Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan langkah diversifikasi pembiayaan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Indonesia akan menerbitkan instrumen utang dalam bentuk Panda Bond di pasar China.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis dolar Amerika Serikat, sekaligus memperluas sumber pendanaan dengan biaya yang lebih kompetitif.

Hal ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).

“Yang kedua untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam Panda Bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, langkah tersebut mencerminkan optimisme pemerintah terhadap prospek ekonomi nasional ke depan. Diversifikasi instrumen pembiayaan dinilai penting untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan di tengah dinamika global.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menenangkan pelaku pasar dan masyarakat di tengah berbagai sentimen eksternal yang memengaruhi pergerakan nilai tukar.

Pernyataan tersebut merujuk pada pesan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap kuat dengan ketersediaan dana yang memadai.

Langkah penerbitan Panda Bond ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam menjaga stabilitas rupiah, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan global melalui diversifikasi sumber pembiayaan.

“Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyatakan akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, menyusul serangan rudal Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir pekan lalu.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea menegaskan bahwa bank sentral akan terus mencermati pergerakan pasar secara saksama.

Erwin mengakui bahwa ketegangan geopolitik terbaru tersebut membuat peningkatan sentimen hindari risiko (risk-off) di pasar keuangan global akibat ketegangan terbaru tersebut. Dia pun mengaku bahwa otoritas moneter siap memberikan respons terukur di pasar valuta asing.

"Bank Indonesia akan terus mencermati pergerakan pasar secara seksama dan merespons secara tepat, termasuk memastikan nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya," jelas Erwin dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

Untuk meredam gejolak dan menjaga kepercayaan pelaku pasar, dia memaparkan bahwa BI akan melakukan langkah intervensi melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Di samping melakukan intervensi di pasar valas, sambungnya, bank sentral coba mengoptimalkan bauran kebijakan guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan suku bunga.

Sebagai informasi, pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat, Israel yang kemudian diikuti oleh Amerika Serikat melancarkan serangan rudal ke wilayah Iran. Serangan tersebut dilatarbelakangi oleh kebuntuan negosiasi antara Washington dan Teheran terkait isu pengembangan senjata nuklir, meskipun terdapat informasi bahwa Iran sudah menyetujui sejumlah klausul yang diajukan AS.

Televisi pemerintah Iran mengonfirmasi tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, figur yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade.

Selain itu, berdasarkan laporan Al Jazeera, media pemerintah setempat mencatat setidaknya 51 orang tewas. Di sisi lain, kantor berita Mehr turut melaporkan bahwa rudal Israel menghantam sebuah sekolah di sebelah timur ibu kota Teheran, yang merenggut nyawa dua orang siswa.

Potensi Efek Ekonomi ke Indonesia

Eskalasi geopolitik ini memicu kekhawatiran mendalam terhadap stabilitas perekonomian dunia, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) misalnya, yang menilai perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran pada akhirnya akan menekan perekonomian Indonesia secara bersamaan, mulai dari inflasi dan nilai tukar rupiah hingga fiskal dan kinerja perdagangan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menyampaikan konflik Iran—Israel dan Amerika Serikat (AS) tidak hanya sekadar isu geopolitik regional, tetapi shock eksternal bagi negara berkembang seperti Indonesia.

“Mekanisme transmisinya terutama melalui perubahan perilaku investor global,” kata Rizal kepada Bisnis, Minggu (1/3/2026).

Ketika risiko global meningkat, Rizal menjelaskan bahwa pasar masuk fase risk-off sehingga dana portofolio keluar dari emerging market menuju aset aman. Dampaknya terlihat pada tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan yield SBN, dan meningkatnya premi risiko negara.

“Jadi, tekanan yang muncul lebih karena persepsi risiko global, bukan perubahan fundamental domestik secara tiba-tiba,” ungkapnya.

Saluran kedua adalah energi dan fiskal. Rizal menuturkan, Indonesia merupakan net importer minyak sehingga setiap kenaikan harga minyak langsung memperlebar defisit neraca migas dan meningkatkan kebutuhan devisa.

Pada saat yang sama, Rizal menyebut bahwa pemerintah harus menahan kenaikan harga BBM untuk menjaga inflasi dan daya beli, yang berarti kompensasi dan subsidi energi berpotensi membesar.

“Akibatnya ruang fiskal tertekan: APBN harus bekerja lebih keras bukan untuk ekspansi ekonomi, tetapi untuk stabilisasi harga,” ujarnya.

Dari sisi nilai tukar, Rizal mengungkapkan bahwa tekanan datang dari dua arah sekaligus. Pertama, capital outflow akibat perpindahan portofolio global ke dolar AS. Kedua, meningkatnya permintaan valas domestik untuk impor energi dan bahan baku.

Dia menuturkan, kombinasi ini biasanya membuat rupiah melemah dan membatasi ruang pelonggaran moneter. BI cenderung lebih berhati-hati menurunkan suku bunga karena prioritas jangka pendek bergeser dari mendorong pertumbuhan menjadi menjaga stabilitas kurs dan inflasi.

Sementara pada perdagangan luar negeri, efeknya cenderung asimetris. Artinya, nilai impor hampir pasti naik karena harga energi meningkat, tetapi ekspor belum tentu meningkat karena konflik menekan pertumbuhan ekonomi global.

Konsekuensinya, kata Rizal, neraca perdagangan berisiko menyempit, industri manufaktur menghadapi kenaikan biaya produksi, dan dunia usaha menjadi wait and see terhadap investasi baru.

“Dengan demikian, perang di Timur Tengah bagi Indonesia pada akhirnya bermuara pada satu hal, yakni tekanan simultan pada inflasi, kurs, fiskal, dan kinerja perdagangan sekaligus,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengakui bahwa nilai tukar Rupiah berpotensi tertekan akibat ketidakpastian global. Bank sentral membeberkan strategi stabilitas rupiah.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan bahwa aliran modal ke emerging market (pasar keuangan negara berkembang) masih berfluktuasi seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Perkembangan ini menuntut kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang masih tinggi tersebut terhadap perekonomian domestik," ujar Perry dalam konferensi pers hasil RDG Oktober, Rabu (22/10/2025).

Oleh sebab itu, mantan direktur eksekutif South East Asia Voting Group International Monetary Fund itu menyampaikan Bank Indonesia akan melakukan penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental ekonomi.

Perry menyebutkan Bank Indonesia akan melakukan intervensi langsung di transaksi spot (jual-beli valuta asing yang penyelesaiannya dilakukan segera) dan transaksi domestic non-deliverable forward (kontrak berjangka antara Bank Indonesia dan pelaku pasar untuk menukar kurs rupiah-dolar di masa depan, tanpa serah terima fisik dolar) baik di pasar domestik maupun luar negeri.

"Strategi ini disertai dengan pembelian SBN [surat berharga negara] di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan," jelasnya.

Adapun, dia mengungkapkan Bank Indonesia telah membeli SBN sebanyak Rp268,36 triliun per 21 Oktober 2025. Jumlah itu berasal dari pembelian SBN di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp199,45 triliun.

Sebelumnya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mewanti-wanti Bank Indonesia agar terus mengedepankan stabilitas moneter akibat tekanan nilai tukar Rupiah dan inflasi yang meningkat beberapa waktu terakhir.

LPEM mencatat bahwa terjadi penjualan surat berharga negara (SBN) besar-besaran satu bulan terakhir oleh investor asing, yaitu senilai US$1,88 miliar (17 Sep–17 Okt 2025).

Tekanan Moneter

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan bahwa arus modal keluar asing itu menjadi anomali. Alasannya, bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve alias The Fed melakukan pemangkasan suku bunga kebijakannya untuk pertama kali pada tahun ini yaitu dari 4.50%-4.75% menjadi 4,25%—4,50%

"Meskipun penurunan suku bunga oleh The Fed biasanya mendorong aliran modal masuk ke negara berkembang, kali ini justru terjadi arus modal keluar besar-besaran dari Indonesia," ujar Riefky dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

Selain itu, LPEM mencatat kurs Rupiah berada di Rp16.577 per dolar AS pada 17 Oktober 2025. Sepanjang tahun berjalan (YtD), kurs rupiah itu melemah 3,05%, yang terburuk dengan negara setara lainnya (kecuali Peso Argentina yang terdepresiasi 41,4% YtD dan Lira Turki Turki yang terdepresiasi 18,6% YtD).

Belum lagi inflasi September 2025 mencapai nilai tertinggi sepanjang tahun yaitu 2,65% secara tahunan (YoY), meski masih dalam target BI (1,5%–3,5%). Dengan sejumlah alasan itu, LPEM mendorong agar BI menahan suku bunga kebijakan di level 4,75% pada bulan ini.

"Menahan suku bunga kebijakan pada level saat ini, dibandingkan melakukan pemangkasan lebih lanjut, tidak hanya akan meredakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, tetapi juga dapat meredam persepsi mengenai terkikisnya independensi Bank Indonesia," ujar Riefky.

Adapun, Bank Indonesia memang menahan suku bunga kebijakan alias BI Rate di level 4,75% berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 21—22 Oktober 2025. Kendati demikian, Perry menyampaikan masih ada ruang penurunan BI Rate pada dua bulan terakhir tahun ini atau pada November dan Desember 2025.

"Dasar pertimbangannya apa? Yaitu bahwa inflasi tahun ini dan inflasi tahun depan itu masih rendah, terutama inflasi inti yang tentu saja rendah dan terkendali dalam kisaran 2,5±1%," ujar Perry dalam konferensi pers hasil RDG Oktober 2025 secara daring, Rabu (22/10/2025).