JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerangkan bahwa pemerintah membutuhkan Rp 65 triliun per tahun untuk membangun jaringan rel kereta api di seluruh Indonesia.

Saat ini, jaringan rel kereta api di luar Pulau Jawa masih terbatas.

Di Pulau Sumatera sudah ada rel tapi belum terhubung sepenuhnya. Sedangkan Kalimantan belum memiliki jaringan rel kereta api sama sekali.

Adapun Pulau Sulawesi hanya ada 100 kilometer rel kereta api. Sementara di Pulau Jawa sudah ada 10.000 km jaringan rel.

Ketimpangan ini membuat pemerintah berencana membangun dan mereaktivasi rel kereta api i seluruh Indonesia. Ketiga pulau di atas menjadi prioritas.

"Arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis," ujar AHY dikutip dari Kompas.com, Rabu (23/4/2026).

AHY menjelaskan, reaktivasi rel kereta api sepanjang 14.000 km dan pembangunan dilakukan selama 20 tahun maka membutuhkan dana sekitara Rp 65 triliun per tahun.

"Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun," kata AHY.

Angka itu masih perkiraan dan bersifat awal, bisa berubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Peran penting kereta api

Pembangunan jaringan rel kereta api di luar Pulau Jawa penting bagi pemerataan perekonomian di seluruh Indonesia.

Distribusi logistik dari wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) besar bisa segera tersalurkan.

Kemudian, biaya logistik jauh lebih terjangkau bila diangkut dengan kereta api.

"Misalnya untuk ruas dari Aceh ke Sumatera Utara, khususnya dari Banda Aceh ke Besitang. Itu juga sedang dihitung lebih lanjut lagi," ujar AHY.

Masyarakat juga terbantu dengan adanya jaringan rel kereta api, transportasi lebih mudah dan nyaman.

Langkah pemerintah untuk membangun jaringan rel kereta api di luar Pulau Jawa patut didukung.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Incar Reaktivasi 14.000 Km Jalur Kereta Api Nasional, Aceh-Sumut Prioritas" dan "Luar Jawa Masih "Anak Tiri" soal Jaringan Kereta Api, Ini Strategi AHY"

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penataan permukiman di bantaran rel kereta api. Instruksi tersebut disampaikan saat meninjau kawasan sekitar Stasiun Pasar Senen, Kamis (26/3).

Presiden meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan inventarisasi permukiman warga yang berada di sepanjang jalur rel, dimulai dari kawasan Pasar Senen dan diperluas ke wilayah lain dengan kondisi serupa.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan pihaknya menindaklanjuti instruksi tersebut melalui pendataan kawasan dan warga, serta pengamanan area perkeretaapian.

“KAI mendukung instruksi Presiden melalui inventarisasi permukiman warga di sekitar jalur rel dan pengamanan area. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk solusi jangka pendek, serta dengan kementerian dan pihak lainnya untuk langkah jangka panjang,” ujar Bobby dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

Menurut dia, untuk tahap awal KAI akan melakukan pengecekan dan kajian di kawasan Pasar Senen sebelum diperluas ke titik lain di sepanjang jalur kereta api.

Penataan kawasan bantaran rel, lanjut Bobby, diarahkan untuk menghadirkan hunian yang layak sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Upaya tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan akses terhadap pusat dan peluang ekonomi.

“Kami melihat penataan ini sebagai bagian penting untuk menghadirkan lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat sekaligus memperkuat keselamatan perjalanan kereta api,” katanya.

KAI mencatat, total lahan perkeretaapian yang dikelola mencapai lebih dari 327 juta meter persegi. Khusus di wilayah Jabodetabek, terdapat potensi pengembangan sekitar 131 ribu unit hunian di kawasan sekitar simpul transportasi.

KAI menegaskan akan menjalankan tiga langkah utama dalam menindaklanjuti arahan Presiden, yakni inventarisasi permukiman warga, pengamanan area perkeretaapian, serta kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak terkait lainnya untuk penyediaan solusi hunian layak.

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan akan ada satuan tugas (Satgas) bersama dengan tim kereta api dalam rangka mengantisipasi banjir tidak melimpah ke rel kereta.

"Jadi nanti InsyaAllah kita bikin Satgas bersama dengan tim kereta api untuk memastikan bahwa apapun yang terjadi.. Semoga air hujan itu atau banjir tidak melimpah lagi ke rel kereta api," ujar Dody di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu.

Dalam kegiatan safari Ramadhan dengan tujuan untuk mengecek kesiapan jalan nasional untuk periode mudik Lebaran, dirinya juga melihat bagaimana agar jalur rel kereta api itu pada saat mudik, meskipun ada hujan deras, rel itu tidak terendam seperti kejadian beberapa waktu lalu di Pekalongan dan Grobogan rel kereta api terendam

"Karena pada saat arus mudik kereta api merupakan salah satu alat transportasi yang paling utama bagi rekan-rekan kita yang mudik ke arah Jawa dan Jakarta," katanya.

Dody menyampaikan bahwa dirinya akan bersurat secara resmi kepada Menteri Perhubungan terkait hal tersebut, dikarenakan upaya agar jalur rel kereta api tidak terendam banjir merupakan kerja bersama Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan.

"Tadi kita diskusikan cukup lama dan memang permasalahannya ada beberapa masalah. Nanti saya mungkin akan bersurat resmi ke Pak Menteri Perhubungan, menyarankan apa yang mesti kita kerjakan secara bersama-sama. Karena itu enggak bisa dikerjakan PU sendiri, tapi harus kerja bareng antara PU dan Perhubungan," katanya.

Sebagai informasi, Jalur KA di Pantura Jawa Tengah antara jalur rel Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi sudah dapat kembali dilalui menyusul surutnya banjir yang melanda kawasan tersebut, Sabtu 17 Januari 2026

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan jalur yang sempat terendam banjir itu sudah bisa dilintasi dengan kecepatan terbatas 10 km per jam.

Sebelumnya, jalur rel antara Stasiun Pekalongan dan Sragi di Kabupaten Pekalongan tergenang banjir sejak Sabtu dinihari.

Ketinggian air yang menggenang mencapai 10 cm di atas kepala rel.

PT KAI membatalkan perjalanan sejumlah KA yang berangkat dari Semarang serta menerapkan pola operasi memutar untuk KA dari arah barat menuju timur.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Budi menjelaskan pemanggilan ulang Budi Karya karena kasus tersebut terjadi saat dia menjabat sebagai menteri yang menaungi DJKA.

"Dalam perkara suap proyek di DJKA,

Penyidik sebelumnya telah melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan saksi Sdr. BKS dalam kapasitas sebagai Menteri Perhubungan pada saat itu, yang membawahi DJKA," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (28/2/2026).

Budi mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi untuk memastikan secara pasti waktu pemeriksaan. Sebab, sebelumnya Budi Karya sempat dipanggil lembaga antirasuah namun tidak datang.

Menurutnya, keterangan Budi Karya dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara sehingga suap proyek rel kereta api itu dapat terungkap.

"Penyidik masih terus berkoordinasi untuk waktu pasti pelaksanaan pemeriksaannya. Kami masih tunggu konfirmasinya, karena setiap keterangan dari saksi dibutuhkan dalam pengungkapan perkara," jelasnya.

Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebut sejumlah infrastruktur perkeretaapian di Sumatra tak bisa menunjang mudik Lebaran 2026 ini.

Dudy mengungkapkan bencana banjir hingga longsor akhir tahun lalu merusak jalur perkeretapian, salah satunya di Sumatra Utara (Sumut). Menurutnya, bantalan hingga ballast rel tersapu air dan belum bisa digunakan sampai sekarang.

"(Jalur) kereta seperti di Sumatra Utara ada yang putus, tergenang, kemudian bawahnya tersapu dengan air. Jadi, kami membutuhkan waktu untuk perbaikan," kata Dudy di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, DIY, Kamis (19/2).

Dudy memperkirakan perbaikan akan memakan waktu cukup lama karena tingkat keparahannya dan tidak akan terkejar sampai sebelum masa angkutan mudik.

"(Selesai sebelum mudik) oh belum, kalau kereta yang di Sumatra masih membutuhkan waktu karena kerusakannya cukup parah," imbuhnya.

Selain infrastruktur perkeretaapian, kata Dudy, ada pula fasilitas terminal yang turut terdampak bencana banjir hingga longsor pada akhir tahun kemarin. Semuanya tengah dalam upaya perbaikan oleh pemerintah.

Sementara itu, pelabuhan dan bandar udara atau bandara tidak terlalu terimbas secara infrastruktur maupun operasionalnya untuk pelaksanaan masa angkutan lebaran.

"Kalau di Sumatra kami dari perhubungan menyiapkan segala sesuatunya, kebetulan sarana maupun simpul-simpul transportasi kita tidak terlalu banyak berdampak, seperti pelabuhan maupun bandara sehingga bisa digunakan pada pelaksanaan lebaran tahun ini," pungkas Dudy.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Pati Sudewo juga menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Hal itu disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers penahanan Sudewo dan kasus pemerasan di Madiun, Selasa (20/1/2026).

"Benar bahwa ini adalah pintu masuk dan sekaligus ya, sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu ya. Iya, iya [Sudewo ditetapkan sebagai tersangka]," kata Asep.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Sudewo diduga menerima aliran dana terkait korupsi DJKA di Jawa Tengah.

Dia pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi sebanyak dua kali pada Rabu (27/8/2025) dan Senin (22/9/2025) dalam kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Budi menyampaikan penyidik mendalami proses pengkondisian proyek di DJKA sehingga terjadi pembagian fee kepada sejumlah pihak.

"Dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh para pihak ini seperti apa termasuk dugaan aliran uang, di mana dalam sejumlah proyek ini aliran uang yang diduga terkait seperti fee-fee proyek seperti itu mengalir ke sejumlah pihak," jelas Budi.

Bupati Pati Sudewo diduga menerima Rp720 juta dari proyek itu dan KPK telah menyita Rp3 miliar dari kediamannya.

Namun, dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

"Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan," katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Kasus Pemerasan Pengisian Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati, Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati.

Selain Sudewo, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Sudewo bersama timsesnya memanfaatkan proses pendaftaran dengan meminta uang kepada para Calon Perangkat Desa (Caperdes). Setiap kecamatan telah ditunjuk kepala desa yang juga bagian dari Timses Sudewo sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau dikenal sebagai Tim 8.

Asep menyebut dalam tim tersebut, YON dan JION menghubungi kepala desa untuk mengumpulkan uang dari para Caperdes

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta sampai dengan Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," jelas Asep.

Pasalnya pengumpulan uang tersebut Caperdes diancam berupa penutupan pendaftaran ini di tahun berikutnya.

Uang yang terkumpul hingga 18 Januari 2026 sebanyak Rp2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Uang diduga mengalir ke Sudewo setelah ditampung oleh JION dan JAN.

"Selain itu, Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar, yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW," tandas Asep.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto reaktivasi jalur rel kereta api akan menjadi program selama masa pemerintahannya.

Saat ini, kata AHY, KAI memiliki panjang rel yang tersebar di seluruh Indonesia kurang lebih 7 ribu Km. Melalui reaktivasi jalur KA tersebut, ditargetkan jaringan rel kereta api akan mencapai 12 ribu Km dalam beberapa tahun ke depan.

"Kami juga sepakat bahwa ke depan kita ingin terus melakukan pengembangan, termasuk reaktivasi rel kereta, di seluruh indonesia. Hari ini KAI kurang lebih ini beroperasi di atas 7 ribuan Km rel kereta. Sesuai arahan Pak Prabowo, kita ingin reaktivasi rel kereta hingga 12 ribu km di seluruh Indonesia," kata AHY dalam konferensi pers di Gambir, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

AHY menerangkan, reaktivasi jalur KA ini diharapkan mampu untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, barang, dan jasa di seluruh Indonesia. Moda transportasi kereta api dinilai efektif untuk mengurangi beban di jalan dalam mengangkut logistik.

"Kereta barang juga juga menjadi salah satu prioritas karena biaya transportasi logistik sangat tergantung pada rel dan kereta barang. Terutama untuk mengurangi beban di jalan raya, kita perlu memperkuat sistem transportasi kereta," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin menambahkan, reaktivasi jalur kereta api ini memiliki skala prioritas untuk dikerjakan lebih awal. Seperti jalur kereta api di Cianjur, dan Bandung.

Pertimbangan utama untuk reaktivasi jalur kereta di wilayah ini karena pengguna kendaraan pribadi sudah mulai ramai. Sehingga, berpotensi menimbulkan kemacetan ketika tidak ada solusi atau opsi menggunakan transportasi umum.

"Pertama, bagaimana jalur lama yang sekarang itu sudah crowded dilalui kendaraan bermotor, seperti Cianjur dan Bandung, itu dalam program kita reaktivasi. Kemudian dari Bandung ke selatan, itu melewati Ciwidey dan Soreang, itu prioritas yang akan kita reaktivasi terlebih dahulu," kata Bobby.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi sektor perkeretaapian nasional melalui program reaktivasi rel kereta.

Dalam penjelasannya, pemerintah menargetkan total panjang rel kereta api yang beroperasi di Indonesia bakal mencapai 12.000 kilometer (km). Di mana, saat ini total panjang rel kereta beroperasi hanya sekitar 7.000 km.

"Hari ini kurang lebih KAI beroperasi di atas 7.000-an kilometer panjang rel kereta. Targetnya sesuai arahan Pak Presiden Prabowo Subianto, kita ingin mereaktivasi hingga 12.000 kilometer rel kereta di seluruh wilayah," ujar AHY usai melakukan peninjauan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

AHY menjelaskan, upaya memperluas jaringan rel kereta api itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan bagi penumpang, tetapi menjadi strategi kunci dalam menekan biaya logistik nasional.

Reaktivasi rel kereta hingga 12.000 Km turut dilakukan untuk memperkuat sektor kereta barang menjadi prioritas utama untuk menciptakan efisiensi ekonomi. Dengan mengalihkan beban angkutan barang dari jalan raya ke kereta api, efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai secara signifikan.

"Kereta barang ini menjadi salah satu prioritas, karena biaya transportasi logistik sangat tergantung pada ketersediaan rel. Untuk mengurangi beban di jalan raya, kita perlu memperkuat sektor transportasi kereta," imbuhnya.

Lewat upaya reaktivasi Ini, AHY optimistis akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat serta memperlancar arus barang dan jasa.

Selain itu, langkah ini juga dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi tingkat kerusakan jalan raya akibat kelebihan muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL) yang selama ini menjadi beban APBN dalam hal pemeliharaan jalan.

"Dengan ini kita harapkan ekonomi akan semakin baik, lebih produktif, lebih efisien, dan pada akhirnya masyarakat akan semakin senang," pungkas AHY.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan implementasi kebijakan zero over dimension and overload (ODOL) atau truk dengan muatan berlebih akan berlaku mulai 1 Januari 2027. Di mana, pengentasan truk ODOL dilakukan dalam rangka efisiensi.

Pasalnya, pemerintah saat ini menggelontorkan anggaran mencapai Rp41 triliun setiap tahunnya untuk proses perbaikan jalan yang rusak akibat mobilisasi truk ODOL.

Selain itu, pengentasan mobilisasi truk dengan muatan berlebih juga dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di jalan. Dalam catatannya, truk ODOL menjadi kontributor terbesar kedua penyebab kecelakaan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta kebijakan pembatasan angkutan barang selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) tak sampai wilayah Jawa Timur.

Direktur Eksekutif ALFI Basilio Dias Araujo menyampaikan, asosiasi pada dasarnya mendukung pembatasan angkutan barang tersebut. Namun, pihaknya melihat agar pemerintah mempertimbangkan ruas-ruas jalan tol yang dibatasi.

Secara historis, ALFI melihat kepadatan mudik saat Nataru kerap terjadi di jalur Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta, tetapi tak sampai wilayah Jawa Timur.

“Kami mendukung [SKB] dengan catatan agar pembatasan ini sebaiknya cukup di Jawa tengah sampai di Lampung saja,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Basilio tak menampik bahwa pembatasan memang perlu dilakukan karena mempertimbangkan keamanan dan keselamatan lalu lintas selama Nataru. Terlebih, pemerintah juga telah mengatur jenis-jenis angkutan yang boleh dan tidak boleh beroperasi selama libur Nataru.

“Sepanjang angkutan barang kebutuhan pokok tidak dibatasi, maka kami sangat mendukung penerapan SKB ini,” tambahnya.

Sementara untuk layanan logistik internasional, Basilio mendorong agar pemerintah juga mengatur pengiriman barang dialihkan melalui Tanjung Perak selama libur Nataru.

Untuk mengurai kepadatan lalu lintas, barang yang akan diekspor maupun dikirim ke pulau lain, dapat menggunakan rel kereta api dari Merak ke Tanjung Perak.

Melihat kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB), ruas jalan tol yang dibatasi mencakup wilayah Lampung dan Sumatra Selatan, Banteng, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Khusus wilayah Jawa Timur, ruas jalan tol yang dibatasi meliputi Surabaya—Gempol, Gempol—Pandaan—Malang, Surabaya—Gresik, Gempol—Pasuruan—Probolinggo, dan Probolinggo—Banyuwangi segmen SS Gending—Paiton (Fungsional).

Terpisah, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) mengaku akan berbicara dengan Kementerian Perhubungan terkait larangan operasional selama periode tersebut.

Dalam SKB tertanggal 28 November 2025 tersebut, muatan hantaran pos tidak termasuk dalam angkutan barang yang dikecualikan operasionalnya. Dengan demikian, angkutan barang yang mengangkut hantaran pos dilarang melintas selama waktu yang sudah ditentukan.

“Segera akan dikoordinasikan dengan kementerian karena tahun-tahun lalu di kecualikan untuk kiriman pos,” ujar Ketua Asperindo Budiyanto Darmastono kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan memprediksi bahwa pada Nataru kali ini akan terjadi peningkatan pergerakan masyarakat. Utamanya pada periode libur sekolah, yakni 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

“Maka diperlukan suatu pengaturan agar meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran di jalan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Jaga kebersihan ya, rel-rel kereta api dijaga. Keamanan, keselamatan, pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Tidak boleh ada kecelakaan lagi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada PT KAI untuk menjaga keamanan dan keselamatan rel-rel kereta sehingga tidak ada lagi kasus kecelakaan di perlintasan kereta api, serta merawat stasiun kereta yang telah beroperasi agar tetap bersih dan nyaman untuk digunakan masyarakat.

Pesan-pesan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa.

"PT Kereta Api Indonesia (KAI) teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api, dari dulu, kalau di Jawa dulu panggilannya sepur ya. Jaga kebersihan ya, rel-rel kereta api dijaga. Keamanan, keselamatan, pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Tidak boleh ada kecelakaan lagi," kata Presiden Prabowo kepada Dirut PT KAI.

Presiden Prabowo, yang pada hari ini menjajal layanan KRL Commuter Line dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Tanah Abang Baru, menilai layanan kereta api di Indonesia sudah cukup baik dan nyaman. Presiden menilai fasilitas yang diberikan kepada penumpang tidak kalah dengan layanan kereta api di luar negeri.

"Saya sangat terkesan, karena waktu saya muda, memang saya naik kereta api terus. Saya ini orang yang paling suka dengan kereta api. Kereta api dan semua transportasi massal, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis, sangat vital," kata Presiden Prabowo.

Dalam setahun, Presiden melanjutkan, PT KAI melayani sebanyak 486 juta penumpang.

Oleh karena itu, Presiden menyebutkan peningkatan layanan kereta api menjadi salah satu fokus pemerintah.

"Kereta api menjadi salah satu faktor (yang) membantu rakyat, membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya, dia bisa naik pesawat, dia bisa naik mobil. Rakyat sebagian besar akan merasakan manfaat dari kereta api. Untuk itu, kereta api -- kita harus, saya kasih petunjuk -- akan kita perluas, akan kita perbesar," ujar Presiden Prabowo.

Beberapa instruksi yang diberikan kepada jajaran menteri dan Dirut KAI untuk peningkatan layanan kereta, antara lain penambahan 30 rangkaian atau gerbong baru KRL Commuter Line untuk wilayah operasi Jabodetabek. Presiden menargetkan 30 gerbong baru itu dapat operasional dalam waktu setahun ke depan.

Kemudian, Presiden juga memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono beserta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membuat rencana pembangunan jaringan rel kereta api di Kalimantan, kemudian memperluas jaringan rel kereta api di Sumatra, Sulawesi, dan Jawa.

Tujuannya, Presiden menjelaskan, layanan kereta api harus dioptimalkan tidak hanya untuk mengangkut penumpang, tetapi juga untuk distribusi barang sehingga barang-barang tidak harus selalu diangkut dengan truk-truk.

"Daripada pakai truk-truk yang banyak, jalan rusak, habis BBM. (Kalau dengan) kereta api listrik, kita akan sangat bisa turunkan biaya ekonomi," ujar Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025