Tanjungpinang Arief Alhadihaq mengatakan per 23 April 2026, stok beras di gudang Siantan, Kabupaten Anambas sebanyak 376 ton, sedangkan di gudang Sungai Besar, Kabupaten Lingga sebanyak 310 ton.

"Estimasi konsumsi beras sekitar 100 ton per bulan, sehingga stok CBP di dua pulau ini masih aman dan cukup sampai tiga bulan ke depan," kata Arief dihubungi di Tanjungpinang, Sabtu.

Sedangkan stok CBP di gudang Bulog Melayu Kota Piring, yang menyimpan beras untuk kebutuhan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan masih tersedia sekitar 2.400 ton, dengan ketahanan stok pangan selama empat bulan ke depan.

Oleh karena itu, Arief mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan pangan, apalagi secara nasional stok beras Bulog melimpah yang mencapai lima juta ton.

"Bahkan Bulog menyewa gudang-gudang swasta untuk menyimpan stok CBP, karena gudang kita terbatas dan tak bisa menampung semuanya," ucap Arief.

Arief menyampaikan sejak awal 2026, permintaan beras medium Bulog meningkat drastis dibanding 2025, yang dari biasanya 10 ton per pekan, naik menjadi 60 ton per pekan.

Menurut dia tingginya antusiasme warga membeli beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) itu, salah satunya dipengaruhi kondisi harga beras di pasaran yang berfluktuasi.

"Beras Bulog menjadi alternatif pilihan masyarakat, karena harganya lebih terjangkau dan berkualitas baik," ujar Arief.

Dia turut memastikan harga beras Bulog masih stabil, yaitu sebesar Rp65.500 per lima kilogram. Masyarakat juga dapat mengakses beras SPHP tersebut di mitra Bulog, mulai dari rumah pangan kita (RPK), pasar, toko/ritel moderen hingga pedagang eceran.

Pewarta: Ogen
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PLN Tanjungpinang bersama perusahaan swasta ODC Energy..,

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) menjajaki kerja sama pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan pihak swasta, guna memperkuat ketahanan energi di daerah tersebut.

"Pemanfaatan energi surya merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan energi daerah," kata Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Kamis.

Menurut Lis, pengembangan PLTS sangat baik, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan tenaga listrik yang ada. Namun demikian, penerapannya perlu dipelajari secara matang, baik untuk kebutuhan pemerintahan maupun masyarakat secara luas.

Ia menyebut, tidak menutup kemungkinan pemanfaatan energi surya tersebut akan diterapkan pada fasilitas pemerintahan sebagai langkah awal.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PLN Tanjungpinang bersama perusahaan swasta ODC Energy. Apabila telah tercapai kesepakatan yang baik, maka sangat memungkinkan untuk dilaksanakan proyek percontohan PLTS di Tanjungpinang," ujarnya.

Lis menambahkan, pihaknya telah menerima tawaran pengembangan proyek PLTS dari PT Hijau Makmur Energi bersama ODC Energy yang merupakan developer dan konsultan energi terbarukan asal Belanda.

ODC Energy menawarkan kerja sama strategis, mulai dari penyusunan desain teknis, kajian kelayakan finansial, hingga pengelolaan implementasi proyek dari tahap perencanaan hingga operasional

"ODC Energy adalah konsultan dan pengembang proyek energi terbarukan yang fokus pada pengembangan sistem fotovoltaik (PV) surya," ungkapnya.

Dia mengutarakan penjajakan kerja sama ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan instalasi energi terbarukan pada wilayah-wilayah potensial di Tanjungpinang.

ODC Energy menilai Tanjungpinang memiliki potensi yang sangat baik untuk pengembangan sistem PV surya.

"Kerja sama ini segera kita tindaklanjuti melalui koordinasi lintas pihak, sehingga pengembangan energi terbarukan di Tanjungpinang dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari komitmen bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan," demikian Lis.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas RI Medrilzam mengatakan pembangunan Museum dan Monumen Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata sejarah.

Menurut dia, potensi itu akan semakin kuat apabila pembangunan museum dan monumen telah rampung. Keberadaannya diyakini mampu menarik wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Pulau Penyengat ini sangat besar potensinya untuk wisata sejarah dan kebudayaan," katanya saat berkunjung di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat.

Medrilzam menyatakan Bappenas akan terus mendorong realisasi pembangunan Museum dan Monumen Bahasa di pulau bersejarah tersebut.

Hal itu tidak terlepas dari nilai sejarah kawasan Penyengat, termasuk kaitannya dengan lahirnya Bahasa Indonesia dari pulau mungil ini.

"Kami berharap keunggulan ini dapat menarik wisatawan luar negeri, terlebih lagi jika ada event berskala internasional,” ujarnya.

Medrilzam juga mengaku terkesan dengan keindahan Pulau Penyengat. Ia menyampaikan hal itu setelah mengunjungi sejumlah titik, seperti Masjid Penyengat, Balai Adat, dan lokasi rencana pembangunan monumen dan museum.

"Kalau ke Kepri sangat disayangkan tidak sampai ke Penyengat. Menurut saya, ini bisa menjadi magnet tersendiri," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan peletakan batu pertama Museum dan Monumen Tugu Bahasa direncanakan berlangsung pada Juni 2026.

"Kita sedang menunggu lelang manajemen konstruksi. Perkiraan bulan Juni sudah mulai berjalan," ujarnya.

Ansar menambahkan bahwa kehadiran museum dan monumen tersebut diharapkan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Kepri, khususnya Tanjungpinang.

Dengan tingginya wisatawan yang datang, tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perputaran perekonomian di Tanjungpinang, terutama di Pulau Penyengat.

"Tanjungpinang ini pusat ibu kota Provinsi Kepri, kita akan percantik terus agar semakin banyak dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri," ucap Ansar saat mendampingi Deputi Bappenas di Pulau Penyengat.

Pewarta: Ogen
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, Batam — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau memastikan akan mengawasi ketat rencana penutupan Kantor Cabang PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) di Tanjungpinang guna menjamin hak dan layanan nasabah tetap terpenuhi.

Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan manajemen Bank OCBC terkait rencana tersebut. Berdasarkan keterangan bank, penutupan Kantor Cabang Tanjungpinang akan efektif pada 11 Mei 2026.

“OJK telah melakukan komunikasi dengan pihak bank untuk memastikan proses penyesuaian ini berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya, Rabu 8 April 2026.

Ia menjelaskan, penyesuaian jaringan kantor merupakan bagian dari kebijakan bisnis perbankan. Meski demikian, OJK menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, termasuk dalam aspek pelindungan konsumen.

Terkait layanan, OJK menyampaikan bahwa nasabah tetap dapat mengakses layanan perbankan melalui Kantor Cabang OCBC di Batam, serta memanfaatkan layanan digital seperti mobile banking dan jaringan ATM.

“OJK meminta agar kebutuhan dan kepentingan nasabah tetap menjadi prioritas selama masa transisi, termasuk penyampaian informasi yang jelas dan memadai,” kata Sinar.

Selain itu, OJK juga mengingatkan pihak bank untuk memberikan informasi resmi secara transparan kepada nasabah, mulai dari status rekening hingga mekanisme layanan pascapenutupan cabang.

Lebih lanjut, OJK menegaskan bahwa penyesuaian jaringan kantor merupakan bagian dari dinamika industri perbankan di tengah pesatnya digitalisasi layanan keuangan, sehingga tidak dapat dijadikan indikator tunggal kondisi ekonomi suatu daerah.

“OJK akan terus melakukan pemantauan ketat hingga proses transisi selesai, untuk memastikan tidak ada hak nasabah yang terabaikan,” ujarnya.

OJK juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan dapat menghubungi layanan konsumen OJK melalui Kontak 157 apabila mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut.

Kabar penutupan Bank OCBC cabang Tanjungpinang, Kepulauan Riau, memicu keluhan nasabah yang mengaku mengalami kesulitan saat melakukan penarikan dana.

Sejumlah nasabah menyebut akses penarikan uang, khususnya dalam mata uang asing, dibatasi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi seiring dengan beredarnya informasi bahwa bank tersebut akan menghentikan operasional di Tanjungpinang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, bank tersebut akan menghentikan layanan di Tanjungpinang dan hanya menyisakan operasional di Batam.

Salah seorang nasabah, Afui, mengaku telah mengetahui kabar tersebut sejak beberapa waktu lalu. Namun saat hendak menarik dana, ia menghadapi kendala.

“Beberapa hari lalu kami mau menarik uang, tetapi alasannya dolar tidak tersedia. Selain itu, jumlah penarikan juga dibatasi,” ujar Afui, Senin (6/4).

Ia menyebut pihak bank menawarkan alternatif penarikan di cabang Batam atau memindahkan dana ke bank lain melalui transfer.

“Daripada harus ke Batam, kami memilih transfer ke bank lain sekaligus menutup rekening di OCBC,” katanya.

Afui berharap pihak bank memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan nasabah, mengingat cukup banyak masyarakat Tanjungpinang yang menyimpan dana di bank tersebut.

Bisnis.com, BATAM – Pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dikerjakan jajaran TNI melalui Kodim se-Kepri terus menunjukkan progres. Dari total target awal sebanyak 60 unit dan rencana pembangunan 407 koperasi secara keseluruhan, sebanyak tujuh unit telah rampung 100% secara fisik.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM (DKUKM) Kepri, Riky Rionaldi, mengatakan tujuh unit koperasi tersebut tersebar di Tanjungpinang, Bintan, dan Batam. Meski bangunan telah selesai, koperasi tersebut masih menunggu proses serah terima serta persiapan operasional.

“Secara fisik tujuh unit sudah 100%, tetapi memang belum serah terima dan belum beroperasi karena masih ada tahapan lanjutan, termasuk pembahasan rencana bisnis,” ujar Riky, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat Kementerian Koperasi akan melakukan monitoring guna membahas model bisnis dan kesiapan operasional masing-masing koperasi agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di Batam sendiri, dari total 46 kelurahan, terdapat empat unit koperasi yang pembangunan fisiknya telah selesai 100%.

Riky mengakui proses pembangunan koperasi menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan. Beberapa lokasi pembangunan merupakan aset milik pemerintah kota, BP Batam, maupun BUMN sehingga memerlukan proses persetujuan administrasi sebelum pembangunan dapat dilakukan.

“Semangatnya tinggi, tetapi memang ada kendala lahan. Yang sudah terbangun itu lahannya sudah mendapat persetujuan karena ada yang merupakan aset pemda, BP Batam, maupun BUMN,” katanya.

Ia menambahkan, untuk wilayah tertentu dengan kondisi lahan terbatas, seperti kawasan pesisir dengan bangunan di atas laut, pembangunan difokuskan pada area daratan yang lebih memungkinkan secara teknis serta dari sisi legalitas.

Lebih lanjut, Riky menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih tidak dimaksudkan untuk mengganggu keberadaan ritel modern seperti Alfamart maupun Indomaret. Program ini berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi di tingkat kelurahan.

“Koperasi Merah Putih ini fokus pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis koperasi, bukan untuk bersaing dengan ritel modern,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kepri berharap pembangunan koperasi tersebut dapat memperluas akses usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui model usaha bersama yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Bisnis.com, BATAM - Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota mendirikan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 yang mulai beroperasi pada Senin (2/3/2026). Fasilitas ini disiapkan sebagai langkah pengawasan agar perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada pekerja sesuai aturan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau Diky Wijaya mengatakan posko tersebut beroperasi di seluruh kabupaten dan kota, termasuk di kawasan industri agar mudah dijangkau para pekerja.

“Hari ini posko pengaduan THR dibuka di kabupaten dan kota. Di kawasan perusahaan juga ada,” ujar Diky, Senin (2/3).

Ia menjelaskan, secara keseluruhan terdapat 10 posko pengaduan yang dibangun Pemprov Kepri dan tersebar di tiga daerah, yakni Batam, Karimun, dan Tanjungpinang. Sejumlah posko ditempatkan langsung di kawasan industri untuk mendekatkan layanan kepada pekerja.

“Posko tidak hanya berada di kantor Dinas Tenaga Kerja, tetapi juga disiapkan di area perusahaan,” kata dia.

Pihaknya juga akan mencantumkan nomor telepon seluler dan alamat surat elektronik petugas Disnaker agar karyawan lebih mudah menyampaikan laporan.

“Kita cantumkan nomor handphone dan email Disnaker atau petugas supaya karyawan lebih gampang melapor,” katanya.

Pihaknya pun mengatakan bahwa biasanya laporan terkait THR umumnya mulai masuk mendekati hari raya.

“Biasanya H-6 atau H-5 sebelum Lebaran sudah mulai ada laporan,” ujarnya.

Diky menegaskan, perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satunya kewajiban membayar denda sebesar 5 persen dari total THR yang seharusnya diterima pekerja.

“THR tetap harus dibayar penuh, dan denda lima persen juga tetap dibayar. Itu di luar dari hak THR pekerja,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembukaan posko pengaduan ini dapat mendorong perusahaan lebih disiplin menjalankan kewajiban, sekaligus memberikan saluran resmi bagi pekerja untuk memperjuangkan haknya menjelang hari raya.

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemkot Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan penyesuaian slot penerbangan dengan perjalanan penumpang guna mengoptimalkan layanan penerbangan maskapai Garuda di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF).

"Kalau slot penerbangan pukul 07.00 memang berat, karena pukul 04.30 WIB kita sudah harus berangkat, kecuali akhir pekan. Opsi yang lebih memungkinkan adalah sekitar pukul 10.00 WIB atau lebih siang," kata Wali Kota Lis di Tanjungpinang, Sabtu.

Menurut Lis penyesuaian slot jadi kunci agar layanan Garuda kembali optimal. Jadwal juga perlu disesuaikan dengan perjalanan penumpang di Bandara RHF Tanjungpinang.

Lis menyebut rendahnya keterisian penerbangan Garuda sebelumnya bukan karena minimnya permintaan, melainkan ketidaksesuaian jadwal. Hal ini terlihat dari penerbangan maskapai lain yang tetap ramai melayani rute yang sama.

"Kami akan membuat surat resmi untuk menyusun usulan terkait slot penerbangan. Selanjutnya akan disampaikan kepada Komisi VI DPR RI sebagai bagian dari dukungan kebijakan," ucap Lis.

Sementera, General Manager (GM) Garuda Indonesia Cabang Tanjungpinang Ahmad Ihsan Wartadiredja menyampaikan tingkat keterisian penumpang Garuda di Tanjungpinang kini meningkat, dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 60 persen.

Sebelumnya, kata dia, Garuda Indonesia melayani penerbangan dari Tanjungpinang pada pukul 07.00 WIB, dan dari Jakarta pada pukul 15.30 WIB dengan pola pesawat menginap di Tanjungpinang.

Namun, lanjut dia, jadwal tersebut diubah tahun 2025 menjadi penerbangan pagi dari Jakarta ke Tanjungpinang.

"Perubahan jadwal ini jadi salah satu bahan evaluasi dalam pembahasan penyesuaian slot penerbangan agar layanan Garuda dapat kembali beroperasi secara berkelanjutan di Tanjungpinang," kata Ihsan.

Garuda Indonesia juga masih mempertimbangkan terkait rencana penghentian operasi pesawat Garuda rute Tanjungpinang-Jakarta di bandara RHF per 10 Februari 2026.

Pewarta: Ogen
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau mencatat inflasiyear on year (yoy) Kepri pada Januari 2026 sebesar 2,98% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 110,98.

Perinciannya, inflasi yoy tertinggi terjadi di Kota Tanjungpinang sebesar 4,32 %dengan IHK 108,57. Sementara inflasi terendah tercatat di Kota Batam sebesar 2,74% dengan IHK 111,63. Adapun Kabupaten Karimun mengalami inflasi yoy sebesar 2,77% dengan IHK 108,58.

Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau Toto Haryanto Silitonga menjelaskan, inflasi yoy tersebut dipicu oleh kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran yang dihitung, sebanyak 10 kelompok mengalami kenaikan indeks harga.

"Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan sebesar 1,25%. Kelompok pakaian dan alas kaki naik 1,34%, disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang naik cukup tinggi sebesar 3,60%. Selain itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,72%, kelompok kesehatan 1,95%, serta kelompok transportasi 2,09%,” kata dia.

Lanjut,Kenaikan juga terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,51%, kelompok pendidikan 1,37%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,42%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak hingga 19,28%. Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat tidak mengalami perubahan indeks harga.

Sejumlah komoditas tercatat menjadi penyumbang utama inflasi yoy Januari 2026, antara lain emas perhiasan, tarif listrik, angkutan udara, daging ayam ras, beras, sewa rumah, daging sapi, sigaret, biaya pendidikan perguruan tinggi, nasi dengan lauk, minyak goreng, serta sejumlah komoditas pangan lainnya.

“Di sisi lain, beberapa komoditas justru menahan laju inflasi, seperti cabai merah, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, bayam, bensin, udang basah, telur ayam ras, kentang, dan aneka sayuran hijau,” tambah dia.

Secara bulanan, BPS mencatat Provinsi Kepulauan Riau mengalami deflasi month to month (mom) sebesar 0,09% pada Januari 2026. Deflasi terjadi karena penurunan IHK dari 111,08 pada Desember 2025 menjadi 110,98 pada Januari 2026.

Komoditas yang memberikan andil inflasi mom antara lain emas perhiasan, beras, sewa rumah, daging ayam ras, daging sapi, nasi dengan lauk, hingga angkutan laut. Sementara komoditas yang mendorong deflasi mom di antaranya cabai merah, cabai rawit, bayam, angkutan udara, bensin, telur ayam ras, bawang merah, serta beberapa jenis ikan dan sayuran.

Dari sisi kelompok pengeluaran, penyumbang terbesar inflasi yoy Januari 2026 berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 1,23%. Disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,56 %, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,37%, serta kelompok transportasi sebesar 0,29%.

“Secara umum, inflasi Januari 2026 masih mencerminkan adanya tekanan harga, terutama dari kelompok perawatan pribadi serta kebutuhan rumah tangga, meski secara bulanan terjadi deflasi,” kata Toto.

Minyakita sudah mulai disalurkan kepada masyarakat sejak sepekan terakhir

Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Perum Bulog Cabang Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendatangkan 200 ribu liter minyak goreng kemasan merek Minyakita untuk didistribusikan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilisasi harga di pasaran.

Kepala Perum Bulog Cabang Tanjungpinang Arief Alhadihaq mengatakan Minyakita tersebut mulai didatangkan secara bertahap pada awal tahun 2026, yang bersumber dari PT Sinar Mas Jakarta dan PT Musim Mas Batam.

"Bulog mendapat penugasan pemerintah untuk menyalurkan 35 persen dari kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita secara nasional, berdasarkan Permendag Nomor 43 Tahun 2025," kata Arief di Tanjungpinang, Sabtu.

Menurut Arief, penyaluran Minyakita akan difokuskan melalui pasar yang menjadi lokasi pemantauan harga komoditas Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten/kota setempat, di antaranya Pasar Bintan Center, Kota Tanjungpinang.

Selain itu, Minyakita juga disalurkan lewat pasar lainnya seperti Pasar Baru Tanjungpinang, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) mitra Bulog, serta Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDMP).

Ia menjelaskan harga tebusan Minyakita di Gudang Bulog Rp14.500 per liter, sedangkan harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

"Minyakita sudah mulai disalurkan kepada masyarakat sejak sepekan terakhir," ungkapnya.

Arief melanjutkan sebanyak 200 ribu liter Minyakita itu disalurkan untuk empat wilayah kerja Bulog Tanjungpinang, meliputi Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Menurut dia, permintaan Minyakita tergolong tinggi atau mencapai 100 ribu liter per bulan, karena harganya terjangkau dan berkualitas baik.

Pihaknya bersama pihak terkait mengawasi ketat pendistribusian Minyakita melalui aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) guna memastikan penyalurannya tepat sasaran dan dijual sesuai HET. Bagi yang menjual di atas HET, akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

Para pedagang pun diminta memasang spanduk berisi informasi penjualan Minyakita supaya diketahui masyarakat luas.

"Penjualan Minyakita dibatasi 11 liter per keluarga. Harapannya, Minyakita dapat menyebar dan dinikmati semua lapisan masyarakat," demikian Arief.

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) mempertimbangkan untuk setop layanan penerbangan rute Jakarta–Tanjungpinang melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) mulai 10 Februari 2026. Sebagai pengganti, maskapai Citilink akan disiapkan untuk melayani penerbangan setiap hari menggunakan pesawat Airbus A320.

Kepastian tersebut disampaikan manajemen PT Garuda Indonesia kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, dalam pertemuan pada Rabu (28/1/2026).

“Garuda Indonesia memang berencana menghentikan rute Jakarta–Tanjungpinang. Namun, sebagai gantinya, Citilink akan dioperasikan setiap hari atau tujuh kali dalam seminggu,” ujar Nyanyang.

Citilink adalah anak usaha Garuda Indonesia Group yang akan mengoperasikan pesawat Airbus A320 dengan kapasitas sekitar 180 penumpang. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas surat permohonan keberlanjutan layanan penerbangan yang sebelumnya disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad kepada manajemen Garuda Indonesia pada awal Januari 2026.

“Selama ini, Garuda Indonesia melayani rute Jakarta–Tanjungpinang sebanyak tiga kali dalam seminggu, sementara Citilink beroperasi empat kali seminggu dari Bandara RHF,” kata nyanyang.

Nyanyang mengungkapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah meminta Garuda Indonesia untuk meninjau ulang rencana penghentian operasional tersebut. Salah satu upaya yang ditawarkan adalah komitmen Pemprov Kepri untuk memastikan perjalanan dinas aparatur sipil negara menggunakan maskapai Garuda Indonesia dari Bandara RHF.

“Kami juga akan mengajak Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan untuk melakukan hal serupa,” katanya.

Menurut Nyanyang, keberadaan Garuda Indonesia di Bandara RHF penting mengingat Pulau Bintan merupakan kawasan strategis investasi dan pariwisata. Ia optimistis jumlah penumpang akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan, seiring momentum perayaan Imlek, Cap Go Meh, hingga Hari Raya Idul Fitri.

“Kami meminta agar Garuda setidaknya menunda penghentian operasional hingga setelah Lebaran sambil dilakukan evaluasi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Komersial PT Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim, menjelaskan bahwa rencana penghentian operasional di sejumlah bandara, termasuk Tanjungpinang, merupakan bagian dari upaya harmonisasi dan optimalisasi armada.

“Langkah ini tidak hanya terjadi di Tanjungpinang, tetapi juga di delapan hingga sembilan bandara lain di Indonesia,” kata dia.

Bisnis.com, BATAM - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta kepada pihak berwajib untuk membongkar impor 1.000 ton beras ilegal dengan pintu masuk Batam, sampai ke akar-akarnya.

Amran menyebutkan aparat telah mengamankan sekitar 1.000 ton beras yang diduga masuk secara ilegal. Meski sudah ada tersangka, dia meminta agar penyidikan tidak berhenti di tingkat pelaksana lapangan.

“Sudah ada tersangkanya, tapi saya minta dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada yang bermain-main,” katanya, Senin (19/1/2026).

Amran juga menyoroti kejanggalan asal dan tujuan distribusi beras tersebut. Berdasarkan temuan awal, beras disebut berasal dari Tanjungpinang, wilayah yang tidak memiliki lahan persawahan, dan rencananya akan dikirim ke Sumatra Selatan, daerah yang justru mengalami surplus beras.

“Ini tidak masuk akal. Tanjungpinang tidak punya sawah, sementara Palembang dan Sumatra Selatan produksinya sekitar 3,5 juta ton dengan surplus 1,1 juta ton. Ini kuat dugaan penyelundupan,” ujar Amran.

Amran memastikan Satgas Pangan dan penyidik dari Mabes Polri akan turun langsung untuk mendalami kasus tersebut. Ia menekankan praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan karena dapat melemahkan ketahanan pangan nasional.

Dia juga mengingatkan pengalaman buruk pada sektor peternakan beberapa tahun lalu, ketika impor daging bermasalah memicu merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2020–2023.

“Sudah 100 tahun tidak terjadi, tiba-tiba PMK merebak. Populasi sapi kita turun drastis. Jangan sampai hal seperti itu terjadi pada beras. Impor ilegal bisa membawa penyakit dan merusak sistem pangan kita,” kata Amran.

Di tengah klaim swasembada beras, pemerintah justru dihadapkan pada penyelundupan ribuan ton beras di Kepulauan Riau. Amran menegaskan tidak akan memberi ruang kompromi bagi praktik ilegal yang dinilainya merusak kedaulatan pangan nasional.

“Harus ditindak tegas. Tidak boleh kompromi. Ini adalah pengkhianatan terhadap bangsa,” kata Amran di Batam, Senin 19 Januari 2026.

Amran menegaskan, saat ini Indonesia telah mencapai swasembada beras dengan kondisi stok nasional yang melimpah. Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada alasan untuk melakukan impor beras, apalagi secara ilegal.

“Kita setengah mati berjuang untuk berdaulat pangan dan swasembada. Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan swasembada beras, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di forum PBB. Jangan ada yang mengganggu perjuangan ini,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, stok beras nasional saat ini lebih dari 3 juta ton, sementara jumlah petani padi di Indonesia mencapai sekitar 115 juta orang. Praktik penyelundupan beras, menurutnya, berpotensi merugikan petani kecil dan mempermainkan nasib rakyat.

“Bayangkan, hanya dua atau tiga orang yang bermain, tapi yang dizalimi ada 115 juta petani. Di mana keadilan dan rasa kebersamaan kita?” tegasnya.

Pelayaran KM Sabuk Nusantara menunggu sampai kondisi cuaca membaik, mudah-mudahan 10 Januari 2026, kapal sudah bisa berangkat

Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - PT Pelni Cabang Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunda keberangkatan Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 48 tujuan Pulau Tambelan dan Natuna akibat tinggi gelombang mencapai 2,5 meter.

Kepala Cabang Pelni Tanjungpinang Putra Kencana mengatakan penundaan keberangkatan itu berdasarkan pertimbangan nakhoda kapal, karena pergerakan gelombang dari samping dengan ketinggian 2,5 meter berisiko bagi keselamatan pelayaran.

"Pelayaran KM Sabuk Nusantara menunggu sampai kondisi cuaca membaik, mudah-mudahan 10 Januari 2026, kapal sudah bisa berangkat," kata Putra di Tanjungpinang, Rabu.

Putra menyebut KM Sabuk Nusantara 48 semula dijadwalkan berangkat dari Kota Tanjungpinang menuju Kecamatan Tambelan lalu Kabupaten Natuna, pada Kamis, 8 Januari 2026, pukul 13.00 WIB.

Menurut dia, sebanyak 89 orang penumpang KM Sabuk Nusantara 48 sudah membeli tiket keberangkatan, namun karena kapal ditunda berangkat, akhirnya sebagian dari mereka memilih batal berangkat dan meminta pengembalian uang (refound) tiket di loket Kantor Pelni Tanjungpinang.

Sementara bagi penumpang lainnya yang memilih tetap berangkat dengan KM Sabuk Nusantara 48, maka masih bisa menggunakan tiket yang sudah dibeli tersebut.

"Hingga hari ini, ada 16 orang batal berangkat. Kita lakukan pengembalian dana tiket 100 persen," ujarnya.

Putra menambahkan kebijakan penundaan kapal berangkat di tengah cuaca buruk dan gelombang tinggi merupakan langkah antisipasi dan mitigasi Pelni terhadap aspek keamanan dan keselamatan, baik kapal maupun penumpang.

"Pelni mengutamakan keamanan, kenyamanan dan keselamatan pelayaran dari hal-hal yang tidak diinginkan," demikian Putra.

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026