#30 tag 24jam
Alasan 2 Dirjen Menteri Ara Mundur
Alasan dua dirjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mundur diungkap Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara. [213] url asal
#maruarar-sirait #dua-dirjen-maruarar-mundur #kementerian-perumahan-dan-kawasan-permukiman #kementerian-pkp #kepolisian #kepolisian #menpan-rb #m-imran #roberia #asta-cita #presiden #jakarta-se
(CNN Indonesia - Ekonomi) 30/04/26 07:19
v/207144/
Alasan dua pejabat eselon I berstatus direktur jenderal (dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mundur diungkap Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara.
Dua dirjen Ara yang mundur adalah Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah dan Dirjen Perumahan Perdesaan M. Imran.
Ara mengungkap alasan pengunduran diri Aziz berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian.
"Aturan dari MenPAN-RB memang tidak boleh dari kepolisian, jadi dikembalikan ke instansinya," kata Ara di Jakarta Selatan, Rabu (29/4), melansir Detikproperti.
Ia menambahkan terdapat empat pejabat berlatar belakang kepolisian yang dikembalikan ke institusinya sesuai ketentuan tersebut.
Sementara itu, alasan mundurnya M. Imran belum dijelaskan secara rinci oleh kementerian.
Untuk mengisi kekosongan jabatan, Kementerian PKP menunjuk Roberia sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, menggantikan Aziz yang kembali ke kepolisian.
Roberia mengaku baru menjabat sejak Senin (27/4) dan akan fokus memastikan tata kelola program perumahan berjalan sesuai aturan.
"Memastikan Program 3 Juta Rumah yang menjadi asta cita Presiden benar-benar efisien dan mencegah korupsi," ujarnya.
Aziz Andriansyah merupakan perwira Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari kapolres hingga posisi di Mabes Polri serta Asisten Staf Khusus Presiden.
Sedangkan Imran memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan, termasuk pernah menjabat sebagai Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati Subang.
[Gambas:Youtube]
2 Dirjen Menteri Ara Mundur
Menteri PKP yang akrab disapa Ara menjelaskan pengunduran diri Aziz berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian. [212] url asal
#maruarar-sirait #dirjen-perumahan #pengunduran-diri #kementerian-pkp #jabatan-eselon-i #subang #kota-lhokseumawe #kepolisian #kementerian-pkp #menpan-rb #m-imran #presiden #jakarta-selatan #de
(CNN Indonesia - Ekonomi) 29/04/26 20:47
v/206956/
Dua pejabat eselon I di bawah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengundurkan diri dari jabatannya. Keduanya adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah dan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan M. Imran.
Menteri PKP yang akrab disapa Ara menjelaskan pengunduran diri Aziz berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian.
"Tidak ada masalah, mereka bagus. Aturan dari MenPAN-RB memang tidak boleh dari kepolisian, jadi dikembalikan ke instansinya," kata Ara di Jakarta Selatan, Rabu (29/4), melansir Detikproperti.
Ia menambahkan, terdapat empat pejabat berlatar belakang kepolisian yang dikembalikan ke institusinya sesuai ketentuan tersebut.
Sementara itu, alasan mundurnya M. Imran belum dijelaskan secara rinci oleh kementerian.
Untuk mengisi kekosongan jabatan, Kementerian PKP menunjuk Roberia sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
[Gambas:Youtube]
Roberia mengaku baru menjabat sejak Senin (27/4) dan akan fokus memastikan tata kelola program perumahan berjalan sesuai aturan.
"Memastikan Program 3 Juta Rumah yang menjadi asta cita Presiden benar-benar efisien dan mencegah korupsi," ujarnya.
Sebelumnya, Imran diketahui memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan, termasuk pernah menjabat sebagai Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati Subang.
Adapun Aziz Andriansyah merupakan perwira Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari kapolres hingga posisi di Mabes Polri serta Asisten Staf Khusus Presiden.
Viral Surat Nakes Non ASN Jadi CPNS, Kemenkes: Bukan Pengangkatan
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya, menegaskan adanya kesalahpahaman dalam mengartikan isi surat tersebut. [216] url asal
#viral-surat-nakes-non-asn-jadi-cpns #cpns #kemenkes #asn #nakes #kesehatan #surat-viral #pengangkatan-pegawai #kementerian-kesehatan #bkn #kemenpan-rb #badan-kepegawaian-negara #detikhealth
(CNN Indonesia - Ekonomi) 13/04/26 10:35
v/189349/
Beredar surat di berbagai platform media sosial sejak awal April 2026 yang memuat rencana pengangkatan tenaga kesehatan (nakes) non-ASN menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara otomatis.
Surat bernomor KP.01.01/D.I/2611/2026 itu mencatut kop Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan menyebutkan adanya pengalihan status bagi pegawai medis dan kesehatan Non-ASN yang telah bekerja minimal 6 bulan untuk langsung diusulkan menjadi CPNS.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya, menegaskan adanya kesalahpahaman dalam mengartikan isi surat tersebut.
Dia mengonfirmasi dokumen itu hanyalah surat pemberitahuan untuk kebutuhan administratif internal, bukan instruksi pengangkatan langsung.
Menanggapi kegaduhan yang timbul di lingkungan RS Kemenkes maupun di masyarakat umum, pihak Kementerian Kesehatan menyampaikan permohonan maaf atas ambiguitas informasi yang beredar
"Surat ini merupakan surat pemberitahuan dan bukan surat proses pengangkatan sebagai CPNS. Tujuannya adalah kami ingin mendata para tenaga kesehatan di RS Kemenkes yang belum menjadi CPNS. Jadi hanya berupa pendataan," kata Azhar Jaya dalam keterangannya, Jumat (10/4), dikutip dari Detikhealth.
[Gambas:Youtube]
Pihak Kemenkes menegaskan bahwa wewenang pengangkatan PNS berada di bawah kendali lembaga pemerintah non-kementerian yang berwenang, bukan dilakukan secara sepihak oleh Kemenkes.
"Perlu kami tegaskan bahwa semua pengangkatan PNS harus mengikuti peraturan yang ada, dalam hal ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB," ucapnya.
Imbauan WFH Karyawan Swasta Diumumkan Pemerintah Hari Ini
Imbauan WFH karyawan swasta bakal diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan hari ini, Rabu (1/4), dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan sektor usaha. [344] url asal
#wfh #karyawan-swasta #wfh-karyawan-swasta #apbn #harga-minyak #wfh-pns #menteri-tenaga #menpan-rb #se9 #as #perang-iran #pemerintah #yassierli #se-mendagri #youtube #selat-hormuz #sekretariat-p
(CNN Indonesia - Ekonomi) 01/04/26 07:52
v/178273/
Imbauan work from home (WFH) bagi karyawan swasta rencananya bakal diumumkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada hari ini, Rabu (1/4).
Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ketentuan WFH bagi karyawan swasta akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Menurutnya, penerapan WFH bagi sektor swasta tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.
"Pengaturan oleh menteri tenaga kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," ujar Airlangga dalam konferensi pers yang ditayangkan secara daring oleh akun Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (31/3) malam.
Sementara itu, kebijakan WFH bagi PNS akan diatur dalam surat edaran (SE9) menpan-RB dan SE mendagri. Kebijakan WFH akan berlaku setiap Jumat mulai 1 April.
"Dipilih Jumat karena sebagian, beberapa kementerian sudah menerapkan kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi, pasca Covid kemarin. Kita pilih Jumat, karena Jumat kan memang setengah artinya tidak sepenuh seperti Senin-Kamis," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam tata kelola dan membatasi penggunaan kendaraan dinas 50 persen serta mendorong penggunaan transportasi publik.
Perjalanan dinas dalam negeri juga akan dipangkas 50 persen dan luar negeri dipotong 70 persen.
"Pelayanan publik itu tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal dan yang lain itu tetap berjalan," ujarnya.
Airlangga mengungkapkan kebijakan WFH berpotensi menghemat APBN Rp6,2 triliun dari penghematan kompensasi BBM.
"Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pihaknya akan mengumumkan rincian edaran WFH karyawan swasta esok hari.
"Terkait dengan surat edaran dan program optimasi energi di tempat kerja untuk perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD segera kita umumkan ke teman-teman media dan publik insyaallah besok," ujarnya.
Pemerintah menerapkan aturan WFH sehari sepekan sebagai langkah efisiensi BBM di tengah lonjakan harga minyak hingga menembus US$100 per barel. Padahal, APBN hanya mengasumsikan harga minyak dunia US$70 per barel.
Kenaikan harga minyak terjadi sebagai dampak perang Iran melawan serangan AS dan Israel.
Konflik tersebut menyebabkan Selat Hormuz, yang merupakan jalur perdagangan penting dunia, ditutup dan menyebabkan terganggunya pasokan minyak di sejumlah negara.
WFH Karyawan Swasta Sehari Sepekan Tunggu Edaran Kemnaker
Menko Airlangga Hartarto mengungkapkan ketentuan bekerja dari rumah (work from home/ WFH) bagi karyawan swasta akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan. [284] url asal
#airlangga-hartarto #menko-perekonomian #wfh #karyawan-swasta #pemerintah #selat-hormuz #surat-edaran #as #kemnaker #menpan-rb #sekretariat-presiden #se9 #israel #perang-iran #apbn #se-mendagri
(CNN Indonesia - Ekonomi) 31/03/26 19:50
v/177979/
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ketentuan bekerja dari rumah (work from home/ WFH) bagi karyawan swasta akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Penerapan WFH bagi sektor swasta tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.
"Pengaturan oleh menteri tenaga kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," ujar Airlangga dalam konferensi pers yang ditayangkan secara daring oleh akun Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (31/3) malam.
Sementara itu, sambung Airlangga, WFH bagi aparatur sipil negara akan diatur dalam surat edaran (SE9) menpan-RB dan SE mendagri. Kebijakan WFH akan berlaku setiap Jumat mulai 1 April.
"Dipilih Jumat karena sebagian, beberapa kementerian sudah menerapkan kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi, pasca Covid kemarin. Kita pilih Jumat, karena Jumat kan memang setengah artinya tidak sepenuh seperti Senin-Kamis," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam tata kelola dan membatasi penggunaan kendaraan dinas 50 persen serta mendorong penggunaan transportasi publik.
Perjalanan dinas dalam negeri juga akan dipangkas 50 persen dan luar negeri dipotong 70 persen.
"Pelayanan publik itu tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal dan yang lain itu tetap berjalan," ujarnya.
Airlangga mengungkapkan kebijakan WFH berpotensi menghemat APBN Rp6,2 triliun dari penghematan kompensasi BBM.
"Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun," ujarnya.
Pemerintah menerapkan aturan WFH sehari sepekan sebagai langkah efisiensi BBM di tengah lonjakan harga minyak hingga menembus US$100 per barel. Padahal, APBN hanya mengasumsikan harga minyak dunia US$70 per barel.
Kenaikan harga minyak terjadi sebagai dampak perang Iran melawan serangan AS dan Israel.
Konflik tersebut menyebabkan Selat Hormuz, yang merupakan jalur perdagangan penting dunia, ditutup dan menyebabkan terganggunya pasokan minyak di sejumlah negara.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)