Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan masyarakat kini akan lebih mudah mengakses bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan sistem pendaftaran berbasis aplikasi yang memungkinkan warga mengajukan bantuan secara langsung tanpa harus memiliki akses ke pemerintah maupun jalur politik.

Dedi Mulyadi mengatakan, program tersebut akan mulai diterapkan di Jawa Barat melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menurutnya, skema ini menjadi langkah awal untuk memperluas akses masyarakat terhadap program perbaikan rumah yang tidak layak huni.

"Program ini kita mulai dari Jawa Barat karena Kementerian PKP bekerja sama dengan Pemprov Jabar," kata Dedi, Rabu (1/4/2026).

Dia mengakui selama ini proses pengajuan bantuan Rutilahu sering kali dianggap sulit oleh masyarakat karena memerlukan akses atau kedekatan dengan pihak tertentu.

"Selama ini untuk mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni itu sering kali sulit jika tidak memiliki akses ke pemerintah atau jalur politik," ujarnya.

Melalui sistem baru tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengajukan bantuan secara langsung, baik perorangan maupun melalui toko material yang menjadi bagian dari ekosistem program perbaikan rumah.

Menurut Dedi, terdapat 2 syarat utama bagi warga yang ingin mengakses program tersebut. Pertama, rumah yang diajukan harus merupakan milik pribadi dan berada dalam kondisi tidak layak huni. Kedua, status tanah tempat rumah berdiri harus jelas dan tidak dalam sengketa.

Pemprov Jabar saat ini sedang menyiapkan aplikasi pendaftaran agar masyarakat dapat mengakses program secara lebih transparan dan mudah. "Saat ini aplikasinya sedang disiapkan," katanya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan yang membuka akses bantuan bagi masyarakat secara lebih luas.

Menurutnya, selama masyarakat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, mereka dapat mengakses program perbaikan rumah tersebut. Pemerintah menargetkan puluhan ribu rumah tidak layak huni di Jawa Barat dapat diperbaiki mulai April 2026.

Maruarar menambahkan, program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi lokal. Setiap proyek renovasi rumah diperkirakan melibatkan sedikitnya 3 tenaga kerja.

"Setiap rumah yang direnovasi minimal membutuhkan 3 pekerja. Artinya, program ini juga membuka lapangan kerja serta menggerakkan usaha warung, toko material, hingga jasa angkutan," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pentingnya penyediaan serum antibisa ular untuk melindungi warga yang tinggal di wilayah rawan gigitan ular.

Penegasan ini disampaikan Dedi Mulyadi saat berdiskusi bersama jajaran PT Bio Farma di kediaman pribadinya di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Senin (19/1/2026).

Dedi Mulyadi sekaligus mendorong, Bio Farma yang menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan vaksin nasional dapat memenuhi kebutuhan serum anti bisa ular.

Dia menilai persoalan gigitan ular masih menjadi ancaman serius di Jawa Barat. Mengingat, wilayah Jabar banyak didominasi pegunungan yang lebat kawasan hutannya.

Apalagi pencegahan ini sangat penting terutama bagi warga desa yang sehari-hari bekerja di sawah dan kebun.

"Dan sekarang yang kita lagi pesen-pesen benar adalah serum antibisa ular. Orang Sunda yang paling bahaya tiga, yakni oray gibuk atau ular tanah, oray welang atau ular weling, yang nomor ular kobra," katanya.

Untuk menjamin ketersediaan serum tersebut, menurutnya perlu ada sistem produksi yang berkelanjutan, termasuk penangkaran ular sebagai sumber bisa.

"Mudah-mudahan dan selanjutnya harus ada yang memelihara ular, menetaskan, menernakan," katanya.

Dia juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pegiat konservasi dan dukungan CSR. Bahkan, menurutnya, proses penelitian membutuhkan hewan uji yang tepat.

Ke depan, pihaknya menargetkan setiap desa yang tergolong endemik gigitan ular memiliki ketersediaan serum anti bisa ular. Langkah ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan kesehatan desa dan menekan risiko kematian akibat gigitan ular di Jawa Barat.

"Kita ingin di setiap desa yang endemik ular, yang sering dipatok ke sawah, ke kebon. Nanti harus tersedia (serum dan vaksin) di desa," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan melibatkan mahasiswa jurusan teknik sipil untuk mengawasi setiap pembangunan infrastruktur di Jabar.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai kurangnya kompetensi konsultan kerap menimbulkan masalah pembangunan infrastruktur di Jabar.

Untuk mengatasi masalah tersebut, KDM berencana melibatkan para mahasiswa dalam mengawasi proses pembangunan infrastruktur.

"Jadi saya melihat kemajuan pembangunan selalu masalahnya konsultan-konsultannya tidak ngerti. Saya lihat, konsultan orang-orang yang tidak begitu capable, yang tidak bisa melihat kemajuan pembangunan dan rata-rata sudah tua," kata KDM, sapaan Dedi Mulyadi, Kamis (20/11/2025).

Menurut KDM, dengan melibatkan para mahasiswa teknik sipil, pembangunan bisa terawasi dengan baik. Para mahasiswa pun, tak hanya mendapat pengalaman, tetapi juga akan mendapat honor.

"Lumayan kalau anak-anak mahasiswa ada honor pengawasan. Misalnya honor pengawasannya Rp250 ribu sehari, mereka bisa dapat uang saku tambahan untuk kuliah sehingga beban orang tuanya menjadi ringan," ujar KDM.

Penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terkait pelibatan mahasiswa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur akan dilakukan Pemdaprov Jabar pekan depan.

Jelang akhir 2025, kata KDM, masih ada pekerjaan infrastruktur dengan nilai kurang lebih sekitar Rp300 miliar.

Selain mahasiswa, KDM juga sudah melakukan pembicaraan dan meminta ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Tugas matematika para siswa nantinya diarahkan untuk menghitung pekerjaan fisik bangunan.

"Misalnya anak-anak suruh menghitung bangunan yang lagi dibangun di sekolahnya. Panjang, lebar, berapa jumlah semen yang digunakan, berapa kubik pasir, kemudian juga berapa batang besi panjangnya berapa, diameternya berapa," papar KDM.

Dengan terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur, menurut KDM, pendidikan di SMK bersifat lebih aplikatif.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan percepatan peningkatan akses jalan menuju Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, guna memperlancar arus logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional berkelanjutan.

“Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Patimban harus didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai dan terintegrasi," kata Menhub dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dudy yang melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta, Jawa Barat, mengatakan mereka membahas langkah strategis untuk memastikan infrastruktur jalan pendukung Pelabuhan Patimban berfungsi optimal, baik dari kawasan industri maupun dari wilayah sumber material (quarry).

Ia menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan hal tersebut.

"Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait menjadi sangat penting,” ujar Menhub.

Menurut Menhub, sinergi lintas sektor dibutuhkan agar penataan dan peningkatan akses jalan tidak berjalan parsial, tetapi saling mendukung dalam satu rencana terpadu.

“Kita ingin memastikan pembangunan Patimban berjalan terpadu, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat serta pelaku industri. Dengan kerja sama yang solid, konektivitas logistik nasional dapat semakin kuat,” katanya, menambahkan.

Selain membahas infrastruktur jalan, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya penataan jalur angkutan material serta pengawasan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) yang melintas menuju kawasan pelabuhan.

“Menjaga kondisi jalan agar tetap baik dan aman adalah bagian penting dari keberlanjutan infrastruktur. Pengendalian kendaraan ODOL harus menjadi perhatian bersama,” kata Menhub, menegaskan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menekankan komitmen pemerintah daerahnya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur penunjang Pelabuhan Patimban, termasuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta.

Baginya pertemuan itu menjadi langkah konkret kolaborasi lintas pemerintah dalam mendukung operasional dan pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu simpul utama konektivitas logistik nasional dan motor penggerak ekonomi kawasan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025