JAKARTA, iNews.id - PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) sebagai salah satu operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat peranannya dalam mendorong pemerataan konektivitas digital di Indonesia Timur melalui optimalisasi layanan satelit dan pengembangan infrastruktur strategis. Upaya ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum terjangkau jaringan terestrial secara optimal. 

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, penetrasi internet nasional telah mencapai 80,66 persen. Namun, kesenjangan antarwilayah masih signifikan, dengan tingkat penetrasi di Maluku dan Papua yang baru mencapai sekitar 69,26 persen. Kondisi ini menegaskan pentingnya solusi konektivitas yang mampu menjangkau wilayah yang sulit dilayani jaringan darat. 

Menjawab kebutuhan tersebut, Telkomsat terus memperkuat portofolio layanan yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Direktur Komersial Telkomsat Andri Yunianto, menyampaikan bahwa kawasan Indonesia Timur memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas digital di berbagai sektor.

“Permintaan layanan konektivitas di Indonesia Timur terus menunjukkan tren positif. Telkomsat melihat ini sebagai peluang sekaligus tanggung jawab untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya menjangkau, tetapi juga memberikan kualitas layanan yang andal dan berkelanjutan. Melalui penguatan layanan seperti Internet Merah Putih serta pengembangan infrastruktur seperti Community Gateway Wamena, Telkomsat berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses digital dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” ujar Andri. 

Baca Juga

Telkom Dukung Perempuan Ambil Peran di Garis Depan Kepemimpinan 

Telkomsat menghadirkan layanan unggulan Internet Merah Putih sebagai solusi broadband satelit untuk mendorong percepatan digitalisasi di sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga UMKM. Selain itu, Telkomsat juga menyediakan layanan berbasis VSAT serta solusi konektivitas lainnya yang mampu menghadirkan akses internet stabil hingga ke wilayah pesisir, pedalaman, dan pulau terluar.

Ini merupakan salah satu solusi untuk memenuhi pemerataan akses komunikasi dan internet, yang masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah Indonesia, khususnya kawasan timur yang memiliki karakteristik geografis kompleks seperti pegunungan, hutan lebat, serta wilayah kepulauan yang tersebar. Keterbatasan infrastruktur fiber optik dan Base Transceiver Station (BTS) menyebabkan masih terdapat blank spot yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan digital, informasi, serta peluang ekonomi. 

Hal lainnya, sebagai bagian dari strategi ekspansi, Telkomsat memfokuskan pengembangan bisnis di Indonesia Timur sebagai sumber pertumbuhan baru. Penguatan infrastruktur terus dilakukan, salah satunya melalui pengembangan Community Gateway Wamena yang diproyeksikan menjadi hub strategis dalam distribusi layanan satelit di wilayah Papua Pegunungan. Kehadiran gateway ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas jangkauan konektivitas di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. 

Langkah ini merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya melalui kehadiran Community Gateway Merauke yang diresmikan pada Desember 2025 sebagai gateway satelit pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

Fasilitas tersebut memperkuat ketahanan jaringan di wilayah paling timur Indonesia dengan menghadirkan akses satelit berkapasitas besar dan latensi rendah, sekaligus berfungsi sebagai titik distribusi konektivitas ke jaringan lokal. Pengembangan gateway di Wamena melengkapi peran Merauke dalam membangun ekosistem konektivitas yang lebih resilien dan terintegrasi di Papua. 

Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menempatkan teknologi satelit sebagai solusi strategis untuk menjangkau wilayah yang tidak dapat dilayani jaringan terestrial secara optimal. Dengan keunggulan dalam hal fleksibilitas dan jangkauan, layanan satelit berperan sebagai tulang punggung konektivitas di wilayah terpencil, mendukung berbagai sektor seperti pendidikan melalui pembelajaran digital, layanan kesehatan berbasis telemedicine, hingga penguatan layanan pemerintahan digital dan aktivitas ekonomi masyarakat. 

"Ke depan, Telkomsat akan terus mengedepankan efisiensi operasional dan diversifikasi layanan guna memperkuat ketahanan bisnis. Dengan dukungan teknologi satelit yang andal dan pengembangan infrastruktur strategis, Telkomsat optimistis dapat terus berperan sebagai enabler utama dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, khususnya kawasan timur," ucapnya.

Editor: Rizqa Leony Putri

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, sebagaimana informasi yang sempat beredar di masyarakat.

Ia menegaskan, pemasangan plang yang menyebutkan penutupan jalan sejak 30 April hingga 7 Agustus 2026 tidak sah dan tidak memiliki dasar persetujuan dari pemerintah provinsi.

“Warga Bandung yang saya cintai, Jalan Diponegoro tidak ada penutupan. Selanjutnya, pemasangan plang yang mengatakan ditutup sejak tanggal 30 April sampai 7 Agustus 2026, plang itu dinyatakan tidak berlaku karena tindakan pemasangan tanpa persetujuan gubernur,” ujar Dedi dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa khawatir adanya penutupan akses di kawasan tersebut. Ia juga mengimbau warga untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota.

“Semoga kita dalam setiap waktu bisa beraktivitas sebagaimana biasa, bisa menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung yang merupakan kota kebanggaan kita semua,” katanya.

Dedi menambahkan, saat ini pemerintah tengah melakukan penataan kawasan halaman Gedung Sate. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan aman, lancar, dan selesai tepat waktu tanpa mengganggu mobilitas masyarakat secara signifikan.

“Semoga penataan halaman Gedung Sate bisa berjalan dengan aman, lancar dan tepat waktu,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan terus melakukan koordinasi agar setiap kebijakan terkait infrastruktur dan penataan kota dapat berjalan sesuai prosedur serta tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, sebagaimana informasi yang sempat beredar di masyarakat.

Dedi Mulyadi menegaskan pemasangan plang yang menyebutkan penutupan jalan sejak 30 April hingga 7 Agustus 2026 tidak sah dan tidak memiliki dasar persetujuan dari pemerintah provinsi.

"Warga Bandung yang saya cintai, Jalan Diponegoro tidak ada penutupan. Selanjutnya, pemasangan plang yang mengatakan ditutup sejak tanggal 30 April sampai 7 Agustus 2026, plang itu dinyatakan tidak berlaku karena tindakan pemasangan tanpa persetujuan gubernur," ujar Dedi dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa khawatir adanya penutupan akses di kawasan tersebut. Ia juga mengimbau warga untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota.

"Semoga kita dalam setiap waktu bisa beraktivitas sebagaimana biasa, bisa menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung yang merupakan kota kebanggaan kita semua," katanya.

Dedi menambahkan, saat ini pemerintah tengah melakukan penataan kawasan halaman Gedung Sate. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan aman, lancar, dan selesai tepat waktu tanpa mengganggu mobilitas masyarakat secara signifikan.

"Semoga penataan halaman Gedung Sate bisa berjalan dengan aman, lancar dan tepat waktu," ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurutnya akan terus melakukan koordinasi agar setiap kebijakan terkait infrastruktur dan penataan kota dapat berjalan sesuai prosedur serta tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat, Sekarwati, memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan, informasi yang menyebut adanya penutupan jalan tersebut lewat informasi yang dipasang di area Gasibu sudah diturunkan oleh pihaknya.

Hingga saat ini, aktivitas lalu lintas di kawasan Jalan Diponegoro masih berjalan normal. "Kami klarifikasi, kalau Jalan Diponegoro tidak ditutup," ujarnya.

Meski demikian, Sekarwati menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang tengah menyiapkan penataan kawasan Gedung Sate, termasuk rencana rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro.

Rekayasa tersebut merupakan bagian dari rencana perluasan halaman Gedung Sate yang ke depan akan berdampak pada perubahan jalur lalu lintas di sekitar kawasan tersebut.

"Memang tengah ada penataan halaman Gedung Sate, termasuk rekayasa lalu lintas Jalan Diponegoro. Namun untuk jalan masih dalam tahap persiapan dan akan disosialisasikan terlebih dahulu," katanya.

Dia memastikan setiap perubahan lalu lintas tidak akan dilakukan secara mendadak. Pemerintah provinsi akan menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat sebelum kebijakan diterapkan.

"Kalau sudah ada jadwal atau penerapan rekayasa lalu lintas, pasti akan diumumkan secara resmi," ucapnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Gedung Sate mulai 30 April hingga 7 Agustus 2026 sebagai dampak dari proyek penataan kawasan Gedung Sate dan Gasibu yang tengah berlangsung.

Kebijakan ini diambil guna memastikan kelancaran pembangunan sekaligus menjaga ritme mobilitas di jantung pemerintahan Jawa Barat tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Kota Bandung yang diterima Bisnis, selama periode pengerjaan, sejumlah ruas jalan utama akan mengalami pengalihan arus. Para pengguna jalan, terutama yang rutin melintasi kawasan ini, diharapkan dapat mencermati perubahan rute untuk menghindari potensi kemacetan.

Bagi pengendara yang datang dari arah Jalan Supratman, akses langsung menuju Gedung Sate kini ditutup. Arus kendaraan dialihkan melalui Jalan Sentot Alibasya, kemudian diarahkan menuju Jalan Surapati yang berfungsi sebagai jalur penghubung utama ke kawasan Dago maupun Pasteur.

Sementara itu, bagi masyarakat yang bergerak dari arah Dago, akses menuju Gedung Sate juga mengalami penyesuaian signifikan. Kendaraan kini diarahkan untuk melintasi Jalan Cilamaya yang berada di sisi belakang kompleks Gedung Sate.

Meskipun terdapat pembatasan jalur, akses langsung menuju Gedung Sate tetap tersedia secara terbatas melalui Jalan Majapahit. Jalur ini diperuntukkan khusus guna menunjang aktivitas perkantoran serta operasional harian di area pusat pemerintahan tersebut.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera menyesuaikan rute perjalanan dan mengatur waktu keberangkatan lebih awal guna mengantisipasi kepadatan arus kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Selain itu, para pengguna jalan diminta untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti instruksi petugas yang berjaga di lapangan.

Kebijakan rekayasa lalu lintas ini dipastikan bersifat temporer. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung kelancaran proses penataan kawasan demi menciptakan lingkungan publik yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyiapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, seiring proses perluasan halaman Gedung Sate dan penataan kawasan Monumen Perjuangan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Agung Wahyudi, mengatakan skema pengalihan arus telah disiapkan berdasarkan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin).

Menurutnya, ruas Jalan Diponegoro akan dialihkan ke sisi utara kawasan Gasibu, namun tetap terhubung dengan jaringan jalan existing.

"Jalan Diponegoro akan dialihkan ke sisi utara Gasibu, tetap terhubung dengan Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Majapahit. Ini sudah berdasarkan hasil andalalin," ujar Agung, Rabu (29/4/2026).

Dia menjelaskan, rekayasa ini menjadi konsekuensi dari perluasan kawasan Gedung Sate yang akan memanfaatkan sebagian ruas jalan yang masih eksis.

Dengan perubahan tersebut, Jalan Diponegoro yang ada saat ini nantinya akan menjadi bagian dari area halaman Gedung Sate.

"Jalan Diponegoro existing akan menjadi bagian dari perluasan halaman Gedung Sate, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke sisi utara Gasibu," katanya.

Selain pengalihan jalur, pemerintah juga akan melakukan penataan pada ruas Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Majapahit untuk mendukung kelancaran arus kendaraan di jalur baru.

Terkait koordinasi, Agung menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Bandung guna memastikan sinkronisasi rencana pembangunan dan manajemen lalu lintas.

"Jalan Diponegoro ini statusnya jalan provinsi. Koordinasi dengan Pemda Kota Bandung dilakukan untuk sinkronisasi rencana konstruksi dan pergerakan arus lalu lintas," ujarnya.

Pemprov Jawa Barat memastikan, perubahan ini dirancang agar tetap menjaga konektivitas kawasan sekaligus mendukung penataan kawasan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan dan ruang publik.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bandung memperkuat sinergi penataan kawasan di sekitar Gedung Sate dan Monumen Perjuangan (Monju).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan upaya ini merupakan tindaklanjut dari arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk menghadirkan ruang kota yang bersih, indah, nyaman, dan aman bagi masyarakat.

Herman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan mengingat kawasan tersebut berada di wilayah administratif Kota Bandung, namun memiliki nilai strategis bagi provinsi.

"Karena ini masuk wilayah Kota Bandung, maka kami harus berkoordinasi, kulo nuwun. Ke depan, penataan kawasan Gedung Sate dan Monju akan dilakukan bersama, mulai dari kebersihan, taman, jalan hingga aspek keamanan," katanya, Rabu (22/4/2026).

Dia menambahkan, penataan juga mencakup penertiban kawasan, seperti spanduk dan baliho, pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta penguatan aspek keamanan lingkungan.

"Kita ingin kawasan ini menjadi contoh. Sebuah ruang kota yang bersih, indah, nyaman, dan aman, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau untuk beraktivitas dan bercengkrama," katanya.

Sementara itu, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnaen menegaskan komitmen yang sama. Menurutnya kolaborasi akan mencakup berbagai sektor, mulai dari pengelolaan sampah, penataan infrastruktur, hingga pengaturan lalu lintas dan keamanan kota.

"Termasuk penanganan parkir liar, rekayasa lalu lintas, penataan PKL, serta ketertiban kawasan. Ujungnya tentu pada peningkatan pariwisata. Kalau kota sudah bersih, indah, nyaman, dan aman, maka kunjungan wisata akan meningkat dan berdampak pada pendapatan daerah," katanya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kota diharapkan mampu menjadikan kawasan Gedung Sate sebagai role model penataan kawasan perkotaan di Jawa Barat.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Penataan kawasan Gedung Sate ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Barat membangun wajah kota Bandung sebagai pusat pemerintahan yang lebih tertib, bersih, dan memiliki kualitas ruang publik yang layak. "Ini ibu kota, ibu kota jangan lebih jelek dari ibu tiri,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menggandeng PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) memperkuat konektivitas digital berbasis satelit di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) guna meningkatkan layanan pelabuhan, efisiensi operasional, serta mendukung kedaulatan data dan informasi nasional.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan penguatan layanan digital di wilayah 3TP melalui pemanfaatan teknologi satelit," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud di Jakarta, Selasa.

Ia menekankan hal itu setelah menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido yang beroperasi di Kabupaten Supiori, Papua dengan PT PSN.

Penandatanganan tersebut dilakukan Kepala Kantor UPP Kelas III Korido Willem Thobias Fofid dan Direktur PT PSN Heru Dwi Kartono di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.

Dia mengatakan kerja sama itu kesempatan bersejarah karena menjadi kolaborasi pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub yang memanfaatkan teknologi satelit mutakhir untuk digitalisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, khususnya di wilayah 3TP.

"Pelabuhan Korido memiliki peran strategis di kawasan Pasifik sebagai pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi. Namun, tantangan geografis seringkali menjadi kendala dalam akses teknologi informasi," ujarnya.

Melalui sinergi itu, ia berharap, kendala seperti keterbatasan sinyal yang menghambat pelaporan administrasi kapal dan pelabuhan dapat segera teratasi.

"Manfaat nyata dari sistem ini adalah terciptanya efisiensi operasional yang maksimal dan transparansi data secara real-time langsung dari perbatasan Pasifik ke pusat data nasional," katanya.

Dengan adanya integrasi satelit itu, Masyhud optimistis penguatan kedaulatan data pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan akan semakin aman dan terintegrasi, sekaligus memperkuat aspek pengawasan serta keselamatan pelayaran di wilayah timur Indonesia.

Kepala Kantor UPP Kelas III Korido Willem Thobias Fofid menyampaikan sinergi itu awaban atas tantangan keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Ia menegaskan kerja sama itu juga langkah konkret mewujudkan sinergitas layanan digitalisasi kepelabuhanan dan angkutan di perairan.

"Pemanfaatan teknologi satelit diharapkan mampu menghadirkan konektivitas digital yang andal, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh jaringan terestrial," katanya.

Menurut dia, penguatan kedaulatan digital dan data serta informasi menjadi aspek yang penting. Data pergerakan kapal, aktivitas pelabuhan, serta layanan angkutan laut merupakan aset strategis negara yang harus dikelola secara aman, terintegrasi, dan berdaulat.

"Melalui kerja sama ini, kita berharap sistem layanan menjadi lebih lancar tanpa terkendala permasalahan jaringan," katanya.

Direktur PT PSN Heru Dwi Kartono menyatakan komitmen mendukung kedaulatan data nasional melalui infrastruktur satelit yang dimiliki perusahaan.

"Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital, khususnya di sektor maritim lebih khusus lagi dalam meningkatkan kualitas layanan pelabuhan di wilayah 3TP," ujarnya.

Sebagai perusahaan yang bergerak di layanan telekomunikasi dan konektivitas, pihaknya optimistis akses komunikasi fondasi penting bagi efisiensi operasional, keselamatan pelayaran, dan kedaulatan data nasional.

"Semoga kolaborasi ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah rencana penutupan Jalan Diponegoro di tengah polemik yang berkembang di publik. Ia menegaskan kebijakan yang disiapkan bukan menutup akses jalan, melainkan mengalihkan arus lalu lintas seiring penataan kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

Polemik mencuat setelah muncul petisi di media sosial yang menolak rencana penutupan ruas Jalan Diponegoro akibat integrasi kawasan Gedung Sate dengan Lapangan Gasibu. Penutupan jalan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan di pusat Kota Bandung.

Hingga Senin (20/4/2026), petisi itu telah ditandatangani oleh 1.317 orang.

“Kita tidak menolak pembangunan, tidak menolak revitalisasi Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Yang kita, kami, inginkan adalah jangan ambil Jalan Diponegoro. Jangan ditutup, dan jangan melakukan pengalihan lalu lintas,” bunyi petisi tersebut.

Petisi itu juga menegaskan penolakan terhadap perubahan fungsi Jalan Diponegoro.

“Yang kita tolak adalah penutupan Jalan Diponegoro dan menghilangkan fungsinya dari jalan umum dengan menjadikannya bagian dari plasa yang tidak bisa diakses lalu lintas kendaraan,” lanjut isi petisi.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menilai terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait rencana penataan kawasan.

“Salah. Tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, yang ada adalah pengalihan ruas Jalan Diponegoro,” katanya.

Menurut dia, konsep penataan kawasan akan mengubah pola lalu lintas yang sebelumnya membelah antara Gedung Sate dan Gasibu menjadi mengelilingi kawasan tersebut. Dengan skema itu, kendaraan tetap dapat melintas meski tidak lagi melalui jalur yang sama.

“Yang asalnya membelah antara Gasibu dan Gedung Sate itu nanti melingkar, jadi muter. Tidak ada penutupan,” ujarnya.

Dedi menambahkan, pengalihan arus lalu lintas tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut baru diterapkan setelah proses penataan kawasan rampung dan dinilai siap digunakan.

“Selama jalannya belum dibangun tidak akan kita tutup. Nanti setelah dibangun nyaman, baru kita alihkan,” katanya.

Meski demikian, hingga kini pemerintah provinsi belum merinci secara teknis skema pengalihan arus lalu lintas tersebut, termasuk potensi dampaknya terhadap kepadatan kendaraan di kawasan pusat Kota Bandung.

Polemik ini mencerminkan kekhawatiran publik terhadap perubahan fungsi salah satu ruas strategis di Kota Bandung. Ke depan, kejelasan desain lalu lintas dan komunikasi kebijakan menjadi krusial untuk memastikan penataan kawasan tidak menimbulkan persoalan baru.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan rencana penataan kawasan Gedung Sate tidak menyentuh bangunan utama, melainkan hanya fokus pada perluasan dan penataan halaman untuk kepentingan ruang publik.

Penegasan ini muncul di tengah sorotan publik terkait rencana perubahan kawasan ikon Jawa Barat tersebut.

Dedi memastikan, Gedung Sate sebagai bangunan cagar budaya tidak akan diutak-atik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya akan menata area luar agar terintegrasi dengan Lapangan Gasibu.

“Ini bukan merubah Gedung Sate. Itu bangunan heritage yang dilindungi undang-undang,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, penataan dilakukan untuk menjawab kebutuhan ruang publik yang lebih luas, tertata, dan nyaman di pusat Kota Bandung.

Integrasi dengan Gasibu diharapkan menciptakan kawasan terbuka yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.

Selain penataan kawasan, Pemprov juga melakukan perawatan bangunan, termasuk pengecatan Gedung Sate yang sudah lama tidak dilakukan.

Namun, proses tersebut tidak bisa sembarangan karena wajib mengantongi izin dari Kementerian Kebudayaan.

Dia mengakui biaya perawatan bangunan heritage tidak murah, tetapi hal itu dianggap sebagai konsekuensi menjaga warisan sejarah.

“Catnya saja harganya bikin melongo. Tapi ini bagian dari kecintaan kita terhadap peninggalan sejarah,” katanya.

Ia juga menegaskan, meski Gedung Sate merupakan peninggalan masa kolonial Belanda, nilai historisnya tetap menjadi bagian dari identitas bangsa yang harus dirawat.

Lebih jauh, Dedi mencontohkan pengalaman serupa saat menata kawasan Alun-alun Kian Santang dan pendopo di Purwakarta. Proyek yang sempat menuai kritik itu, menurutnya, kini justru menjadi ruang publik yang dinikmati masyarakat.

“Dulu diprotes, sekarang hasilnya bisa dirasakan bersama,” ujarnya.

Dalam aspek pembiayaan, KDM menekankan proyek ini tidak membebani anggaran baru. Ia memilih memangkas berbagai pos pengeluaran gubernur dan mengalihkannya untuk penataan kawasan.

Mulai dari perjalanan dinas, pengadaan dan perawatan kendaraan, hingga belanja pakaian dinas, seluruhnya dihentikan.

“Perjalanan dinas dihapus, pembelian mobil dinas dihapus, baju dinas dihapus. Dialihkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

KDM menyadari kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik. Namun, ia menilai langkah itu sebagai pilihan kepemimpinan: antara mempertahankan kenyamanan birokrasi atau menghadirkan manfaat langsung bagi publik.

“Ayo pilih, uangnya dipakai habis tanpa manfaat atau digunakan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang penataan kawasan Gedung Sate dengan memperluas area halaman yang akan terintegrasi dengan Lapangan Gasibu.

Penataan tersebut ditujukan untuk memperbaiki akses kawasan sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas di sekitarnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan selama ini aktivitas massa di depan Gedung Sate kerap berdampak pada penutupan Jalan Diponegoro yang berujung pada kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung.

Menurutnya, penataan kawasan dilakukan agar aktivitas masyarakat, termasuk unjuk rasa, tetap dapat berlangsung tanpa harus menutup akses ke jalan utama.

"Tujuannya agar akses halaman Gedung Sate terbangun dengan baik. Bagaimanapun era demokratisasi melahirkan demonstrasi. Setiap terjadi unjuk rasa itu Jalan Diponegoro ditutup, akhirnya terjadi kemacetan di Kota Bandung yang parah," ucap Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, dengan desain baru kawasan tersebut, kegiatan di halaman Gedung Sate tidak lagi mengganggu arus lalu lintas.

Jalan Diponegoro, lanjut Dedi, dirancang tetap terbuka meskipun ada kegiatan di area halaman Gedung Sate.

"Ke depan tidak akan pernah itu terjadi, karena Jalan Diponegoro tetap terbuka dan tidak akan terganggu oleh berbagai kegiatan di halaman Gedung Sate," katanya.

Dalam konsep yang disiapkan, akses kendaraan di sekitar kawasan akan diatur dengan pola jalur melingkar. Kendaraan nantinya akan bergerak memutar menuju kawasan Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat sebelum kembali terhubung dengan jalur utama.

Selain itu, sebagian area Gasibu juga akan dimanfaatkan untuk membangun akses penghubung di ujung kawasan guna mendukung kelancaran sirkulasi kendaraan.

Meski kawasan akan ditata ulang, Dedi menegaskan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi di depan Gedung Sate. "Unjuk rasa boleh saja, tetapi tidak mengganggu lalu lintas," ujarnya.

Ia juga memastikan penataan kawasan tidak akan mengubah elemen penting yang sudah ada, termasuk batu prasasti Kementerian Pekerjaan Umum yang berada di area tersebut. "Prasasti tidak akan digeser, tetap di situ," kata Dedi.

Selain memperbaiki akses lalu lintas, penataan juga akan memperluas dan memperindah halaman kawasan pemerintahan tersebut.

Ketinggian halaman Gasibu direncanakan akan sama dengan halaman Gedung Sate sehingga terlihat lebih menyatu dan terbuka.

Menurut Dedi, konsep yang dibangun bukan berupa plaza dalam arti bangunan melainkan ruang terbuka yang lebih luas bagi masyarakat.

Ia juga menyinggung kondisi saat ini yang dinilai membuat Gasibu seolah menjadi bagian dari area hotel Pullman, bukan sebagai halaman dari Gedung Sate.

"Halaman nanti terbuka lebih luas dan lebih lebar, sehingga Gasibu kembali menjadi halaman Gedung Sate bukan halaman Pullman," ujarnya.

LONDON - Pada tanggal 4 April, perusahaan citra satelit Planet Labs mengumumkan akan menghentikan sementara penyediaan citra Iran dan zona konflik di Timur Tengah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap permintaan dari pemerintah AS.

Planet Labs, sebuah perusahaan yang berbasis di California, mengumumkan keputusan tersebut melalui email kepada pelanggannya, menyatakan bahwapemerintahAS telah meminta semua penyedia citra satelit untuk menghentikan penyediaan citra zona konflik tanpa batas waktu.

Pembatasan ini merupakan perluasan dari penundaan 14 hari dalam pengiriman citra Timur Tengah yang diterapkan Planet Labs bulan lalu, sebuah langkah yang menurut perusahaan bertujuan untuk mencegah pihak musuh menggunakan citra tersebut untuk menyerang AS dan sekutunya.

Berdasarkan kebijakan ini, Planet Labs akan menyimpan citra mulai tanggal 9 Maret dan diperkirakan akan tetap berlaku hingga konflik berakhir.

Di bidangmiliter, teknologi satelit digunakan untuk banyak tujuan penting seperti identifikasi target, panduan senjata, pelacakan rudal, dan komunikasi.

Beberapa ahli antariksa percaya bahwa Iran mungkin mengakses citra komersial, termasuk citra yang dikumpulkan melalui musuh AS. Selain itu, citra satelit juga sangat berharga bagi jurnalis dan akademisi dalam meneliti daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Planet Labs saat ini mengoperasikan armada satelit yang sangat besar yang memotret Bumi dan secara teratur menjual citra terbaru kepada pemerintah, bisnis, dan media. Dalam pemberitahuan kepada pelanggan, perusahaan menyatakan akan beralih ke model "distribusi citra terkelola" untuk konten yang dianggap tidak menimbulkan risiko keamanan.

Di bawah sistem baru ini, Planet Labs akan merilis gambar berdasarkan kasus per kasus untuk permintaan mendesak, permintaan yang penting bagi misi, atau permintaan yang demi kepentingan publik.

Seorang perwakilan perusahaan menyatakan, "Ini adalah situasi luar biasa, dan kami melakukan segala yang kami bisa untuk menyeimbangkan kebutuhan semua pemangku kepentingan."

Sementara itu, Pentagon menyatakan tidak berkomentar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan intelijen.

Penyedia komersial lainnya, Vantor, yang sebelumnya bernama Maxar Technologies, menyatakan bahwa mereka belum menerima kontak apa pun dari pemerintah AS.

Namun, juru bicara Vantor mengatakan bahwa selama bertahun-tahun perusahaan tersebut telah memiliki hak untuk "menerapkan kontrol akses yang lebih ketat selama masa konflikgeopolitik" dan saat ini sedang menerapkan langkah-langkah ini di beberapa wilayah di Timur Tengah.

Langkah-langkah pengendalian ini dapat mencakup pembatasan siapa yang dapat meminta foto baru atau membeli foto yang sudah ada di area tempat militer AS dan sekutunya "aktif beroperasi" atau area "yang menjadi sasaran musuh

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar tidak memerlukan penyesuaian dengan kebijakan terbaru pemerintah terkait WFH.

Dedi Mulyadi mengatakan saat ini jadwal ASN di lingkungan Pemprov Jabar yang bekerja dari kantor mulai Senin hingga Rabu. Sementara pada Kamis dan Jumat diberlakukan WFH, namun tetap bisa berubah sesuai kebutuhan.

"Tapi ya nanti kita lihat kan tergantung turun-naiknya pekerjaan," katanya, Rabu (1/4/2026).

Jika beban kerja meningkat, dia meminta ASN tetap masuk kantor setiap hari. Sebaliknya, jika pekerjaan sedang tidak banyak, maka WFH bisa diterapkan, kecuali untuk layanan publik yang harus tetap berjalan langsung.

"Kalau pekerjaannya lagi tinggi, ya masuk dong tiap hari. Kalau pekerjaannya lagi turun, nggak ada pekerjaan kegiatan, kecuali yang layanan ya WFH," tutur KDM, sapaan akrab Dedi.

Menurutnya, sistem ini sudah berjalan cukup lama dan dinilai efektif dalam menjaga pelayanan sekaligus menekan penggunaan energi.

Oleh karena itu, pihaknya menilai Jawa Barat tidak perlu banyak penyesuaian jika kebijakan WFH diperluas, karena pola kerja tersebut sudah lebih dulu diterapkan di wilayahnya.

"[WFH] Kami sudah berjalan lama," katanya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, WFH yang sudah diujicobakan pada akhir 2025 lalu berhasil menyumbang penghematan hingga puluhan juta pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BKD Jabar, Dedi Supandi, mengatakan penghematan listrik dan operasional pendukung ASN saat menerapkan WFH berbeda-beda di setiap OPD. Namun, rata-rata, penghematan dari WFH itu mencapai 21,7%.

Dedi mencontohkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang penghematannya relatif rendah karena memiliki server yang tidak dapat dimatikan saat WFH, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang mengelola fasilitas layanan publik.

“Jadi ada penghematan terendah, ada penghematan tertinggi. Setda Gedung Sate misalnya, penghematan listriknya mencapai Rp29.201.432 per bulan,” katanya.

Angka tersebut didapat dari perbandingan biaya pembayaran listrik setiap bulan di Setda Gedung Sate sebelum dan sesudah menerapkan WFH.

“Selain penghematan listrik, ada juga penghematan operasional seperti penggunaan air dan operasional pendukung ASN di Setda Gedung Sate mencapai Rp57.367.496 dan setiap OPD itu jumlahnya berbeda-beda,” katanya.