Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penambahan jaringan rel kereta hingga sekitar 14.000 kilometer dengan estimasi kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa kebutuhan investasi jumbo untuk pembangunan jaringan kereta api nasional sepadan dengan nilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah.

"Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa megaproyek ini tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata. Menurutnya, Pemerintah akan membuka peluang pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, hingga skema pembiayaan kreatif lainnya.

Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menekankan integrasi pembangunan perkeretaapian dengan tata ruang dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga lebih optimal dalam mendukung mobilitas barang dan manusia.

“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang dan pusat ekonomi,” ujarnya.

Bisnis mencatat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengamini rencana reaktivasi masif rel kereta dimulai pada tahun ini. Rencana aktivasi sejatinya telah tercatat dalam dokumen Rencana Induk Perkeretaapiaan Nasional (Ripnas) 2030.

Pemerintah menargetkan adanya 13 jalur kereta api di Jawa yang akan dihidupkan kembali. Meski demikian, dalam dokumen tersebut target panjang jalur kereta api hanya mencapai 10.524 km.

Rencananya, jaringan perkeretaapiaan di Sumatra akan mencapai 2.900 km yang saat ini baru tersedia 1.854,4 km. Jalur kereta api di Papua ditargetkan mencapai 100 km dan di Sulawesi mencapai 734 km.

Kemudian di Kalimantan direncanakan jalur kereta api sepanjang 1.200 km. Untuk Jawa, Madura, dan Bali, rencananya akan mencapai 5.590 km dengan jalur aktif saat ini sepanjang 4.921 km.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, Bobby Rasyidin menyampaikan akan mereaktivasi rel kereta mulai tahun depan atau 2026. Hal ini dalam rangka mencapai target 12.000 km jalur rel kereta api sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Bobby menyampaikan, pada reaktivasi tahap pertama ini pihaknya menargetkan operasional jalur sepanjang 500 kilometer (km) sampai dengan 600 km.

Dirinya juga telah memiliki daftar prioritas reaktivasi jalur. Misalnya, jalur-jalur lama yang sekarang sudah crowded atau lalu lintas yang penuh oleh kendaraan bermotor.

“Seperti Cianjur ke Bandung, itu dalam program kita untuk melakukan reaktivasi. Itu prioritas pertama kita dulu,” ujarnya di Stasiun Gambir, Selasa (23/12/2025).

Kemudian, trase reaktivasi akan berlanjut dari Bandung ke arah Selatan, melewati Soreang menuju Ciwidey. Sementara grondkaart yang akan digunakan sepenuhnya milik KAI.

Alhasil, nantinya masyarakat yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi menuju daerah Ciwidey, dapat menggunakan kereta api.

Sementara terkait target penyelesaian, Bobby menyampaikan bahwa pada dasarnya reaktivasi akan dikejar sampai pada 2029 atau sebelum masa kepemimpinan Prabowo berakhir.

“Diperintahkan sama Pak Prabowo kan sampai 12.000 km. Iya berarti [selesai 2029 keseluruhan],” tambahnya.

Pasalnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat terdapat 2.233 km jalur nonaktif. Sementara jalur aktif sepanjang 6.945 km.

Rencana aktivasi sejatinya telah tercatat dalam dokumen Rencana Induk Perkeretaapiaan Nasional (Ripnas) 2030. Pemerintah menargetkan adanya 13 jalur kereta api di Jawa yang akan dihidupkan kembali.

Meski demikian, dalam dokumen tersebut target panjang jalur kereta api hanya mencapai 10.524 km.

Rencananya, jaringan perkeretaapiaan di Sumatra akan mencapai 2.900 km yang saat ini baru tersedia 1.854,4 km. Jalur kereta api di Papua ditargetkan mencapai 100 km dan di Sulawesi mencapai 734 km.

Kemudian di Kalimantan direncanakan jalur kereta api sepanjang 1.200 km. Untuk Jawa, Madura, dan Bali, rencananya akan mencapai 5.590 km dengan jalur aktif saat ini sepanjang 4.921 km.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub Arif Anwar menuturkan bahwa sederet program Ripnas 2030 memang diperlukan beberapa anggaran dengan total Rp853 triliun untuk periode 2010-2030.

Dia juga tidak menampik bahwa anggaran menjadi masalah dalam pelaksanaan pengembangan kereta api tersebut. Untuk itu, pelaksanaan dari program itu juga akan bergantung pada ketersediaan anggaran yang pemerintah pusat kucurkan.

“Tetapi memang saat ini kita terkendala dengan anggaran, jadi saya rasa tergantung dari kebijakan anggaran yang disampaikan. Jadi apakah nanti akan direaktivasi atau belum, tetapi di dalam Ripnas kami punya program untuk reaktivasi tersebut,” ujarnya, dikutip pada Selasa (30/9/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi sektor perkeretaapian nasional melalui program reaktivasi rel kereta.

Dalam penjelasannya, pemerintah menargetkan total panjang rel kereta api yang beroperasi di Indonesia bakal mencapai 12.000 kilometer (km). Di mana, saat ini total panjang rel kereta beroperasi hanya sekitar 7.000 km.

"Hari ini kurang lebih KAI beroperasi di atas 7.000-an kilometer panjang rel kereta. Targetnya sesuai arahan Pak Presiden Prabowo Subianto, kita ingin mereaktivasi hingga 12.000 kilometer rel kereta di seluruh wilayah," ujar AHY usai melakukan peninjauan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

AHY menjelaskan, upaya memperluas jaringan rel kereta api itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan bagi penumpang, tetapi menjadi strategi kunci dalam menekan biaya logistik nasional.

Reaktivasi rel kereta hingga 12.000 Km turut dilakukan untuk memperkuat sektor kereta barang menjadi prioritas utama untuk menciptakan efisiensi ekonomi. Dengan mengalihkan beban angkutan barang dari jalan raya ke kereta api, efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai secara signifikan.

"Kereta barang ini menjadi salah satu prioritas, karena biaya transportasi logistik sangat tergantung pada ketersediaan rel. Untuk mengurangi beban di jalan raya, kita perlu memperkuat sektor transportasi kereta," imbuhnya.

Lewat upaya reaktivasi Ini, AHY optimistis akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat serta memperlancar arus barang dan jasa.

Selain itu, langkah ini juga dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi tingkat kerusakan jalan raya akibat kelebihan muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL) yang selama ini menjadi beban APBN dalam hal pemeliharaan jalan.

"Dengan ini kita harapkan ekonomi akan semakin baik, lebih produktif, lebih efisien, dan pada akhirnya masyarakat akan semakin senang," pungkas AHY.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan implementasi kebijakan zero over dimension and overload (ODOL) atau truk dengan muatan berlebih akan berlaku mulai 1 Januari 2027. Di mana, pengentasan truk ODOL dilakukan dalam rangka efisiensi.

Pasalnya, pemerintah saat ini menggelontorkan anggaran mencapai Rp41 triliun setiap tahunnya untuk proses perbaikan jalan yang rusak akibat mobilisasi truk ODOL.

Selain itu, pengentasan mobilisasi truk dengan muatan berlebih juga dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di jalan. Dalam catatannya, truk ODOL menjadi kontributor terbesar kedua penyebab kecelakaan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai kebutuhan transportasi di Pulau Jawa bukanlah penambahan kereta cepat, tetapi reaktivasi jalur kereta api yang saat ini berhenti beroperasi.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno menjelaskan pada dasarnya reaktivasi hanya mengaktifkan kembali jalan rel potensial yang tidak dioperasikan lagi, sekaligus melanjutkan operasional yang sebelumnya terhenti.

Djoko mengamini bahwa pulau-pulau selain Jawa memang membutuhkan jalur kereta api untuk memudahkan arus logistik dan mengurangi keberadaan truk di jalan. Namun, khusus untuk Jawa, pemerintah perlu fokus melakukan reaktivasi jalur sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) 2030.

“Artinya kalau Pulau Jawa itu reaktivasi aja, nggak usah kereta cepat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (10/11/2025).

Djoko menyoroti bahwa pengembangan kereta di Jawa, termasuk kereta cepat sampai dengan Surabaya dan kabarnya berlanjut sampai dengan Banyuwangi. Wacana ini terus bergulir di tengah masih banyaknya jalur yang mati.

Dalam dokumen Ripnas 2030, memang rencana kereta cepat sampai Surabaya sudah tercantum. Namun, tercatat pula adanya 13 jalur kereta api di Jawa yang akan dihidupkan kembali.

Beberapa di antaranya, yakni rute Sukabumi—Cianjur—Padalarang, Cicalengka—Jatinangor—Tanjungsari, Kedungjati—Ambarawa, hingga Kamal—Sumenep.

Lebih lanjut, Djoko mengungkapkan bahwa di pulau lain seperti Sumatra dan Sulawesi pun, perlu meneruskan jalur kereta yang sudah ada. Sementara di Kalimantan, tinggal melanjutkan rencana pembangunan infrastruktur kereta api logistik di Kalimantan Timur.

Catatan penting dari Djoko, yakni pemerintah daerah maupun pusat perlu turut menyediakan transportasi pendukung di perkotaan dan permukiman sekitar jalur kereta api yang direaktivasi tersebut.

Secara umum, dirinya mendukung pengembangan jalur kereta di pulau selain Jawa, dengan tujuan penguatan logistik. Dengan demikian, hasil bumi maupun industri di daerah-daerah dapat dengan mudah diangkut ke pelabuhan.

“Itu saja dahulu [reaktivasi dan melanjutkan jalur yang ada]. Sembari itu, nantinya baru daerah lain dikembangkan,” tuturnya.

Permasalahan utama soal pembangunan ini, lanjut Djoko, yakni ketersediaan anggaran. Meski pemerintah telah memiliki rencana matang, implementasinya kerap tertahan oleh dana.

Sebagaimana Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub Arif Anwar sebutkan, sederet program Ripnas 2030 membutuhkan total Rp853 triliun untuk periode 2010-2030.

Dia juga tidak menampik bahwa anggaran menjadi masalah dalam pelaksanaan pengembangan kereta api tersebut. Untuk itu, pelaksanaan dari program itu juga akan bergantung pada ketersediaan anggaran yang pemerintah pusat kucurkan.

“Tetapi memang saat ini kita terkendala dengan anggaran, jadi saya rasa tergantung dari kebijakan anggaran yang disampaikan. Jadi apakah nanti akan direaktivasi atau belum, tetapi di dalam Ripnas kami punya program untuk reaktivasi tersebut,” ujarnya, dikutip pada Selasa (30/9/2025).