Bisnis.com, JAKARTA — PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia menyampaikan produk asuransi kesehatannya saat ini banyak dimiliki segmen usia produktif di akhir 30-an hingga 40 tahun ke atas.

SVP Marketing & Corporate Planning Tokio Marine Life Alexander Mahendrawan menjelaskan kelompok tersebut umumnya memiliki kesadaran kesehatan yang lebih tinggi.

“Serta kondisi finansial yang relatif lebih mapan, sehingga lebih siap memiliki perlindungan kesehatan bagi diri sendiri dan keluarga,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (13/2/2026).

Adapun, secara umum Alexander menyebut tren klaim asuransi kesehatan di perusahaan masih berada dalam batas wajar dan sejalan dengan pertumbuhan bisnis perusahaan, khususnya pada portofolio asuransi kesehatan kumpulan.

Berdasarkan data internal perusahaan, imbuhnya, jenis klaim yang paling banyak diajukan adalah layanan rawat inap (inpatient) dan diikuti oleh klaim rawat jalan (outpatient).

Untuk menjaga keseimbangan rasio klaim asuransi kesehatan, Tokio Marine Life konsisten mengevaluasi portofolio secara berkala untuk menjaga keberlanjutan produk, termasuk penyesuaian harga (repricing) yang dilakukan secara selektif dan dalam batas kewajaran, dengan tetap memperhatikan hak nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan polis yang berlaku.

“Selain itu, perusahaan mengembangkan produk dengan struktur manfaat yang lebih seimbang melalui penerapan mekanisme co-sharing, deductible, serta no-claim discount, yang dirancang untuk mendorong penggunaan manfaat secara bertanggung jawab tanpa mengurangi kualitas perlindungan dan pelayanan kepada nasabah,” jelasnya.

Tidak sampai di situ, perusahaan turut aktif meningkatkan literasi kesehatan melalui kerja sama dengan 11 grup rumah sakit. Dari sisi layanan, perusahaan bekerja sama dengan lebih dari 8.000 institusi layanan kesehatan rekanan untuk memastikan efisiensi biaya perawatan dan kemudahan akses layanan.

Lebih jauh, Alexander membeberkan tantangan utama yang dihadapi dalam memasarkan produk asuransi kesehatan. Di antaranya kecenderungan overutilization layanan kesehatan serta tingginya inflasi medis (medical inflation), yang berdampak langsung pada peningkatan rasio klaim.

“Tantangan ini menuntut perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan produk, keterjangkauan premi, serta pemenuhan hak nasabah sesuai ketentuan polis,” ujarnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat peningkatan aktivitas klaim pada lini usaha asuransi kesehatan yang perlu dikelola secara hati-hati oleh industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pada November 2025, klaim asuransi kesehatan di asuransi jiwa tercatat sebesar Rp22,10 triliun atau meningkat 11,20% (year on year/YoY).

“Dari sisi rasio klaim, lini usaha kesehatan mencatat rasio klaim sebesar 71,66%,” ungkap Ogi.

OJK, katanya, terus memantau perkembangan itu dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko, kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Life Assurance mencatat klaim asuransi kesehatan hingga kuartal III/2025 didominasi oleh klaim rawat inap sebesar Rp2,9 triliun dan rawat jalan sebesar Rp1 triliun.

Untuk menjaga rasio klaim asuransi kesehatan, Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth membeberkan pihaknya selalu mengelola data klaim dari seluruh rumah sakit yang bekerjasama.

“Dari data tersebut kami dapat melihat dan menganalisa rata-rata harga yang ditetapkan oleh RS, sehingga kami dapat mengontrol agar harga yang dibebankan ke nasabah kami adalah harga yang wajar dan sesuai clinical pathway,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (11/2/2025).

Menurutnya, kontrol terhadap biaya medis seperti itu penting dilakukan, supaya keseimbangan rasio klaim kesehatan bisa tetap terjaga baik.

“Inisiatif yang kami lakukan dalam mengontrol biaya medis diantaranya melalui jaringan PRUPriority Hospitals, yang memberikan transparansi estimasi biaya perawatan sesuai jalur klinis yang berlaku di rumah sakit,” ungkap Yosie.

Pada 2026, Yosie menilai inflasi medis masih menjadi tantangan bagi industri asuransi, mengingat 2025 inflasi mencapai 19%. Mengutip Mercer Marsh Benefits, industri asuransi di Asia tahun ini akan menghadapi inflasi medis dengan rata-rata sebesar 12,5%. Adapun, kenaikan biaya medis tertinggi diprediksi terjadi di Indonesia sebesar 17,8%.

Kendati demikian, dirinya optimistis bahwa ada banyak peluang yang bisa dioptimalkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan penetrasi pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan kesehatan.

Yosie berpendapat pasca pandemi, kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan meningkat. Pasalnya, masyarakat jadi mencari perlindungan finansial dan akses layanan kesehatan.

“Kondisi ini yang menumbuhkan optimisme kami bahwa asuransi kesehatan masih berpeluang untuk tumbuh,” pungkasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat peningkatan aktivitas klaim pada lini usaha asuransi kesehatan yang perlu dikelola secara hati-hati oleh industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pada November 2025, klaim asuransi kesehatan di asuransi jiwa tercatat sebesar Rp22,10 triliun atau meningkat 11,20% (year on year/YoY).

“Dari sisi rasio klaim, lini usaha kesehatan mencatat rasio klaim sebesar 71,66%,” ungkap Ogi.

OJK, katanya, terus memantau perkembangan itu dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko, kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan.

JAKARTA - PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk ( MSIG Life ) meluncurkan My Prime Hospital Network. Sebuah jaringan rumah sakit rekanan yang dirancang untuk memberikan pengalaman rawat inap yang lebih nyaman dan mendukung proses pemulihan yang lebih optimal bagi nasabah.

Melalui jaringan ini, nasabah yang menjalani perawatan di rumah sakit rekanan My Prime Hospital Network dapat menikmati berbagai fasilitas tambahan. Mulai dari peningkatan kamar perawatan tanpa biaya tambahan, ruang tunggu VIP bagi keluarga, proses klaim cashless yang mudah dan cepat, serta layanan ambulans dan pengiriman obat gratis, sesuai ketersediaan dan syarat ketentuan di masing-masing rumah sakit. Lihat foto-foto:MSIG Life Resmikan Kantor Layanan Berkonsep Digital di Ambassador Mall Jakarta

Elly Susanti, Director and Chief Operating & IT Officer MSIG Life menjelaskan, saat menjalani rawat inap, pasien perlu merasa tenang, mendapatkan perawatan terbaik, dan didukung oleh keluarga tercinta. My Prime Hospital Network hadir untuk memastikan nasabah merasakan kenyamanan di setiap tahap. ”Mulai dari fasilitas kamar perawatan yang lebih baik, dukungan bagi pendamping, hingga kemudahan klaim cashless dan layanan istimewa lainnya,” katanya, Selasa (27/1/2026).

Setiap tahun, jumlah penduduk Indonesia yang menjalani rawat inap terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan proporsi penduduk yang menjalani rawat inap naik dari 3,29% pada 2023 menjadi 3,74% pada 2024, atau setara lebih dari 10 juta orang.

Seiring meningkatnya kebutuhan rawat inap, perhatian terhadap kualitas pengalaman perawatan menjadi semakin penting. Penelitian yang dipublikasikan di PLOS One (2023) oleh University of Leeds terhadap 1.832 pasien juga menunjukkan bahwa kenyamanan selama perawatan memiliki korelasi positif terhadap proses pemulihan pasien.

Saat ini, jaringan My Prime Hospital Network telah hadir di lebih dari 260 rumah sakit di seluruh Indonesia, menjangkau kota-kota utama di Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Ke depan, cakupan jaringan ini akan terus diperluas guna memberikan kemudahan akses layanan rawat inap bagi lebih banyak nasabah di seluruh Indonesia. Aturan Baru OJK, Peserta Asuransi Wajib Bayar 10 Persen Biaya Berobat

Selain menghadirkan inovasi layanan, MSIG Life juga secara konsisten mewujudkan komitmen perlindungan kepada nasabah melalui proses pembayaran klaim kesehatan dan meninggal dunia sebesar Rp801 miliar pada periode Januari hingga September 2025. Melalui inovasi dan perwujudan komitmen MSIG Life memperkuat perannya sebagai mitra tepercaya mendampingi nasabah memenuhi kebutuhan perlindungan dan menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia mencatat pendapatan premi dari produk asuransi kesehatan mencapai Rp5,2 triliun per kuartal III/2025.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengemukakan nilai tersebut berkontribusi sebesar 34% terhadap total pendapatan premi.

“Sementara itu, sampai dengan kuartal III/2025, kami mencatat pembayaran klaim didominasi oleh klaim rawat inap sebesar Rp2,9 triliun, serta klaim rawat jalan sebesar Rp1 triliun,” bebernya kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, Yosie tidak menampik bahwa inflasi medis dan kenaikan biaya layanan kesehatan dapat memengaruhi premi dan klaim kesehatan.

Sebab itu, untuk menekan dampak inflasi medis, perusahaannya melihat perlu ada kebijakan atau ketetapan tarif secara nasional yang meliputi semua industri kesehatan, bukan hanya rumah sakit, tetapi juga farmasi hingga alat kesehatan.

“Karena di Indonesia, saat ini belum ada kebijakan atau ketetapan tarif yang berlaku secara nasional, sehingga kesenjangan biaya untuk jenis perawatan dan pengobatan yang sama masih sangat beragam,” ungkap Yosie.

Yosie turut menyoroti keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, yang banyak diimplementasikan oleh BPJS Kesehatan.

Baginya, industri asuransi jiwa dan kesehatan di sektor swasta juga berharap penyesuaian tarif dapat dilakukan. Pasalnya, perusahaan memahami pentingnya penerapan standarisasi layanan kesehatan untuk meningkatkan transparansi, kualitas, dan efisiensi pelayanan serta mengurangi variasi dalam pelayanan.

“Kemudian, dari sisi produk asuransi kesehatan, kami juga melihat perlu ada produk yang bisa menjadi solusi menghadapi inflasi medis yang terus naik setiap tahunnya,” sebutnya.

Prudential Indonesia, ujar Yosie, berkomitmen melanjutkan strategi perusahaan yang berorientasi pada nasabah atau customer-centric. Untuk menggaet nasabah baru, perusahaan terus menghadirkan inovasi produk dengan fitur yang sesuai kebutuhan masyarakat

“Kami juga mengembangkan jaringan distribusi, terutama untuk menangkap peluang pasar generasi milenial dan Gen Z yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 54% dari total populasi di Indonesia,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life mencatat klaim asuransi kesehatan per Oktober 2025 mencapai Rp36 miliar.

Direktur Ciputra Life Listianawati Sugiyanto mengatakan besaran klaim meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu, karena ada produk asuransi kesehatan kumpulan yang baru diluncurkan pada semester I/2025.

“Ciputra Life telah membayar klaim asuransi kesehatan sampai dengan Oktober 2025 [year to date/YtD] sebesar Rp36 miliar,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (9/12/2025).

Berdasarkan data perusahaan, klaim yang paling banyak diajukan pemegang polis adalah klaim rawat inap, yang mencakup biaya pembedahan.

Sementara itu, pendapatan premi asuransi kesehatan korporasi Ciputra Life per Oktober 2025 tercatat senilai Rp63 miliar. Listianawati berujar pendapatan ini tumbuh dua kali lipat dibandingkan Oktober tahun lalu.

“Kontribusi asuransi kesehatan korporasi juga telah mencapai sekitar 16% dari total pendapatan premi Ciputra Life,” sebutnya.

Untuk diketahui, hingga kini Ciputra Life tidak memiliki produk asuransi kesehatan individu. Perseroan memasarkan produk asuransi kesehatan korporasi bernama Ciputra Medical Insurance, yang dapat memberikan perlindungan kesehatan kepada karyawan dan keluarga karyawan, serta dapat melengkapi perlindungan BPJS Kesehatan.

Guna mendongkrak pendapatan premi itu, Listianawati membeberkan perusahaannya fokus terhadap produk dan service. Dari sisi produk, akan terus berinovasi dengan premi yang terjangkau tanpa mengorbankan manfaat perlindungan yang relevan dan bernilai.

“Dari sisi service, Ciputra Life berfokus untuk meningkatkan layanan agar lebih fleksibel, efisien dan terjangkau tanpa mengurangi kualitas layanan kepada nasabah melalui proses digitalisasi, seperti mobile apps, e-card, e-claim, dan lainnya,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut berpendapat bahwa tingkat inflasi medis, kenaikan biaya layanan kesehatan, dan tingkat loss ratio asuransi kesehatan pastinya sangat memengaruhi premi asuransi kesehatan.

Sebab demikian, menurutnya diperlukan kolaborasi dan peran serta dari berbagai pihak. Bukan hanya pelaku industri asuransi saja, tetapi masyarakat perlu meningkatkan pola hidup sehat, fokus kepada preventif, dan deteksi dini.

Selain itu, imbuhnya, penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit diharapkan tidak melakukan overtreatment yang bisa merugikan pasien dan meningkatkan loss ratio asuransi kesehatan.

“Selain itu, sinergi antara Kementrian Kesehatan dan perusahaan asuransi, seperti Coordination of Benefit [COB] antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [BPJS] dengan perusahaan asuransi swasta juga akan berdampak positif kepada prospek asuransi kesehatan kumpulan,” pungkas Listianawati.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pendapatan premi untuk lini usaha kesehatan di industri asuransi jiwa tercatat sebesar Rp26,29 triliun. Angka ini setara dengan 19,79% dari total premi asuransi jiwa.

Sementara itu, Kepala Eksekutif PPDP OJK Ogi Prastomiyono mengatakan klaim lini kesehatan untuk asuransi jiwa tercatat sebesar Rp17,54 triliun atau sebesar 15,89% dari total klaim asuransi jiwa. Ogi membeberkan meski sektor keuangan tetap menunjukkan ketahanan, nyatanya perlambatan pertumbuhan ekonomi per kuartal III/2025 berpotensi menahan kinerja premi asuransi, baik di segmen umum maupun jiwa.

“Ke depan, industri dapat mendorong kinerja melalui diversifikasi produk, digitalisasi layanan, peningkatan kepercayaan konsumen, dan kepatuhan regulasi guna menciptakan industri yang lebih sehat dan berkelanjutan,” imbaunya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menetapkan struktur tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa pada Kejaksaan Agung melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2025.

Beleid yang diundangkan pada 18 November 2025 tersebut mengatur detail kelompok tarif layanan, kewenangan direktur dalam penetapan, hingga pemberlakuan tarif khusus yang memungkinkan layanan gratis bagi warga miskin.

"Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau jasa," jelas pertimbangan PMK 74/2025, dikutip Rabu (19/11/2025).

Dalam Pasal 2, tarif layanan BLU RSU Adhyaksa dibagi ke dalam empat kelompok utama, yakni tarif layanan medis, tarif penunjang nonmedis, tarif farmasi, dan tarif layanan kesehatan dengan teknologi tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK 74/2025 (cek bagian akhir berita).

Beleid tersebut juga mengatur pengenaan tarif rawat inap berdasarkan kelas layanan. Pasal 6 menetapkan bahwa tarif kelas II menjadi dasar acuan, dengan tarif kelas III paling tinggi 90% dari kelas II, tarif kelas I paling tinggi 125%, sedangkan kelas VIP dan VVIP ditetapkan paling rendah 125% dari tarif kelas II.

Untuk layanan rawat jalan, RSU Adhyaksa dapat mengenakan tarif reguler dan nonreguler, di mana tarif nonreguler dipatok minimal 125% dari tarif reguler sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3).

Dalam Pasal 8, ditegaskan bahwa pada saat menetapkan tarif layanan medis, RSU Adhyaksa wajib mempertimbangkan kompleksitas tindakan, jasa layanan, bahan habis pakai, dan harga pasar.

Selain layanan medis, Pasal 9 merincikan tarif penunjang nonmedis yang meliputi penggunaan ambulans, peralatan, ruangan, pendidikan dan pelatihan, jasa boga, hingga layanan optik. Perhitungan tarif penunjang nonmedis dirumuskan lebih detail pada Pasal 10 sampai Pasal 16, yang masing-masing mensyaratkan penghitungannya minimal mencakup komponen biaya operasional, fasilitas, tenaga kerja, hingga harga pasar.

Di sisi lain, tarif farmasi bagi masyarakat umum wajib memperhatikan harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18; sedangkan tarif layanan dengan teknologi kesehatan tertentu dihitung berdasarkan kompleksitas penggunaan teknologi dan sejumlah biaya teknis lain sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

RSU Adhyaksa juga diperbolehkan menjalin kerja sama layanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah, asuransi swasta, atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Selain itu, rumah sakit dapat melakukan pemanfaatan aset dan kerja sama manajemen dengan pihak lain guna meningkatkan mutu layanan, seperti diatur dalam Pasal 21.

Untuk pasien WNA, Kemenkeu menetapkan tarif paling rendah 125% dari seluruh tarif layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 23. Adapun bagi masyarakat miskin, korban keadaan kahar, korban kriminalitas tanpa identitas, dan kegiatan sosial atau strategis pemerintah, RSU Adhyaksa dapat menerapkan tarif hingga Rp0,00 alias gratis, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1).

"Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia," lanjut Pasal 24 ayat (3).

Regulasi ini juga membuka ruang penetapan tarif berbentuk paket dan kombinasi layanan, yang dapat diberikan dengan tarif lebih rendah dari tarif satuan, sebagaimana disampaikan pada Pasal 25. Sementara itu, Direktur RSU Adhyaksa diberikan kewenangan penuh dalam menentukan kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif yang diatur dalam Pasal 26.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan," tutup Pasal 28.

Daftar Jenis Layanan dan Batas Tarif Tertinggi sesuai Lampiran PMK 74/2025

A. PENDAFTARAN & ADMINISTRASI MEDIS

1. Pendaftaran Rawat Jalan — Rp65.000

2. Pendaftaran Rawat Inap — Rp98.000

3. Pendaftaran Gawat Darurat — Rp65.000

4. Administrasi Lainnya — Rp260.000

B. AKOMODASI MEDIS (Rawat Inap)

1. Kelas II — Rp585.000 per hari

2. ICU — Rp1.170.000 per hari

3. IMCU/HCU — Rp1.105.000 per hari

4. Isolasi — Rp910.000 per hari

5. NICU — Rp1.040.000 per hari

6. Ruang Bayi — Rp520.000 per hari

7. Inkubator — Rp520.000 per hari

8. Kamar Bedah — Rp1.300.000 per hari

C. PELAYANAN MEDIS

1. Visite, Pemeriksaan, Konsultasi, Konseling

Dokter Umum — Rp145.000

Dokter Spesialis — Rp325.000

Dokter Subspesialis — Rp390.000

Konsultasi Gizi — Rp195.000

Konsultasi Kejiwaan — Rp500.000

Konseling — Rp500.000

2. Tindakan Medis

a. Non-Operatif

Kecil — Rp945.000

Sedang — Rp3.850.000

Besar — Rp11.000.000

Khusus — Rp28.399.000

b. Operatif (Bedah)

1) Bedah Gigi & Mulut

Kecil: Rp2.800.000

Sedang: Rp6.750.000

Besar: Rp20.482.000

Khusus: Rp54.000.000

2) Bedah Umum

Kecil: Rp4.000.000

Sedang: Rp9.100.000

Besar: Rp15.840.000

Khusus: Rp46.530.000

3) Bedah Digestif

Kecil: Rp4.900.000

Sedang: Rp10.000.000

Besar: Rp20.300.000

Khusus: Rp30.900.000

4) Bedah Tumor/Onkologi

Kecil: Rp4.345.000

Sedang: Rp13.600.000

Besar: Rp16.064.000

Khusus: Rp47.800.000

5) Bedah Urologi

Kecil: Rp3.615.000

Sedang: Rp11.839.000

Besar: Rp16.945.000

Khusus: Rp29.676.000

6) Bedah Ortopedi & Traumatologi

Kecil: Rp10.400.000

Sedang: Rp18.400.000

Besar: Rp25.900.000

Khusus: Rp39.200.000

7) Bedah Saraf

Kecil: Rp11.280.000

Sedang: Rp30.023.000

Besar: Rp46.700.000

Khusus: Rp61.315.000

8) Bedah Plastik & Rekonstruksi

Kecil: Rp6.000.000

Sedang: Rp12.000.000

Besar: Rp40.000.000

9) Bedah Obstetri & Ginekologi

Kecil: Rp6.806.000

Sedang: Rp10.100.000

Besar: Rp27.500.000

10) Bedah THT

Kecil: Rp4.220.000

Sedang: Rp7.570.000

Besar: Rp15.370.000

Khusus: Rp32.100.000

11) Bedah Mata

Kecil: Rp2.420.000

Sedang: Rp4.010.000

Besar: Rp10.464.000

Khusus: Rp17.000.000

12) Pulmonologi

Kecil: Rp2.400.000

Sedang: Rp3.080.000

Besar: Rp6.867.000

Khusus: Rp11.000.000

13) Kulit & Kelamin

Kecil: Rp1.500.000

Sedang: Rp3.000.000

Besar: Rp13.000.000

Khusus: Rp35.000.000

Layanan Lain

Kemoterapi — Rp2.805.000

Shock Wave Therapy Kecil — Rp600.000

Shock Wave Therapy Sedang — Rp15.400.000

Akupuntur Medik — Rp1.000.000

Hemodialisa — Rp2.200.000

3. Penunjang Medis

Laboratorium

Sederhana — Rp620.000

Sedang — Rp4.702.000

Sulit — Rp6.688.000

Khusus — Rp15.384.000

Radiologi/Rontgen/USG/Endoskopi/EKG/Electromedik

Sederhana — Rp657.000

Sedang — Rp1.346.000

Sulit — Rp3.200.000

Khusus — Rp12.500.000

Rehabilitasi Medik

Kecil — Rp1.000.000

Sedang — Rp1.500.000

Besar — Rp3.000.000

Penilaian Psikologi

Kecil — Rp500.000

Sedang — Rp1.000.000

Besar — Rp1.500.000

Layanan Lain

Fototerapi — Rp1.500.000

Medico Legal/Forensik

-Kecil: Rp2.000.000

-Sedang: Rp5.000.000

-Besar: Rp7.000.000

-Khusus: Rp10.000.000

Saksi Ahli — Rp2.000.000

Pemeriksaan Medis Terpadu — Rp3.000.000

Penanganan Jenazah — Rp5.000.000

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono mengungkapkan keputusan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum final. Pasalnya, pemerintah dan BPJS Kesehatan masih menghitung besaran iuran yang akan disesuaikan tersebut.

"Terkait iuran sedang menghitung termasuk ada beberapa skenario sehingga kita bisa memastikan berapa besaran yang tepat disesuaikan dengan kemampuan dan melihat berbagai faktor seperti faktor makro ekonominya seperti apa, " katanya di RDP bersama Komisi IX DPR RI di gedung parlemen, Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).

"Jadi mohon dukungannya sehingga kami sesegera mungkin menyelesaikan simulasi saran iuran yang disesuaikan," sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa iuran yang disesuaikan nanti tidak akan menurunkan pelayanan BPJS dan bahkan bisa meningkatkan pelayanan.

"Kami mendorong pelayanan tidak berkurang. Syukur" bisa bertambah sesuai tingkat iuran yang ditetapkan."

Dalam rapat dengan Komisi XI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan iuran BPJS Kesehatan harus terus dikaji agar layanan kesehatan bisa berkelanjutan.

"Harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Maka kita bersama mengatakan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Budi menyarankan agar BPJS Kesehatan hanya fokus kepada masyarakat kelas bawah. Sementara masyarakat kaya diarahkan untuk menggunakan asuransi swasta. Selain itu, juga terus dilakukan pembicaraan untuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

"Kita juga ingin sistem mekanisme iuran dibikin seefisien mungkin. di mana standar kelas rawat inap standar. Maksudnya apa, supaya ya sudah BPJS fokus di bawah aja. Saya bilang nggak usah cover yang kaya kaya, yang kaya kelas 1 biarin diambil swasta," kata Menkes.

(ras/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan alias BPJS Kesehatan mengungkapkan rencana kenaikan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih dalam pembahasan.

Hal ini dipaparkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron ketika ditemui di gedung DPR RI selepas rapat dengan Panja JKN, Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025).

"Yang jelas itu kan masih dibicarakan, ya. Yang jelas, masyarakat kita ini tentu harus perhatian terhadap kesehatan," tegasnya.

Dia menegaskan bahwa masalah kesehatan masyarakat hal yang penting dan hal ini membutuhkan alokasi dana khusus dari masyarakat.

"Bahwa kesehatan itu penting, ya. Orang bijak mengatakan, Kesehatan bukan segala-galanya, tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Sehingga kita harus mengalokasikan uang kita, Tidak hanya untuk hal-hal lain, tapi kesehatan harus kita prioritaskan," paparnya.

Dalam rapat dengan Komisi XI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan iuran BPJS Kesehatan harus terus dikaji agar layanan kesehatan bisa berkelanjutan.

"Harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Maka kita bersama mengatakan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Budi menyarankan agar BPJS Kesehatan hanya fokus kepada masyarakat kelas bawah. Sementara masyarakat kaya diarahkan untuk menggunakan asuransi swasta. Selain itu, juga terus dilakukan pembicaraan untuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

"Kita juga ingin sistem mekanisme iuran dibikin seefisien mungkin. di mana standar kelas rawat inap standar. Maksudnya apa, supaya ya sudah BPJS fokus di bawah aja. Saya bilang nggak usah cover yang kaya kaya, yang kaya kelas 1 biarin diambil swasta," kata Menkes.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan belum stabil secara berkelanjutan, masih bergantung pada kenaikan iuran untuk menjadi aman.

Bahkan, berdasarkan paparannya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI, diketahui defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus terjadi kecuali pada 2019 dan pandemi Covid-19.

“Memang BPJS itu enggak pernah sustainable. Dia positif kalau dinaikin iurannya. Jadi, kenaikan iuran itu selalu telat, begitu telat, nah, minus-minus, ketika naik, 2016 positif. Kemudian ada Covid-19 ini negatif lagi,” ucapnya di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Di satu sisi, Budi tak menampik dinamika dari kenaikan iuran BPJS sangat sensitif secara politis. Namun, menurutnya kenaikan iuran ini perlu dikaji untuk menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan.

“Ini harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat kita,” ucapnya.

Dia meneruskan, hal ini pun menjadi tugas pihaknya dan stakeholder terkait untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa iuran BPJS itu sebenarnya sangat murah dan juga menguntungkan bagi kesehatan masyarakat.

Adapun, lanjutnya, untuk membuat sistem mekanisme iuran dan reimbursement-nya seefisien mungkin, pihaknya akan melakukan standardisasi fasilitas layanan rawat inap untuk kesetaraan akomodasi pasien atau menerapkan kelas rawat inap standar (KRIS).

“Kemudian, kita akan ubah rujukannya berbasis kompetensi supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung harus dibedah jantung terbuka, dia dari puskesmas masuk dulu ke rumah sakit tipe C, di tipe C rujuk lagi tipe B karena enggak bisa ke tipe B, ujungnya tipe A. Padahal yang bisa lakukan itu sudah jelas tipe A. Tipe C, tipe B enggak mungkin bisa tangani,” bebernya.

Selanjutnya, ujar Budi, akan mengubah tarif INA-CBG’s dan lebih agresif melakukan Health Technology Assessment. Terakhir, melalui Cek Kesehatan Gratis atau CKG.

Berdasarkan paparan Menkes, pendapatan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp129,9 triliun per September 2025, sedangkan beban JKN mencapai Rp139,4 triliun.

Sementara itu, pada 2024 kemarin pendapatan iuran mencapai Rp165,3 triliun dan beban JKN menyentuh Rp175,1 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono mengatakan berdasarkan Pasal 37 ayat (I) PP 53/2018 tentang pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan, aturan ketahanan DJS idealnya berada pada rentang 1,5 bulan hingga 6 bulan estimasi klaim ke depan.

“Nah, proyeksi sampai dengan bulan Desember akhir tahun 2025 masih 2,07 bulan. Artinya masih memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Namun demikian, berdasarkan proyeksi aktuaria independen apabila tanpa ada perubahan kebijakan tarif iuran, maka ketahanan DJS akan menjadi negatif pada 2026 menjadi 1,07 dan defisit kumulatif DJS diproyeksikan meningkat menjadi Rp58,7 triliun.

Bisnis.com, SINTANG - Magdelyne Kolanus (24), warga Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, bersyukur telah menjadi peserta JKN sejak tahun 2021. Awalnya, ia terdaftar dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dari tanggungan orang tuanya yang bekerja di sektor swasta dan termasuk peserta kelas perawatan 2. Kini, setelah bekerja, Magdelyne tetap aktif melanjutkan kepesertaan JKNnya.

“Saya pertama kali terdaftar sekitar tahun 2021 saat masih di bawah tanggungan orang tua. Sekarang sudah bekerja sendiri, tapi tetap aktif jadi peserta BPJS Kesehatan karena merasa aman dan terlindungi,” ujar Magdelyne saat ditemui di kediamannya di Pinoh Selatan.

Pengalaman yang paling berkesan bagi Magdelyne saat memanfaatkan kepesertaan JKN miliknya ketika dirinya menderita demam berdarah dengue (DBD). Ia harus menjalani perawatan di Puskesmas Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, selama tiga hari dua malam. Semua kebutuhan pengobatannya saat itu ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan.

“Waktu saya sakit DBD, saya dirawat inap selama tiga hari dua malam di Puskesmas Manggala. Selama dirawat, semua pelayanan dan obat-obatan dijamin BPJS Kesehatan. Ketika mengambil obat, saya tidak dipungut biaya sama sekali,” ungkapnya.

Selama menjalani perawatan, Magdelyne mengaku sangat puas dengan pelayanan tenaga medis di Puskesmas tersebut. Ia menilai fasilitas di ruang rawat inap bersih dan nyaman, sementara petugas medis bekerja dengan cekatan dan penuh perhatian terhadap pasien.

“Petugasnya cepat tanggap, ramah, dan selalu memeriksa kondisi pasien secara rutin. Saya merasa benar-benar diperhatikan selama dirawat. Obat yang diberikan juga cocok dengan penyakit yang saya derita,” kata Magdelyne.

Menurut Magdelyne, kemudahan administrasi menjadi salah satu keunggulan layanan BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa proses pendaftaran rawat inap berjalan cepat dan tanpa kendala berarti. Cukup menunjukkan kartu peserta, dirinya langsung mendapatkan pelayanan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.

“Prosesnya mudah, tidak ribet. Petugas di Puskesmas langsung membantu ketika saya menunjukkan kartu BPJS. Saya merasa sistem ini benar-benar membantu masyarakat yang sedang membutuhkan,” tuturnya.

Bagi Magdelyne, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa Program JKN melalui BPJS Kesehatan memiliki peran besar dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Terutama bagi mereka yang mungkin kesulitan membayar biaya pengobatan ketika sakit.

“Kalau tanpa BPJS, mungkin saya akan kesulitan menanggung biayanya. Tapi dengan BPJS Kesehatan, semua sudah dijamin. Ini sangat membantu, apalagi bagi masyarakat kecil seperti kami,” ujarnya dengan nada syukur.

Ia pun berharap agar BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas jangkauan programnya ke daerah-daerah terpencil. Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS sangat membantu masyarakat di wilayah pedesaan.

“Semoga BPJS Kesehatan semakin baik ke depannya, dan terus membantu masyarakat yang kurang mampu supaya bisa berobat dengan mudah tanpa khawatir soal biaya. Saya pribadi sangat berterima kasih karena selama ini pelayanan yang diberikan selalu maksimal,” harap Magdelyne.

Bagi Magdelyne, pengalaman memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa program JKN benar-benar hadir untuk membantu masyarakat. Ia merasa bersyukur dapat merasakan manfaat langsung dari jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah.

Dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan tanpa biaya tambahan, Magdelyne menilai BPJS Kesehatan telah memberikan perlindungan nyata bagi dirinya dan masyarakat lainnya, serta menjadi bukti bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara yang harus terus dijaga bersama.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bersama dengan sederet stakeholder tengah berupaya memperkuat kebijakan nasional menuju Nol Kematian Akibat Dengue pada Tahun 2030 (Zero Dengue Death 2030).

Untuk target tersebut, hingga saat ini masih mengalami sejumlah kendala, termasuk pelaporan kasus yang masih belum akurat. Beberapa instansi layanan kesehatan melaporkan angka-angka yang berbeda. Sementara, jumlah kasus sebenarnya bisa jadi lebih besar.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue menggelar dialog kebijakan yang membahas kendala tersebut untuk mencapai nol kematian akibat Dengue pada 2030.

Berdasarkan data terbaru, bahwa beban penyakit dengue di Indonesia terus meningkat dan memerlukan perhatian serius. Pada tahun 2024, BPJS Kesehatan mencatat 1.068.881 kasus dengue, dengan 98,7% atau 1.055.255 di antaranya merupakan pasien rawat inap. Angka ini hampir empat kali lebih tinggi dibandingkan laporan Kementerian Kesehatan di tahun yang sama.

Sementara itu, klaim biaya perawatan akibat dengue meningkat signifikan, dari sekitar Rp1,5 triliun pada 2023 menjadi Rp2,9 triliun pada 2024.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa beban dengue yang sebenarnya di masyarakat kemungkinan lebih besar daripada yang tercatat, dan bahwa sistem pelaporan yang ada masih perlu diintegrasikan, serta diperkuat agar mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan terkini.

Di sisi lain, perubahan iklim, urbanisasi, dan mobilitas penduduk yang tinggi turut menjadi faktor yang meningkatkan risiko penyebaran dengue di berbagai wilayah di Indonesia.

Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), menegaskan bahwa sudah saatnya dengue dipandang sebagai isu nasional yang membutuhkan kepemimpinan kuat dan kebijakan lintas sektor.

“Dengue bukan lagi sekadar masalah kesehatan masyarakat, tapi cermin kesiapan sistem kita dalam melindungi rakyat. Kita perlu membangun satu data, satu arah, satu komitmen agar setiap kematian akibat dengue tidak lagi dianggap wajar,” ujar Lestari di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Suir Syam, selaku Ketua Umum Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR) menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor harus segera ditingkatkan.

Sebagai wadah independen yang diisi para ahli lintas bidang, KOBAR juga membantu memastikan kebijakan dan inovasi yang lahir benar-benar berdampak dan berkelanjutan.

"KOBAR juga telah menerbitkan policy brief KOBAR, kami mencatat bahwa ada gap yang besar antara data yang tercatat di Kementerian Kesehatan yaitu sekitar 257 ribu kasus di tahun 2024 dan data rawat inap karena dengue di BPJS Kesehatan sekitar 1 juta di tahun yang sama. Hal ini menunjukkan adanya under-reporting tentang beban riil dengue yang kami berharap pada diskusi hari ini ada satu data beban dengue yang dapat kita jadikan acuan bersama," terangnya.

Sementara itu, Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang kuat guna menyukseskan tujuan besar Nol Kematian Akibat Dengue di Tahun 2030.

"Saat ini Kementerian Kesehatan Bersama para ahli tengah melakukan pengembangan Strategi Nasional [STRANAS] Penanggulangan Dengue terbaru sebagai kelanjutan dari STRANAS Penanggulangan Dengue 2021 - 2025 yang akan segera berakhir di bulan November 2025 ini," ungkap Dante.

Stranas Penanggulangan Dengue 2021–2025 tersebut akan menjadi landasan awal, namun masih perlu diperbarui dengan mempertimbangkan perkembangan lapangan, mulai dari penguatan kapasitas deteksi dini, respons cepat, dan manajemen Kejadian Luar Biasa (KLB), hingga pemanfaatan pendekatan inovatif seperti vaksinasi dan teknologi wolbachia.

Lily Kresnowati, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) turut menyoroti tingginya pembiayaan yang harus ditanggung BPJS untuk tatalaksana dengue.

“Angka klaim pembiayaan akibat dengue terus meningkat, dari Rp1,5 triliun pada 2023 menjadi Rp2,9 triliun pada 2024. Ini menunjukkan bahwa beban dengue terhadap sistem JKN dan keuangan negara sangat besar, dan sebagian besar berasal dari kasus rawat inap yang seharusnya bisa dicegah. Ketika data klaim BPJS menunjukkan kasus empat kali lebih banyak dari laporan nasional, itu tanda bahwa kita harus memperbaiki sistem pelaporan dan deteksi dini," paparnya.

Menurutnya, pencegahan dan edukasi masyarakat jauh lebih efisien daripada biaya kuratif yang terus membengkak.

"Kita perlu bergeser dari sistem yang reaktif menjadi sistem yang antisipatif dengan mendorong data yang terpadu, kebijakan berbasis bukti, dan kolaborasi lintas sektor yang nyata," tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3, secara bertahap. Penerapan sistem ini akan mengubah besaran iuran BPJS Kesehatan. Namun, hingga saat ini, iuran masih tetap sama.

Ini sesuai dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

- Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

- Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Kenaikan Tarif Belum Jelas

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hingga saat ini belum ada besaran pasti soal kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan pada tahun depan. Hal ini disampaikannya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (9/10/2025).

Seperti diketahui, Purbaya sempat disambangi oleh Menteri Kesehatan di kantornya, Rabu (8/10/2025). "Belum itu (kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan). Biar mereka yang ngitung," papar Purbaya.

Dia memastikan formulanya belum jelas dan tidak bisa diungkap kepada publik saat ini.

"Ada, tapi belum final. Baru permukaannya aja jadi belum bisa dibawa, didiskusikan ke media, jadi belum clear," tegasnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]