JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50% bagi masyarakat yang membeli rumah pertama di wilayah Jakarta. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mendorong kepemilikan hunian pertama yang lebih terjangkau bagi warga.

"BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam transaksi rumah pertama, BPHTB dihitung sebesar 5% dari nilai perolehan setelah dikurangi NPOPTKP," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, Jumat (17/4/2026).

Artinya, apabila seseorang membeli rumah pertama dengan nilai Rp500 juta, BPHTB yang semula sebesar Rp12,5 juta dapat turun menjadi Rp6,25 juta setelah memperoleh fasilitas pengurangan 50%. Adapun fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi seluruh persyaratan, yakni berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah, belum pernah memiliki atau memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan sebelumnya, membeli rumah melalui jual beli, serta membeli rumah tapak atau satuan rumah susun dengan nilai perolehan paling tinggi Rp500 juta.

"Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat dapat lebih terbantu dalam mewujudkan kepemilikan hunian pertama sekaligus merasakan kemudahan layanan perpajakan daerah yang lebih sederhana dan tepat sasaran," kata dia.

Secara umum, kebijakan ini mencakup beberapa ketentuan utama:

1. Berlandaskan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 840 Tahun 2025

2. Berlaku untuk pembeli rumah pertama

3. Diberikan atas perolehan melalui jual beli

4. Mencakup rumah tapak dan satuan rumah susun

5. Berlaku untuk properti dengan NPOP sampai Rp500 juta

6. Diberikan kepada warga ber-KTP DKI Jakarta

7. Berlaku otomatis tanpa permohonan terpisah

8. Hanya dapat dimanfaatkan satu kali untuk perolehan hak pertama.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap lima pelaku begal yang menimpa anggota pemadam kebakaran (Damkar) bernama Bimo Margo Hutomo (30) di Jalan KH Hasyim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/4/2026) pukul 04.30 WIB. Para pelaku ditangkap di sebuah penginapan di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Senin (13/4/2026).

Komplotan begal ini teridentifikasi berdasarkan penyelidikan intensif dan analisa rekaman CCTV.

"Kelimanya diamankan di sebuah hotel di wilayah Pluit untuk kemudian dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Kelima pelaku di antaranya F (30), RS (19), TA (20), R (21), dan RA (24). Berdasarkan pendalaman sementara, para pelaku memiliki peran yang bervariasi dalam melancarkan aksinya, mulai dari menabrak dan memukul korban, mengambil barang milik korban, hingga memantau situasi di sekitar lokasi kejadian.

Menurut Budi masih ada empat pelaku lainnya yang masih diburu oleh polisi. Keempatnya pun langsung ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buronan.

"Kami masih memburu empat orang lainnya yang diduga kuat ikut terlibat dalam pemukulan dan membawa kabur sepeda motor korban. Identitasnya sudah kami kantongi," tegasnya.

Budi menekankan bahwa tindakan tegas akan terus diambil terhadap para pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.

"Kasus kejahatan jalanan yang disertai kekerasan memang menjadi perhatian utama kami, dan Polda Metro Jaya berkomitmen penuh untuk memberantas segala bentuk aksi kriminalitas guna menjamin rasa aman warga di Ibu Kota," tegasnya.

JAKARTA - Brand fashion Wastra Nusantara Juntai terus menunjukkan kiprahnya dalam memperkenalkan kekayaan kain tradisional Indonesia melalui desain modern yang chic dan berkarakter. Tidak hanya itu, Wastra Nusantara Juntai juga mendorong pemberdayaan perempuan.

Juntai dipimpin oleh Creative Director dan Fashion Designer Derevanda Ryan Yustian, anggota Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 1 Cabang VI Srenaad PG Mabesad.

Perjalanan brand ini dimulai pada 2016 melalui lini pertama Juntai by Derevanda Maharani yang diperkenalkan dalam Last Collection Graduation Fashion Show ESMOD Jakarta. Koleksi tersebut menampilkan identitas desain yang mengusung kebebasan berekspresi, gaya asimetris, serta sentuhan feminine army look.

“Pada 2019, Juntai menghadirkan konsep baru melalui Second Line Ready to Wear dengan konsep Wastra Nusantara modern. Koleksi ini tampil dengan gaya chic, colorful, dan youthful, serta memiliki ciri khas rumbai yang dipadukan dengan kain tradisional dari berbagai perajin di daerah pelosok Indonesia,” ucapnya, Sabtu (11/4/2026).

Tidak hanya berkarya dalam dunia fashion, Juntai juga aktif dalam pemberdayaan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan memayet kepada perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), anggota Persit Kartika Chandra Kirana, serta perempuan di lingkungan masyarakat.

Komitmen terhadap sustainable fashion juga menjadi bagian penting dalam perjalanan Juntai. Kain sisa produksi diolah kembali menjadi berbagai produk baru seperti patchwork waist corset, patchwork blouse, serta tali-temali untuk kancing simpul. Sementara sisa benang dimanfaatkan menjadi creative fabric timbul menyerupai kepompong yang ditenun ke dalam kain.

Seiring berkembangnya brand tersebut, Juntai kini telah memperluas jangkauan hingga ke berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah negara seperti Italia, India, Malaysia, Jepang, Thailand (Bangkok), dan Singapura.

Karya Juntai juga telah dikenakan dalam berbagai acara penting seperti Gala Premiere Film Gowok, pemutaran Film Allea, serta dikenakan oleh peserta Miss Universe, Puteri Indonesia, penyanyi, hingga pembawa acara di ibu kota.

Selain itu, Juntai aktif mengikuti berbagai pameran, di antaranya Persit Bisa, pameran di Living World Bali, serta secara rutin mengikuti Pameran Inacraft setiap tahun. Juntai juga mendapat kesempatan dari Kementerian PPKUKM untuk mengikuti Pameran Entrepreneur Branda Jakarta di Grand Indonesia West Mall.

Melalui berbagai karya dan aktivitasnya, Juntai terus berupaya memperkenalkan Wastra Nusantara kepada masyarakat luas sekaligus membawa kekayaan budaya Indonesia ke panggung dunia.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus memperkuat perannya sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan potensi unggulan wilayah perbatasan laut. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada, Rabu 8 April 2026.

Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP, Yedi Rahmat mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk menyinergikan berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi unggulan kawasan perbatasan laut, baik di sektor kelautan dan perikanan maupun sektor unggulan lainnya.

“Forum ini kami rancang untuk memfasilitasi pengembangan potensi unggulan kawasan perbatasan laut secara terintegrasi. Tidak hanya berbicara soal sumber daya laut dan perikanan, tetapi juga bagaimana potensi tersebut dikelola secara kolaboratif agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Edfrie menegaskan, BNPP memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan kawasan perbatasan berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional. Menurutnya, optimalisasi potensi unggulan di wilayah perbatasan laut harus dilakukan melalui pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah agar manfaatnya berkelanjutan.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memaparkan peluang dan tantangan pengembangan potensi unggulan di kawasan perbatasan laut.

Dari sektor pariwisata, perwakilan Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Yusuf Hartanto menekankan pariwisata laut dan kawasan perbatasan menjadi salah satu fokus utama program prioritas Kementerian Pariwisata periode 2025–2026.

“Pariwisata berkualitas menjadi program unggulan Kementerian Pariwisata. Salah satu fokusnya adalah peningkatan keselamatan berwisata, baik di wilayah laut maupun darat, termasuk di kawasan perbatasan yang memiliki potensi sangat besar,” ucapnya.

Yusuf juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program upskilling dan reskilling guna mendukung kesiapsiagaan dan profesionalitas pengelolaan destinasi wisata.

Selain itu, pengembangan desa wisata dan transformasi digital pariwisata melalui konsep Tourist 5.0 dinilai menjadi keharusan. Yusuf mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyiapkan berbagai platform digital, seperti Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (Sisparnas) dan Jejaring Desa Wisata (Jadesta), yang dapat dimanfaatkan daerah perbatasan untuk memperluas promosi dan jejaring pariwisata.

Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nunukan, Yance memaparkan, potensi wisata laut di wilayah perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik. Ia menyebutkan sejumlah destinasi yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, seperti Pantai Batu Lamampu dan kawasan Karang Unarang, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata minat khusus.

“Karang Unarang sebenarnya memiliki potensi wisata mancing yang kuat. Di sana sudah ada bagan yang sekaligus menjadi pilar keamanan. Ini bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata, tentu dengan dukungan infrastruktur dan perencanaan yang matang,” kata Yance.

Yance juga menyoroti perlunya pengembangan potensi alam di wilayah Krayan yang hingga kini belum tergarap optimal.

Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, Ismawan Harijono menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di kawasan perbatasan tidak dapat berjalan sendiri. Menurutnya, diperlukan kolaborasi dengan berbagai kegiatan pendukung, seperti penyelenggaraan event dan pameran berskala nasional maupun internasional.

“PLBN memiliki potensi besar sebagai simpul kegiatan. Di PLBN Badau, misalnya, potensi ikan arwana bisa dikembangkan menjadi event pariwisata tematik yang menarik wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Dari sisi perdagangan, perwakilan Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa penguatan kapasitas SDM pelaku usaha di kawasan perbatasan dapat difasilitasi melalui pelatihan ekspor-impor, baik secara daring maupun melalui pusat pelatihan khusus. Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi produk, termasuk sertifikat sanitari, fitosanitari, dan halal, untuk mendorong UMKM perbatasan agar mampu menembus pasar ekspor.

Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, melalui Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Informasi Kenelayanan, Ilham, menegaskan bahwa Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah perbatasan menjadi langkah strategis untuk mendorong transformasi kesejahteraan nelayan.

Ilham memaparkan capaian signifikan di Kampung Nelayan Merah Putih Samber Binyeri, di mana pendapatan nelayan meningkat hingga 78%, disertai lonjakan produksi dan penjualan ikan.

"Peningkatan ini tidak lepas dari dukungan infrastruktur seperti pabrik es dan cold storage, yang memungkinkan nelayan melaut lebih lama dan menjaga kualitas hasil tangkapan,” katanya.

Menurut Ilham, tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan kapasitas SDM nelayan, akses permodalan, serta infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu, program KNMP membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, dengan BNPP RI sebagai mitra strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Melalui forum ini, BNPP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut. Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat, BNPP optimistis potensi unggulan kawasan perbatasan laut dapat dioptimalkan secara berkelanjutan sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus penguat kesejahteraan masyarakat di beranda depan negara.

BANDUNG - Terpidana kasus trading ilegal Quotex dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan mendapatkan pembebasan bersyarat sejak Senin (6/4/2026). Mantan Crazy Rich ini resmi keluar dari Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung.

"Pada Senin, 6 April 2026 Warga Binaan an Doni Muhammad Taufik Alias Doni Salmanan mendapatkan PB (pembebasan bersyarat)," ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat, Kusnali dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Doni mendapatkan haknya setelah menjalani dua per tiga masa pemidanaannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Meski sudah bisa menghirup udara segar, Doni tetap diwajibkan untuk melakukan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Bandung. Hal ini akan dijalaninya hingga masa pemidanaannya berakhir.

"Selama menjalani PB, yang bersangkutan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Bandung," ujar dia.

Kusnali menerangkan selama masa pidana, Doni juga telah berkelakuan baik yang didasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana. Total remisi yang ia terima ialah 13 bulan 105 hari.

"Selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik didasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dengan total mendapatkan Remisi sebanyak 13 bulan 105 hari," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Doni Salmanan yang terjerat kasus investasi opsi biner (binary option) divonis empat tahun penjara. Vonis dijatuhkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis 15 Desember 2022 lalu.

Mejelis hakim menyatakan, Doni Salmanan terbukti bersalah dengan sengaja menyebarkan berita bohong menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen sebagaimana dakwaan pertama.

JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah berani dengan membebaskan bea masuk suku cadang pesawat terbang menjadi 0 persen. Meski kebijakan ini membuat negara kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp500 miliar, dampak berganda (multiplier effect) yang dihasilkan diproyeksikan mencapai angka fantastis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan ini adalah strategi investasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing industri perawatan pesawat (Maintenance, Repair, and Operations/MRO) di dalam negeri.

“Dan ini tahun lalu bea masuk dari sparepart sekitar Rp500 miliar, nah kebijakan ini diperkirakan memperkuat daya saing industri MRO dengan potensi aktivitas ekonomi bisa meningkat USD700 juta (setara Rp11,8 triliun) per tahun. Dan bisa mendukung output PDB sampai USD1,49 miliar, menciptakan lapangan kerja langsung 1000 orang, dan lapangan kerja tidak langsung mendekati 3 kali lipat,” ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta,.

Airlangga Umumkan Kenaikan Harga Tiket Pesawat Domestik 9-13%



Dengan kurs saat ini, hilangnya pendapatan Rp500 miliar dinilai sangat kecil dibandingkan potensi dukungan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai USD1,49 miliar. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menekan biaya operasional maskapai di tengah meroketnya harga avtur, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pusat perawatan pesawat di regional.

Airlangga menjelaskan bahwa penurunan biaya operasional maskapai adalah kunci untuk menjaga ekosistem penerbangan tetap sehat.Harga Avtur Melonjak 70% Imbas Perang AS-Iran, Maskapai Teriak Minta Kenaikan Tiket Pesawat



“Untuk menjaga ekosistem industri penerbangan, penurunan bea masuk untuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen, jadi suku cadang pesawat itu diberikan bea masuk 0 persen sehingga bisa menurunkan biaya operasional dari maskapai penerbangan,” tambahnya.

Selain nilai ekonomi, kebijakan ini diproyeksikan menjadi motor penggerak penyerapan tenaga kerja. Pemerintah mengestimasikan akan muncul 4.000 lapangan kerja baru, yang terdiri dari 1.000 tenaga kerja ahli secara langsung dan 3.000 tenaga kerja pendukung di ekosistem industri MRO.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menambahkan bahwa langkah ini adalah bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen transportasi udara. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, maskapai diharapkan dapat menekan harga tiket pesawat agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

“Ke depannya diharapkan dengan penghapusan bea masuk suku cadang pesawat, maka akan mengurangi beban biaya operasional dari maskapai penerbangan nasional kita,” pungkas Dudy.

Frangky Selamat

Dosen Program Studi Sarjana Manajemen FEB Universitas Tarumanagara

MESKI isu pemberdayaan perempuan dapat dibicarakan kapan saja, bulan April selalu menghadirkan momentum yang istimewa. Pada bulan inilah masyarakat Indonesia kembali mengingat cita-cita Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan emansipasi perempuan dan membuka ruang bagi perempuan untuk berperan lebih luas dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Dalam kajian akademik, istilah pemberdayaan merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk mengendalikan keadaan, menggunakan kekuasaan, serta mencapai tujuan hidup mereka. Dengan kata lain, pemberdayaan memungkinkan seseorang—baik secara individu maupun kolektif—untuk membantu dirinya sendiri dan orang lain dalam memaksimalkan kualitas hidup (Adams, 2008).

Pemberdayaan juga dipahami sebagai proses berkelanjutan yang terutama menyasar kelompok yang selama ini mengalami pengucilan sosial, marginalisasi, diskriminasi, dan ketidaksetaraan (Al Dajani & Marlow, 2013). Melalui proses ini, terjadi perubahan dalam struktur kekuasaan di masyarakat maupun dalam keluarga (Calas dkk., 2009).

Karena itu, pemberdayaan perempuan tidak sekadar berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga menyentuh perubahan sosial yang lebih luas—termasuk tumbuhnya kepercayaan diri dan posisi tawar perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu jalur yang kerap dipandang efektif untuk mendorong pemberdayaan perempuan adalah kewirausahaan. Lembaga internasional seperti World Economic Forum dan United Nations melihat kewirausahaan sebagai katalis penting bagi kesetaraan gender sekaligus pembangunan manusia.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menjadi semakin relevan karena sekitar 64 persen pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan perempuan. Artinya, kewirausahaan mikro bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga ruang strategis bagi perempuan untuk memperkuat kemandirian dan partisipasi sosial.

Namun demikian, optimisme terhadap kewirausahaan sebagai sarana pemberdayaan perempuan tidak sepenuhnya tanpa kritik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kontribusi kewirausahaan mikro terhadap pemberdayaan perempuan masih menghadapi dua hambatan utama (Jabbouri, Truong, & Issa, 2024).

Hambatan pertama berasal dari lingkungan sosial budaya yang masih bias gender. Di banyak masyarakat, perempuan masih dilekatkan pada peran domestik tradisional, seperti mengurus rumah tangga, mengasuh anak, serta merawat anggota keluarga yang sakit atau lanjut usia.

Penelitian di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa stereotip gender, interpretasi nilai agama yang diskriminatif, serta dominasi laki-laki dalam lingkungan sosial sering kali menghambat aktivitas kewirausahaan perempuan (Ngoasong & Kimbu, 2019). Dalam kondisi seperti ini, perempuan sering kali menghadapi keterbatasan ruang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif.

Hambatan kedua berasal dari instrumen kebijakan kewirausahaan yang masih cenderung berorientasi pada laki-laki. Banyak kebijakan kewirausahaan perempuan dirancang di luar proses ekonomi inti suatu negara (Henry dkk., 2017). Akibatnya, akses terhadap pembiayaan, jaringan bisnis, maupun dukungan kelembagaan masih lebih mudah dijangkau oleh laki-laki dibandingkan perempuan.

Tiga dimensi pemberdayaan

Pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan mikro setidaknya dapat dipahami melalui tiga dimensi utama (Kivalya & Caballero-Montes, 2023). Pertama, dimensi pemberdayaan ekonomi dan pengembangan bisnis. Hubungan antara pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan tidak selalu berjalan satu arah.

Di satu sisi, pemberdayaan ekonomi dapat menjadi prasyarat bagi seseorang untuk memulai usaha, karena kemiskinan terbukti berdampak negatif terhadap kemampuan menciptakan bisnis baru (Ezeanya, 2014). Namun di sisi lain, kewirausahaan juga dapat menjadi strategi efektif untuk mencapai pemberdayaan ekonomi (Sultana dkk., 2017).

Meski demikian, sejumlah studi menunjukkan adanya fenomena “pelanggaran etika”, yakni pengambilalihan bisnis milik perempuan oleh suami mereka setelah usaha tersebut berkembang melalui dukungan lembaga keuangan mikro. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi finansial semata belum cukup untuk mengubah struktur sosial yang melanggengkan ketimpangan.

Kedua, dimensi kekuatan tawar-menawar, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan sosial budaya. Posisi tawar perempuan dalam rumah tangga merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan perempuan sebagai wirausaha (Lin & Tai, 2022). Akses terhadap layanan keuangan maupun pelatihan kewirausahaan dapat membantu perempuan memasuki sistem ekonomi formal.

Namun dalam masyarakat yang masih kuat dengan sistem patriarki, peningkatan pendapatan perempuan tidak selalu diikuti dengan peningkatan posisi tawar dalam rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan yang lebih aktif secara ekonomi justru menghadapi pengucilan sosial atau konflik domestik (Nyarko, 2022).

Karena itu, sejumlah peneliti menilai bahwa perubahan norma gender tidak dapat dibebankan kepada perempuan saja. Laki-laki juga perlu dilibatkan dalam proses transformasi tersebut. Studi menunjukkan bahwa perempuan yang mengikuti pelatihan keuangan mikro bersama suami mereka justru menunjukkan tingkat pemberdayaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengikuti program tersebut sendirian (Bulke dkk., 2017).

Ketiga, dimensi keuangan. Banyak wirausaha perempuan menghadapi kesulitan ketika ingin memperbesar skala usaha. Mereka sering dianggap berisiko tinggi, tidak memiliki agunan yang memadai, atau dipersepsikan kurang menguntungkan oleh lembaga keuangan.

Dalam kondisi seperti ini, akses terhadap tabungan dan layanan keuangan menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menambah modal usaha tetapi juga untuk melindungi pendapatan perempuan. Namun penelitian menunjukkan bahwa bukan hanya akses keuangan yang penting, melainkan juga kemampuan menggunakan layanan keuangan secara efektif (van Dongen dkk., 2022).

Pelajaran dari India dan Maroko

Beberapa negara berkembang telah mencoba berbagai pendekatan untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan mikro. Di India, Self Help Group (SHG) dimulai sebagai proyek percontohan National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) pada tahun 1992.

Tujuan dasarnya adalah untuk memberikan kredit tanpa agunan kepada orang miskin termasuk perempuan di dalamnya. Uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mendirikan usaha mikro. Sebanyak 10-20 anggota diizinkan untuk membentuk kelompok. Mereka membentuk kelompok berdasarkan rasa saling percaya satu sama lain.

Sejumlah studi mengenai dampak keberadaan SHG terhadap pemberdayaan perempuan memperlihatkan hasil yang beraneka ragam. Ada yang memberikan dampak positif, namun tidak sedikit yang tidak memberikan dampak signifikan. Struktur sosial tidak mudah diubah hanya dengan memberikan bantuan finansial.

Pendekatan berbeda terlihat di Maroko. Di negara ini, pendirian koperasi perempuan menjadi salah satu strategi utama pemberdayaan. Menurut The National Cooperation Development Office, terdapat lebih dari 1.500 koperasi perempuan yang tersebar di 74 provinsi dengan rata-rata 20 koperasi per provinsi (ODCO, 2022).

Usia rata-rata koperasi ini adalah enam tahun, yang menunjukkan bahwa bentuk kewirausahaan perempuan ini merupakan fenomena yang relatif baru di negara tersebut. Setiap koperasi dimiliki dan dijalankan rata-rata oleh 18 anggota.

Bidang usaha koperasi ini meliputi dua hal utama yaitu, pertanian dan kerajinan tangan. Sekitar 35% koperasi perempuan Maroko beroperasi di bidang pertanian termasuk bercocok tanam, peternakan kelinci, pemeliharaan lebah, dan unggas, sementara sekitar 39% beroperasi dalam kegiatan kerajinan tangan seperti tekstil, bordir, dan menjahit.

Sejumlah pihak mengakui bahwa koperasi perempuan di Maroko masih mengalami beragam kendala termasuk diskriminasi gender sistematis terhadap perempuan, kesulitan mengakses sumber daya keuangan utama, dan kurangnya modal manusia yang berkualitas dengan keterampilan teknis dan kewirausahaan yang diperlukan.

Indonesia: Peluang dan Pekerjaan Rumah

Bagaimana dengan Indonesia? Pengamatan di berbagai daerah menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan mikro memperlihatkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Program pembiayaan mikro, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan komunitas telah memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi perempuan.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Peran tradisional perempuan sebagai pengelola rumah tangga masih sering membatasi waktu dan ruang mereka untuk mengembangkan usaha. Selain itu, banyak program pemberdayaan yang bersifat jangka pendek—hangat di awal, namun perlahan memudar tanpa keberlanjutan yang jelas.

Karena itu, upaya pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan tidak dapat berhenti pada pemberian modal atau pelatihan sesaat. Dibutuhkan program yang berkelanjutan, perubahan perspektif sosial, serta kebijakan yang benar-benar sensitif gender.

Program yang tak cuma “hangat” sesaat lalu pudar, masih menjadi “PR” bagi pihak-pihak yang memberikan perhatian besar bagi gerakan pemberdayaan perempuan ini.

MAYBRAT - Di tengah dinamika pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, peran anggota legislatif menjadi krusial dalam memastikan arah kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat. Di antara figur yang menonjol, Willem Assem tampil sebagai sosok yang konsisten menyuarakan kepentingan Orang Asli Papua (OAP), terutama dari wilayah terpencil.

Baginya, politik bukan sekadar ruang perebutan kekuasaan, melainkan upaya memperjuangkan martabat masyarakat. “Politik adalah jalan panjang untuk mengembalikan martabat rakyat,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Latar belakang kehidupannya yang tumbuh dalam keterbatasan infrastruktur membentuk cara pandangnya terhadap pembangunan. Dia meyakini pendidikan sebagai kunci perubahan bagi masyarakat Papua. “Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah nasib kaumnya,” katanya.

Keputusan terjun ke dunia politik melalui Partai Perindo dilandasi kegelisahan atas minimnya representasi suara masyarakat adat di tingkat pengambilan kebijakan. Dia ingin memastikan suara dari daerah seperti Tambrauw, Maybrat dan wilayah terpencil lainnya tidak lagi terpinggirkan. “Saya ingin menjadi pengeras suara bagi mereka yang tak terdengar,” ucap Willem.

Sebagai anggota DPRD mewakili Partai Perindo di provinsi yang tergolong baru, dia dihadapkan pada tantangan birokrasi yang belum sepenuhnya mapan. Namun, hal itu tidak menghambat langkah Wakil Ketua Komisi III DPRD Papua Barat Daya ini untuk langsung bekerja sejak awal masa jabatan.

Dalam berbagai kesempatan, dia juga dikenal vokal dalam isu pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Baginya, anggaran tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke lapisan bawah sebagai bagian dari upaya perjuangan ekonomi kerakyatan.

“Bukan sekadar angka-angka di atas kertas anggaran, melainkan darah yang harus mengalir sampai ke jantung ekonomi mama-mama di pasar dan petani di pedalaman,” tuturnya.

Perhatian legislator Partai Perindo ini juga tertuju pada sektor pendidikan dan literasi. Dia menilai masa depan Papua Barat Daya sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya, sehingga pengawasan terhadap fasilitas dan proses belajar mengajar menjadi penting.

Selain itu, dia mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis lokal. Komoditas seperti sagu, udang dan kacang tanah dinilai memiliki potensi besar jika didukung kebijakan yang tepat. Dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pelaku usaha lokal dari tekanan modal besar sejalan dengan semangat pro-UMKM yang diusung oleh Partai Perindo.

“Pemerintah harus menciptakan ekosistem usaha yang melindungi pedagang asli Papua dari himpitan persaingan modal besar,” terang Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Kristen Papua, Kota Sorong ini.

Dalam menjalankan perannya, dia mengedepankan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Dia lebih sering berada di tengah warga, mendengarkan keluh kesah mereka. Sebuah gaya kepemimpinan yang tidak berjarak. “Posisi atau jabatan hanyalah alat, sedangkan pengabdian adalah tujuan utama yang tidak akan pernah berakhir,” ungkap Willem.

Di tengah berbagai tantangan, termasuk kebijakan yang belum sepenuhnya selaras antara pusat dan daerah, dia tetap mendorong solusi melalui dialog dan diplomasi. Baginya, pembangunan Papua Barat Daya harus berjalan seimbang dengan menjaga lingkungan dan nilai-nilai adat sebagai fondasi utama yang Ia perjuangkan bersama Partai Perindo.

Jakarta (ANTARA) - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk mendorong penyetaraan perlakuan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian emas oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, Direktur Utama Antam Untung Budiharto menyoroti pengenaan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen atas penyerahan barang dan jasa kepada BUMN yang dinilai lebih tinggi dibandingkan perlakuan terhadap non-BUMN.

Ia menyebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025, tarif PPh Pasal 22 untuk pembelian emas oleh bullion bank ditetapkan sebesar 0,25 persen.

“Berdasarkan PMK 51 tahun 2025 tarifnya adalah 0,25 persen, sedangkan kami BUMN ditarik 1,5 persen, yang berarti enam kali lebih besar daripada yang dipungut dari non-BUMN,” kata Untung.

Ia menilai kondisi tersebut membuat pelaku bisnis tambang emas cenderung menjual produknya ke perusahaan non-BUMN yang tidak dikenakan pemungutan PPh 22 sebesar 1,5 persen dari harga barang.

“Kami berharap dukungan DPR agar ada penyerataan perlakuan PPh pembelian emas, baik oleh BUMN maupun non-BUMN,” katanya.

Selain isu PPh 22, Antam juga meminta agar produk perak murni memperoleh fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut sebagaimana yang telah diterapkan pada emas batangan murni.

Untung menyebut saat ini pembelian perak batangan domestik dikenakan tarif PPN sebesar 12 persen, sementara ketika diekspor tidak dikenakan PPN.

Ia menilai dispartitas perlakuan PPN antara transaksi domestik dan ekspor menciptakan distorsi pasar, sehingga melemahkan daya saing pasar dalam negeri.

Kondisi tersebut juga dinilai menghambat optimalisasi nilai tambah dan perputaran ekonomi domestik, khususnya dalam pengembangan pasar investasi perak batangan di dalam negeri.

Dengan penyetaraan perlakuan, Antam berkomitmen untuk terus memperkuat kinerja, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, serta menjaga tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bagi Siti Patimah Azzahra, hidup sejak awal adalah tentang perjuangan. Lahir dari keluarga sederhana, ia tumbuh dengan pemahaman bahwa tidak semua hal bisa didapatkan dengan mudah. Namun justru dari keterbatasan itulah, ia belajar satu hal penting yang kini menjadi pegangan hidupnya Hidup tidak ada yang sempurna, belajarlah bersyukur.

Perjalanan hidupnya tidak selalu berjalan mulus. Saat menempuh pendidikan, Siti sempat berada di titik terendah. Ia harus bertahan dengan kondisi finansial yang terbatas, menyelesaikan skripsi yang tak kunjung rampung, dan menghadapi tekanan hidup seorang diri.

Situasi semakin sulit ketika ancaman mutasi pekerjaan ke lokasi yang jauh dari kampus menghampiri sebuah kondisi yang nyaris menggagalkan mimpinya untuk lulus tepat waktu. Namun di tengah situasi tersebut, harapan datang di waktu yang paling dibutuhkan.

Program Pemberdayaan PNM Perluas Dampak Sosial Sepanjang 2025



Pada April 2017, Siti resmi bergabung dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) . Kesempatan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia mendapatkan pekerjaan yang lokasinya dekat dengan kampus dan tempat tinggalnya, sebuah kemudahan yang ia yakini sebagai jawaban atas doa yang tak pernah putus dipanjatkan.

Dengan penuh rasa syukur, Siti akhirnya mampu menyelesaikan kuliahnya dan wisuda tepat waktu. Tak berhenti di sana, kerja kerasnya langsung berbuah manis. Di tahun yang sama, ia terpilih sebagai salah satu Best Employee.

Dari ribuan karyawan, hanya sekitar 60 orang yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perjalanan penghargaan ke Jakarta. Perjalanan itu menjadi sangat bermakna bagi Siti.

Itu adalah kali keduanya menginjakkan kaki di Jakarta. Pertama kali, ia datang saat masih kecil bersama sang ayah. Kini, ia kembali dengan cerita yang berbeda, sebagai sosok yang berhasil menjemput prestasinya sendiri. Bagi Siti, perjalanan tersebut bukan sekadar hadiah, melainkan simbol bahwa masa lalu tidak membatasi masa depan.

Tahun 2018 menjadi babak yang lebih besar dalam hidupnya. PNM memberinya reward berupa kesempatan menunaikan ibadah umroh untuk pertama kalinya. Di saat yang sama, ia juga dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai Manager Regional Mekaar (MRM). Kepercayaan itu menjadi titik penting yang menandai bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia.

Kini, Siti masih mengemban amanah sebagai MRM Serang 1, berperan aktif dalam memberdayakan perempuan prasejahtera melalui program Mekaar. Perjalanan pengabdiannya terus berlanjut, dan dedikasinya kembali mendapatkan apresiasi.

Pada tahun 2024, ia kembali menerima reward umroh kedua atas kinerjanya selama 2023 sebuah pencapaian yang dahulu bahkan tak pernah ia bayangkan. Tak hanya itu, pada tahun 2025, Siti melangkah lebih jauh dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2), sebuah kesempatan yang juga difasilitasi oleh PNM.

Dengan semangat #PNMuntukUMKM, #PNM PemberdayaanUMKM , langkah ini menjadi bukti bahwa mimpi tidak mengenal batas waktu, selama seseorang berani memperjuangkannya. Bagi Siti, perjalanan hidupnya adalah rangkaian pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan.

“Dalam setiap fase hidup, selalu ada tantangan yang membuat kita hampir menyerah. Tapi saya percaya, selama kita terus berusaha dan bersyukur, akan selalu ada jalan yang dibukakan,” ungkapnya.

Catat Sejarah, PNM Terbitkan Orange Bonds Pertama di Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan



Kisah Siti Patimah Azzahra menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan kerja keras, doa, dan rasa syukur, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya.

Dari seorang anak sederhana yang hampir kehilangan harapan, kini ia berdiri sebagai sosok yang tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan bagi banyak orang di sekitarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat sinergi antara pembangunan infrastruktur dan aspek pertahanan nasional melalui fasilitasi kegiatan survei lapangan atau Kuliah Kerja Lapangan Wilayah Pertahanan (KKL Wilhan) bagi 20 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad).

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan publik, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas dan ketahanan wilayah.

“Kegiatan survei lapangan atau KKL Wilhan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan, strategi, serta implementasi pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor sumber daya air dan jalan di wilayah rawan bencana,” kata Wida dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman strategis para perwira terhadap peran infrastruktur dalam mendukung ketahanan nasional, termasuk dalam penanganan wilayah terdampak bencana dan menjaga konektivitas pada kondisi darurat.

Dalam konteks tersebut, Kementerian PU terus mendorong pembangunan infrastruktur yang tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana, termasuk melalui pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi serta pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah rawan bencana guna menjaga aksesibilitas dan distribusi logistik.

Melalui kegiatan ini, para perwira siswa memperoleh pemahaman langsung mengenai peran infrastruktur dalam mendukung kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana, yang menjadi bagian penting dalam sistem ketahanan nasional.

Sekjen Wida berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara Kementerian PU dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam mendukung pembangunan nasional.

“Harapan kami, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat akademis, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan nasional,” ujar Sekjen Wida.

Sementara itu, Dosen Utama Seskoad Kolonel Infanteri Imam Purnomo Hadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses pendidikan untuk memperkaya wawasan perwira siswa mengenai peran kementerian dan lembaga dalam mendukung ketahanan nasional, khususnya dalam penanganan bencana.

“Kementerian PU memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana, penanganan kerusakan akibat bencana, serta mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Kegiatan ini diharapkan siswa memahami strategi kebijakan serta pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada mitigasi bencana dan ketahanan wilayah,” kata Imam.

Kegiatan survei lapangan atau KKL Wilhan dilaksanakan dalam dua kelompok dengan fokus materi yang berbeda, yaitu pengelolaan infrastruktur sumber daya air di daerah rawan bencana serta perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dalam kondisi darurat.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan infrastruktur yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi X DPR mengingatkan agar pemerintah ke depan tidak tergesa-gesa dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Setiap kebijakan pendidikan, pemerintah perlu melakukan kajian yang matang dan tidak bersifat reaktif.

Hal ini disampaikan anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly menanggapi langkah pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional mulai April 2026.

“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” kata pria yang akrab disapa Amure, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, upaya penghematan energi tetap penting dilakukan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan. Justru di tengah situasi efisiensi, pemerintah harus memastikan penguatan sistem pendidikan tetap berjalan secara optimal.

“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek, baik dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana,” ujarnya.

Legislator PKB itu menekankan bahwa pendidikan tidak semata soal metode pembelajaran, tetapi juga menyangkut kualitas proses dan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, kebijakan apapun harus berorientasi pada peningkatan mutu, bukan sekadar efisiensi jangka pendek.

Ia juga kembali menegaskan pentingnya pembelajaran tatap muka sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan, yang selama ini terbukti lebih efektif dalam membangun interaksi, karakter, serta perkembangan sosial peserta didik.

Amure mendorong pemerintah untuk tetap mencari skema penghematan energi di sektor lain yang tidak berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Ia menilai, efisiensi bisa dilakukan tanpa harus menyentuh sektor pendidikan secara signifikan.

“Penghematan tetap harus jalan, tapi jangan sampai salah sasaran. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dengan standar mutu yang terus ditingkatkan,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelibatan para pemangku kepentingan dalam setiap perumusan kebijakan pendidikan, mulai dari guru, orang tua, hingga akademisi, agar keputusan yang diambil benar-benar komprehensif dan berkelanjutan.

“Setiap kebijakan pendidikan harus berbasis kajian yang kuat, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi jangka panjang. Jangan sampai kita mengulang kesalahan karena keputusan yang terburu-buru,” pungkasnya.