INDODAX memperluas kantor operasionalnya di Bali sebagai bagian dari upaya mendorong ekosistem kripto yang lebih inklusif. Peresmian kantor baru tersebut dilakukan pada Rabu (22/4) seiring dengan pertumbuhan industri aset digital dan meningkatnya kebutuhan layanan bagi pengguna.

Ekspansi ini tidak hanya menjadi penambahan kapasitas operasional, tetapi juga langkah strategis perusahaan di wilayah yang memiliki nilai historis sebagai titik awal perjalanan INDODAX sejak berdiri pada 2014.

CEO INDODAX, William Sutanto mengatakan, Bali memiliki peran penting dalam perjalanan awal perusahaan, sekaligus menjadi fondasi dalam membangun akses aset kripto bagi masyarakat Indonesia.

"Bali bukan sekadar lokasi ekspansi bagi INDODAX. Bali adalah tempat cikal bakal lahirnya industri kripto di Indonesia dua belas tahun lalu, sekaligus epicentrum awal pertumbuhan inovasi kripto nasional," kata William dalam keterangannya dikutip Kamis (23/4).

Dari Bali, kata dia, ekosistem ini mulai tumbuh, berkembang, dan terus bergerak hingga menjadi sebesar hari ini. "Karena itu, peresmian kantor ini bukan hanya soal penambahan kapasitas, tetapi juga wujud komitmen kami untuk melanjutkan sejarah tersebut dan mendorong industri kripto Indonesia tumbuh semakin kuat dan sehat," ujar William.

William menambahkan, pertumbuhan industri kripto perlu diiringi dengan pemahaman yang baik dan mendalam dari masyarakat, guna memastikan proses adopsi di Indonesia tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga sehat dan teredukasi.

Bali sendiri memiliki posisi strategis sebagai salah satu hub global dengan ekosistem kreatif dan digital yang dinamis, khususnya di industri kripto dan blockchain.

Kawasan ini menjadi tempat berkembangnya berbagai komunitas, talenta, dan inovasi, serta secara konsisten menjadi tuan rumah pertemuan pelaku industri melalui agenda internasional seperti Coinfest Asia.

Selain fungsi operasional, INDODAX juga memanfaatkan kantor ini untuk memperkuat interaksi langsung dengan pengguna melalui layanan customer support yang lebih responsif, baik secara offline maupun online.

Kantor ini juga difungsikan sebagai ruang kolaborasi dan edukasi bagi komunitas kripto di Bali, dengan fasilitas seperti ruang diskusi dan workshop guna mendorong pemahaman yang lebih komprehensif terhadap aset kripto dan teknologi blockchain.

Melalui pendekatan ini, INDODAX menghadirkan ruang dialog yang lebih terbuka dengan pengguna sekaligus membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan edukasi yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi di tengah dinamika pasar aset digital yang terus berkembang.

Langkah ini tidak hanya mencerminkan kehadiran fisik, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen INDODAX dalam menghadirkan layanan yang aman dan terpercaya, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap ekosistem digital Indonesia melalui pengembangan teknologi, peningkatan layanan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong industri aset kripto yang tumbuh secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peran influencer dalam industri kripto kian dominan, tetapi belum diimbangi standar yang jelas. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko misinformasi di tengah tingginya konsumsi konten digital oleh masyarakat.

Pelaku industri menilai standardisasi influencer menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kredibilitas informasi dan melindungi investor. CEO Indodax William Sutanto mengatakan, influencer memiliki posisi strategis dalam menjembatani informasi kripto yang kompleks kepada publik.

Hal tersebut disampaikan William dalam salah satu sesi panel Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026). Kegiatan ini berlangsung sepanjang April hingga Mei 2026.

“Platform seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lainnya banyak dimanfaatkan oleh para influencer untuk menyampaikan berita. Namun di luar itu, ini juga menjadi ladang bisnis bagi para influencer, karena di dalamnya ada aktivitas pemasaran, distribusi informasi, serta edukasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tanpa standar yang jelas, informasi yang disampaikan berpotensi menyesatkan, mengingat karakter kripto yang teknis dan beragam. Menurutnya, kripto merupakan topik yang tidak mudah karena cukup teknis.

“Tanpa peran pihak yang mengedukasi masyarakat, pesan yang disampaikan berpotensi keliru atau tidak tersampaikan dengan baik. Ekosistem kripto di Indonesia pun tidak akan berkembang seperti saat ini tanpa kontribusi influencer dan konten kreator yang menggaungkan pasar kripto,” ungkapnya.

Di sisi lain, munculnya akun anonim dengan pengaruh besar menjadi tantangan baru dalam ekosistem digital. Akun semacam ini dinilai rawan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan hingga memicu kampanye negatif.

"Dalam beberapa kasus, termasuk yang dialami Indodax, akun-akun tersebut melakukan pencemaran nama baik dan black campaign yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun individu. Karena itu, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat agar ekosistem kripto tetap sehat dan berintegritas,” ujarnya.

Menurutnya, standardisasi influencer menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas informasi di ruang digital. Edukasi tetap perlu diperluas, namun harus berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Oleh karena itu, saya sangat mendukung adanya pengaturan dari otoritas agar kondisi tetap terkendali dan masyarakat terlindungi. Di sisi lain, langkah-langkah edukasi yang dilakukan oleh influencer dan konten kreator tetap perlu berjalan, selama memiliki batasan yang jelas dan tidak merugikan orang lain,” jelasnya.

Dorongan standardisasi ini menguat seiring meningkatnya adopsi aset kripto di Indonesia, yang membutuhkan ekosistem informasi yang kredibel dan bertanggung jawab.

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengungkapkan waktu terbaik untuk membeli emas di tengah fluktuasi harga.

Direktur Komersial PT Antam Handi Sutanto menegaskan bahwa emas bukan instrumen investasi jangka pendek, melainkan untuk jangka menengah hingga panjang. Karenanya, konsumen tidak perlu buru-buru saat membeli atau merasa fear of missing out (FOMO).

"Antam selama mengedukasi masyarakat, emas itu tidak pernah jangka pendek. Emas itu jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kalau kepentingan untuk trading, spekulan lebih baik jangan," ujar Handi dalam News Hour CNN TV, Jumat (10/4).

Menurut Handi, tidak ada waktu spesifik yang harus ditunggu untuk membeli emas. Waktu terbaik justru ditentukan oleh kesiapan dana yang dimiliki masing-masing individu.

"Makanya sering sekali ditanya, kapan waktu yang terbaik untuk membeli emas, menurut kami adalah saat Anda memiliki uang," ujar Handi.

Ia juga menekankan pentingnya strategi pembelian secara bertahap untuk mengurangi risiko. Pembelian dalam jumlah besar sekaligus dinilai berisiko tinggi, terutama di tengah volatilitas harga.

"Berapapun harganya Anda beli, tapi cicil, jangan all in. Ketika all in, tentunya risiko menjadi terpapar begitu dahsyat. Lebih baik kita cicil tiap bulan," jelasnya.

Selain itu, Antam mengingatkan masyarakat agar tidak membeli emas dengan harga yang jauh di atas harga resmi. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi adanya praktik percaloan di pasar.

Ia juga menyoroti FOMO yang mendorong masyarakat tetap membeli meski harga tidak wajar. Padahal, selisih harga yang terlalu tinggi dari harga resmi menjadi sinyal adanya praktik yang merugikan konsumen.

"Cuma yang kita lihat dan kita selalu edukasi kepada masyarakat, janganlah FOMO. Ketika harga resmi Antam dibandingkan harga tempat Anda mau beli, itu terpaut 10 persen, 20 persen, 30 persen. Lebih baik tidak usah beli. Lebih baik kita tunggu harga yang benar, karena itu adalah clear bagi kami praktik percaloan, yang kita mesti perangi bersama," terangnya.

Menurutnya, perilaku tersebut justru membuat praktik percaloan terus bertahan di pasar. Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak dengan menahan diri hingga menemukan harga yang sesuai.

"Banyak orang yang memang kemudian FOMO, mereka tetap beli, sehingga praktik percaloan ini tetap hidup. Itu yang kita harus gawangi sama-sama. Lebih baik tidak usah beli, tahan dulu kalau Anda tidak ketemu dengan harga yang wajar," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi maskapai penerbangan nasional (INACA) meminta pemerintah menaikkan Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat domestik sebesar 15 persen. Permintaan itu diajukan menyusul lonjakan biaya operasional maskapai akibat kenaikan harga avtur, pelemahan rupiah, dan tekanan geopolitik global.

Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto mengatakan, asosiasi juga mengusulkan kenaikan fuel surcharge sebesar 15 persen dari besaran yang telah ditetapkan melalui KM 7 Tahun 2023. Penyesuaian diminta berlaku untuk pesawat jenis jet maupun propeller yang saat ini masih mengacu pada KM 106 Tahun 2019.

“Selain penyesuaian besaran fuel surcharge dan TBA, INACA mohon juga sejumlah kebijakan stimulus yang bersifat temporer (seperti misalnya pada Lebaran 2026) yaitu penundaan PPn Avtur dan tiket domestik, keringanan biaya bandara atau PJP4U serta kebijakan rescheduling pembayaran outstanding biaya bandara dan navigasi tetap dipertahankan,” ujar Bayu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bayu mengatakan, permintaan tersebut diajukan untuk mengantisipasi penyesuaian harga avtur oleh Pertamina per 1 April 2026 sekaligus menjaga keberlangsungan usaha maskapai, keselamatan penerbangan, serta konektivitas transportasi udara nasional. Kondisi industri penerbangan disebut semakin tertekan akibat konflik geopolitik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

“Kondisi tersebut mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang mana kedua komponen biaya tersebut sangat mempengaruhi kenaikan biaya operasional maskapai penerbangan nasional,” lanjut Bayu.

Bayu menjelaskan, banyak maskapai di berbagai negara telah menyesuaikan biaya operasional dengan menambahkan fuel surcharge antara lima persen hingga 70 persen. Penyesuaian tersebut dilakukan maskapai seperti Air India, IndiGo, Cathay Pacific, Thai Airways, Qantas, Korean Air, hingga Ethiopian Airlines.

Bayu memaparkan, saat penetapan TBA pada 2019 rata-rata kurs dolar AS berada di Rp14.136, sedangkan pada Maret 2026 mencapai sekitar Rp17 ribu atau meningkat lebih dari 20 persen. Sekitar 70 persen biaya operasional maskapai menggunakan dolar AS, sementara pendapatan diperoleh dalam rupiah. “Sehingga dengan naiknya nilai tukar dolar AS akan semakin membebani keuangan maskapai penerbangan nasional,” sambung Bayu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Industri kripto Indonesia dinilai memasuki fase konsolidasi setelah satu dekade bertumbuh pesat dari sisi pengguna dan volume transaksi. Kini, fokus pelaku industri mulai bergeser ke penguatan tata kelola, transparansi, dan keberlanjutan.

Memasuki tahun ke-12 operasionalnya, Indodax melihat dinamika tersebut sebagai tanda pendewasaan industri. CEO Indodax William Sutanto mengatakan tantangan saat ini bukan lagi sekadar memperluas pasar.

“Kami melihat industri kripto Indonesia mulai memasuki fase konsolidasi dan pendewasaan. Tantangannya bukan lagi soal membangun awareness, tetapi bagaimana membangun kepercayaan jangka panjang melalui tata kelola yang kuat, edukasi berkelanjutan, serta kolaborasi erat dengan regulator dan komunitas,” ujar William.

Ia menambahkan, fase ini menuntut pelaku industri memperkuat aspek keamanan dan transparansi sebagai fondasi utama. Menurutnya, perusahaan meningkatkan investasi di bidang keamanan teknologi informasi serta mempublikasikan Proof of Reserves guna menjaga keterbukaan kepada anggota.

“Langkah ini kami lakukan untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga dalam berbagai siklus pasar, sehingga anggota dapat bertransaksi dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan,” katanya.

Perkembangan industri kripto juga mendapat perhatian pembuat kebijakan. Dalam diskusi “The Future of Crypto” pada perayaan 12 tahun Indodax, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kripto perlu ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan infrastruktur keuangan digital nasional.

“Kripto ini pada dasarnya adalah infant industry atau industri yang masih muda yang perlu diberi ruang tumbuh dan grace period,” ujar Misbakhun.

Ia menegaskan pertumbuhan adopsi yang pesat harus diimbangi regulasi adaptif, perlindungan masyarakat, serta sistem pelaporan dan tata kelola yang kredibel di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui Undang-Undang P2SK dan mekanisme regulatory sandbox, negara disebut hadir untuk memfasilitasi inovasi seperti tokenisasi real-world asset dengan tetap berada dalam koridor perlindungan konsumen dan anti-pencucian uang.

Sementara itu, CEO Malaka Ferry Irwandi menyoroti tantangan literasi di tengah volatilitas pasar.

“Masyarakat masih menjadikan kripto sekadar alat spekulasi dan mencari sinyal profit instan, mengabaikan inovasi blockchain di baliknya sehingga perlu edukasi fundamental dan manajemen risiko di pasar yang volatil ini,” ujarnya.

Ia menilai penguatan pemahaman publik menjadi kunci agar perkembangan industri kripto Indonesia tidak hanya bertumbuh secara kuantitatif, tetapi juga semakin kredibel dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Himawan Sutanto, investor individu yang namanya tercantum dalam jajaran pemegang saham dengan kepemilikan jumbo di PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. (BAPI) terpantau mulai berbalik arah.

Mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Himawan tercatat telah dua kali melakukan aksi lego saham emiten properti dan real estate tersebut dalam dua kali transaksi berturut-turut, yakni per 18 Februari 2026 dan 19 Februari 2026.

Pada transaksi pertama, Himawan melepas sebanyak 1,8 juta lembar saham BAPI, kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya dengan melego sebanyak 24,58 juta lembar saham BAPI.

Dengan aksi lego tersebut, Himawan per 19 Februari 2026 tercatat menggenggam sebanyak 673,65 juta (673.650.800) lembar saham BAPI atau setara dengan kepemilikan 12,05%.

Jika dibandingkan dengan ketika namanya muncul pertama kali sebagai pemegang jumbo saham BAPI dengan kepemilikan saham di atas 5%, Himawan setidaknya telah menjual sebanyak 26,38 juta (68.380.100) lembar saham BAPI.

Adapun, Himawan Sutanto pertama kali tercatat di data KSEI per 13 Februari 2026 dengan menggenggam sebanyak 700,03 juta (700.030.900) lembar saham BAPI atau setara dengan kepemilikan 12,52%.

Jika mengacu pada Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Januari 2026, sebelumnya tidak ada nama Himawan Sutanto dalam jajaran pemegang saham BAPI di atas 5%.

Di sisi lain, PT Nugraha Prima Griyatama pada saat yang sama tercatat melepas sebanyak 700 juta lembar saham BAPI sehingga kepemilkannya di Bhakti Agung Propertindo tergerus dari 1,66 miliar (1.663.542.650) lembar atau setara dengan 29,75% menjadi 963,54 juta (963.542.650) lembar atau setara dengan 17,23%.

Adapun, transaksi jual beli saham BAPI oleh Himawan Sutanto dan Nugraha Prima Griyatama tercatat dilakukan lewat PT KB Valbury Sekuritas.

Sebagai gambaran, berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Januari 2026, hanya ada dua nama dalam pemegang saham di atas 5% BAPI, yakni Nugraha Prima Griyatama dengan kepemilikan 1,66 miliar lembar (29,75%) dan PT Grha Agung Propertindo sebanyak 2,25 miliar (2.250.675.350) lembar atau setara dengan 40,25%.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti dan real estate PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. (BAPI) kedatangan nama investor baru dalam jajaran pemegang saham dengan kepemilikan jumbo.

Mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), nama Himawan Sutanto kini tercatat sebagai pemegang jumbo saham BAPI dengan kepemilikan saham di atas 5%.

Per 13 Februari 2026, Himawan Sutanto tercatat menggenggam sebanyak 700,03 juta (700.030.900) lembar saham BAPI atau setara dengan kepemilikan 12,52%.

Adapun, mengacu pada Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Januari 2026, tidak ada nama Himawan Sutanto dalam jajaran pemegang saham BAPI di atas 5%.

Di sisi lain, PT Nugraha Prima Griyatama pada saat yang sama tercatat melepas sebanyak 700 juta lembar saham BAPI sehingga kepemilkannya di Bhakti Agung Propertindo tergerus dari 1,66 miliar (1.663.542.650) lembar atau setara dengan 29,75% menjadi 963,54 juta (963.542.650) lembar atau setara dengan 17,23%.

Adapun, transaksi jual beli saham BAPI oleh Himawan Sutanto dan Nugraha Prima Griyatama tercatat dilakukan lewat PT KB Valbury Sekuritas.

Sebagai gambaran, berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Januari 2026, hanya ada dua nama dalam pemegang saham di atas 5% BAPI, yakni Nugraha Prima Griyatama dengan kepemilikan 1,66 miliar lembar (29,75%) dan PT Grha Agung Propertindo sebanyak 2,25 miliar (2.250.675.350) lembar atau setara dengan 40,25%.

Di lantai Bursa Efek Indonesia, saham BAPI pada perdagangan kemarin, Rabu (18/2/2026) ditutup dengan harga Rp36 per lembar, setelah dibuka dengan harga Rp39 per lembar. Sepanjang perdagangan, harga saham BAPI bergerak di rentang Rp36—Rp39 per lembar, dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp201,31 miliar.

Sejak awal tahun (year-to-date/YtD) harga saham BAPI tercatat menguat tujuh poin atau naik 24,14%, begitu juga dalam 6 bulan terakhir terpantau menguat 24 poin atau naik 200%.v

----

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) membuka tabir baru setelah tiga orang menyampaikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2026).

Ketiganya mengungkapkan adanya 'bagi-bagi jatah' dari pengadaan laptop tersebut. Sidang awalnya menghadirkan tujuh saksi, tapi kesaksiaan disampaikan oleh tiga orang agar pemeriksaan lebih efisien dan 4 saksi lainnya diperiksa setelah itu.

Namun karena pemeriksaan melebihi batas waktu yang ditentukan, maka hakim menunda persidangan untuk empat saksi lainnya di siang selanjutnya.

Tiga saksi itu adalah Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SMA Kemendikbudristek, Suhartono Arham; Eks Pejabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada Kemendikbudristek, Harnowo Susanto; dan Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SMA Kemendikbudristek, Dhany Hamidan Khoir.

Mereka mengakui memberi dan menerima jatah dari pengadaan laptop Chromebook. Totalnya mencapai US$30.000. Tak hanya uang, jatah juga dibagikan dalam bentuk laptop dan motor.

Kilas balik persidangan pada Senin (26/1/2026), eks Direktur Pembinaan SMA Kemendikbudristek Purwadi Sutanto mengaku telah menerima uang US$7.000 terkait pengadaan Chromebook.

Purwadi menjelaskan bahwa uang ribuan dolar itu diterima saat menjabat sebagai direktur SMA di Kemendikbudristek pada 2021. Kala itu, Purwadi merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA).

"Jadi saya pada 2021 itu, saya sebagai KPA sampai bulan Juli. Setelah itu dilanjutkan oleh Direktur baru. Direktur baru. Nah pada waktu saat 2021 itu, belum terjadi pembelian. Karena yang melakukan pembelian adalah Direktur berikutnya. Nah, di akhir tahun saya dikasih uang," ujar Purwadi.

Purwadi mengaku uang sekitar Rp117 juta diberikan vendor Chromebook melalui Dhany Hamidan Khoir sebagai bentuk ucapan terima kasih dari pihak vendor.

Kembali ke sidang yang berlangsung Senin (2/2/2026), jaksa mencecar sejumlah pertanyaan kepada Suhartono mengenai penentuan nilai pemesanan barang senilai Rp25 miliar antara PPK dengan PT Bhineka Mentari Dimensi selaku vendor penyedia laptop. Namun Suhartono mengatakan tidak terlibat dalam penentuan nilai.

Jaksa kemudian bergeser pertanyaan mengenai penerimaan uang dari pengadaan laptop ini. Suhartono membenarkannya.

"Ada, sebesar US$7.000," kata Suhartono.

Dia mengaku uang diberikan oleh Dhany. Akan tetapi, Suhartono menjelaskan telah mengembalikan uang saat pemeriksaan kedua.

Berikut Fakta-fakta Anak Buah Nadiem Bagi-bagi Jatah di Kasus Pengadaan Chromebook

1. Dhany Mengakui Membagikan Uang

Jaksa mengonfirmasi jawaban kepada Dhany atas pembagian tersebut dan dia pun mengakuinya. Di ruang sidang, dia menuturkan uang berasal dari Mariana Susy selaku vendor pengadaan laptop yang totalnya mencapai US$30.000

"Saya bagikan ke Pak Purwadi (US$) 7.000, Suhartono (US$) 7.000 kemudian ada Rp200 juta saya gunakan untuk operasional perkantoran," katanya.

Dia juga mengakui menerima US$16.000. Tak hanya itu, dia juga menyampaikan membagikan laptop ke 16 staf agar anak-anak dari staf tersebut bisa melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Izin menjelaskan sedikit, untuk yang Rp6 juta itu adalah saya belikan laptop untuk staf karena untuk anak-anaknya butuh PJJ," ucapnya.

2. Ada Kickback lainnya

Harnowo Susanto mengaku pernah meminta uang Rp225 juta dari pengadaan laptop. Uang itu digunakan untuk membeli motor Kawasaki Z900.

Uang Rp225 juta bersumber dari uang kegiatan Bagian Sarana dan Prasarana Direktorat SMP.

"Tetapi kalau kita runut lagi bapak itu dapat kickback banyak, loh. Ada dapet motor. Kalau enggak dapet kickback, kita tutup mata ya dan harganya oke," jelas Andi.

Andi kemudian menanyakan karena motor itu akhirnya dijual oleh Harnowo untuk kebutuhan sekolah sang anak. Motor dijual Rp140 juta. Harnowo juga membenarkan pertanyaan tersebut.

3. Minta Jurist Tan Segera Ditangkap

Hakim anggota Andi Saputra sempat menanyakan adanya perubahan harga laptop dari Rp3 juta menjadi Rp6 juta kepada Harnowo Susanto.

Hal ini dilatar belakangi adanya percakapan antara Fiona dan Jurist Tan dan sejumlah keterangan saksi lainnya yang memberikan keterangan harga pengadaan laptop yang tidak sesuai.

"Percakapan antara Fiona dan Jurist Tan. Jurist Tan ini stafsusnya Menteri. Salah satu percakapannya laptop Chromebook itu murah palingan Rp3 jutaan. Sebenarnya kita bisa dengan mudah beli laptop sebanyak itu," kata Andi.

Hakim kemudian menegaskan kepada jaksa bahwa Jurist Tan mengetahui detail mengenai harga tersebut sehingga menjadi penting untuk segera dihadirkan.

"Karena Jurist Tan sangat penting, ya, Pak. Dia sampai tau harga per satu laptop atau mungkin untuk di-push lagi, Pak ada informasi," ujar hakim.

4. Nadiem Kaget Anak Buah Bagi-bagi Jatah

Eks Menteri Kebudayaan, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sekaligus terdakwa dalam kasus ini, Nadiem Makarim merasa terkejut karena anak buahnya menerima jatah dari pengadaan laptop ini.

"Ya, saya cukup kaget ya. Sudah banyak saksi-saksi ini yang menerima uang untuk gratifikasi," katanya di sela-sela sidang kasus dugaan korupsi laptop Chromebook di PN Jakarta Pusat.

Nadiem menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan saksi, pemberian maupun penerimaan uang tidak pernah diberitahu dan bukan berdasarkan perintah dirinya.

Bahkan saat di persidangan dirinya sempat menanyakan kepada para saksi mengenai apakah uang tersebut berasal dari instruksinya dan apakah Nadiem menerima. Semua saksi mengatakan tidak

"Mereka semuanya mengaku tidak pernah diperintah oleh saya untuk menerima uang tersebut," terang Nadiem.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Direktur Pembinaan SMA Kemendikbudristek Purwadi Sutanto mengaku telah menerima uang US$7.000 terkait pengadaan Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Purwadi saat menjadi saksi dalam persidangan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim di PN Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Purwadi menjelaskan bahwa uang ribuan dolar itu diterima saat menjabat sebagai direktur SMA di Kemendikbudristek pada 2021. Kala itu, Purwadi merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA).

"Jadi saya pada 2021 itu, saya sebagai KPA sampai bulan Juli. Setelah itu dilanjutkan oleh Direktur baru. Direktur baru. Nah pada waktu saat 2021 itu, belum terjadi pembelian. Karena yang melakukan pembelian adalah Direktur berikutnya. Nah, di akhir tahun saya dikasih uang," ujar Purwadi.

Dia pun mengaku uang tersebut berada di meja kantornya dalam sebuah amplop yang berisi uang. Uang sekitar Rp117 juta itu diberikan vendor Chromebook melalui pejabat Dani Hamidan Khoir selaku PPK.

"Setelah itu satu hari berikutnya baru ketemu, saya tanya, dari mana ini? Uang apa? Dia jawab bahwa ucapan terima kasih dari penyedia," kata Purwadi.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang diduga memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Biswanaker K3) melakukan pemerasan penerbitan Sertifikat K3 dengan dalih "tradisi".

Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026). Jaksa mengatakan pada awal tahun 2021, Hery Sutanto selaku Direktur BKK3 mengadakan pertemuan dengan bawahannya di bidang koordinator dan subkoordinator.

"Pada pertemuan tersebut, Hery Sutanto meminta para Koordinator dan Subkoordinator tetap meneruskan "tradisi" berupa "apresiasi atau biaya non teknis/undertable" di lingkungan Ditjen Binswasnaker K3," kata Jaksa.

"Tradisi" yang dimaksud adalah memungut uang penerbitan dan perpanjangan sertifikat dan lisensi K3 melalui Perusahaan Jasa K3 (PJK3) dalam hal ini adalah PT KEM sebesar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per sertifikat atau lisensi.

Jaksa mengatakan Hery melakukan ancaman berupa tidak memproses atau memperlambat penerbitan Sertifikat K3, jika uang tersebut tidak terpenuhi.

Dalam pertemuan tersebut, Hery meminta para bawahannya membuka rekening penampung yang pemerasan melalui PJK3 yang dikoordinasikan oleh Irvian Bobby selaku selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025.

Dari hasil pertemuan juga terjadi kesepakatan mengenai pembagian uang berdasarkan kedudukan atau jabatan, dengan rincian:

1. Dirjen Binwasnaker dan K3 mendapatkan bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/bulan atau 10% (sepuluh persen) - 15% (lima belas persen) dari uang yang terkumpul;

2. Sesdirjen Binwasnaker dan K3 mendapatkan bagian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) s.d. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/bulan atau 10% (sepuluh persen) - 15% (lima belas persen) dari uang yang terkumpul;

3. Direktur Bina Kelembagaan K3 mendapatkan bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/bulan atau 10% (sepuluh persen) - 15% (lima belas persen) dari uang yang terkumpul;

4. Para Koordinator sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)/bulan atau 25% (dua puluh lima persen) - 30% (tiga puluh persen) dari uang yang terkumpul;

5. Para Subkoordinator mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan atau 15% (lima belas persen) - 20% (dua puluh persen) dari uang yang terkumpul); dan

6. Tim Kesehatan Kerja dan Tata Usaha mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s.d. Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)/bulan atau sisanya 10% (sepuluh persen) - 30% (tiga puluh persen) dibagi untuk 10 (sepuluh) orang staf.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Panin Tbk. (PNBN) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui pengangkatan Direktur dan Komisaris Non Independen Perseroan.

Persetujuan pengangkatan kedua pengurus perseroan ini seiring diterimanya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.KEPR-175/D.03/2025, tanggal 14 Oktober 2025 dan KEPR-226/D.03/2025 tanggal 20 November 2025.

“...menyetujui pengangkatan Sdr. Sugiono Sutanto Janis sebagai Direktur Perseroan dan Sdr. Munadi Umar sebagai Komisaris Non Independen Perseroan,” ungkap manajemen Bank Panin dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Rabu (24/12/2025).

Profil Sugiono Sutanto Janis

Sugiono Sutanto Janis memiliki rekam jejak panjang di industri perbankan nasional. Dia mengawali karier sebagai Account Officer di PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) pada 1998, sebelum dipercaya menjabat Sub Branch Manager di bank yang sama pada periode 1998-2002.

Kariernya berlanjut sebagai Branch Manager di PT Bank Chinatrust Indonesia pada 2003-2006. Setelah itu, Sugiono bergabung dengan PT Bank Commonwealth dan memimpin segmen corporate dan commercial banking sebagai Corporate/Commercial Banking Head pada 2006-2009.

Pada 2010, Sugiono kembali ke PT BII Maybank Tbk. sebagai Business Development Head, lalu dipercaya menjadi Regional Business Head pada 2012-2013. Sugiono kemudian menjabat Commercial Banking Group Head di BII Maybank pada 2013.

Sejak 2014, Sugiono meniti karier di PT Bank Panin Tbk. dan memimpin Divisi Komersial sebagai Commercial Division Head hingga 2025.

Profil Munadi Umar

Munadi Umar memiliki pengalaman panjang di sektor perbankan global, khususnya pada layanan perbankan institusi, transaksi, dan pembiayaan perdagangan. Sebelum resmi ditunjuk sebagai Komisaris Non Independen Bank Panin, Munadi Umar sempat berkarier di PT Bank ANZ Indonesia pada periode 2016–2024 di segmen Institutional and International Banking.

Di ANZ Indonesia, Munadi menjabat sebagai Director sekaligus Head of Transaction Banking (TB) dan Global Subsidiaries Group (GSG) sejak 2017 hingga 2024. Sebelumnya, pada 2016–2017, dia lebih dulu dipercaya sebagai Director dan Head of Global Subsidiaries Group (GSG).

Sebelum bergabung dengan ANZ, Munadi menghabiskan hampir satu dekade berkarier di Citibank, N.A. Indonesia pada 2008-2015. Di bank tersebut, dia menjabat Director dan Head of GSG Indonesia pada 2013-2015, setelah sebelumnya memimpin Japan Desk GSG Indonesia sebagai Director pada 2010-2013 dan Senior Vice President pada 2008-2010.

Karier Munadi juga ditempa di tingkat internasional melalui Citibank Japan Limited di Tokyo selama periode 1998–2008. Di sana, dia berkiprah di segmen Institutional Clients Group (ICG) dan Citi Transaction Services (CTS), dengan posisi terakhir sebagai Vice President dan Head of Trade Finance & Services pada 2004-2008.

Sebelum itu, dia menjabat Vice President dan Senior Product Manager Trade Finance & Services (2003-2004), Assistant Vice President dan Senior Product Manager Trade Finance (2001-2003), serta Product Manager Trade Finance (1998-2001). Munadi mengawali karier perbankannya sebagai Management Associate di Citibank Japan Limited pada 1996-1998 di segmen Global Corporate Banking.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Panin Tbk. (PNBN) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui pengangkatan Direktur dan Komisaris Non Independen Perseroan.

Persetujuan pengangkatan kedua pengurus perseroan ini seiring diterimanya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.KEPR-175/D.03/2025, tanggal 14 Oktober 2025 dan KEPR-226/D.03/2025 tanggal 20 November 2025.

“...menyetujui pengangkatan Sdr. Sugiono Sutanto Janis sebagai Direktur Perseroan dan Sdr. Munadi Umar sebagai Komisaris Non Independen Perseroan,” ungkap manajemen Bank Panin dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Rabu (24/12/2025).

Profil Sugiono Sutanto Janis

Sugiono Sutanto Janis memiliki rekam jejak panjang di industri perbankan nasional. Dia mengawali karier sebagai Account Officer di PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) pada 1998, sebelum dipercaya menjabat Sub Branch Manager di bank yang sama pada periode 1998-2002.

Kariernya berlanjut sebagai Branch Manager di PT Bank Chinatrust Indonesia pada 2003-2006. Setelah itu, Sugiono bergabung dengan PT Bank Commonwealth dan memimpin segmen corporate dan commercial banking sebagai Corporate/Commercial Banking Head pada 2006-2009.

Pada 2010, Sugiono kembali ke PT BII Maybank Tbk. sebagai Business Development Head, lalu dipercaya menjadi Regional Business Head pada 2012-2013. Sugiono kemudian menjabat Commercial Banking Group Head di BII Maybank pada 2013.

Sejak 2014, Sugiono meniti karier di PT Bank Panin Tbk. dan memimpin Divisi Komersial sebagai Commercial Division Head hingga 2025.

Profil Munadi Umar

Munadi Umar memiliki pengalaman panjang di sektor perbankan global, khususnya pada layanan perbankan institusi, transaksi, dan pembiayaan perdagangan. Sebelum resmi ditunjuk sebagai Komisaris Non Independen Bank Panin, Munadi Umar sempat berkarier di PT Bank ANZ Indonesia pada periode 2016–2024 di segmen Institutional and International Banking.

Di ANZ Indonesia, Munadi menjabat sebagai Director sekaligus Head of Transaction Banking (TB) dan Global Subsidiaries Group (GSG) sejak 2017 hingga 2024. Sebelumnya, pada 2016–2017, dia lebih dulu dipercaya sebagai Director dan Head of Global Subsidiaries Group (GSG).

Sebelum bergabung dengan ANZ, Munadi menghabiskan hampir satu dekade berkarier di Citibank, N.A. Indonesia pada 2008-2015. Di bank tersebut, dia menjabat Director dan Head of GSG Indonesia pada 2013-2015, setelah sebelumnya memimpin Japan Desk GSG Indonesia sebagai Director pada 2010-2013 dan Senior Vice President pada 2008-2010.

Karier Munadi juga ditempa di tingkat internasional melalui Citibank Japan Limited di Tokyo selama periode 1998–2008. Di sana, dia berkiprah di segmen Institutional Clients Group (ICG) dan Citi Transaction Services (CTS), dengan posisi terakhir sebagai Vice President dan Head of Trade Finance & Services pada 2004-2008.

Sebelum itu, dia menjabat Vice President dan Senior Product Manager Trade Finance & Services (2003-2004), Assistant Vice President dan Senior Product Manager Trade Finance (2001-2003), serta Product Manager Trade Finance (1998-2001). Munadi mengawali karier perbankannya sebagai Management Associate di Citibank Japan Limited pada 1996-1998 di segmen Global Corporate Banking.